Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, Pasal 79 ayat (1)jo.

RUPS TahunanMenurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan:e Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,e Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jJumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwayang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.31.Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,PENGGUGAT melalui Surat Nomor

P/2012/PN.Jkt.Sel., Penggugat telahmembuat undangan pemanggilan RUPS dan RUPS LB di Surat KabarMERDEKA, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 (Bukti T V/VI5) ;Bahwa RUPS/RUPS LB Tergugat telah diselenggarakan di Board RoomHotel Four Season Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, pada hariJumat, tanggal 10 Mei 2013. Dan dihadiri oleh Direksi dan DewanKomisaris Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta Penggugat (Bukti T V/VI6).

Sementaraitu agenda RUPS / RUPS LB atas undangan Penggugat (berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012) tidak berjalan dengan baikkarena para pemegang saham Tergugat tidak mencapai suatu katasepakat mengenai materi agenda RUPS/RUPS LB. Dengan demikiandalil dari Para Penggugat aquo patut untuk diabaikan ;11.Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawanhukum jo.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 94 UU No. 40/2007 tersebut dialas, sudah sepatutnya pada saat pelaksanaan RUPS terkaitpemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota Direksi dari TERGUGAT Il,PENGGUGAT diundang untuk hadir dalam RUPS tersebut dan diberikankesempatan untuk memberikan pembelaan di hadapan RUPS.

sebagai pihak yang layakdigugat (quod non hal mana ditolak) karena kapasitasnya selaku Direksidan perserta rapat RUPS, maka Pengguggat juga seharusnya menarikpihak lain yaitu peserta RUPS lain yang hadir dalam RUPS danmenggunakan hak suaranya.Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

jumlah kuorum yang lebih besar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang

lebih besar;(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorumuntuk RUPS ketiga;(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketigaHalaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pat.G/2018/PN.

bukanlah keputusan pribadi, namun merupakankeputusan RUPS Tergugat Il".

Pancuran Mas belumpernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengeluarkanSurat Saham seperti tersebut dalam Akta Nomor 2 Tahun 2002 tentang PendirianPT.

No. 236 PK/Pdt/201410Dalam10melaksanakan RUPS dan tidak mengeluarkan saham seperti tersebut dalam AktaNomor 2 Tahun 2002 (point 8) tentang pendirian PT.

dengan suara bulat;(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukanperbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibatyang timbul;(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukanapabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis olehsemua calon pendiri sebelum pendirian

dengan tidakmelakukan RUPS berikut laporan neraca keuangan secara rutin pertahun,perbuatan Para Tergugat telah melanggar hukum.

Pancuran Emas memang pernahmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat sebagai Direksi telahmelanggar Pasal 66, Nomor 1 Tahun 1995 jo.

Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/X1I/2012 tidak sah karena HendraTanadi bukan sebagai Direktur Utama.5. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/XI/2012 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena tidak menghormati prosespersidangan perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No.186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No. 189/Pdt.G/2011/PNPbr.6.

Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PTRAS Tgl. 23 Nopember 2012 yang bertempat di JalanSetia Budi No. 68 sebelum adanya putusan perkara yangberkekuatan hukum tetap terhadap perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No. 186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No.189/Pdt.G/2011/PNPbr.7.

Faktaini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat padahalaman 3 butir 5 s/d 7:Quote :Bahwa permasalahan hukum yang terkait denganpelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register PerkaraNo. 353/Pdt.G/2009/PNJKT.UT dengan : dst ;Unquote;Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT adalah menolak gugatanpenggugat seluruhnya (onzegd).

RAS bukan selaku pribadi;Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya padahalaman 3 butir 8 menyatakan;Quote :Pada RUPS PT.RAS tanggal 30 November 2011 telahterjadi pengusiran paksa terhadap kuasa pemegangSaham PT.RAS (Badan Hukum PT.RCS) oleh pengurus PT.RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidakmenyenangkan ... dst.Unquote;Bahwa pada RUPS PT.

RAS tanggal 30 November 2011,Penggugat melalui orang suruhannya datang ke tempatdiselenggarakannya RUPS dengan membawa SuratPenolakan atas RUPS No.084/KDR/RCS/HO/Dir/X1/2011tanggal 8 November 2011 yang tetap ingin ikut sertadidalam RUPS. Kehendak tersebut jelas salingbertentangan (in konsisten), yakni antara menolakdengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinanrapat menanyakan, sikap mana yang dipilih ?

