Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Ijin rups Pmh Permohonan rups Penetapan rups
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
715 — 1224
  • kita sudah mempermasalahkan diwaktu BPPN mengambilalih semua wewenang dari pemegang saham dan wewenang dari pada apapengurus bank pada tahun 1999, sekaligus itu membebaskan Pengurus danpemegang saham dari kepengurusan selanjutnya dari bank tersebut, namunkalau bisa dibuktikan sebaliknya direksi, komisaris dan pemegang sahammelanggar ketentuan anggaran dasar yang itu tetap harus bertanggung jawabtetapi setelah diserahkan kepada BPPN sesuai dengan dokumen yangdiserahkan itu direksi komisaris dan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
997 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPS pada tanggal 27 Oktober2010 berdasarkan RUPS di PT. SPS.2. Bahwa sebagai Direktur Terdakwa 1. EddySutjahyo Busiri membuat perencanaan pembukaan lahan barudimulai awal tahun 2011.3. Bahwa pada awalnya PT. SPS dimiliki olehAstra Group kemudian di take over/diambil alin oleh AmaraGroup.4. Bahwa kebijakan yang Terdakwa 1.
    Bahwa ahli menjelaskan organ perseroan terbatas terdiriatas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DewanDireksi dan Dewan Komisanis. Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap pengebolaandan pengurusan perseroan baik secara internal maupuneksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewandireksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namaHal. 196 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuanperseroan berdasarkan anggaran dasar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Rito Nasibu, S.T., M.Eng
110 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nomor 02.680.206.6822.000 ;1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian BadanUsaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH ;1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RINomor AHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 November2009 tentang pengesahan badan hukum PT Kharisma IndorayaSukses ;1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei2011 tentang RUPS
    Pid.Sus/201527.1 (satu) lembar asli dokumen Landasan hukum Pendirian BadanUsaha PT Kharisma Indoraya Sukses ;28.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Pendirian PT KharismaIndoraya Sukses Tanggal 20 Januari 2009 Nomor 25 NotarisBudiharto Prawira, SH ;29.1 (satu) lembar Fotokopi dokumen Keputusan Menkumham RI NomorAHU52838.AH.01.01 Tahun 2009 tangal 02 November 2009 tentangpengesahan badan hukum PT Kharisma Indoraya Sukses ;30.1 (satu) bundel Fotokopi dokumen Akta Nomor 5 tanggal 5 Mei 2011tentang RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Mei 2013 — Dr. Rene Setyawan, MA Bin Moh Nuh
183 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Askrindo (Persero).di mana hal ini adalah pelaksanaan dari hasil rekomendasi dariBPK. hal ini terbukti di mana investasi yang dilakukan selalumemperhatikan risk based capital (RBC) dan tidak pernahmelanggar tingkat kesehatan seria selama masa jabatanPEMOHON KASASI hasil investasi terbukti lancar dan memenuhitarget yang ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.
    Askrindo (Persero) selama masa jabatantahun 20022007 telah diberikan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya atas seluruh tindakan atau kebijakannya selamamenjabat selaku Direktur (acquit et de charge) oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.
    No. 812 K/Pid.Sus/201315)16)17)18)Askrindo (Persero) telah diberikan Acquit Et De Charge oleh RUPS PT.Askrindo (Persero) pada tahun 20032007 ;Dengan demikian secara hukum apabila dikemudian hari timbulkerugian pada perseroan (PT.
    (BUKTI T7:LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN,BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL, MAHKAMAH AGUNG RI, MaknaUang Negara Dan Kerugian Neqara Dalam Putusan Pidana KorupsiKaitannya Dengan BUMN/Persero, 2010, Halaman 100101) ;Bahwa setiap akhir tahun dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Askrindo (Persero) untuk membahas dan menyetujuilaporan keuangan PT.
    Askrindo (Persero) yang telahdiaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tersebut telahdisetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT: Askrindo(Persero);19) Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Askrindo(Persero) secara tertulis ada risalah rapatnya.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SABRUL IMAM, SH.MH
Terbanding/Terdakwa I : SUHARNO, S.E., Bin SADINU
Terbanding/Terdakwa II : RIYANTO, S.E., Bin HADI SUMARTO
290 — 183
  • Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp.1.439.626.944, yang terdiri dari:1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848, g.Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp.1.041.126.738, yang antara lain :1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untukkeperluan tertentu sebagaimana RUPS) sebesar Rp. 199.763.750,2) Cadangan umum (uang yang bentuk dari laba yang diperuntukan untukmodal usaha) sebesar Rp. 841.362.988
    dibayar Rp. 476.459.959,Kewajiban lainnya Rp. 158.964.035,Halaman 95 Putusan Perkara Tipikor Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT Smgf) Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp.1.439.626.944, yang terdiri dari:1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848,g)Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp.1.041.126.738, yang antara lain :1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untukkeperluan tertentu sebagaimana RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Laut bukan merupakan Pengurusataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalamAAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.EVELIN NUR AGUSTA, S.H., M.H.
