Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017memberikan Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili (kompetensiAbsolut) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas perkara ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 35/G/2015/P.TUN.SMD, tanggal 12 Mei 2016 adalahsebagai berikut:Dalam Penundaan : Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tergugat NomorSPHP00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015perinal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth.

yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/TUN/2017,tanggal 14 Februari 2017 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 April 2017, kemudian terhadapnya olehTermohon' Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017 diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 09 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 35

/G/2015/P.TUN.SMD yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan tersebutdisertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 09 Juni 2017;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 12 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukanJawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata

JKT tanggal 5 September 2016 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:35/G/2015/PTUN.SMD tanggal 12 Mei 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkansebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali atas putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia (Judex Juris) diajukan dalamtenggang

/G/2015/PTUNSMD tanggal12 Mei 2016) menyatakan:..Menimbang, bahwa pasal 23 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2010 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi :Halaman 29 dari 44 halaman.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikahpada tanggal, 05 Mei 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan telahtercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 295/13/V/2007 tanggal 05 Mei 2007;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yangbernama SYAHRA IZZATUN MAGHFIROH, lahir tanggal 16 Agustus 2010;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bantuldengan nomor perkara 1223/Pdt.G/2014/PA.Btl Jo 35

/G/2015/PTA.YK, AktaCerai Nomor: 0788/AC/2015/PA.

Eksepsi Obscuur LibelMaka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima(niet ontvankelijk verklaaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2015/PTUNJKT, Tanggal15 Juli2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN :Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyekobyeksengketa yang dimohon oleh Para Penggugat;DALAM EKSEPSI

permohonan ParaPenggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor260/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 5 November 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 11 Januari 2016, kemudianterhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonankasasi secara lisan pada Tanggal 18 Januari 2016, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 35

/G/2015/PTUNJKT yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

SUYATNO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 260/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 5 November 2015 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2015/PTUN.JKT,Tanggal 15 Juli 2015;MENGADILI SENDIRI,Menolak gugatan Para Penggugat;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi iniditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan

Eksepsi Obscuur LibelMaka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2015/PTUNJKT,tanggal 15 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan : Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objekobjeksengketa yang dimohon oleh Para Penggugat;Dalam Eksepsi

SUYATNO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 260/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 5 November 2015 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 15 Juli 2015;MENGADILI SENDIRI,Menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang

210K/TUN/2016, tanggal 14 Juli 2016, diberitahukan kepada Para PemohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 28 September 2016,kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 Desember 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal24 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor 35

/G/ 2015/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasanalasannyayang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal24 Februari 2017;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 7 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukanJawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selatan berbatasan dengan tanah Markus Akmone.Bukan seperti yang diajukan atau dijadikan sebagai dasar hukum olehPara Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dalam PerkaraPerdata Nomor : 35/G/2015/PNOLM dan lagipula Para Tergugatsekarang tidak pernah berperkara dengan Para Penggugat;Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 3 dalam posita gugatanyang menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa antara ParaPenggugat dan Para Tergugat merupakan sebagian dari tanah milikPara Penggugat yang terdiri

Barat berbatasan dengan tanah Milik keluarga Manggi Utara berbatasan dengan tanah milik Yermias Fina, keluarga Toy,keluarga Bamae dan Keluarga Manggi Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Kiuk,Lomang,danMarkus Akmone.Bukan seperti yang diajukan atau dijadikan sebagai dasar hukum olehPara Penggugat untuk menggugat Para Tergugat dalam PerkaraPerdata Nomor : 35/G/2015/PNOLM dan lagipula Para TergugatHalaman 25 dari 58 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm24.25.26.sekarang bukan sebagi pihak

dalam perkara No:100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang artiya Para Tergugat sekarang tidakpernah berperkara dengan Para Penggugat sebelum adanya perkaraNo: 35/G/2015/PNOLM;Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 9 dan 10 yang padaintinya menyatakan bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan buktibukti yang otentik maka Para Penggugat memohon agar putusandilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorad) dan meminta agardiletakan sita jaminan(revindicatoir beslag) atas obyek sengketa sertaharta milik

Tergugat diwakili kuasanya mengajukan buktiT.I1 Sampai dengan T.I,7 bermeterai cukup, dengan perincian sebagai berikut:BUKTI SURAT TERGUGAT 1.2.3:4.Bukti T.I1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 393 yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Enrekang pada tanggal 02 September2004, bukti Surat tersebut bermeterai cukup dantelah dinachtzegelen, serta cocok dengan aslinyadan isinya dibantah oleh pihak Tergugat;Bukti T.12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 35

/G/2015/PTUN.MKS.dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 11 Desember 2015, buktiSurat tersebut bermeterai cukup dan telahdinachtzegelen, serta cocok dengan aslinya danisinya tidak oleh pihak Tergugat;Bukti T.1 3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Nomor 412/K/TUN/2016. dikeluarkanoleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dandisahkan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 22 Maret 2017, bukti surattersebut bermeterai cukup dan telahdinachtzegelen