Ditemukan 1104 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siman semak samak simah simar sifak simas
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 31-05-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S.
Tergugat:
1.Budi Santoso
2.Kadek Sutra Astara
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
101 — 80
  • Pihak Tergugat Tidak TepatBahwa dalam lalu lintas Acara Keperdataan telah diatur secara imitativemengenai PihakPihak yang harus didudukan sebagai Tergugat ataupunsebagai turut Tergugat, penarikan pihak tersebut haruslan sejalan denganbebantanggung jawab hukumnya, karena tatkala ada pihak yangdimasukkan dalam suatu gugatan maka subyek hukum selaku Penggugatataupun Tergugat dan Turut Tergugat akan memikul beban hukum ataukonsekuensi hukum sesuai derajat hukumnyaBahwa dalam perkara aquo coba kita simak
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 18-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 87/PDT/2018/PT BJM
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI. Persero. Tbk. Diwakili Oleh : YOVI WAHYU JATMIKO NUR
Terbanding/Penggugat : ROMMY TEGUH, SH
138 — 53
  • Bahwa adanya katakata dari TERGUGAT sekarang PEMBANDING yangTERBANDING simak yaitu TULISAN PEMBANDING pada halaman 14( Empat belas ) pada Huruf b. yang menulis kan kata kata sepertiyang TERBANDING kutip sebagai berikut Pertimbangan HukumJudex Factie Tidak relevan dan Bahkan MENYESAT KAN kemudian dilanjut kan lagi dengan Kalimat PEMBANDING pada ALINEA KE DUApada kalimat bagian di tengah Oleh karenapertimbanganhukumJudex Factie dalam putusan nya, tidak relevan dan BAHKAN SANGATMENYESAT KAN, makaberalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 29-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/Pid/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — H.M. Eddy Soetanto alias Tan Han Liang
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersendirimaupun dengan surat edaran ;Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku untuk internalPengadilan dan Para Hakim, tidak boleh mengatur Penyidik POLRI ;Dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 selanjutnyamenyebutkan :Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UndangUndang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimanasoal itu harus diselesaikan;Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur di dalam lingkupPengadilan tidak sampai ke Penyidik POLRI ;Kita simak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-06-2011 — Upload : 31-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 PK/Pdt/2010
Tanggal 9 Juni 2011 — SASTRO WIDJOJO vs. PERUM PERUMNAS KANTOR REGIONAL VI SURABAYA, dk
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagianterpenting dari akta ini,.....dst;Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 5 Akta nomor 85 tentang perjanjian tersebut,sangatlah jelas bahwa Akta nomor 86 tentang kuasa, adalah merupakan bagianyang tidak bisa dipisahkan serta adanya Akta kuasa tersebut, karena adanyaAkta nomor 85;Atau dengan kata lain, Akta tersebut muncul sebagai konsekwensi dari jual beli/pembayaran atas obyek sengketa yang telah terjadi dari pihak pembeli(Penggugat asal) kepada para pemilik tanah (11 petani pemilik asal);Simak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 09-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/PID/2013
Tanggal 9 Juni 2014 — MUCHTAR AR bin ABDUL RASAK (Alm)
109 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila kita simak secara telititerhadap semua tindak pidana yang dirumuskan UndangUndang , pada Buku II dan Ill KUHP,demikian juga yang bersumber di luar kodifikasi, dapat ditemukan adanya 11 (sebelas) unsur tindakpidana.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-07-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 September 2016 — Hardi Wijaya bin Sunardi Wijaya
28 — 13
  • Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Simon, VOS, Pompe maupun HazewinkelSuringa:Yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusiaartinya "naturalijke personen" sedangkan hewan dan badanbadan hukum (rechtpersonen) tidak dapat dianggap sebagai subjeck hukum (vide : Hukum Pidanabagian Prof.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 245/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 31 Agustus 2017 — Nyonya SITI MARYANI melawan Nyonya SRI MULYANI dkk
43 — 25
  • Jika kita simak makna dari kalimat diatas, maka sesungguhnyapembentuk undangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikatyang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundang yang dibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwakedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuatperjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan dayamengikatnya dengan undangundang, namun bukan berarti bahwaperjanjiian memiliki kedudukan seperti undangundang yang dapatberlaku
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 03-04-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Dp
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • Dan bila kitasemua simak kejadian yang menimpa din pemohon di atas maka timbulpertanyaan apakah pemohonkah yang melakukan KDRT....? Atautermohonkah yang melakukan tindakan KDRT. sebagaimana dalil termohondalam jawaban poin 2 ....?