AHU2AH.01.099934 tanggal 5Oktober 2012, sehingga seharusnya alasan penambahan modaldengan Izin Usaha Angkutan Umum yang diberikan pada Perseroanyang tidak terdaftardikKementerian Hukum dan HAM RI ini seharusnyatidak diakui oleh KementerianHukum dan HAM RI ; Bahwa sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sudahdilakukan pelunasan pembayaran saham untuk penambahan modalyang dibayarkan langsung ke Bank ; 202 022 22o2=0>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 telah diadakan RUPS Tahunansebagaimana Akta Berita

Acara RUPS Tahunan Nomor 07 dan AktaRUPS Luar Biasa No. 08 sebagaimana Berita Acara RUPS Luar Biasa,yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris yangberkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dilaporkan dan dimintakan pelepasantanggung jawab atas penilian modal dasar PT BLUE BIRD TAXI senilai6.000.000.000, (enam miliar) untuk untuk 2.300 (duaribu tigaratus)taksi (yang tercantum pada Laporan Pertanggung jawaban Direksiyang terakhir) atau senilai Rp

Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor: AHUAH.01.030931042 ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dalam hubungannya dengan laporankeuangan dengan penilaian harga per taksi Toyota usia dibawah 5tahun sebesar Rp. 2.608.695, (Dua juta enam ratus delapan ribuenam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dinilainya disebutkanCHALAS: GIPIPILAIKARL 2 xeseennsnensneaeeiteeresenentinnisaimeaneneinnenanimennennneisietminnaninniA.

Penunjukan kantor akuntan public Armandias untuk tahun buku2013 Gan TahUN ZOTE excnmmsnennnnnmsmnnnennnnsaenasnnnnnnnsaenasentnnnnemnPada RUPS Tahunan ini juga dimintakan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroanyang melakukan tindakan dan pengawasan selama tahun buku 2013(Dua ribu tiga belas) atau acquit et de charge ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 08 tentang RUPS LuarBiasa tanggal 11 Mei 2015, tentang Penambahan Modal PT BLUEBIRD TAXI tanggal

AHUAH.01.03.0941043,ganti nama pemegang saham 52 neem nnnBahwa pada hari yang sama dengan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor :AHU0934983.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Parseroan tertanggal 21 Mei 2015 berdasarkan AktaNomor : 57 tertanggal 24 September 2013 dan telah diterima dandicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum(Sisminbakum) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum

Bentuk RUPS;Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1)mengklasifikasi rapat Perseroan (types of company meeting);a. RUPS Tahunan;Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan: Sifatnya wajib diadakan setiap tahun; Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dikutip isi dari ketentuan hukum dimaksud;Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UUPT:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Secara lengkap bunyi Pasal 79ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;c.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.yang dikirimkannya bersifat meminta penjelasan mengenai alasanpenggantian Direksi dan Komisaris, tanpa memenuhi permintaanPemohon yang meminta diselenggarakannya RUPS (Vide, Bukti P2).Terhadap surat jawaban Termohon ini, Pemohon memberikantanggapan lewat surat tanggal 15 April 2014 yang intinya menegaskanbahwa penjelasan yang diminta oleh Termohon akan diberikan padaforum yang tepat, yaitu forum RUPS.

Untuk itu Pemohon kembalimeminta Termohon untuk mengundang RUPS paling lambat padatanggal 16 April 2014, agar penjelasan yang diminta oleh Termohon dapat diberikan dalam forum yang tepat (Vide, Bukti P3).

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhikewajibannya untuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudianmengirimkan permintaan untuk menyelenggarakan RUPS kepadaTermohon Il lewat surat yang dikirimkan pada tanggal 10 April 2014sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT (Vide Bukti P4).

Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintaHal. 3 dari 49 Hal.

Put.No.174/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR.penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut ;(2) Ketua pengadilan negeri setelan memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberianizin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumirtelah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan"Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dirnaksud pada ayat3 kepada pemegang saham secara Cumacuma"Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 (tentang Perseroan Terbatas):Ayat 3:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan

Bahwa Agenda RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 adalah sebagaiberikut:(i) Pengesahan Hasil Audit;(ii) Dispensasi Keterlambatan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2003,2004 dan 2005iii) Peningkatan Modal Perseroan ; daniv) Lainlain.3.4. Bahwa RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 juga memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk:MERUBAH KETENTUAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN,3 .5.

PRIMA JAGATNUSAberkedudukan di Jakarta tanggal 13 Agustus 2007.Panggilan RUPS Luar Biasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat l.a. AnggaranDasar PT. Prima Jagatnusa.Dengan kata lain Panggilan RUPS Luar Biasa ini telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat la. Anggaran Dasar PT. PrimaJagatnusa.8.

Bukti T4 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaTan Eng Lip (Penggugat);5. Bukti T5 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaEddy Effendy Iskandar (Tergugat 2) berikut lampiran bukti pengiriman Pos surat tercatatdari Pos Indonesia ;6. Bukti T6 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaLisman Zasli (Tergugat 3) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;7.

