puluh dua juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) atau minimal harga yang patut dan wajaruntuk tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalah sesuai KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) Independent yang diakui mempunyaiKompetensi dan diakui hasil penilaiannya bisa dipakai sebagai standardNasional dalam menentukan harga;6.

Bahwa Tergugat dengan menentukan nilai limit lelang sebesarRp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) terhadap tanah danbangunan milik Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM karena nilai limit tersebut lebih kecil dari KJPP tahun 2013 tanahdan bangunan milik Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.590.600.000, (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkannilai limit lelang yang ditentukan Tergugat adalah sebesar Rp.550.000.000.

Bahwa berdasarkan KJPP pelelangan tanah dan bangunanberupa rumah tinggal Penggugat sebesar Rp. 1.590.600.000, (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) telahmenimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.040.600.000, (Satu milyar empatpuluh juta enam ratus ribu rupiah) apabila kekurangan dihitung dariKJPP.

Bahwa berdasarkan Appraisal Independent KJPP SugiantoPrasodjo& Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) 2018 terbentuk NilaiPasar sebesar Rp. 1.923.126.000, (Satu milyar sembilan ratus dua puluhtiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) maupun Nilai Likuidasisebesar Rp. 1.344.830.000, (Satu milyar tiga ratus empat puluh empatjuta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau minimal harga yang patutdan wajar untuk tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalahsesuai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik

Fotokopi Laporan Penilaian Properti atas nama Hendrik Hartono yangdibuat oleh KJPP Nanang Rahayu & Rekan tanggal 26 April 2013, diberitanda P6;Surat surat bukti bertanda P1 sampai dengan P6 tersebut telahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai secukupnya.

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo,Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, yakni menunjuk Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karenatanpa sepengetahuan dari Penggugat dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah oleh Penggugat;6.

Nomor 2903 K/Pdt/2014dimaksud pada butir (5) di atas, Penggugat secara jelas telahmengajukan Gugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingatpihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekanyang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset/hartakekayaan Penggugat yang diagunkan kepada Tergugat berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunyadalam

melakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara danmetode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudahseharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan ditarik masuk sebagai pihak berperkara dalamGugatan a quo untuk mendapatkan kejelasan dan titik terang dalamperkara a quo;7.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan/jaminan kredit Penggugat denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satupertimbangan untuk menentukan nilai limit obyek lelang.8.

Obyek Gugatan Tidak Jelas;17.Bahwa di dalam posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo menyebutkan bahwa obyek Gugatan adalah asset atauharta kekayaan milik Penggugat yang telah dilakukan penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan danyang akan dilakukan lelang secara dimuka umum oleh Tergugatmelalui KPKNL setempat.

Damarjaya Sakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Inggriani
Terbanding/Tergugat IV : Han Ping
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Romulo, Charlie dan Rekan
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Lia Ferasintani Shahlim

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charlie dan Rekan,yang beralamat di Gedung Panca Tunggal Lt.3 Jalan Cikini RayaNo. 91F Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II ;3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang,beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Gedung KeuanganNegara Palembang, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula Tergugat III ;4. Han Ping, Lakilaki, Karyawan Swasta, beralamat di Jin. MP.Mangku Negara Lr.

,Palembang ;Bahwa Tergugat menunjuk Tergugat Il sebagai kantor jasa penilai publik(KJPP) untuk melakukan penilaian terhadap aset agunan Penggugat.Kemudian penilaian aset yang dilakukan Tergugat II dilakukan oleh kantorcabang Tergugat II yang berada di Kota Palembang yang mempunyaiklasifikasi Penilaian Properti Sederhana.

Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charliedan Rekan No. 1459/RCRAR/PLG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan lelang eksekusiterhadap aset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada LaporanPenilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan No. 1459/RCRAR/PLG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 merupakan perbuatan melawanhukum ;4.