2.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
AULIA PUJI ASTUTI alias AULIA
346 — 104
  • MSI) sejak tahun 2015 sampai dengansekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22Juli 2020; Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. MaritimSamudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasankepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalambidang manning agency! jasa pengiriman ABK ke luar negeri; Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH.MH
212 — 787
  • Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta No. 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.30 Tanggal25 April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.01 Tanggal01 November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 An. PT.
    Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta No. 49 Perseroan Terbatas PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.30 Tanggal 25April 2008 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Fotocopy 1 (satu) bundel Akta RUPS Luar Biasa No.01 Tanggal 01November 2012 PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.Asli 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening DepositoNominatif 106.33.00093 An. PT.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 01-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 140/PDT/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
174 — 863
  • Gugatan Error in Persona1) Bahwa kedudukan Turut Tergugat II adalah selaku Rapat UmumPemegang Saham ("RUPS) untuk BUMN Persero dan selaku PemilikModal untuk BUMN Perum, hal ini sebagaimana disebutkan di dalamPasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMNHalaman 84 dari 127 halaman Putusan No.140/PDT/2019/PT MND("UU BUMN).
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.NURI SRI AMARANTI, S.H., M.H.
2.YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
3.RAMA HADI, SH
Terdakwa:
IRWANTO alias TOGAR
225 — 50
  • MSI) sejak tahun 2015 sampai dengansekarang, berdasarkan Akta Pendirian dan RUPS Nomor 04 tanggal 22Juli 2020; Bahwa pemahaman saksi sebagai Komisaris Utama PT. MaritimSamudera Indonesia (MSI) adalah memberi saran dan pengawasankepada Direksi PT. Maritim Samudera Indonesia yang bergerak dalambidang manning agency! jasa pengiriman ABK ke luar negeri; Bahwa saksi memberikan saran kepada Direksi PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
635 — 407
  • DiIndonesia, siapa yang dominan, dia yang memimpin dan menjadidirekturnya adalah pemegang saham ;Bahwa secara legal pemegang saham tidak ada hubungannya dengan PTdan PT berdiri sendiri sendiri, dan pemegang saham dapat keuntunganberupa deviden dari PT dan punya hak suara dalam RUPS sesuai besarsahamnya ;Bahwa undangundang PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suwir Lautbukan merupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini.Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU Nomor 40 Tahun 3007 mengatur RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan
Pengadilan PT MEDAN TUN Pajak
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 66/PID.SUS/2018/PT-MDN
Tanggal 8 Februari 2018 — TIANDI LUKMAN
368 — 196
  • Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 bertempat di kantor Notaris TJONGDEDDY ISKANDAR, SH telah pembuatan Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa (LB) PT.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 28-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Trg
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
PT. Sahbana Energi Persada
Tergugat:
1.PT. Global Sinergitama Nusantara
2.PT. Micha Artha Borneo
3.Surpani, SH., S. Sos., M. Si
170 — 49
  • Bukti surat bertanda P-4 antara lain :
    • Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. GSN (TERGUGAT I), Bahwa Direktur PT. Global Sinergitama Nusantara (TERGUGAT I) adalah Nona NATALIA EKOWATI yang menandatangani , selanjutnya diberi tanda bukti P-4. (a).
    • Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : S-1483KT/WPJ.04/KP.0303/2017, tertanggal 7 Maret 2017 An. PT.
    • Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
    Register : 16-08-2024 — Putus : 28-10-2024 — Upload : 28-10-2024
    Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk
    Tanggal 28 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
    1.Rochmanto Nugroho
    2.Siti Hartati, S.H., M.H.
    3.Mirna Asridasari, S.H.
    4.Anisah Hikmiyati, S.H.,M.H.
    5.Fadholy Yulianto
    6.Aditya Rachman Rosadi, S.H.,M.H.
