• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

  2. Menyatakan bahwa telah hilang dokumen milik Pemohon sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat Nomor 475/B/VII/2018/Sek.MB tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Muara Baru Jakarta Utara tertanggal 23 Juli 2018 antara lain:

  • Grosse Akta Baliknama Kapal Asli dengan Nomor Akta 4538, yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan

  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta atas nama Kapal KM.

  Memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Baliknama Kapal Pendaftaran Nomor 4538 tanggal 30 Oktober 2015 nama Kapal KM. UNITED-XIX atas nama Pemilik PT. UNIVERSAL SAMUDERA SUKSES;

  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

  JktBrtBaliknama Kapal No.4538, tertanggal 30 Oktober 2015, yang diterbitkan olehPejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal di Tanjung Priok, KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal PerhubunganLaut, Kementerian Perhubungan RI.2. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 21 PeraturanMenteri Perhubungan No.

  UNITEDXIX yang dikeluarkan oleh Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan RI dalam hal ini bertindak sebagai PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Priok, KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan Nomor Akta 4538 atas namaPT. UNIVERSAL SAMUDERA SUKSES dengan alamat Jalan GedongPanjang No.20 O, Rt.005/Rw.010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat;3.

  Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kembali Dokumen Grosse AktaBaliknama Kapal pada Direktorat Perkapalan dan Kepelutan, DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan Republik Indonesiayaitu: Grosse Akta Baliknama Kapal Asli dengan Nomor Akta 4538, yangdikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut di Jakarta atas nama Kapal KM. UNITEDXIX, namapemilik PT. UNIVERSAL SAMUDERA SUKSES tanggal 30 Oktober 2015;5.

  MB tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KapolsekMuara Baru dimana Bukti P2 tersebut dapat diketahui bahwa Grosse AktaBaliknama Kapal Asli dengan Nomor Akta 4538, yang dikeluarkan olehKementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta atasnama Kapal KM. UNITEDXIX, nama pemilik PT.

  UNITEDXIX yang hilang pada tangga 20Juli 2018 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok adalah sifatnya Administratif dantidak merupakan persengketaan Perdata, maka beralasan untuk mengabulkanPermohonan Pemohon sepanjang yang bersifat Administratif pendaftaran yangoleh karena itu memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priokuntuk menerima permohonan penerbitan kembali

• ., selaku Pegawai Pembantu untuk Pendaftaran dan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhbungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Bitung;

• Memberi ijin kepada Pemohon untuk atau mendapatkan Grosse Akta Balik Nama Nomor 1033, tanggal 16 Desember 2010 Pengganti di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Bitung;
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal SUNLY 11 Nomor: 8251, tanggal 07 Februari 2019, yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Tanda Selar : GT 129 No.1365/PPq yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : No.1365

  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang dengan pengesahan Nomor No.1365/PPq, Tanggal 3 Januari 2019, Atas Nama Kapal SUNLY 11 , Pas Besar atas Nama Kapal SUNLY 11 dengan Nomor: AL. 520/6/16/KSOP.KJG/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang yang dibuat di Desa Serapung pada tahun 2016 yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan telah didaftarkan ke Kementerian Perhubungan

  c.q Direktorat Perhubungan Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang yang pada hakikatnya kapal ini sudah didaftarkan namun dokumen asli dari kapal ini telah hilang dan tidak ditemukan lagi sampai saat ini, dengan atas nama pemilik SALIKIN yang beralamat di BAREK MOTOR RT.002/RW.008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau telah hilang di sekitar Pasar Barek Motor Kijang-Kabupaten Bintan pada tanggal 14 September 2023

  ;

• Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang untuk menerbitkan Grosse Akta kapal SUNLY 11 Nomor. 8251 tanggal 07 Februari 2019;
• Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
  2. Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Banjarmasin untuk memberikan Grosse Akte baru sebagai Pengganti Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September 2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, yang hilang;
  3. Membebankan

  MITRASEJATI07, atas Nama ERWIN THEDY yang diterbitkan oleh KementerianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin;1.Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia berdasarkanKartu Tanda Penduduk Nomor: 7471051301570003, yang dikeluarkanoleh Kelurahan :Kemaraya;Bahwa PEMOHON, selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usahapelayaran, telah memperoleh Surat Persetujuan Berlayar nomor: J.2APIII/325/X1/2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan

  ,Direktorat Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Kelas III Sunda Kelapa 15 November 2016;Bahwa PEMOHON adalah pemilik LCT.