Bahwa atas ketidaktahuan dari Penggugat, Tergugat merasa perluuntuk menjelaskan kepada Penggugat bahwa Kantor Romulo, Charlie& Rekan yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik IndonesiaHalaman 22 dari 51 halaman Pts.No.39/PDT/2019/PT.PLGSekertariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan denganNomor induk KJPP 2.09.0032 dengan Nomor 408/KM.1/2009 tanggalKMK Izin Usaha tanggal 22 April 2009 dengan bidang Jasa PenilaianKJPP, yaitu Penilaian Properti ;16.Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ;Menyatakan Tergugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik danbenar (Te Goeder Trouw) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum ;Menyatakan Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik (Te KwaderTrouw) ;Menyatakan upaya Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT) yang dilakukanTergugat melalui Tergugat III berdasarkan Laporan Penilaian Aset dariTergugat II adalah sah dan memiliki dasar hukum ;Menyatakan Laporan Penilaian Aset KJPP

Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman

Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN

.: 116/2003 denganmempertimbangkan bahwasanya harga lahan akan terus menanjak naikseiring berjalannya waktu, oleh karena itu, Penggugat menunjuk KANTORJASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN (KJPP) yaitusuatu Kantor Penilai Independen berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) kepada KJPP tertanggal 23 Mei2019 untuk melakukan penilaian harga pasar / appraisal atas Lahan untukmendapatkan harga pasar dan wajar;Bahwa setelah dilakukan penilaian harga pasar

/ appraisal oleh KJPP atasLahan sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian Tanah Kosong No.:0209/PTK/MMIRJKTM/V/2019tertanggal 25 ##$Mei 2019 yangditandatangani oleh Ir.

Nomor 3545 K/Pdt/2016 Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yangdimohonkannya

Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman.

(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebutdisampaikan melalui Kantor Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu :Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut

:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDI Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor06/KPPSPPT/IV/2016

2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: SubZona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran;Selanjutnya dalam lampiran II PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun PasirMendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaranhanya berada di Dusun Trisik;Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Fatmawati;Bahwa, terkait penetapan nilai ganti rugi yang dikeluarkan oleh Tergugat Il, ParaPenggugat selalu sepakat dan tidak pernah mengajukan keberatan atas besaranganti rugi atas tanah tersebut;Bahwa atas tanah milik Penggugat atas dua bidang tersebut telah dilakukanpenilaian oleh Tergugat melalui KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sesuai denganResume Nilai Penggantian Wajar Pembebasan Lahan Mass Rapid Transit (MRT)Koridor dan Stasiun Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru KotaAdministrasi Jakarta

Sehingga sudah sapatutnya Para Penggugat mendapatganti Kerugian atas pembebasan objek sengketa yang akan dijadikan sebagaiStasiun dalam proyek pembangunan MRT;37.Bahwa, sesuai dengan penetapan nilai ganti rugi yang tetapkan oleh Tergugat sebagaimana hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai danRekan atas objek sengketa dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.297.082.000,(satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).Maka Para Penggugat berhak mendapat

Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa dan memutuspermohonan keberatan ini dengan memanggil pihakpihak untuk bersidang pada hariyang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan keputusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1.2.3sMengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.Menetapkan bentuk dan/atau bersarnya ganti kerugian yang tetapkan olehTergugat berdasarkan hasil penilaian KJPP

menerima ganti rugiatas pembebasan tanah MRT tersebut, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan mengenai berapakah besarnya ganti rugi yang harus diberikanPara Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya pemberian ganti rugi yangharus diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Majelisberpedoman pada bukti P2 berupa Resume nilai penggantian wajar pembebasanlahan MRT koridor dan stasiun Kelurahan Pulo, Kecamatan kebayoran Baru, KotaAdministrasi Jakarta Selatan dari Appraisal, KJPP

Adalah KJPP Agus, Firdaus& Rekan Profesional Apprasial & Colsultan bukan Tergugat atauTergugat Il;Bahwa dari fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,seolaholah karena Tergugat dan tergugat Il bukan yang membuatlaporan penilaiann asset, maka Tergugat dan Tergugat Il, sekarangTerbanding dan Terbanding Il tidak terbukti melalukan PerbuatanMelawan Hukum,.

Padahal Tergugat dan Tergugat Il, sekarangTerbanding dan Terbanding Il telah menggunakan data pendukungberupa laporan penilaian asset ( bukti T12 ) sebagai bahan datapelelangan;Bahwa dalam fakta persidangan dahulu Penggugat sekarangPembanding, telah mengajukan bukti surat berupa laporan penilaianasset oleh Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Nanang Rahayu danRekan pada bulan Oktober tahun 2013 sebesar Rp. 1.376.000.000,( satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah ) dengan hargaLiquid sebesar

Rp. 1.100.000.000, ( satu milyar seratus juta rupiah )ditandai dengan bukti P4, Demikian pula Tergugat sekarangTerbanding mengajukan bukti surat berupa laporan penilaian asset olehKantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ), Agus, Firdaus dan rekan padatanggal 23 September tahun 2016 sebesar Rp. 1.216.820.000, ( satumilyar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )dengan harga Liquid sebesar Rp. 730.092.000, ( tujuh ratus tiga puluhjuta Sembilan puluh dua ribu rupiah ) ditandai dengan

bukti T12;Bahwa fakta persidangan ada dua alat bukti surat berupa laporanpenilaian asset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) baik diajukan olehPembanding maupun Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah menegasi dan / atau mengenyampingkan bukti tersebut dalampersidangan jika memperhatikan dengan cermat pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama yang berbunyi .......

