100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 10.225.100.000 X 1 % Rp 102.251.000; e Perubahan Modal dasar Rp 200.000.000.000, sbb : Rp 100.000.000 X 2,5 % Rp 2.500.000; Rp 900.000.000 X 1,5 % Rp 13.500.000; Rp 199.000.000.000 X 1 % Rp 1.990.000.000; 4.3 Akta Pelaporan, pemberitahuan Pengesahan Kepada menteri Hukum dan HakAsasi manusia Rp17.500.000Jumlah Keseluruhan Rp 2.354.421.0005 Bahwatindakan tergugat telah nyata sebagai wujud itikad buruk yakni pada ketikadiadakannya RUPS

tahun 2010 tergugat tidak lagi menggunakan penggugatsebagai rekanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama tahun 2006;6 Bahwa penggugat dalam perkara ini menuntut kepada tergugat untuk membayarhak penggugat sebagai notulen RUPS untuk tahun 2009 berupa uang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 4 ayat 2 perjanjian kerja sama);7 Bahwa hak penggugat yang harus dibayarkan tergugat adalah didasarkan padapenambahan modal dasar Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalahsebesar

Sangatkontradiktif sehingga itikad buruk salah satu isi perjanjian karena sebabsebabtertentu perjanjian dapat dibatalkan; 3 Bahwa tergugat seyogyanya memahamai keberadaan PT.Bank Sulteng tahun 2009dimana penyertaan Modal Dasar Rp 100.000.000.000 ditingkatkan menjadi Rp200.000.000.000 adalah hasil RUPS Tahun 2009 adalah kesepakatan dan pengakuansetiap pemegang saham yang akan menyetor modalnya sesuai kemampuan masingmasing pemegang saham di daerah (nilai riel belum disetor);4 Bahwa dalil penggugat

didalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dengan rincianpembuatan Akta Berita Acara RUPS Thn 2009 sebesar Rp 2.354.421.000, tidakrealistis dan tidak berdasar, oleh karena sesungguhnya penggugat telah melakukanpenghitungan dengan tergugat sesuai surat tanggal 09 Juli 2009 No.400 dan 401perihal penyampaian salinan salinan Akta dan Biaya Pembuatan Akta kepadatergugat yang harus mendapat persetujuan pemegang saham dan akan dibahas dalam5 Bahwa berselang tanggal 22 Oktober 2009 penggugat telah menerima

W26.AH.02.0911 perihal penegasan kembali tariff HonorariumPembuatan Akta Notaris, dari Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris PropinsiSulawesi Tengah, ditujukan kepada Para Notaris Se Sulawesi Tengah, tertanggal 18Pebruari 2010, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P8;Foto copy daftar hadir rapat unum pemegang saham (RUPS) tahunan, tahun buku2008 PT. Bank SULTENG.

KHARISMAINDAH BESTARI haruslah diputuskan terlebih dahulu dalam RUPS PT.KHARISMA INDAH BESTARI yang membahas tentang penggunaan lababersih untuk dana cadangan dan untuk dividen.Hingga tanggal gugatan dari Penggugat, belum pernah ada RUPS yangmembicarakan ada atau tidaknya pembagian dividen.

Beberapakalidiadakan RUPS dengan mengundang Penggugat(bahkan pernah ataspermintaan Penggugat) akan tetapi Penggugattidak pernah hadir sebagaiKomisaris periode 17 September 2012 sampai dengan 28 November 2014sementara dalam RUPS, pengurus Perseroan yang memberikan laporantermasuk laporan kepengurusan periode 17 September 2012 sampaidengan 28 November 2014 adalah Direksi dan Komisaris.

Penggugat hanyamengirim wakilnya sebagai pemegang saham sehingga RUPS tidak dapatdilanjutkan sesuai acara yang telah diagendakan.Dalam RUPS tahun 2016, Penggugattidak bersedia hadir sebelum diberikanlaporan kKeuangan yang telah diaduit oleh Kantor Akuntan Publik sementaraberhubung PT.

maupun melalui permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

Bahwa tentang dividen, Tergugat dan Tergugat II telah menguraikandalam bagian Eksepsi Jawaban Tergugat dan Tergugat II, ialah harusdiputuskan terlebih dahulu melalui RUPS.10.

Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkaitdengan pemberhentian Direksi yaitu dalarn hal Direksi akandiberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal105 berlaku) akan tetapi dalarn hal Direksi diberhentikan oleh Komisarisdan bukan melalu' RUPS maka "konteksnya PemberhentianSementara".