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Tanah
Register : 09-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Lmj.
Tanggal 10 Juli 2014 — * Perdata - Wiwik Ernawati - Mohammad Imron Hamjah Safroni - Ismi Rojiah - Ana Nur Ajijah MELAWAN - Mbok Suwartini (istri almarhum Pak Abu Amar) - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono, Cq Kepala Desa, Desa Dawuhan Lor - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq Kepala kantor Wilayah Depatemen Keuangan Republik Indonesia Jawa Timur Cq Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo
78 — 10
  • Maka apa yang diperbuat /dilakukan oleh Tergugat II TergugatIII Tergugat IV secara berjamaah /bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum ;17.Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C DesaDesa Dawuhan Lor, TergugatIV menulis/mencatat No. 34, Nomor persil144, Kelas DesadI luas tanah 0.033 da, atasnama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 156/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 5 Desember 2017 — 1. I WAYAN DUDET; 2. I WAYAN JAYA sebagai Para Pembanding M e l a w a n : 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai Terbanding I ; 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding II ; 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding III D a n : 4. GUBERNUR BALI sebagai Turut Terbanding I 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai Turut Terbanding II
85 — 48
  • terbitlah Sertipikat HakPakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900 m2 tercatat atas nama SekretarisNegara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, KecamatanTampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah/areal kompleks asrama Polisi Militer dan Pegawai Istana Kepresidenan yangtelah bersertifikat hak pakai No. 1 / Manukaya sebagai Barang Milik Negara(BMN) dengan Nomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dalamLaporan BMN pada aplikasi SIMAK
    Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletakHalaman 59 dari 73 Perkara Nomor 156/Pdt/2017/PT DPS.di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ProvinsiBali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
Blessmiyanda S.Pi, M.Si
Tergugat:
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
894 — 1640
  • .: Bahwa menurut ahli ketika dijatuhi Nukuman entah ituHalaman 49 dari 77 halaman, Putusan Nomor : 162/G/2021/PTUNJKT.pelanggaran disiplin ringan, sedang atau berat, harus kembali dulu rumusanpelanggaran disiplin itu apa tadi ahli simak, pengertian pelanggaran disiplinutk pns adalah ucapan, tulisan dan tidak mentaati kewajiban dan larangan; Bahwa menurut ahli undang undang PTUN maupun undangundang administrasi pemerintahan, ini menimbulkan kontroversial Antaradinyatakan tidak sah dengan dinyatakan
    Yang namanyaKTUN yg pertama kalau lihat simak ada prosedural menimbang dan adadasar hukum mengingat, dasar hukum mengingat inilah harusmencantumkan wajib hukumnya dicantumkan, kedua dasar wewenang tadiitu.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2016/PT SMDA
Tanggal 16 Maret 2016 — Pembanding/Penggugat : ANDI ROSMALA DEWI Diwakili Oleh : MUH.SUKARTO, SH.MH
Terbanding/Tergugat : RUSLAN
Terbanding/Tergugat : LINJALUNG
Terbanding/Tergugat : H. JAMHARI
Terbanding/Tergugat : SUKIMAN ACONG
Terbanding/Tergugat : JABIR
52 — 26
  • pula sebaliknya apabila ada pihak lainyang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidak dijadikan pihakberperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadap putusanpengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalamputusan tesebut, oleh karena itu apa yang didalilkan tergugat dalamkeberatannya tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalahberalasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurangpihak (Plurium Litis Consotium) harus dikabulkan;Bahwa bila kita simak
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 203/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. PUTRA MANDALAHI SENTOSA
Terbanding/Penggugat : OKTORA RIAHTARAS SEBAYANG, SH
316 — 166
  • Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sangat obscuur libel sekali di dalamgugatan disebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi di dalam uraianpositanya seperti gugatan wanprestasi sehingga Pembanding/Tergugatsangat bingung, bila kita simak uraian posita nomor 3 Bahwa penjelasanTergugat/Pembanding tentang letak kolam renang sebelum Penggugatmembeli rumah adalah jauh dari kolam renag yaitu di blok B, akan tetapikarena rumahnya sangat sempit lalu Penggugat/terbanding pindah rumah kehalaman 17 dari 35
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN MANADO Nomor 31/PDT.G/2015/PN Mnd
