Ditemukan 6101 data
144 — 16
dengan Yodikromo, namun saksi tidak kenaldengan isteri Yodikromo ; Bahwa Yodikromo mempunyai tanah sebanyak 2 (dua) bidang yangterletak di Desa Wonosari, yang satu bidang luas 11.000 M2, denganbatasbatas :e Sebelah Utara : Muryani/marsiah/Tutik ;e Sebelah Barat : Jalan ;e Sebelah Timur : Darto, Dul Rahman ;e Sebelah Selatan : Jalan Daendles ; Bahwa yang seluas 5.000 M2, dengan batasbatas :e Sebelah Utara : Jalan Daendles ;e Sebelah Barat : Citro ;e Sebelah Timur : Pujo Wasito ;e Sebelah Selatan: Perhutani
42 — 14
menyewakan adalah mantan Kepala Desa Kesamben (HERISUSANTOTahap I selama tahun : mulai tanggal 14 Juli 2011 s/d 11 Juli 2012, dengan nilaisewa Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Tahap II selama tahun : mulai tanggal 14 Juli 2012 s/d 14 Juli 2013, dengan nilaisewa Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Tahap III selama 5 tahun : mulai tanggal 14 Juli 2013 s/d 14 Juli 2018, dengannilai sewa Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah ) Bahwa menurut mantan Kepala Desa HERI SUSANTO bahwa Pemkab Blitar,perhutani
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
322 — 196
Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
75 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lahan tersebut bisa merupakan lahan sawah/ tadahhujan/ lahan kering/ pasang surut/ lebak/ lahan perhutani dil.e Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas daribencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa..
Lahan tersebut bisa merupakan lahan sawah/ tadahhujan/ lahan kering/ pasang surut/ lebak/ lahan perhutani dil.e Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas daribencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa.Lokasi pengembangan PTT Kedelai diusahakan berada satu kawasandalam satu kabupaten minimal 5000 hektar yang berlokasi dalam satukecamatan namun apabila tidak memungkinkan dapat menambah di wilayahkecamatan yang berdampingan sehingga mencapai luasan yang ditentukan,Hal. 67 dari 189
337 — 197
Padahal Relawan telah menerima pembayaran untuk itu;Saksi Asep Surahman (Cap dan tanda tangan dipalsukan, bahwa iatidak pernah menjabat Kades Sukamukti);Saksi Ujang Supriyatna (Tidak pernah tanda tangan pada Berita AcaraPenanaman di Desa Waluran Mandiri Sukabumi, dan menerangkanbahwa didesa Waluran tidak pernah ada pembayran dari programGMP);Termasuk penanaman yang dilakukan bukan pada lahan tidurmelainkan dihutan yang sudah ada pohon pohonnya, maupun ditanamdi kawasan Perhutani;Bahwa perbuatan dengan
398 — 18
Surat pernyataan Pimpinan Badan WHukum/Badan Usahabermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonankegiatan pertambangan operasi produksi;Bahwa Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalamhal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.Bahwa Seseorang bisa memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH)yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam
121 — 26
cm sebanyak 12 persegidengan volume0,4608M3 ;e panjang 400 cm xlebar 20 cmx tebal8 cm sebanyak 2 persegidengan volume0,1280M3 ;@ panjang 400 cm x lebar 15 cm x tebal 7 cm sebanyak 1 persegi dengan volume0,0420M3 ;e panjang 400 cm x lebar 18 cm x tebal 6 cm sebanyak 1 persegidengan volume0,0432M3 ;e panjang 400 cm x lebar 8 cm x tebal 6 cm sebanyak 2 persegidengan volume0,0384M3 ;@ panjang 200 cm x lebar 26 cm x tebal 8 cm sebanyak 7 persegi dengan volume0,02912M3 ;dirampas untuk Negara Cq Perum Perhutani
Tirtoyudo Kab Malang ; Bahwa setahu saksi kayu Jabon yang dikuasai atau yang dimiliki oleh Terdakwa adalahmilik Negara yang dikelolaoleh pihak Perhutani KPH Malang ; Bahwaatas kejadian ini Negara mengalami kerugian sebesar Rp.2.721.000, Atas keterangan saksitersebut diatas, Terdakwa m,enyatakan benar;2.