Dalarn perkara a quoPemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehinggapertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwaPemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapatmengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidakpernah terjadi.

Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidakdiberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti banwadidalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telahmemberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, Kesimpulan danpersidangan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak membantahdalildalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri.Dengan demikian Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah nyatamelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada saat

Miftahul HudaSH,LL.M, yang menerangkan bahwa: Bahwa RUPS adalah satusatunya organ yang berwenang mengangkatdan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikianKomisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi.Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalamwaktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembalipada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus adaalasanalasan pemberhentian";Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan

(vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksiankesaksian tersebut seharusnyatidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat bandingkarena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuatoleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P3, PemohonKasasi telah diterima laporan pertanggung jawabannya dengan baikmelalui RUPS PT.

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

(iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reductionprogram) oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimanayang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yangdiselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 (RUPST 2001) tidakmenghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimanaterlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku2001.

Pasal 10 ayat (3)Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksidapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnyadengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapatmemberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan sajaapabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1)UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).

Pasal 19ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P1), apabila setelah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untukmenyelenggarakan RUPS diajukan tetap Direksi tidak melakukanpemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, makapemegang sahan berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiriRUPS tersebut, dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Halmana sekaligus juga telah membuktikan bahwa Direksi atauHal. 6 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengansengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPS (videBukti P6).

Sehubungan dengan hal tersebut,RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di manaPerseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Grahalrama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X1, Kavling 1 & 2Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukanpada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta(vide Bukti P4).

dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT : Penyelenggaraan RUPS

Dalamhal ini dengan adanya surat tercatat dan buktibuktipengiriman surat permintaan , Termohon I dan Termohon I seharusnyatelah melakukanpemanggilan RUPS selambatIambatnya hari Sabtu , tanggal23Pebruari 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas , terbukti Termohon I danTermohon II telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidakHalamanSdari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tgl12131415melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Para Pemohonselaku pemegang saham, sebagaimana

ayat (2) , (3) Anggaran Dasarperseroan ;Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaatiTermohon I dan Termohon II telah terlewati sehingga Para Pemohon selakupemegang saham dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegalyang merupakan pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan ijinkepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan RUPS

;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat(2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran , dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran

dasar dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;16 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas , Para Pemohon mohon kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan agar mengeluarkanpenetapansebagai berikut :a Agenda rapat adalah pertanggungjawaban keuangan terhadapDireksi dan membentuk struktur organisasi yang baru yang dapatmenyelamatkan dan memajukan perseroan ;b Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang

. 75tidakmengikat ;. bahwa pada Tg/. 21 Oktober 2009 Tergugat , Il, Ill, IV, V, membuat RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.RAS di Jalan SetiaBudi No. 68 Pekanbaru dan Tergugat VI bertindak sebagai Notulis RUPS LBPT.RAS tersebut ;. bahwa atas pelaksanaan RUPS LB PT.RAS tersebut selanjutnya TergugatVI (Notaris Nursyirwan Koto, S.H) menerbitkan Risalah RUPS LB PT.RASTgl. 21 Oktober 2009 No. 20(bukti) ;7. bahwa dalam Risalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat

akte No. 20yang memasukkan akte No. 74 dan akte No. 75 yangmerupakanakte Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;10.bahwa atas perbuatan Tergugat VI yang memuat akte Notaris Edison JinggaTgl. 30 Nopember 2007 No. 74 dan No. 75 didalam Akte Risalah RUPS LBPT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.Hdengan akte No. 20 yang membuat keputusan dan Penggugat sangat tidaksetuju.

Tetapi Tergugat tetapberkeras tidak membatalkan Akte Risalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21Oktober 2009 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H dengan akte No.20 tersebut ;15.banwa Penggugat sangat keberatan, dimana Para Tergugat adamengikutsertakan dalam Risalah RUPS PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 No.20 mengenai Akte No. 74 dan akte No. 75 yang tidak ada hubungan hukumterhadap PT.Riau Anugerah Sentosa ;16.bahwa oleh karena Tergugat , Il, Ill, IV, V dan VI telah melakukanperbuatan melawan hukum yang memuat

mendaftarkan atau tidak mengaksesmengenai RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 dengan akte No. 20 danjuga Tergugat VI sangat beralasan juga untuk dihukumn membatalkan AkteRisalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 yang diterbitkan TergugatVI (Nursyirwan Koto) dengan akte No. 20;19.bahwa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adakekhawatiran Penggugat itikat tidak baik dari Tegrugat dan Tergugat VIdan untuk itu sangat wajar dibuat putusan provisionil untuk menghukumTergugat dan

akte No. 20 yang memuat Akte No. 74 dan No. 75yang tidak ada hubungandengan PT.Riau Anugerah Sentosa.Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan Akte Risalah RUPS LBPT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 dengan akte No. 20.Menghukum Tergugat Viluntuk tidak mendaftarkan atau tidakmengakses mengenai Akte Risalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober2009 yang diterbitkan Notaris Nursyirwan Koto, S.H. dengan akte No.20.7.

