84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

1345 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pemohon Keberatan telah menyatakan ketidaksetujuannya untukmenyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan di BPSK, hal ini ditunjukan dengan tidakhadirnya Pemohon Keberatan didalam setiap sidang arbitrase yangdilakukan oleh BPSK namun hal ini tidak pernah dihiraukan olehMajelis BPSK;b.

Nomor 1345 k/Pdt.SusBPSk/2017tidak menunjuk arbiter maka Pemohon Keberatan menyerahkan kepadakeputusan Ketua BPSK Batubara.

BPSK di Indonesia), yangdiwakili oleh Ibu Ganef Judawati (Direktur Pemberdayaan Konsumen)telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 31 Desember 2015 yangsecara khusus ditujukan kepada BPSK Batu Bara, namun secara umumberlaku untuk selurun BPSK yang ada di Indonesia, yang mana surattersebut intinya memuat:i.

Keberatan atas penyimpulan fakta hukum, pertimbangan hukum yangkeliru oleh bpsk serta amar putusannya:1. Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TermohonKeberatan dan Pemohon Keberatan. Hal ini ternyata dari pernyataanHalaman 13 dari 28 hal. Put.

yang ada dan patutlah dikatakanbahwa Majelis BPSK melawan hukum karena:1.

1. Menerima Perkara Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor: 007/A/BPSK-Kota.Tsm/VII/2020, Tanggal 7 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

25/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGIN NOMOR 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015;

3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI SEBESAR RP. 1.591.000 (SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);

778 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Bahwa Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 001/PMA/BPSK/V/ 2015,tanggal 13 Mei 2015, tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, karena samasekali tidak memuat perintah yang jelas dan tegas. Nama Debitur dan nomorperjanjian di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dalam spesifikasi unit mobil yangdimaksud oleh putusan tersebut, sebagaiman yang tercantum pada angka 4(empat) petitum putusan itu Karenanya, putusan yang demikian harusdinyatakan batal demi hukum;4.

diputuskan oleh BPSK Kabupaten Sumedang Berdasarkan hal ini,maka Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 001/PMA/BPSK/V/2015harus dinyatakan batal demi hukum;5.

Bahwa sangat aneh dan telah bertentangan dengan hukum positif diIndonesia apabila ternyata isi putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor001/PMA/BPSK/V/201, sama sekali tidak ada memuat perintah penyitaanterhadap 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi T120 Nomor Rangka MHMT120MP6R009411, Nomor Mesin 4G15B60648,Nomor Polisi Z8165AB;6.

Membatalkan seluruh putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 001/PMA/BPSK/V/2015;5. Menyatakan penarikan/pengambilan 1 (satu) mobil kendaraan roda 4 (empat)MITSUBISHI T120 Jenis Pick Up Nomor Rangka MHMT120M P6R009411Nomor Mesin 4G15B60648 No. Polisi Z 8165 AB, oleh pihak PemohonKeberatan a quo sebagai tindakan yang sah menurut hukum;6.

, maka dengan demikian segala sesuatu yangdihasilkan dari proses/jalannya persidangan di BPSK Kabupaten Sumedangtelah sesuai dengan aturan hukum.

846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Menyatakan sisa hutang Almarhum Acep Bin Komin kepada Termohondengan Perjanjian Kredit Nomor MBG.DCK/652/KUM/2012 sebesarRp122.839.426,60 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah);Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu

mengenaiBPSK ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohananalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahuluTermohon untuk seluruhnya;Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 tentang Arbitrase batal dan tidakberkekuatan hukum;Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRWV/I/2021 tanggal 28 Desember 2020:Untuk selanjutnya:Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan/Termohon untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/20213.

Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/2021Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batubara terdaftar dengan Nomor: 1631/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 21 November 2016;3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

(BPSK)Batubara karena BPSK Batubara tidak berwenang untuk mengadilisengketa yang telah ditentukan pilinan hukumnya secara tegas dalamPerjanjian Kredit dan sudah seharusnya para pihak i.c.

PemohonKeberatan yang berindikasi sengketa (ayat 1) dan/atau pelanggaran(ayat 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (ayat 1, 2 dan3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Halaman 4 dari 48. Putusan Nomor:09/Pdt.