Bukti T7 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaSujitno Hidayat (Tergugat 4) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dariPos Indonesia ;8. Bukti T8 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaOscar (Tergugat 5) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;9.

dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT : Penyelenggaraan RUPS

Dalamhal ini dengan adanya surat tercatat dan buktibuktipengiriman surat permintaan , Termohon I dan Termohon I seharusnyatelah melakukanpemanggilan RUPS selambatIambatnya hari Sabtu , tanggal23Pebruari 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas , terbukti Termohon I danTermohon II telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidakHalamanSdari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tgl12131415melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Para Pemohonselaku pemegang saham, sebagaimana

ayat (2) , (3) Anggaran Dasarperseroan ;Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaatiTermohon I dan Termohon II telah terlewati sehingga Para Pemohon selakupemegang saham dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegalyang merupakan pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan ijinkepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan RUPS

;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat(2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran , dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran

dasar dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;16 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas , Para Pemohon mohon kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan agar mengeluarkanpenetapansebagai berikut :a Agenda rapat adalah pertanggungjawaban keuangan terhadapDireksi dan membentuk struktur organisasi yang baru yang dapatmenyelamatkan dan memajukan perseroan ;b Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang

sebagaimana diatur dalamHal 5 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMG10Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlak disetujuidan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana ditegaskandalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat, namun notulenRUPS yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utama tetap diajukanoleh Turut Tergugat

kepada Tergugat VI tanpa mempertimbangkanakibat hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwanotulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatan hukum perbuatan hukum proses pengalihansaham dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas.10 Bahwa, menjawab posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh),dapat dijelaskan sebagai berikut :a Bahwa, bunyi pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 adalah Setiappenyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS;Hal 17 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMGb Bahwa, pada

Hal inimenunjukkan bahwa proses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual belidengan adanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

Sari Mutiaratanggal 29 Oktober 2016 maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (5)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,maka Keputusan RUPS tertanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta BeritaAcara Rapat Perseroan PT.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018;b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 06 Agustus 2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor 3 tanggal 06Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4 tanggal 07Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 07 Agustus 2018;Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.SusPailit/2021e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Luar Biasa PT SB Con Pratama (Dalam Pailit) Nomor 1 tanggal 03September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 03 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 03 September 2018;5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT Singa Braga (PT SB) Nomor 2 tanggal 6 Agustus2018:b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT Indo Bangun Investama (PT IBI) Nomor3 tanggal 6 Agustus 2018;c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 4tanggal 7 Agustus 2018;d. Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 7 Agustus 2018;e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT SB Con Pratama (PT SB CON) Nomor 1Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt. SusPailit/2021tanggal 03 September 2018;f. Akta Kuasa Nomor 2 tanggal 3 September 2018:g. Akta Kuasa Nomor 3 tanggal 3 September 2018;5.

TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIl7) terjadi ambivalensi yakni apakah maksud dari undangan rapattersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakanrapatahli waris Alm. DR. TD Pardede;Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilanrapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU.

Danau Tobayang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasukmelakukan panggilan untuk mengadakan masingmasing RUPStersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yangdilakukan oleh Ny.

HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa danmelakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No.1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede(Termohon Kasasi l) selaku Presiden Komisaris PT. HDT1;Bahwa tindakan Ny.

Sariaty Pardede(Termohon Kasasi lI) selaku Presiden Komisaris (Vide bukti T. s/d VIII7) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dankeputusan RUPS tersebut juga tidak sah;3.

UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januatri 1991 telahberakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M.

;Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatantersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) denganpemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasanadanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugatkarena bila dibandingkan dengan

;Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / memintaagar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulanJanuari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentianPenggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukummasih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satusatunya orang pribumiyang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip /utama,

Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yangdipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebutdilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberianupah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.".

;"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agarTergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingatpengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalahberdasarkan RUPS, dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan kedalam rapat RUPS... ".;.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;(4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata carapencalonan anggota Direksi. ;(5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57. Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.Akta Personal Guarantee No. 66AAO TE *o a0 5. Dh1.2.

Gadai Saham No. 54Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

AktaKuasa RUPS No. 53d. Akta Gadai Saham No. 54ATT Testo Ao oDHalaman 15 dari 81halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SELAkta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.

Akta Kuasa Jual No. 52Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64.

Pernyataan Sirkuler di luar RUPS PT. Sungai Deras Sejahtera Nomor 05tanggal 14 Maret 2018 dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS, M.HNotaris di Kabupaten Tangerang, Bukti P1213. Keputusan KemenkumHam Nomor AHU00059994.AH.01.02. Tahun2018 tanggal 15 Maret 2018, Bukti P1314.1 Bundel permintaan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1415. Panggilan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 pada koran Sindo terbitantanggal 13 Mei 2020 halaman 2, Bukti P1516.