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

rapat kecuali disetujuiRUPS serta pemberitahuan bahwa bahan RUPS tersedia di kantorperseroan dan wajib diberikan perseroan kepada peserta RUPS dengandemikian RUPSLB dilakukan menyimpang dari Pasal 69 UndangUndangPerseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Jo.

Halhal lain yang dianggap perlu dalam rapat;Menimbang dari kenyataan di atas maka RUPS Luar Biasa yangdilakukan pada tanggal 26 September 2007 tidak sesuai denganketentuan Pasal 75 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, dengandemikian para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon KasasiHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya baik dari segi prosedur maupun mata acara RUPS;.

Judex Facti telah salah membuat penilaian sehubungan dengan bukti P.2atau T.l.ll.7 yang meminta RUPS LB mengenai laporan neraca pertriwulan dengan menerapkan ketentuan hukum Pasal 13 Akta PendirianPT. Karya Sinta Marito jo. Pasal 66 s/d 69 UndangUndang No. 40 Tahun2007 jo.

,sehingga Penggugat dalam posisi lemah diantara para peserta RUPS LBtersebut secara teroaksa mau menandatangani buktibukti di atas;. Majelis Hakim telah salah menilai kKedudukan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny.

Penilaian Majelis Hakim tersebutsangat tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya karena jarak untukdilakukannya RUPS LB waktunya cukup lama yaitu= antarapemberitahuan rapat RUPS LB tanggal 4 September 2007 denganpelaksanaan rapat pada tanggal 26 September 2007 ada jarak waktu 23hari, sehingga apabila Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonHal. 15 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010Kasasi dan isterinya (Ny.

Bahwa disamping itu pula Para Tergugat telah berulang kali (tahun 2012,15.2013, 2014 dan tahun 2015) telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) secara tidak sah karena walaupun Para Tergugatmengundang Para Penggugat untuk menghadiri RUPS tersebut, akantetapi Para Tergugat dengan secara sengaja mengundang Penggugat pada saat tidak berada di Indonesia, sehingga Para Penggugat(Penggugat ) tidak dapat menghadiri RUPS tersebut dan Para Penggugatjuga telah berulangkali meminta kepada Para Tergugat

Dan bahkan walaupun pada saat diadakan RUPS selanjutnyaPara Penggugat hadir, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mengizinkanPara Penggugat untuk masuk ke ruang tempat RUPS, sehingga dengandemikian hasilhasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat karena RUPS tersebut tidak dihadiri dan/atautanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku Dewan Komisaris PT.Holiway ;Bahwa dengan kelicikan Para Tergugat yang

: 02, tanggal 4 Januari 2016 tentang PernyataanKeputusan RUPS PT.

, apakah benar RUPS yang dilakukan oleh PT.

Holiway telah melakukan RUPS sebagai syarat badan hukum berbentukperseroan;Menimbang, bahwa pada hakekatnya, RUPS adalah forum yangmerupakan tempat untuk membahas masalahmasalah yang berkaitan denganevaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus segera dilaksanakan.Dalam RUPS, semua pemegang saham sekecil apapun jumlah sahamnya,memiliki hak untuk mengeluarkan suara atau pendapat terkait tujuandilakukannya RUPS;Menimbang, bahwa dengan meneliti bukti surat berupa akta pernyataankeputusan RUPS

Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya ( Pasal 1angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPTkewenangan RUPS salah satnya adalah memberikan persetujuanatas perubahan Anggaran Dasar (AD), dimana persetujuanperubahan AD oleh RUPS dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksisebagai pihak yang bertanggung jawab pnuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

Eksepsi Diskualifikasi :a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranyaadalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksisebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT.Disamping itu, pengaturan mngenai hal yang sama juga

Semen Kupang (Persero) didasarkan kepadaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan DewanKomisaris sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak RUPS yangberarti ketentuan kewenangan RUPS ini bersifat imperatif atauPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal27memaksa (mandatory law). Oleh karena keputusan RUPS adalahmutlak maka keputusan perpanjangan sementara masa tugas untukPara Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan sertaKomisaris PT.