Sus/2017/PN Psp4.3.Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK BatubaraNomor: 1631/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 telah mengabaikanamanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karenamemeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaansengketa konsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK makaPutusan BPSK berupa: Perdamaian; Gugatan ditolak, dan Gugatan dikabulkan.Bahwa dalam hal

Bahwa BPSK i.c.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 1631/Arbitrase/BPSKBB/XV2016;3.

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangan dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo;3. Membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016;4. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:9018908529/PK/01/14;5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusiadengan Nomor W4.

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatanmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilirtelah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tersebut;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untukselain dan selebihnya;4.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;4.

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/2018Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 60/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rhl., tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUSPINA PURBA,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 460/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 16/PdtSus/BPSK/2017/PN RapBahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Dengan demikian, BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 Tanggal 4 Januari 2017;A.

Tanggal 4 Januari 2017TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATENBATU BARA NOMOR 460/Arbitase/BPSKBB/v/2016 TANGGAL 4Januari 2017 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM1.Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 460/Arbitrase/BPSKBB/V?

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS BPSK KABUPATEN BATU BARADALAM PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANOMOR 460/Arbitrse/BPSKBB/V/2016 TANGGAL 4 Januari 2017TIDAK CERMAT, KELIRU, BERTENTANGAN DENGAN PRINSIPKEADILAN, KEPATUTAN, KEMANFAATAN DAN ATAU KEPASTIANHUKUM1.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalamPutusan Arbitrase BPSK No. 460/Arbitrase/BPSKBB/V/2016Tanggal 4 Januari 2017 mengenai:a) Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini ;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor : 1790/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 6 Desember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 998.700,- (Sembilan ratus sembilan sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);5.

Tentang PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK); Bahwa Putusan BPSK Batubara Nomor: 1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016Antara RAHALIM NASUTION sebagai Konsumen Melawan PT. Bank Sumutsebagai Pelaku Usaha, yang amarnya Mengabulkan Permohonan Konsumenseluruhnya.;Il.

Ayat(3): Konsumen dan pelaku usaha yang menolak Putusan BPSK dapatmengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambatlambatnya dalamwaktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSKdiberitahukan;Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Batubara Nomor:1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017(sebagaimana Agenda Masuk pada Pemohon Keberatan) dan selanjutnyaPemohon Keberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatan PermohonanKeberatan terhadap Putusan BPSK

Pemohon Keberatan yang berindikasi sengketa(ayat 1) dan/atau pelanggaran (ayat 2) disampaikan kepada Otoritas JasaKeuangan (ayat 1, 2 dan 3) dan bukan BPSK i.c. BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Batubara Nomor:1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 telah mengabaikan amanat PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan karena memeriksa sengketa yang bukanmerupakan wewenang BPSK;4.3.

Bahwa BPSK i.c.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu bara Nomor : 1790/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal17 Januari 2017.3.

1296 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Ayat (3): Konsumen dan pelaku usaha yangmenolak Putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas)hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSK diberitahukan;Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 pada tanggal 24 Maret2017 (sebagaimana Agenda Masuk pada Pemohon Keberatan) danselanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatanPermohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK

BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 telah mengabaikanamanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karenamemeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketakonsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK maka Putusan BPSKberupa: Perdamaian; Gugatan ditolak, dan Gugatan dikabulkan.Bahwa dalam

Bahwa BPSK i.c.

Putusan BPSK Kabupaten Batu).

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:1.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor : 025/BPSK-TT/KEP/IX/2013 tanggal 19 September 2013; -3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp.671.000.,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Dengankata lain bahwa BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak berwenang mengadiliperkara a quo, sehingga putusan perkara a quo patut untuk dibatalkan. 11C.

Tentang BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi TIDAK BERWENANG MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN,; 1.Bahwa pada petitum putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor:025/BPSKTT/KEP/IX/2013, yang telah diputus pada tanggal 19 September 2013,pada halaman 12 poin 5 menyebutkan : Menghukum Pimpinan Pelaku Usaha telah melanggar Pasal 62 UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun Bahwa putusan BPSK Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memberikanputusan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kota Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSKTT/KEP/IX/2013 Tanggal 19September 2013 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat. 3.

Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; c.

TENTANG BERWENANGNYA BPSK TEBING TINGGI UNTUK MEMUTUSPIDANA PENJARA TERHADAP PEMOHON KEBERATAN.

- M E N G A D I L IDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Menghukum Termohon Keberatan

14/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.PSB

Bahwa menurut hemat kami, Mejelis BPSK yang tidak mengerti tentanghukum pembuktian, dimana majelis berpendapat Termohon dalam hal iniPT.

BPSK/2015/PNPbr,Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Kota Pekan barudalam perkara nomor 58/PTS/BPSK/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 memutuskan1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menghukum Termohon untuk mengganti dan memasang kembali KWHMeter yang telah rusak sesuai dengan standard dan mutu barang yanglayak;3.

BPSK/2015/PNPbr,permohonan keberatan tersebut dapat diterima?

;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanalasanalasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan atas putusan BPSKdengan menghubungkan buktibukti yang diajukan dipersidangan yakni apakahcukup alasan untuk membatalkan putusan BPSK aquo ;Menimbang, bahwa syarat pembatalan putusan Arbitrase BPSK in casuputusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor : 58 / Pts / BPSK / IX / 2015 tanggal 22Oktober 2015 sesuai ketentuan diatas bersifat alternatif diantara 3 opsi yangditentukan yakni : adanya

BPSK/2015/PNPbr,

937 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPKdan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila parapihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar pengadilan;7.

satu) hari kerja, terhitungsejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 433/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 19 Desember 2016,dinyatakan hal Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal25 Juli 2016 menyatakan ...dst;Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut di atas telah jauh dari ketentuanpenyelesaian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejakpermohonan diterima oleh Sekretariat BPSK yaitu tanggal 25 Juli 2016sampai

Keberatan Keempat;Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukumdalam Pembatalan Perjanjian Kredit;Alasan Hukum:1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani sertayang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usahaadalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkanbahwa Perjanjian Kredit tersebut atau perbuatan

Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidakpernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernahdihadirkan Saksi Ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredityang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;6.

Bahwa mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakanbahwa ...Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secarapatut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan dan Perundangundanganyang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia ...dst, adalah tidakberalasan hukum dan tidak berdasarkan hukum;2.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan keberatan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 07/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 740,000,- ( Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

83/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

215 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018

LabuhbaruBarat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanEDDY RIVALDO, bertempat tinggal di Jalan Pelita, GangRepelita 3 Nomor 75, Pekanbaru;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikanPutusan Nomor 001/BPSK

susulan sebesar Rp97.121.420,00 adalahtidak sah;Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan keberatan dari Pemohon/Penggugat/Pelaku Usahauntuk seluruhnya;Membatalkan poin (2), (3) dan (4) Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK

Membatalkan putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPekanbaru Nomor 001/BPSK/PKRSEK/I/2017 tanggal 23 Februari 2017:Mengadili Sendiri:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbarutidak berwenang untuk mengadili perkara ini;2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon tidak dapat diterima;3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017 yang membatalkan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;Mengadili Sendiri: Menolak permohonan Pemohon Keberatan/Konsumen untuk seluruhnya;3.

Putusan Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 72/Pdt.SusBPSK/2017/PN Pbr. tanggal 27 April 2017dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota PekanbaruNomor 001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 tanggal 23 Februari 2017;MENGADILI KEMBALI: Menolak permohonan Pemohon/Konsumen EDDY RIVALDO seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yangdalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000, 00(dua juta

Namun dalamperkara a quo, BPSK Provinsi DKI Jakarta sekonyongkonyongmenjatuhkan putusan secara verstek, padahal Pemohon Keberatan telahhadir di dalam sidang keI (pertama). Artinya, BPSK Provinsi DKI Jakartamenggunakan logika yang keliru di dalam menerapkan ketentuan di atas.Jika kita semua mengikuti logika BPSK Provinsi DK!

