SUTAN PANE Bin H, MADLUDIN PANE(Alm) adalah Kelompok Jenis Meranti yang merupakan hasil hutansebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 10 dari23 halaman putusan nomor 667/Pid.Sus.LH/2017/PN JmbKehutanan Nomor : P.43 / Menlhk / Setjen / 2015 Jo P.60 / Menlhk Setjen /Kum / 2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KptsI/2003tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan luranKehutanan disebutkan

bahwa Kelompok Jenis Meranti merupakan Jeniskayu yang dikenakan iuran kehutanan.Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan untuk kayu gergajian diaturBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.43 / Menlhk / Setjen / 2015 Jo P.60 / Menlhk / Setjen / Kum / 2016tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam,pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan alam berupa kayugergajian harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuOlahan (SKSHHKKO) diterbitkan

untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untukmemberantas kegiatan pertambangan ilegal ; Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kelestarian lingkungan

hidup ;Halhal yang meringankan : Para Terdakwa belum pernah dihukum ; Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalampersidangan; Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masingmasing ;Memperhatikan Undangundang No.8 Tahun 1981 dan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 158 Jo Pasal 37huruf a Jo Pasal 48 huruf a UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;MENGADILI1.

Putusan Nomor 894 K/PID.SUS.LH/2019Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandungkarena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu. perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) juncto Pasal116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Bandung tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa

SINAR BASKARASEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar baku mutu airlimbah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1)juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;Menjatuhkan kepada Terdakwa PT.

SINAR BASKARA SEJATI ;2 (dua) lembar asli sertifikat hasil pengujian No sertifikat 00358.16.01049dan Laporan Hasil Pengujian kwalitas air tanggal penerimaan 16 Februari2016 dari Laboratorium Pengendalian Kwalitas Lingkungan PDAMTirtawening Kota Bandung ;1 (satu) lembar asli berita acara pertemuan yang dihadiri unsur BPLHDPropinsi Jawa Barat dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BandungBarat tanggal 17 Mei 2016 ;7 (tujuh) lembar asli surat kKeputusan kepala BPLHD Provinsi Jawa BaratNomor 800/8188BPLHD

SINAR BASKARA SEJATIdalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN, yaitu mulai dari bukti 1.Aberupa foto copy Berita Acara Pengawasan dari Badan PengelolaanLingkungan Hidup Daerah, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 sampaidengan bukti 15 berupa foto copy Surat Rekomendasi TPS Limbah B3dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,tanggal 2 November 2012 atas nama PT. SINAR BASKARA SEJATI ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4. Menghukum Terdakwa PT.

Hidup Daerah) Provinsi Jawa Barat 3(tiga) kali masingmasing Nomor 800/372/BPLHD/2015 tanggal 5 Februari2015, Nomor 800/Kep.4081BPLHD/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Nomor800/8.188BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2016, akan tetapi belumdilaksanakan dengan baik ; Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelitian laboratorium sample limbahproduksi pabrik PT.

Bahwa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatanperbuatan perusakan hutan menurut ketentuan pada bagian keduaketentuan perbuatan perusakan hutan Pasal 11 UU RI No. 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutanmeliputi pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutansecara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yangdiantaranya adalah melakukan penebangan pohon dan melakukanpertambangan serta perkebunan tanpa izin Menteri;Bahwa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan

Hidup danKehutanan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan dan dapat sayajelaskan dalam hal izin melakukan kegiatan didalam kawasan hutantersebut ada 2 (dua) bentuk perizinan yaitu @npemanfaatan kawasanhutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, dapat sayajelaskan disini untuk izin pemanfaatan kawasan hutan merupakanizin yang dikeluarkan untuk kegiatan disektor kehutanan sepertihalnya HTl, HTR hutan desa dan lainlain sedangkan izin pinjampakai kawasan hutan merupakan izin yang dikeluarkan

untuk usahadiluar sektor kehutanan seperti hanya pertambangan dan lainsebagainya;Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitudiantaranya hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;Bahwa memang semua kawasan hutan bisa dikeluarkan izin pinjampakai kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan untuk usaha penambangan kecuali hutan konservasiyang tidak boleh dilakukan usaha pertambangan sama sekali, hanyasaja

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan dan penahananterhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukansebagaimana dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan dan lingkungan

hidup;Hal 15 dari 17Putusan Pidana No.213/Pid.SusLH/2017/PN.SglKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwadijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan,Pasal 82 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UndangundangNomor8s Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang

pada hari dan tanggal yang tidakdiingat lagi pada bulan Juni Tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan LintasRiau Sumut Km.2,Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten RokanHilir, atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang karena kelalaiannyamembuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibatterjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan

hidup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atasTerdakwa melakukan kegiatan menyabut dan membersihkan rumput didalam kebun milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengumpulkanrumput liar, kemudian ditumpukan menjadi sebanyak 10 (sepuluh)tempat/lorong di tempat yang berbedabeda, selanjutnya Terdakwamembakar rumput yang yang sudah dikumpulkan dengan menggunakansebuah mancis/korek api gas,

hidup yaitu mengakibatkan kabut asap dan dapatmempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewanhewanpada lahan maupun sekitar mengganggu kelangsungan hidup hewahewantersebut;Perbuatan Terdakwa Naryo Wiyono als Tukio diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentangperkebunan.ATAU:KETIGA:Bahwa Terdakwa Naryo Winoto als Tukio pada hari dan tanggal yang tidakdiingat lagi pada bulan Mei Tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaktidaknya dalam Tahun