(lihat juga Pasal 10 ayat (1)RUPS No.5 Tahun 2010), Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangkawaktu 5 tahun (Pasal 10 ayat 3 = Pasal 10 ayat 10 RUPS No.5 Tahun2010), bila jabatan Direksi lowong, untuk sementara Perseroandiurus oleh Anggota Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat (5) atau pihaklain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenangyang sama, dandalam hal lowong karena berakhirnya masa jabatandan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksiyang terakhir masa jabatannya itu dapat

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahuirencana pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua yang dilakukan olehTergugat Il tersebut karena tidak pernah menerima undangan secara sahdan patut untuk menghadiri RUPS. Fakta bahwa Tuan. ANDI SUTANTOtidak pernah menerima undangan secara SAH dan PATUT untukmenghadiri RUPS PERTAMA dan KEDUA PT. IDOLA TUNGGALmembuktikan adanya sebuah kejanggalan yang sangat aneh karenasesungguhnya Tuan.

IDOLA TUNGGAL tanggal 25 Agustus 2006tersebut maupun RUPS yang dilakukan sesudahnya tetapi masih terkaitdengan Hasil RUPS tanggal 25 Agustus 2006 yang didasarkan padaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 10 Juli 2008 berikut Akta No. 25 Tahun 2008 tanggal 10 JuliHal 27 dari 138 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKI2008, RUPS tanggal 19 Agustus 2013 berikut Akta Nomor 8 tanggal 19Agustus 2013 yang dibuat oleh Ilmiawan

Bahwa oleh karena RUPS tanggal 26 Maret 2012 dilaksanakan atas dasarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 921/PDT.P/2011/PNJKT.BAR tanggal 16 Februari 2012, maka RUPS PT. IDOLATUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segala Keputusan yangdihasilkan dalam RUPS tersebut sebagaimana tertuang dalam BeritaAcara Nomor : 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1 Tahun 2012Tentang Pernyatan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT.

., Notaris di Jakarta. 5RUPS ini untuk menegaskankomposisi baru saham setelah dilakukan jual beli saham;c).RUPS pada tanggal 23 Desember 1994, yang diaktakan denganAkta No. 42, yang dibuat oleh Haryati Surachman, NotarisPengganii di Jakarta. >RUPS ini untuk peningkatan modal dasardan modal disetor.d).RUPS pada tanggal 16 Desember 1998, yang diaktakan denganAkta No. 16, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, S.H.,Notaris di Semarang.

Andi Sutanto juga tidak hadirdalam RUPS yang diselenggarakan. Dengan demikian Alm.Tn.

Surya Aming termasuk saksi menandatanganidaftar hadirBahwa sebenarnya saksi merasa keberatan terhadap hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut namun karena saat itu saksi merasaawam mengetahui aturan mengenai Perseroan Terbatas dan tidak pulamenguasai permasalahan hukum sehingga mau tidak mau atau suka tidaksuka akhirnya saksi menerima hasil keputusan Rapat umum PemegangSaham (RUPS) S1K) 2 9 eRBahwa 2 (dua) minggu setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),saksi Rikardo Christianto menyodorkan

hal tersebut belum dilakukan, karena hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) belum sah secara aturan hukum yang ada maka sampaidengan sekarang saksi masih sah menjadi Direktur PT.

Yong Kharisma Utama Jaya Nomor : AHUAH.01.1018805tanggal 02 Juni 201 4;Bahwa sepengetahuan saksi menurut ketentuan UndangUndang PerseroanTerbatas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak dihadirioleh Notaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tanganharus dibuatkan Akta (oleh Notaris) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan;Bahwa kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatasharus didaftarkan ke Kementrian

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

Sebab, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang merupakan dasar pencabutan jabatansaksi Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing, secara normatiftidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatifkarena menurut kronologis kejadian, hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) itu tidak dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Weiling yang mempunyai haksuara merasa keberatan dengan segala peralihan terhadap asetasetPT.Weiling maupun peralihnan saham tanpa ada persetujuan dari OrganorganPerseroan Terbatas yang lain, yaitu RUPS yang sah dan sesuai denganketentuan UndangUndang sebagaimana Pasal 10 ayat 6 UndangUndangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya dalamhal mengalinkan atau pengambilalihan saham atau menjadikan jaminan utanghanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri olehpemegang

Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Panggilan/Undangan RUPS di HotelCiputra pada tanggal 26 Januari 2011 kepada Joe Tjie Liang/BambangLianggono.7.Bukti T Il.V.VI7 . Fotocopy dari Fotocopy KTP atas nama Joe Tjie Liang/Bambang Lianggono.8.Bukti TII.V.VI8 . Fotocopy (sesuai dengan aslinya) Panggilan/Undangan RUPS di HotelCiputra pada tanggal 26 Januari 2011 kepada RM.Daradjadi.9.Bukti TIIl.V.VI9 .

di Hotel Ciputra juga RUPS di PT.Wei46Ling dengan hari/tanggal yang sama sehingga batal demi hukum dengan alasanterindikasi palsu dan penuh dengan rekayasa karena RUPS LB PT.Wei Ling diHotel Ciputra Semarang tidak pernah ada sesuai bukti P5 dari Penggugat dimanasesuai Pasal 1870 KUHPdt yang menyebutkan akte autetik merupakan bukti yangsempurna dan dikaitkan dengan Pasal 165 HIR menyebutkan akte autentik adalahakte yang dibuat Pegawai yang bersangkutan membuat akte itu dan dihadapanyang artinya yang

PT.WeiLing tanpa tanggal, oleh : atas nama dan hanya di paraf Xu Jun selaku Direksidimana sesuai bukti P.3 berupa akte No.42/2011 dimana disebutkan ada RUPS diHotel Ciputra dan di pabrik PT.Wei Ling pada hari dan tanggal yang sama dimanatelah dipertimbangkan diatas namun untuk lebih jelas bahwa Pasal 76 UndangUndang No.40/2007 mengatur RUPS dapat diadakan dimanapun diluar tempatkedudukan Perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang utama contohnyaAkte No.59/2009 diadakan di Jakarta dan juga RUPS

PT.Wei Ling diHotel Ciputra dengan menyewa ruang meeting namun perlu dipahami bahwapemegang saham sesuai Akte No.59/2009 adalah Xu Jun, Chen Yue Ling, RMDorodjadi dan Penggugat sendiri sehingga tidak mungkin 4 orang pemegangsaham untuk RUPS menyewa Ruang Meeting Hotel Ciputra sehingga wajarManagemen Ciputra menyatakan tidak ada RUPS PT.Wei Ling dengan menyewaruang meeting dan dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan diatas makaRUPS dapat dilakukan dimana saja juga RUPS dapat dilakukan dibeberapa

Asih Ningrum tidak melakukanhal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni 2008Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:e Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.e Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.c.

Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimanamestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5 tersebutdiketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu dalamketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, maka harus terlebih dahuludiputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dividen tersebut dibagikankepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan RUPSyang menyetujui adanya pembagian dividen, oleh karenanya pengambilan tunai yang tidakdidasarkan pada RUPS, bukan merupakan pengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit oleh auditorindependen KAP Drs. Harry & Rekan.

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00pemanggilan RUPS berdasarkan pasal 80 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Permohon,dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No 40 tahun 2007yang mengatur tentang Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), makaselanjutnya untuk menyatakan dapat atau tidak dikabulkan permohonan pemohondipertimbangkan yaitu :1. Apakah PT.

Apakah Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk memintadilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), terhadap PT. TekaMining Lestari ?3. Apakah Pemohon telah melakukan permintaan dilaksanakan penyelengaraanRapat Umum Pemengang Saham (RUPS) kepada Direksi dan jika tidakdilakukan oleh Direksi dan telah pula meminta kepada Dewan Komisaris danjuga oleh Dewan Direksi tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakanRUPS.?

TEKINDO MINING LESTARI berhak untukmeminta untuk diselenggarakan RUPS pada PT.TEKA MINING RESOURCES ?