Atas informasi tersebut,Pemohon Keberatan mencari informasi ke kantor BPSK Provinsi DKIJakarta pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012. Dan pada saat itulahPemohon Keberatan baru mendapat pemberitahuan secara resmimengenai putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta tersebut. Hal tersebutjelasjelas telan melanggar Hukum Acara BPSK mengenaipemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

Haltersebut menunjukan BPSK Provinsi DKI Jakarta kembali telah melanggarhukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara sengketa konsumendi BPSK;4. Bahwa pemeriksaan perkara a quo di BPSK Provinsi DKI Jakartadilakukan melalui proses arbitrase. Namun ternyata di dalam putusanyang diterima oleh Pemohon Keberatan, sama sekali tidak dimuat irahirah (kepala putusan) yang berbunyi "Demi Keadilan BerdasarkanKeTuhanan Yang Maha Esa".

Maka, dengandiajukannya gugatan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK Provinsi DKIJakarta jelasjelas telah melanggar kompetensi relative, karena BPSKProvinsi DKI Jakarta tidak memiliki wewenang mengadili sengketa a quo.Dengan demikian, beralasan secara hukum agar putusan BPSK a quodinyatakan batal demi hukum;C. Pokok Perkara Sengketa A Quo Belum Diperiksa Oleh BPSK ProvinsiDKI Jakarta1.

Membatalkan putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta No. 008/PK/BPSK DKI/V/2012 tanggal 29 Mei 201;3. Menolak gugatan pemohon (konsumen) untuk seluruhnya;4.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 273/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi;5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA;Halaman 1 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap1.Bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo.

Batu Bara, baik itu Panggilan Pra Sidang maupunPanggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu Bara dan .

Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat.d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tertanggal 16September 2015;e.

Bank TabunganPensiun Nasional, Tbk;Halaman 58 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN RapIl.

64 Putusan Nomor 60/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

hukum;- Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi/cedera janji;- Menyatakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012 , NO Mesin 4D34TH79410, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK077947, NO Plat BK 8280 YF, warna kuning tahun 2012 dengan sertifikat jaminan fidusia 0003585/1/19/10/2012 Tanggal 9 Oktober 2012 adalah sah secara hukum;- Menyatakan putusan Arbitrase BPSK

Kabupaten Batu Bara No.247/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tidak berkekuatan hukum;- Menyatakan Pemohon Keberatan dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek jaminan fidusia yaitu Merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV + Dump Truck 2012 , NO Mesin 4D34TH79410, Nomor Rangka : MHMFE74P5CK077947, NO Plat BK 8280 YF, warna kuning tahun 2012 dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjulan tersebut.

tidak pernahmemberikan persetujuan/memilih penyelesaian sengketa dengan caraarbitrase melalui BPSK, demikian juga Pemohon Keberatan/ Penggugattidak pernah memilih arbitor dari anggota BPSK dan sebaliknya di dalamPerjanjian Lease para pihak telah menyepakati, menyetujui dan memilihForum Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat danbukan di BPSK;Bahwa benar BPSK melayangkan Surat Panggilan Sidang Arbitrase nomor: 246/PGARB/BPSK/BB/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 (Surat ke 2) yangintinya

Dibatalkan;C.Keberatan Atas Penyimpulan Fakta Hukum, Pertimbangan HukumYang Keliru Oleh BPSK Serta Amar Putusannya.1.Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TermohonKeberatan dan Pemohon Keberatan.

Majelis BPSK mengebaikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 18UU Perlindungan Konsumen. Upaya Majelis secara keliru menerapkanketentuan Pasal 18 dapat menimbulkan preseden buruk bahwa seolaholah BPSK adalah backing Konsumen nakal (beritikad buruk) dalammenekan pelaku usaha.

Andaikata Pemohon Keberatan bersalah berdasarkanUU Perlindungan Konsumen quod non tidak jelas kaitan penjatuhanputusan dwangsom yang diadakan oleh Majelis BPSK Kabupaten BatuBara dengan ketentuan ganti rugi tersebut (lihat: hal.8 Salinan PutusanMajelis BPSK). Oleh karenanya Putusan itu patut dinyatakan batal;Halaman 16 sampai 39 Nomor 43/Pdt.SusBPKS/2015/PN.RAP6.Majelis BPSK didalam pertimbangannya juga mengesampingkanketentuan didalam Perjanjian Lease Pasal 16 yang mengatur mengenaikelalaian.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.