  MITRA SEJATIO7 denganGrosse Akta Balik nama Kapal No.3755, yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, PejabatPendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal, dengan ukuran kapalsebagai berikut:a. Panjang : 38.45 Meter;b. Lebar : 8,25 Meter;c. Dalam : 2.58 Meter;d. GT : 226;e. NT : 68;f.

  Laut, Departemen Perhubungan Banjarmasin,diperlukan Penetapan Pengadilan oleh karena Grosse Akta tersebuthilang di wilayah hukum Jakarta Utara maka yang berhak mengeluarkanpenetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

  Menetapkan memerintahkan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan ObtoritasPelabuhan Banjarmasin, Pejabat Pendaftar dan Pencatat BaliknamaKapal di Banjarmasin untuk memberikan Grosse Akte baru sebagaiPengganti Grosse Akta Balik Nama, Nomor 3755, tanggal 21 September2016, Nama Kapal: Mitra Sejati 07, Nama Pemilik: Erwin Thedy, yanghilang;3.

• DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN RAYA (DINAS PERHUBUNGAN) KOTA MAKASSAR vs DJUNAEDAH binti MALIANG, dkk.;

  PEMERINAH TK.Il C.Q DLLAJR (DINASPERHUBUNGAN) KOTA MAKASSAR, berkedudukan di JalanUrip Sumoharjo Nomor 50, Kota Makassar, yang diwakili olehKepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Drs.Chaerul AndiTau,M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepadaApriady,S.H.

  Pemerintah Gubernur Propinsi Sulsel sebagai Tergugat (juga sebagai Termohon Intervensi I) dan Kepala Dinas Perhubungan KotaMakassar sebagai Tergugat Il (sebagai Termohon Intervensi Il) adalah milikPara Pemohon Gugatan Intervensi hal mana diperoleh dari kakeknyasebagai warisan;4.

  DLLAJR (Dinas Perhubungan) Kota Makassar, adalah milikPara Penggugat Intervensi;6. Menetapkan perbuatan Tergugat V/Tergugat Intervensi Il dan Tergugat I/Tergugat Intervensi Ill yang menempati dan membangun kantor diatas objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat Intervensi adalahperobuatan melawan hukum;7.

  Dalam perkara ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu: Penggugat Asal (Dunaedah binti Maliang, dan kawankawan); Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perhubungan KotaMakassar sebagai Tergugat dan Tergugat Il;Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 1700 K/Padt/2014 Penguggat Intervensi (H. Ahmad Dg.

  Rais;Dan di daerah setempat dikenal dengan Kantor Dinas Perhubungan (DLAJR) KotaMakassar, yang saat ini berada ada dalam penguasaan Pemerintah R.I. c.g.Pemerintah Sulawesi Selatan c.g. Pemerintah Tkt. Il c.g.

• PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA dan/atau BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q BADAN SAR NASIONAL BANJARMASIN DI BANJARBARU Dkk

  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA dan/atau) BADAN SAR NASIONAL REPUBLIKINDONESIA C.q BADAN SAR NASIONAL BANJARMASIN DI BANJARBARUberkedudukan di J.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter,

  Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT.100 No.379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merek Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023;

• Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Menetapkan Grosse Akta Kapal KM ANDORA dengan Grosse Akta Pendaftran No. 2417 tanggal 28 Juli 2004, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1919/Da, tanggal 26 Juli 2004 dengan panjang 15.43 meter, lebar 4.05 meter, dalam 1.73 meter, isi kotor (GT) 20, isi bersih (NT) 12, tanda selar GT 20 No. 1519/da yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan

  Yos Sudarso Rt.01/Rw.04 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu berkedudukan di kabupaten Indramayu telah hilang dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Pekalongan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon untuk menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pengganti;

• SHODIKIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktoral Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang telah hilang.