    Terdakwa:
    AUGUSTINUS ADHY PRIHANTORO
    133 — 148
    • Oktober 2018;|1 (satu)
      57|Satu set Rekapitulasi hutang per 22 Oktober 2018;|1 (satu)
      58|Satu set Rekapitulasi hutang dagang pihak III per Oktober 2018|1 (satu)
      59|Satu set Realisasi November 2018;|1 (satu)
      60|Satu set Akta pernyataan keputusan RUPS PT Mara Advertising|1 (satu)
      61|Satu set Rekap nomor kuitansi tahun 2018;|1 (satu)
      62|Satu set Transaction Inquiry Bank Mandiri PT Mara Advertising;|1 (satu)
      63|Satu set Print Out Faktur Pajak Keluaran;|1 (satu
    Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
    Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
    Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
    Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
    465 — 571
    • memang peraturan ini terlalu umum seharusnya adapenjelasan yang lebih konkrit tentang apa yang dimaksud denganpihak ketiga itu dan yang harus ada persetujuan dari DewanPengawas dan Gubernur karena sebuah Perusahaan itu ketikamalakukan kerjasama itu ada membuat kebijakan Perusahaan umumpemegang saham sebenarnya dalam hierarki organisasi dalamlingkup Perusahaan disitu ada rapat pemegang saham, ada komisarisdan 2 (dua) Direksi kalau misalkan 3 hal ini sudah disetujui adakebijakan yang disusun oleh RUPS
      Tetapikalau ada perbuatan melawan hukum dari RUPS sendiri yagmelaporkan kepada pihak lain ;Bahwa untuk pemeriksaan Direksi dirembukkan dulu kepadapemegang saham jadi kalau ada perbuatan melawan hukum barulahdiperintahkan dalam hukum public.
      Perusahaan Negaracenderung Korupsi kalau menurut hemat saya kalau dilihat dari kacamata hukum Perusahaan Swasta dan Negara karena meskipunPerusahaan Negara tidak pada BUMN tetapi kalau di PerusahaanSwasta yaitu penggelapan uang maka dituntut dengan sanksipenggelapan uang bukan korupsi tetapi sama sama hukum private ;Bahwa dalam UndangUndang Daerah ada siklus anggaran Daerahmisalnya kalau ada kecenderungan rugi murni karena bisnis itukerugian Perusahaan bukan kerugian Direksi pertanggung jawabanpada RUPS
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
    Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013
    Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
    75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • HakimMaka dapat disimpulkan bahwa kedua subjek hukumtersebut di atas dapat dimintai pertanggungjawabanpidana : Khusus untuk subjek Hukum orang pribadi(naturlijk recht) baik pidana pokok maupun pidanatambahan dapat diterapbkan pemidanaannya, sedangkanuntuk subjek hukum orang bukan pribadi, penerapan pidanapokoknya hanya sebatas denda saja, sedangkan pidanatambahan dapat diterapbkan semua, kecuali jika diperluaspertanggungjawabannya kepada organorgan pengurus(PT), maka kalangan Direksi, Komisaris dan RUPS
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
    Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-12-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 PK/Pid.Sus/2016
    Tanggal 7 Agustus 2017 — Imanuel Robert Najoan alias Berty
    283 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik di DesaDriyorejo Gresik. dengan Nomor NPWP 01.132.932.3054.000 adalahperusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas untuk tujuan ekspor,diangkat melalui RUPS PT.
    Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
    Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
    Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
    Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
    YOYOK SATRIO, SH
    Terdakwa:
    DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
    170 — 30
    • Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus2014 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para PemegangSaham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuat secaradibawah Tangan tertanggal 04 Agustus 2014 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H tersebut berdasarkan Datayang ada di Kantor adalah Sadr. Ir.
      Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal28 April 2016 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham ( RUPS ) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuatsecara dibawah Tangan tertanggal 29 April 2016 tersebut.Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Kuasa Direktur PT.
    Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
    Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
    Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
    PT CITRA LAMPIA MANDIRI
    Tergugat:
    1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
    2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
    363 — 271
    • Namun Pemohon tidakmelaksanakankewajibannya dengan iktikadbaik, yaitu: a) Belummemiliki keseluruhan lisensi dan persetujuan Pemerintah berupa 1IzinPembangunandanPengoperasianTerminal KhususdanIzinLingkungan; b) Gagal menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyetujui penunjukanTermohon sebagaiOperator, sehingga salah satu Pemegang Saham Pemohon, yaitu Ir.Isrullah Achmad melakukangangguan dan kekacauan di areapertambangan berupa demonstrasi, menutup atau memblokade jalandi area pertambangan
      Damai AbadiSamudra, jika RUPS belum dapat diselenggarakan. Bukti T.K;Halaman 227 dari 246 Putusan Nomor 427/PatSusArbt/2021/PN. Jkt. Sel664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 27 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra. Bukti T.IL1;Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Down Payment tanggal 28 September2017 dari PT Citra Lampia Mandiri kepada PT Damai Abadi Samudra.