SaksiBahwa saksi menemukan barang bukti berupa : 49 persegi kayu jabon yang sudahdibentuk / diolah tidak dilengkapi surat SKSHH dan pada waktu itu Terdakwa membawakayukayu tersebut ke tempat penggergajian saksi namun saksi tidak menggergajiterlebihdahulu, saksi menunggu petugas dari Perhutani;Bahwa setahu saksi Terdakwa memperoleh kayu jabon tersebut membeli dari Saji di desaSumber Tangkil Kec.Tirtoyudo Kab Malang ;Bahwa setahu saksi kayu Jabon yang dikuasai atau yang dimiliki oleh Terdakwa adalahmilik
Tirtoyudo Kab Malang dimana kayu tersebut milik Negarayang dikelolaoleh pihak Perhutani KPH Malang ;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang buktiberupa: 49 persegikayu jenis jabon total keseluruhan volume kayu adalah 2,2708 M3 denganrincian ukuran ; panjang 300 cm x lebar 12 cm xtebal 12 cm sebanyak 2 persegidengan volume0,0864M3 ; panjang 300 cm x lebar 12 cm x tebal 8 cm sebanyak 3 persegidengan volume0,0864M3 ; panjang 400 cm x lebar 12 cm x tebal 12 cm sebanyak
Malang, untuk itu barang bukti tersebut haruslah diramapas untuk negara Cq Perum Perhutani RPH Lebak Harjo Ds. Sri Mulyo Kec, DampitKab.
195 — 37
Perhutani dan PT. Sang Hyang Seri, kemudian Kemen BUMNmenyurati PT. PLN agar dana dari PKBL tersebut disatukan denganGP3K;Halaman 56 dari 180 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/20.17/PN.Pdg.Kelas IA.Bahwa dana Rp.25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah) tersebutkarena PT. PLN melakukan kerjasama dengan PT. Sang Hyang SeriPusat, jadi PT. PLN menyalurkan dana tersebut ke rekening PT. SangHyang Seri Pusat, kKewenangan untuk mengelolanya ada pada PT. SangHyang Seri;Bahwa perjanjianya antara PT.
Perhutani dan PT. Sang Hyang, kami dari PT.PLN menyalurkan kepada PT. Sang Hyang Seri;Halaman 58 dari 180 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/20.17/PN.Pdg.Kelas IA.Bahwa Penyaluran dana GP3K harus kepada ke 3 ((tiga) perusahaan itusaja saksi tidak dapat menjawab, bila dibuat untuk gerakan GP3K itumenurut saksi cocok, bila dibuat biaya operasional perushaan itubertentangan, tapi kami dari PT. PLN diminta untuk menyalurkan GP3Kke PT.
Perhutani dan PT. Pusri. bahwa berdasarkan surat menteri bumn$/235/MBU/2011 tanggal tanggal 2 Mei 2011 Perihal Persetujuan Revisi RKAPPT. SHS dimana pada poin 2b disetujui PT. Sang Hyang Seri sebagai AvalisKredit Kelompok Petani. Bahwa PT. Garuda dan PT. PLN merupakan BUMNPembina yang melaksanakan Program kemitraan dan Program Bina,sedangkan PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. WAHYUDIN AKBAR
342 — 967
Padahal Relawan telah menerima pembayaran untuk itu;Saksi Asep Surahman (Cap dan tanda tangan dipalsukan, bahwa iatidak pernah menjabat Kades Sukamukti);Saksi Ujang Supriyatna (Tidak pernah tanda tangan pada Berita AcaraPenanaman di Desa Waluran Mandiri Sukabumi, dan menerangkanbahwa didesa Waluran tidak pernah ada pembayran dari programGMP);Termasuk penanaman yang dilakukan bukan pada lahan tidurmelainkan dihutan yang sudah ada pohon pohonnya, maupun ditanamdi kawasan Perhutani;Bahwa perbuatan dengan
DIAN WULANDARI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
PUDIN Bin YASMUJI
365 — 10
Perhutani KPH Randublatung;
- 1 ( satu ) buah handphone merk Nokia model TA-1114 berwarna hitam terpasang sim card dengan nomor 082324304356;
- 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor truck merk Mitsubishi berwarna kuning Nomor Polisi K-1562-F Nomor rangka FE114-030943 dan nomor mesin 4D34C626983 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama Suwardi Edri alamat Desa Kronggen RT.01 RW.01 Brati Kabupaten Grobogan;
Dirampas untuk negara;
- 1 ( satu ) buah
27 — 6
Perum Perhutani.--------------- 7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);-------------------------------
MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH
Terdakwa:
1.ASROFI Bin KASIDI
2.SUNGKOWO Bin MINGUN
394 — 24
dikembalikan kepada PERHUTANI KPH KEBONHARJO.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
66 — 7