• Memberikan izin kepada Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti terhadap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8121, Tanggal 29 Januari 2010, Atas Nama Kapal UNGGUL BARU, Nama Pemilik H.

  Perhubungan di Semarang;6.

  Bahwa karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Nomor 8121,Tanggal 29 Januari 2010, Nama Kapal UNGGUL BARU, Nama PemilikSHODIKIN H, alamat Desa Sarangmeduro, RT 008/RW.002, KecamatanSarang, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar DanPencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, telahhilang pada tanggal 18 Juni 2019, maka PEMOHON mengalami kendalaketika hendak mengajukan pendaftaran dan pencatatan

  Kapal UNGGUL BARU, sebagaimana tercatat dalamGrosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8121, Tanggal 29 Januari2010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar Dan PencatatBaliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan diHalaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Rbg.12.Semarang, Nama Pemilik SHODIKIN H, alamat DesaSarangmeduro, RT O08/RW.002, Kelurahan Kecamatan Sarang,Kabupaten Rembang;11.3.

  Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8121,Tanggal 29 Januari 2010, Nama Kapal UNGGUL BARU, Nama PemilikSHODIKIN H, alamat Desa Sarangmeduro, RT 008/RW.002, KecamatanSarang, Kabupaten Rembang, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar DanPencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan diSemarang, pada tanggal 18 Juni 2019 sekira jam 10.00 WIB telah hilang dirumah PEMOHON, sebagaimana berdasar Surat Keterangan

  SHODIKIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan PencatatBalik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktoral JendralPerhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas diSemarang telah hilang.Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Rbg.3.

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) keping panel surya merk Solarland type polycrystallibe daya 50 WP 36 DC;Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat Satker Perhubungan Darat Prov. Bangka Belitung melalui saksi ADNAN BAYU AJI, ST als BAYU bin BAMBANG WIYONO;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

  DitjenPerhubungan Darat Satker Perhubungan Darat Prov.

  Darat Satker Perhubungan Darat Prov.

  Darat Satker Perhubungan DaratProv Bangka Belitung;bahwa panel surya yang hilang ada 12 keping;bahwa yang diperbolehkan melepaskan komponen tersebut adalahpegawai dari Kementrian Perhubungan Ditjen Perhubungan DaratSatker Perhubungan Darat Prov Bangka Belitung saja, dandilepaskan apabila ada perbaikan saja;bahwa Kementrian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat SatkerPerhubungan Darat Prov Bangka Belitung tidak pernah member izinHalaman 5 Putusan Nomor 1 18/Pid.B/2017/PN Sg.kepada terdakw auntuk mengambil

  Darat Satker Perhubungan DaratProv Bangka Belitung; bahwa keping panel surya yang hilang sebanyak 12 (dua) belaskeping panel surya; bahwa yang diperbolehkan melepaskan komponen tersebut adalahpegawai dari Kementrian Perhubungan Ditjen Perhubungan DaratSatker Perhubungan Darat Prov Bangka Belitung saja, dandilepaskan apabila ada perbaikan saja; bahwa Kementrian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat SatkerPerhubungan Darat Prov Bangka Belitung tidak pernah member izinkepada terdakwa untuk mengambil

  Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) keping panel surya merk Solarland type polycrystallibedaya 50 WP 36 DC;Dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan DitjenPerhubungan Darat Satker Perhubungan Darat Prov. BangkaBelitung melalui saksi ADNAN BAYU AJl, ST als BAYU binBAMBANG WIYONO;6.