Putusan Nomor 1449 K/Pid.Sus/2015Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 524/Pid.Sus/2014/PN.RhI (Perkebunan), tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut:ikMenyatakan Terdakwa Naryo Wiyono als Tukio tersebut di atas, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 108UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;Menyatakan Terdakwa Naryo Wiyono

hidup sebagaimana dalam Pasal 26;3.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan KehutananWilayah Sumatera.Berdasarkan keterangan AHLI MARGI SANTOSO, S.Hut,MP. dalamketentuan PUHH Hutan Alam diatur dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.43/Menlhk Setjen/2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiappengangkutan,penquasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajibHalaman 4 dari 52 Putusan

TRY ARTA GOLDEN tertanggal09 November 2015 ) dan penerima dari kayu kayu tersebut adalah PT.ASIA FORESTAMA RAYA, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbroleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup DanKehutanan Wilayah Sumatera.Bahwa terdakwa selaku Tenaga Teknis Kayu Bulat dengan nomorsertifikat : ST. 11.194/T/NA/Pusdiklat SDM LHKII/2015 yang ditunjukoleh saksi AB. SAHIL selaku Direktur CV.

Saksi SUHENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keterangan yang ada didalam BAP tersebut juga tandatangan yang tertera didalam BAP tersebutadalah benar keterangan dan tandatangan Saksi.Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah mengenai tindak pidanamengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan

Saksi TRISNO bin BERMAWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keteranganyang ada di dalam BAP tersebut juga tandatangan yang tertera didalamBAP tersebut adalah benar keterangan dan tandatangan Saksi.e Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah mengenai tindak pidanamengangkut, menguasai kayu hasil hutan ;e Bahwa Saksi kenal dengan AB.

Bukti T7 Foto kopi Surat Tamat Diklat SDM Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor ST.11194/T/NA/Pusklat SDM LHKX/2015 tertanggal 18Desember 2015. Atas nama ILLYAS.8. Bukti T8 Foto kopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama AB Sahil/ CV. TRY ARTAGOLDEN tertanggal 15 Desenrber 2015, terdaftar dengan Nomor 660.1/ 6/SPPL/LHPKL/2015.9.

hidup dan dapatmembahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusiaserta mahkluk lainnya; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomo: 23.

hidup atau membahayakankesehatan umum atau nyawa orang lain, dalam dakwaanyang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 23Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM AL HASNIAlias ABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;.

Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp. 3.000, (tiga ribu rupiah) ;.Menimbang bahwa berdasarkan = atas tuntutantersebut,Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkanputusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut1.Menyatakan terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana LINGKUNGAN HIDUP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM AL HASNIAlias ABBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan lamanya masa penahanan yang

;Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan Hal hal yang memberatkan dan hal hal yangmeringankan terdakwa sebagai berikutHal hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahuntuk menjaga kelestarian lingkungan ; Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pencemaran danatau. perusakan lingkungan hidup atau membahayakankesehatan umum atau nyawa orang lain;Hal hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;Menimbang

bahwa mengenai barang bukti berupa 4Kg/zat Mercury yang dikemas dalam botol bekas' = minumanmineral, dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Mengingat: Pasal 43 ayat (1) UndangUndang No: 23tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang No : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danPeraturan Perundang Undangan yang lain yang terkait;MENGADILI Menerima permintaan

ditentukan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakanterbuktibersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP maka Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankandari diri Terdakwa sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan

hidup;Halaman 11dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2018/PN Pti.Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehinggamemperlancar jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;Memperhatikan, Pasal 82 ayat 1 huruf

KASWARI UNGGUL ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaituMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia (Tergugat), yang ditandatangani oleh DirekturJenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup DanHalaman 5 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTKehutanan yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan;b. Merupakan tindakan hukum dalam bidang Tata UsahaNegara;c.

dengan ketentuan dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif diBidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Bahwa berdasarkan ketentuan Petunjuk PelaksanaanPenerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2Tahun 2013 yaitu dalam Bab C angka 7 huruf d danemenyatakan :7. pengadministrasian Keputusan Sanksi Administratifdilakukan

Kaswari Unggul tanggal 19 Oktober2015 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK. 3982/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 TentangPerubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 Tentang PenerapanSanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.

(Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik IndonesiaNomor 02 Tahun 2013, tanggal 22 Pebruari 2013 TentangPedoman Penerapan Sanksi Administratif Di BidangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.381/MenlhkSetjen/2015,tanggal 15 September 2015 Tentang Penugasan SebagianKewenangan Penerapan Sanksi Administratif BidangLingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.