Risalah hasi RUPS tanggal 21 Mei 2020 beserta Undangan dan Tandaterima, Bukti P1617. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 8 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1718. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 15 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1819. Panggila RUPS untuk tanggal 20 Januari 2021 pada Koran Sindo terbitan6 Januari 202221 halaman 2, Bukti P1920.

Berita Acara RUPS Nomor 42 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2021. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHUAH.01.030042354 tanggal24 Januari 2021, Bukti P21Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Padt.G/2021/PN Ptk22. Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2223.

Berita Acara RUPS Nomor 54 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2425. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHU0006267.AH.01.02 Tahun2021 tanggal 31 Januari 2021 Tentang pengesahan Rapat RUPS a quo, BuktiP2526. Laporan Penilaian Aset dari Kantor jasa penilai Publik Nirboyo Adputra,Dwi Apriyanti dan Rekan, Bukti P2627.

Bahwa ketidak hadirandan ketidak perdulian Tergugat atas perseroan dan tidak menyetorkansahamnya sesuai dengan hasil RUPS merupakan pengabaian tanggung jawabTergugat sehingga telah menghambat segala usaha perseroan, sehinggadengan demikian demi memperlancar semua kegiatan perseroan makaPenggugat perlu diberikan jjiin dan kuasa oleh Pengadilan untuk menjualkepada Penggugat atau orang lain seluruh saham Tergugat Charly Lamsebanyak 27 lembar saham @ Rp1.000.000,00 senilai Rp.27.0000.000,00,(duapuluh

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT.

Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) danoleh karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karenamengandung cacat hukum ; Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Pebruari 2011Jo.

,khususnya pasal 77 ayat (2, 3 dan 4) yang mengatur tentangPERSYARATAN KUORUM RUPS ;; Bahwa RUPS PT.

Puteri Mea(dan karenanya berhak untuk hadir dalam setiap RUPS karenamerupakan pemegang hak suara) tidak pernah diundang ataudiberitahukan tentang akan adanya RUPS PT. Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) dan olehHalaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 22/G/2012/PTUN.JKT.24karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karena mengandungcacat hukum ; .

Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23Pebruari 2011 Jo.

100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 10.225.100.000 X 1 % Rp 102.251.000; e Perubahan Modal dasar Rp 200.000.000.000, sbb : Rp 100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 199.000.000.000 X 1 % Rp 1.990.000.000; 4.3 Akta Pelaporan, pemberitahuan Pengesahan Kepada menteri Hukum dan HakAsasi manusia Rp17.500.000Jumlah Keseluruhan Rp 2.354.421.0005 Bahwatindakan tergugat telah nyata sebagai wujud itikad buruk yakni pada ketikadiadakannya RUPS

tahun 2010 tergugat tidak lagi menggunakan penggugatsebagai rekanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama tahun 2006;6 Bahwa penggugat dalam perkara ini menuntut kepada tergugat untuk membayarhak penggugat sebagai notulen RUPS untuk tahun 2009 berupa uang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 perjanjian kerja sama);7 Bahwa hak penggugat yang harus dibayarkan tergugat adalah didasarkan padapenambahan modal dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalahsebesar

Sangatkontradiktif sehingga itikad buruk salah satu isi perjanjian karena sebabsebabtertentu perjanjian dapat dibatalkan; 3 Bahwa tergugat seyogyanya memahamai keberadaan PT.Bank Sulteng tahun 2009dimana penyertaan Modal Dasar Rp 100.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp200.000.000.000 adalah hasil RUPS Tahun 2009 adalah kesepakatan dan pengakuansetiap pemegang saham yang akan menyetor modalnya sesuai kemampuan masingmasing pemegang saham di daerah (nilai riel belum disetor);4 Bahwa dalil penggugat

didalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dengan rincianpembuatan Akta Berita Acara RUPS Thn 2009 sebesar Rp 2.354.421.000, tidakrealistis dan tidak berdasar, oleh karena sesungguhnya penggugat telah melakukanpenghitungan dengan tergugat sesuai surat tanggal 09 Juli 2009 No.400 dan 401perihal penyampaian salinan salinan Akta dan Biaya Pembuatan Akta kepadatergugat yang harus mendapat persetujuan pemegang saham dan akan dibahas dalam5 Bahwa berselang tanggal 22 Oktober 2009 penggugat telah menerima

W26.AH.02.0911 perihal penegasan kembali tariff HonorariumPembuatan Akta Notaris, dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris PropinsiSulawesi Tengah, ditujukan kepada Para Notaris Se Sulawesi Tengah, tertanggal 18Pebruari 2010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;Foto copy daftar hadir rapat unum pemegang saham (RUPS) tahunan, tahun buku2008 PT. Bank SULTENG.