cm sebanyak 2 batang;36. 150 cm x 8 cm x 6 cm sebanyak 1 batang;37. 150 cm x 12 cm x 3 cm sebanyak 1 batang;38. 150 cm x 20 cm x 2 cm sebanyak 1 batang;39. 150 cm x 20 cm x 3 cm sebanyak 3 batang;40. 130 cm x 8 cm x 2 cm sebanyak 1 batang;41. 150 cm x 15 cm x 3 cm sebanyak 1 batang;42. 150 cm x 20 cm x 3 cm sebanyak 5 batang;43. 100 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 7 batang;44. 80 cm x 25 cm x 3 cm sebanyak 3 batang;45. 100 cm x 3 cm x 2 cm sebanyak 48 batang;Dirampas untuk Negara melalui Perhutani
115 — 21
Direktur Utama Perum Perhutani untuk wilayah kerja PerumInhutani ;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwasekiranya Surat Menteri Kehutanan tersebut disamakan denganIzin Perpanjangan HPH, maka berdasarkan SK Menteri KehutananNomor : 55/Kpts 11/1994, tanggal 7 Peberuari 1994, makaseharusnya yang harus bertanda tangan dalam surat perjanjianpinjam pakai adalah Direktur Utama Perum Perhutani, bukanKepala Kantor Wilayah Kehutanan setempat, dengan lainperkataan areal tersebut secara yuridis
SUPARTI alias BOK Hj. KHOTIJAH
Tergugat:
1.ASIR alias PAK H. ROSYIDI
2.PAK SISWO SUDJA'I
53 — 12
- Utara : tanah Pak Tamam
- Timur : selokan/ tanah Pak sukur
- Selatan selokan/ tanah Pak aspiya dan
- Barat selokan /tanah Pak h. marsuki dan Pak Bajuri
2 tanah sawah di desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo persil nomor 109 S.III luas kurang lebih 0,150 ha dengan batas-batas :
Utara : tanah bok sujai
Timur : tanah sekolahan SLTP kaliacar
Selatan : Tanah Pak Yusuf Dahlan dan Pak nasi
Barat : tanah Perhutani
578 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
industrisemen dengan proses klinker adalah industri semen yangkegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimanaterdapat proses penyiapan bahan baku (raw mill process)10penggilingan batubara (coa/ mill) serta proses pembakaran danpendinginan klinker (rotary klin and klinker cooler) ;Bahwa pada harian Suara Merdeka tertanggal 3 Desember 2008,Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, Djoko Soetrisnomengatakan bahwa luas penambangan batu kapur adalah 700hektar, yang terdiri dari 430 hektar lahan milik Perhutani
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
BENY LOQMAN HAKIM alias BENI alias SALMAN alias ABU WAFA
166 — 74
Selain Divisi Jasa Umum, ada beberapa Divisiyang mengelola di wilayah Sekitar Tempat Wisata Selorejo yaitu: Divisi Air Bersih Pengembangan dan Jasa Lain (DABPJL) termasukdidalamnya mengelola Tempat Wisata Selorejo dan memproduksi AirMinum Kemasan dengan Merk ASA: Divisi Jasa Air mengelola Sekitar Bendungan Selorejo yang digunakansebagai PLTA selorejo;Bahwa namun disekitar Wilayah Tempat Wisata Selorejo juga terdapatbeberapa perkebunan dan hutan Lindung yang dikelola oleh Perhutani danada wilayah
393 — 35
sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Polhut adalah melakukanpengamanan di wilayah hukum kehutanan, atas pekerjaan tersebut saksibertanggungjawab kepada pimpinan BKSDA Provinsi Jawa Barat;Bahwa Gunung Guntur merupakan Kawasan Hutan Konservasi danCagar Alama Kamojang serta dengan batasbatas di wilayah SelatanCarik Desa Rancabango, Timur tanah milik dan Carik Desa Pananjung,Utara Carik Desa Pasawahan dan tanah milik dan untuk Baratperbatasan dengan Perum Perhutani
BRAM DHANANJAYA
Terdakwa:
BAKRI Bin KASIRAN
72 — 16
cm 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 26 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 28 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono ukuran 100 cm 27 cm;
Dikembalikan kepada Perum Perhutani
88 — 55
karena mengetahui Terdakwa bergerak dibidang konsultan Pariwisata;Bahwa awalnya Terdakwa adalah Konsultan Pariwisata partner dari PT.JayaGroup yang membangun Ancol;Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat akses menuju ke air terjun masih jalansetapak dan curam akan tetapi lokasinya bagus dan dekat dengan Jakarta;Bahwa pada saat itu Terdakwa melihatbutuh investasi yang besar;Bahwa Terdakwa kemudian bertanya mengenai lahan tersebut dan ternyata lahantersebut lahan air terjun tersebut berada di lahan Perhutani