Bukan Tergugat atauTergugat Il;Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor : 374/PDT/2017/PT SMG8.10.Bahwa sebagaimana gugatan ini dimajukan substansi Gugatannyaadalah PMH tentang Nilai Obyek Lelang dan Keadaan Obyek Lelangyang sebenarnya, didalilkan Melawan Hukum oleh karena ataspelelangan tersebut berpontensi merugikan Penggugat / Pembanding,dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan dasar harga laporanpenilaian asset oleh Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ), sebagaimanahal ini tidak dijadikan dasar

Fotokopi Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan (Kantor) DebiturKSP DANA MULIA lokasi Jalan Kyai Muntang No. 171 KelurahanJaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi JaawaTengah oleh KJPP TRI, Santi dan rekan dengan nomor laporan98/APP/KJPPTS/V/2018 tanggallaporan 11 Mei 2018 yang bermateraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.24);25.

Fotokopi atas Fotokopi Surat tertanggal 18 Desember 2017 yangditujukan kepada KJPP Tri, Santi dan Rekan perihal Surat Penetapansebagai Rekanan Kantor Jasa Penilai Publik tidak dapat diajukan aslinyakarena ada di Kantor Pusat BSM, yang bermaterai cukup (Bukti T.25);26.

Fotokopi atas Fotokopi Undertaking Guarantee Rekanan BankBidang KJPP 26/SK/KJPPTS/XII/2017 yang di buat tanggal 8 Desember2017 di Jakarta tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani olehPimpinan Rekan dan Rekan 1 KJJP Tri, Santi dan Rekan, tidak dapatdiajukan aslinya karena ada di Kantor Pusat BSM, yang bermaterai cukup(Bukti T.27);28.

Siti Nurzubaidah dengan harga limit Rp.1.639.000.000, (Satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta Rupiah)(Bukti T.29) dan harga limit tersebut Sesuai penilaian Penilai independen/Independen Aprasial dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP TRI, SANTIdan Rekan) (bukti T.24 sampai dengan T.28); Bahwa atas akan dilakukannya lelang hak tanggungan diatas Tergugattelah mengirim surat pemberitahuan lelang dan pengosongan objekjaminan kepada Tergugat yang mana lelang akan dilakukan pada hariKamis tanggal

Siti Nurzubaidah (bukti T.8)dengan harga limit Rp. 1.639.000.000, (satu milyar enam ratus tiga puluhSembilan juta Rupiah) (Bukti T.29) dan harga limit tersebut sesuai penilaianPenilai independen/Independen Aprasial dalam hal ini dari Kantor JasaPenilaian Publik (KJPP TRI, SANTI dan Rekan) (bukti T.24 sampai denganT.28) dengan demikian Tergugat telah mengajukan permohonan pelelangandengan prosedur yang berlaku dan dengan penentuan harga limit yang telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku;Halaman

menjadi ragu dan menarik diri dikarenakan adanya rasa kwatir atasberita dan issuissu yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat sedangbermasalah dengan Bank Tergugat.Bahwa pada tanggal 09 November 2012 Penggugat dikejutkan dengan suratyang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut Tergugatmenyatakan akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualansecara lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan Penggugat dengan hanyamendasarkan laporan Taksasi Jaminan Kredit yang dilakukan KJPP

) AbdullahFitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dariPENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelang agunan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalurendah oleh PENGGUGAT.Bahwa atasdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimanadimaksud pada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukanGugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang

berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukanpenilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepadaTERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanNomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarik masuk

)Bandarlampung;ii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kendari;li Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan / jaminan kredit PENGGUGAT denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satu pertimbanganuntuk menentukan nilai limit obyek lelang.8 Bahwa tangkisan (eksepsi) TERGUGAT dalam perkara

Di dalam perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD tersebut pihak Penggugatnya sama, yakniPENGGUGAT a quo dan pihak Tergugatnya tunggal, yakni KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan.Bahwa petitum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkaranomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD adalah :a Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.69Menyatakan membatalkan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat.Menyatakan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12tidak dapat

GIRI MAGNA JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/ 1934.1/ 404.101/ 2017 dan SPMK Nomor : 027/ 1934.2/ 404.101/ 2017.Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebuttelah ditunjuk jasa konsultasi appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember 2017 dengan jadwalpelaksanaan penilaian mulai O09 Nopember 2017 sampai dengan 27Nopember 2017, dimana hasil

oleh KJPP SIH WIRYADI &REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk PembangunanSMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.2.931.320.000, (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dariBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terdakwa Drs.

oleh KJPP SIH WIRYADI &REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk PembangunanSMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.2.931.320.000, (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dariHalaman 26 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT SBYBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terdakwa Drs.

Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untukmelaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000, (empat puluhtujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktupelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017berikut dengan 1 (Satu) bendel berkas permohonan pencairan danpertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untukmelaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1 Mantingandengan nilai pekerjaan Rp47.140.000, (empat puluh tujuh juta seratusempat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu)bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta1 bendel hasil Apreisel;18.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Salmunyang dilaksanakan oleh KJPP RN.

Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukanpenilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhanyaitu berupa tanah seluas 7.302 m ?danbangunan seluas 1.264m ?.KJPP RN.

No. 994 K/Pid.Sus/2017Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPPwajib mematuhi KEP!

ARCPLAN CIPTACONSULTAN ;1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan BangunanPasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNANNomor : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;2 (dua) lembar Dokumentasi/foto pada saat transaks!

Bahwa besaran nilai kKompensasi untuk masingmasing calonpenerima, didasarkan pada perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP), dengan maksud untuk mendapat harga yang wajar dan dapatdipertanggung jawabkan;20. Kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan dihitungoleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Apraisal, diberikan kepadapemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dilakukansebelum dilakukan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dimaksud;21.

Sesuai hasil penilaian KJPP Irfan dan Rekan Nomor00010/2.011701/P1/02/0372/I/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 padaSpan T.0O1R T.O1A Persil Nomor P.2, milik Marten Tabun luas tanah3690 m2 dan tanaman berupa 2 batang Pohon Kosambi, 1 batangPohon Dilak, 1 batang Pohon Beringin, 3 batang Pohon Kabatek, 4batang Bunga Kuning, 51 batang Kayu Kula, 16 batang Pohon Kom, 26batang Pohon Pole, 1 batang Kayu Pisang, 2 batang Kepok Hutan, 3batang Pohon Nunak, 8 batang Kayu Namon, 1 batang Pohon Kuslaungdan 2 batang

PenataanRuang Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor : 045.2/79/PU/2017Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN Olmtanggal 29 Agustus 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Ruang,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;11.Asli dan fotokopi Daftar Nominatif Kompensasi tanah, bangunan,tanaman pada ruang bebas (ROW) jalur SUTT 150 kV GI Bolok GITenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda P.11;12.Asli dan fotokopi surat Laporan Hasil Penilaian dari KJPP

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45huruf 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdimana Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkanhasil penilaian dari Penilai, maka Pengadilan Negeri Klas IBTaskmalaya telah mengirim Surat Kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP), masingmasing :a. Surat No.

W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada RIJAHUSAENI, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) JI. RayaDewi Sartika No. 353 Lt.2, RT. 00/RW. 013, Cililitan,Kramat Jati, Jakarta 13640;b. Surat No.

W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada TEGUHHERMAWAN dan Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Perum Sirnagalin Kencana, Blok No. 11,Indihiang, Kota Tasikmalaya;17.8.

Bahwa dari Bukti T8a ternyata PN Tasikmalaya q.q Terlawan telahmengirim Surat Kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RIJAHUSAENI untuk melakukan penilaian harga terhadap objek tanah danbangunan yang diperlukan dalam penentuan taksiran harga gunapelaksanaan lelang eksekusi dan dari bukti T8C KJPP Rija Husainidan Rekan telah mengeluarkan Laporan Penilaian objek sengketa yangdimintakan tersebut;2.

Bahwa dari bukti Bukti T9 ternyata Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya telah menetapkan Limit harga terhadap tanah danbangunan yang akan dilelang berdasarkan limit dari hasil penilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T8 a s/d d dan bukti T9 juga diperoleh fakta mengenai nilai limit lelang untuk objek sengketayakni :1.