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hiu Macan dengan Nomor : 3975 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 4665/HHa tanggal 10 Maret 2016 dengan Panjang : 17,60 meter, Lebar : 4,50 meter, Dalam

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal dengan Nama Kapal Hiu Macan;
• Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

• Mengabulkan permohonan Pemohon ;

  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus/mendapatkan salinan kedua atas Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3180 Tanggal 12 Juli 2011, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Baliknama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Banjarmasin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dikarenakan asli salinan pertama telah hilang;

  3. Memerintahkan kepada

  Pejabat Pendaftar dan Baliknama Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Banjarmasin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk mengeluarkan salinan kedua asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3180 Tanggal 12 Juli 2011, atas nama kapal LUMENA-08, dengan pemilik PT.

• Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6942 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang telah hilang;3. Memberi ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkan GROSSE AKTA Pengganti;4.

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Belawan, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Kapal No. 1703, dengan Nama Kapal Kurniahu, tanggal 05 November 1987 atas Nama Tongdy;
  3. Membebankan biaya permohonan ini kepada

• PK.401/3434/SMC/DK-16 tanggal 09 Mei 2016 yang berlaku s.d tanggal 04 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ;

• 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal No.

  PK.102/38/GM/DK-18 tanggal 15 Februari 2018 yang berlaku s.d tanggal 08 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

• 4 (empat) lembar Serfitikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No.

  PK.401/87/4/Kpl.Btm-2018 tanggal 28 September 2018 yang berlaku s.d tanggal 25 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

• 5 (lima) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No.

  PK.001/129/9/Kpl.Btm-18 tanggal 28 September 2018 yang berlaku s.d 25 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

• 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No.

  AL.101/2000/2391/2285/18 tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rici Rikardo Bin Alm. Zulkarnain (Berkas perkara terpisah);

6.

Perhubungan;Halaman 3 dari 44 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dum 4(empat) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari KapalNo.

dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; 4 (empat) lembar Serfitikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari KapalNo.

Perhubungan Laut; 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal padaTrayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No.AL.101/2000/2391/2285/18 tanggal 08 Agustus 2018 yang diterbitkan olehKasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan AngkutanLaut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesualdengan prosedur Hukum yang berlaku, maka barangbarang bukti tersebutdapat dipergunakan

dan KepelautanDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;4 (empat) lembar Serfitikat Nasional Pencegahan Pencemaran DariKapal No.

PK.401/87/4/KpI.Btm2018 tanggal 28 September 2018 yangberlaku s.d tanggal 25 Desember 2018 yang diterbitkan oleh KepalaBidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan;5 (lima) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No.PK.001/129/9/KpI.Btm18 tanggal 28 September 2018 yang berlaku s.d25 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang KesyahbandaranKantor Pelabuhan Batam Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan;

• 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP.485 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran TAhun 2008 dan Penunjukan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun di Lingkungan DIRJEN Perhubungan Darat tanggal 25 November 2008.

• 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
• 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanpa tanggal bulan Maret 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek
• 1 (satu) lembar surat dari Departemen

  Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 005/P-BUDA/2008 tanggal 7 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Buku Cek

• 1 (satu) lembar surat dari Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Satker Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Nomor : 004/P-BUDA/2008 tanpa tanggal 17 April 2008 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI
• 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 05.1/BUDA-V/2013 Tanggal 24 Mei 2013 tentang Data Dukung

• 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 428 Tahun 2008 Tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Depati Amir Di Pangkalpinang Dirjen Perhubungan Udara T.A. 2008 Tanggal 22 September 2008.

• 1 (satu) bundel Surat dari Departemen Perhubungan Nomor : KU.002/14/19 Phb. 2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Mekanisme Pelaksanaan DIPA TA. 2008 di lingkungan Dephub.
• 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Satker Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 30 September 2008 T.A. 2008 bulan Oktober 2008.
• 1 (satu) lembar Surat dari PT.

1. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam dan bagi pejabat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam, untuk dapat menerbitkan kembali :

• Grosse