Tanggal 14 Januari 2016 — -LANGELO SAMUEL DENDENG melawan AGUSTIEN KAMBEY. dkk
187 — 146
  • Bahwa selanjutnya jika dihubungkan pertimbangan hukum dalam putusanaquo halaman 29 alinea ke tiga dan halaman 31 alinea ke dua,jika di simak kembali dalam pertimbangan Hakim Majelis yangmempertimbangkanApakah benar objek ~= sengketa berkaitan dengan warisan dari PaulMichel Dendeng dan apakah Penggugat dan Tergugat I adalah ahiiwaris dan apakah berhak mmewarisi .Apakah benar Penggugat telah memberikan surat persetujuan peralihanantara Tergugat I dan Tergugat II,Apakah benar Tergugat I tertulis Agustien
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 27-12-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 419/Pid.B/2013/PN.Yk
Tanggal 16 April 2014 —
61 — 18
  • Bayu dandiberikan bertahap 2 (dua) kali karena pengambilan via ATM tidak bisalebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, dan di hariberikutnya invoice beserta uangnya dibawa sdr.Bayu sendiri untukdisetorkan ke Turindo pusat ;Bahwa Turindo tidak punya Sistem Management Accountansi (SIMAK) ;Bahwa pada kertas catatan kecil yang tertera di bendel invoice ada yangbukan tulisan tangan terdakwa ;Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukanPembelaan yang disampaikan secara
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 58/PDT.G/2014/PN.SMN
Tanggal 16 Maret 2015 — Perdata: HARYO YUDHOKUSUMO X 1.PT BANK MEGA Tbk 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
142 — 44
  • pembayaran angsuran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut,Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat I dan tergugat II melakukanlelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumah yang dijadikanjaminan hutang penggugat karena penggugat mengalami keterlambatanpembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturut turut maka hal tersebutharus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diri Tergugat I1213141516Bahwa apabila kita simak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002 K/Pdt/2017
Tanggal 29 September 2017 — TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI, ;HOTEL PONDOK DUNIA LAUT/SEA WORLD CLUB HOTEL, CV. YASPEM SARANA, TUAN HEINRICH BOLLEN
185 — 95
  • meriwayatkantentang latar belakang dan motif, yang diliputi oleh suasana yangmendahului, menyertai dan mengikuti peristiwa itu, yakni hubungankemanusiaan, yang didorong dengan niat karya dan pelayanan sosial,serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;Oleh karena itu, Tergugat II menilai bahwa dalil Penggugat adalah daliltanpa motif, dalil yang obscuur, absurdum, dan bahkan menyesatkan.Padahal sesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiwai danmeliputi dalildalil lain dan selebihnya;Mari kita simak
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 14-07-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 0975/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 11 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 8
  • memintanasehat kepada tante Pemohon agar memahami kewajibankewajibanapa Saja bagi seorang isteri dan menjaga sikap etika sopan santundengan orang yang lebih tua, membaur dengan keluarga besar suamidengan nasehat tersebut Termohon juga keberatan dengan melaporkepada ibu Termohon dan bagi Pemohon nasehat tante Pemohon adalahsama dengan nasehat ibu Pemohon dan di dalam keluarga kami hal itusudah biasa dan wajar saling menasehati jangan melihat siapa orangyang menyampaikan nasehat tersebut tapi lihat dan simak
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT AMBON Nomor 60/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : JULIANA SIMATAUW
Terbanding/Tergugat I : NATANIEL KEWILAA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku
141 — 50
  • I17, T.II26,T.IIl32, dan telah masuk dan terdaftar sebagai aset Polda Malukudalam Sistim Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang MilikNegara(SIMAK BMN)yangdiperoleh sejak tanggal 1 Januari 1959 bukti T.ll14, sehinggaterbanding / Tergugat II bukan merupakan wajib pajak atas objeksengketa;f.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 497/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
M. Musa Hatif, SE
Tergugat:
Haji Mahen Kosim, S.Ag
82 — 44
  • Bahkan gugatan materiil tersebut tidakpernah diatur dalam aturan hukum atau Undangundang di Indonesia.Dapat kita simak Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyebutkan:mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam H.I.Ryang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorangPengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihaklawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak, bahkan dalamHal 12 dari