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud denganbentuk RUPS adalah RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Menimbang, bahwa RUPS tahunan adalah Rapat umum PemengangSaham dengan dengan mataeri rapat untuk penyamapaian oleh laporankeuangan tahunan untuk mendapat pengesahan tahunan Direksi,sedangkanRUPS lainnnya yang lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) adaah denganacara diluar daripada RUPS tahunan.Menimbang

, bahwa oleh karena mata acara RUPS yang dimohonkanPemohon diluar dari mata acara RUPS tahunan, maka bentuk RUPS adalahRUPS lainnya atau RUPS Luar biasa (RUPSLB)Tentang Mata Acara RUPSLBMenimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang juga telahdipertimbangkan sebelumnnya maka mata acara RUPSLB adalah : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitusebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo

.10.11.12.bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksidapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan :Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksudpada ayat 1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40Tahun 2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi(Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum ataudalam ilmu hukum dikualifisir

sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Vide Pasal 1365 KUH Perdata), karena terbukti Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk membela diri didepan RUPS ;Bahwa oleh karena Keputusan pemberhentian Penggugat dari JabatanAnggota Direksi (Direktur Utama) yang dilakukan oleh Tergugat melaluiRUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 adalah cacat hukum atau bertentangandengan hukum, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Keputusan PemberhentianPenggugat

Merujuk pada ketentuan pasal 1 butir (4) Jo. pasal 75 (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan = organHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2019/PT.BDG.Perseroan yang mempunyaiwewenan angtidakdiberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebutdiatas, RUPS merupakan

RUPS/RUPSLB merupakan produk hukum dari pemegangsaham dan bukan produk hukum dari Perseroan sehingga pertanggungjawaban hukumnya pun melekat pada masingmasing pemegangsaham.Dengan demikian dalam perkara aquo, pertanggungjawaban hukumdari keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018 melekat pada masingmasing pemegang saham PT Bank Perkreditan Rakyat MangunPundiyasa yang mengeluarkan suara, bukan pada Tergugat (PT BankPerkreditan Rakyat Mangun Pundiyasa).Oleh karena itu, jika Penggugat merasa dirugikan oleh

Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

dan/atauRUPSLB, ternyata TERMOHON KASASI tidak pernah hadir dantidak pernah memberi persetujuan atas hasil RUPS dan/atauRUPSLB, sehingga keputusan RUPS dan/atau RUPSLB tidakdapat diambil dengan keputusan suara mayoritas.

MAS' TELAH TERKATUNGKATUNG SELAMALEBIH KURANG 2 (DUA) TAHUN DAN AKHIRNYA DIBUBARKANDIHADAPAN NOTARIS SESUAI UNDANGUNDANG PERSEROANTERBATAS.Bahwa karena setiap kali TERMOHON KASASI sebagai pemegang sahamdipanggil/diundang untuk hadir didalam RUPS dan/atau RUPSLB (vide BuktiP12 s/d P14 dan P16) ternyata TERMOHON KASASI tidak pernah hadirdan juga tidak memberi persetujuan atas hasil RUPS dan/atau RUPSLB.Bahwa karena PARA PEMOHON KASASI sebagai para pemegang sahamtelah terkatungkatung nasibnya dan telah

No. 2038 K/Padt/201 1e PEMOHON KASASI selaku Direksi terikat dengan tatacara atau aturanhukum dalam perseroan terbatas dimana PEMOHON KASASI harusmemberi pertanggungjawaban pada RUPS dan/atau RUPSLB, sesuaiUUPT Pasal 75 ayat (2), yang dikutip sebagai berikut:(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atauDewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapatdan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.Oleh karena

MAS tidak lagi melalui keputusan RUPS atauRUPSLB, tetapi melalui likuidator yang ditunjuk untuk membereskan asetdan kemudian likuidator akan memberi pertanggung jawabanan atas likuidasiyang dilaksanakannya kepada pengadilan yang mengangkatnya.Oleh karena itu TERMOHON KASASI tidak dapat mengajukan tuntutanapapun terhadap perseroan PT.

BERINGINJANGGUT pada Rapat tanggal 6 September 2005 adalah bahwa Penggugatsampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak diberikesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 92 ayat (5) UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut :Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela

Asmarullah Mangku Alam(Tergugat V) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimanatertuang dalam Risalah Rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuang dalamRisalah Rapat PT. Beringin Janggut No.9 tanggal 6 September 2005 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII ;.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2007No.73/Pdt/2007/PT.PLG telah salah didalam penerapan dan Pertimbanganhukumnya tentang korum dan tidak korumnya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 6 September 2005, sebab sebagaimana FaktaHukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dihadiri oleh : TANDAR OETARYA SUKMA : 240 saham ; YANTI SILVIA SUDARTO : 120 saham ; RUDY SOEDARSONO : 120 saham ;HJ.SIT AISYAH DAHLAN. HY/Dra.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September2005 hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Pemohon Kasasibahwa yang bersangkutan belum dapat hadir karena masih di Australia ;.