, Tergugat menetapkannya berdasarkan hasilpenilaian yang dilakukan oleh KJPP, sebagai berikut : Lelang (pertama) berdasarkan hasil penilaian KJPPBudi Edy Saptono & Rekan dan hasil penilaian KJPPtersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian No.

tanggal 6 Februari2018 dengan hasil penilaian untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftarHalaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt/2021/PT MDNa.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian, NilaiPasar SHM No. 2280 an Soeganda Kosuma Rp2.004.100.0000 (dua milyar empat juta seratus riburupiah) dan Nilai Likuidasi Rp 1.287.600.000 ( satumilyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratusribu rupiah), Lelang II (kedua) sampai IV (keempat) berdasarkan hasilpenilaian KJPP

Sapto, Kasmodiard dan Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam LaporanPanilaian No. 00028/2.008409/PI1/07/PS.0122/1/II/2020tanggal 12 Februari 2020, untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftara.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian untuknilai pasar Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyar empatratuSs empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai LikuidasiRp.1.012.0.

OOO (satu miliar dua belas juta Rupiah); Bahwa KJPP Budi Edy Saptono & Rekan dan KJPPSapto, Kasmodiard dan Rekan tersebut di atasmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudah mendapatizin dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif,independen dan memiliki kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilaitersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual Obyek Lelang berdasarkan hasil penilaianPenilai / KJPP (vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 43ayat (2) ;b. Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena lelang yangdilakukan adalah lelang eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilalLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah), vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b ;c.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap:a.C.Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 23/Pdt.SusPailit/2018/PN.Smg junctoNomor 1/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Smg tanggal 16 Juli 2019;Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, Sarana FasilitasBangunan, Inventaris dan Mesin yang telah dibuat oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan pada tanggal18 Februari 2019;Agenda, tata cara, syarat, dan ketentuan tersebut dalamPengumuman

Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, SaranaFasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuatoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain DanRekan pada tanggal 18 Februari 2019;c. Agenda, tata cara, syarat, dan ketentuan tersebut dalamPengumuman Penjualan Di Bawah Tangan Atas Seluruh HartaPailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) di Surat Kabar HarianTribun Jateng pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019;7.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuhterhadap:a.Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 23/Pdt.SusPailit/2018/PN.Smg jo.Nomor 1/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Smg tanggal 16 Juli 2019;Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, SaranaFasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuatoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain DanRekan pada tanggal 18 Februari 2019;Agenda, tata cara, syarat, dan ketentuan tersebut dalamPengumuman Penjualan

- Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 / Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor : 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

Harga Ganti Rugi SPAM Semarang Barat,dankembali Para Termohonmenyampaikan dan membacakan kemudianmenekankan secara lisan terkait dengan besar ganti kerugiandiputuskan secara sepihak tanpa musyawarah, dan Para Pemohontidak menerima karena harga yang diputuskan masih dibawah hargayang layak dan adil;Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa dari Para Pemohon, TimAdvokat meminta klarifikasi terkait besarnya ganti kKerugian yang sudahdiputuskan secara sepihak kepada perwakilan dari DPU dan TimApprisal KJPP

MARWOTO NO JENIS TANAMAN SUMLAY TOTALBESAR SEDANG KECIL1 JATI Z 10 23 352 MAHONI 11 113 SENGON 6 26 324 SIRSAT 18 185 PETAI 2 26 ALPUKAT 2 27 JERUK 3 38 LAMTORO 3 19 WARU GUNUNG 5 2 710 MANGGA 6 611 KAYU LOKAL JAWA 2 212 PEPAYA 50 513 PISANG 100 10014 SINGKONG 100 100 17.Bahwa perbedaan besar ganti kerugian yang diberikan tiap warga sertaberbedanya jumlah tanaman maka jelas KJPP IMMANUEL, JOHNNY danREKAN tidak cermat dan akurat dalam melaksanakan Penilaiannya makaharus dinyatakan cacat hukum hasil

Foto copy Laporan Apraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) IMMANUEL,JOHNNY DAN REKAN, diberi tanda bukti T3;4. Foto copy Surat Undangan An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota SemarangNomor: 005/21985, tertanggal 14 September 2017, yang dilampiri daftar hadir danBerita Acara Sosialisasi, diberi tanda bukti T4;5.

diajukan oleh Para PemohonKeberatan bertanda P7, yang sama dengan lampiran bukti surat yang diajukan olehTermohon I, Termohon Il dan Turut Termohon bertanda T1 yang berupa BeritaAcara Hasil Musyawarah Tentang Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Proyek SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang Tahun 2018 yang didukung dengan bukti surat bertanda P8yang sama dengan bukti surat bertanda T3 yang berupa Laporan Apraisal KantorJasa Penilaian Publik (KJPP