Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangC KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA1 Bahwa berdasarkan ketentutan Pasal 154 ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang, menyebutkan pengajuan gugatan atau sengketa tata usahaNegara pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelahseluruh

DASAR HUKUM :UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, BupatiHal. 5 dari 38 hal Put No. 26/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKTdan Walikota menjadi UndangUndang yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015,sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan

AgungParnowo, S.Pd., MM.Pd tertanggal 10 April 2015 dengan Nomor : 800/183/BKD/2015 Perihal Pembatalan Pelantikan Pejabat Struktural, sangat jelasmengakui telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndangtentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut.

Bukti P9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota (Pasal 63 ayat dan 2 (peraturan); 10. Bukti P 10 : Laporan proses penjaringan Balon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 20152020 olehPKPI Kabupaten Hulu Sungai Tengah (foto copy sesuai11.

Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang; UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotamenjadi UndangUndang; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPUNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota; Peraturan KPU

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agungberwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus PermohonanPemohon tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota;ll. . Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) Pemohon;1.

Penjelasan Terkait Dasar Penyusunan Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota;Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotaadalah sebagai berikut:a.

Amanatundangundang tersebut sekaligus memberikan atribusiwewenang bagi penyelenggaraan Pemilu untuk mengaturlebih lanjut ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangUndang sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 dalam bentukPeraturan KPU;Pembentukan Peraturan KPU didasarkan atas pemikiranbahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/

Bahwa materi muatan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotajuga telah mencerminkan asas sebagaimana ketentuan Pasal6 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.

Foto Copy Undangan dan Daftar Hadir proses konsultasi/konsinyeringdengan Komisi DPRRI guna membahas materi muatan Peraturan KPUNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Bukti T1);2.

Bahwa dasar hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 diKabupaten Indramayu adalah UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjurnyadisebut UndangUndang Pemilihan Gubernur, Bupati

Gubernur, Bupati, Walikotasebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2015Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor Tahun 2015 tentangPenetapan Perpu Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota (selanjutnya disebut UndangUndang PemilihanGubernur, Bupati, Walikota).1 Bahwa dalam UndangUndang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota, Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, danmemutus perkara hanya memiliki kekuasaan atau wewenang terbataspada perkara tindak pidana

Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Walikota (selanjutnya disebut UndangUndangPemilihan Gubernur, Bupati, Walikota).2 Bahwa dalam UndangUndang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota, Pengadilan Negeri dalammemeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanyamemiliki kekuasaan atau wewenang terbatas pada perkaratindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 147 UndangUndang Pemilihan Gubernur, Bupati,Walikota:(1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidatia

Penyebutan pemilukada aquo sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum, norma, danrezim dalam UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Walikota sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota(UndangUndang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 04 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);11. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 06/Kpts/Kpu-Kab/022.436007/VI/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tanggal 04 Juni 2015 (yang telah dilegalisir);12. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 018/Sesprov-022/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 (yang telah dilegalisir).13. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab/022.436007/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2015 (yang

ASRAZI AZIDIN S.Sos (yang telah dilegalisir);14. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Belanja KPU Kabupaten Tapin tanggal 22 Mei 2015 (yang telah dilegalisir);15. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 (yang telah dilegalisir);16. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 143/Kpts

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2015 (telah dilegalisir).

Tapin (yang telah dilegalisir);14. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 014/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.Dikembalikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui saksi SUWANTO, SH Bin PAWIRO REJO.7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/SesKab/022.436007/1V/2015 Tanggal 27April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pada Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, telah ditunjuk saksi ZamilahBinti Aransyah sebagai Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan UmumKabupaten Tapin Nomor : 01/Kpts/SesKab/022.4360071V/2015 Tanggal 27April 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Pada Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, telah ditunjuk saksi ZamilahBinti Aransyah sebagai Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, mekanisme atau prosedurpenganggaran kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur kepada KPU Daerah Provinsi, sebagai berikut :a. Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurdiusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur;b.

Tapinn kemudian menunjuk saksiZAMILAH menjadi Bendahara Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 pada Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan SekretarisPutusan Nomor 39/Pid.SusTPK/201 5/PN.Bjm Hal52dari79KPU Kab.

Tapinn kemudian menunjuk saksiZAMILAH menjadi Bendahara dana hibah pada Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan SekretarisKPU Kab.

gubernur dan wakil gubernur provinsisulawesi barat tahun 2017 tersebut dijadwalkan diantaranya berdasarkanjadwal dari komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat yang terdapatdalam surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi baratNo. 01/Kpts/KPUprov033/tahun 2016 tentang perubahan ataskeputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01 tahun2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwalpenyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi barattahun 2017

Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M.

gubernur dan wakil gubernur provinsisulawesi barat tahun 2017 tersebut dijadwalkan diantaranya berdasarkanjadwal dari komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi barat yang terdapatdalam surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi baratNo. 01/Kpts/KPUprov033/tahun 2016 tentang perubahan' ataskeputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01 tahun2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwalpenyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi barattahun 2017

Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang;ATAUKETIGA:Bahwa ia Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M.

gubernur dan wakil gubernur provinsisulawesi barat tahun 2017 tersebut dijadwalkan diantaranya berdasarkanjadwal dari komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi barat yang terdapatdalam surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi Sulawesi baratNo. 01/Kpts/KPUprov033/tahun 2016 tentang perubahan' ataskeputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01 tahun2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwalpenyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi barattahun 2017

Putusan Nomor 15 P/HUM/2016ATAUa.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi

,Bahwa Pemohon menyatakan hak Pemohon yang setidaktidaknyadirugikan secara potensial adalah hak untuk mendapatkan jaminan dankepastian hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017 atas berlakunya pedoman teknisPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diduga bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi karena dinilalPemohon ditetapkan secara sepihak oleh Termohon yakni

Gubernur dan Wakil Gubernur,Halaman 27 dari 32 halaman.

Bagian Menimbang Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;2.

Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota, dan 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan peraturanHalaman 29 dari 32 halaman.

Bahwa Pemohon dilaporkan ke Polres Probolinggo atas dugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupatidan Walikota menjadi Undangundang jo Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang, dengan Nomor Panggilan NomorSpgl/1085/V/2018/Satreskrim;3.

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undangundang Undangundang No Pasal71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas Undangundang 01 Tahun 2015 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, tidak pernah diminta maupun dilakukan penyitaanterhadap Surat Keputusan (SK) terkait Pemohon sebagai KepalaDesa sebagai Subjek Hukum sebagaimana pelanggaran dimaksud;Bahwa Pemohon tidak pernah

melakukan perbuatan sebagaimanayang disangkakan oleh Termohon yakni dugaan PelanggaranTindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188Undangundang Repbulik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati danWalikota menjadi Undangundang No Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang

Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohonsebagai tersangka dengan dugaan pelannggaran Tindak PidanaHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsPemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 01 tahun 2015 tentang Penetapanperaturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang jp pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangundangNomor

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kertas bercetak foto lembaran TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;- 1 (satu) lembar kertas bercetak foto lembaran SURAT PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;- 1 (satu) lembar kertas bercetak lembaran potongan tanda bukti terima atas nama saudara RAKIB SAPSUHA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Menyatakan terdakwa RAKIB SAPSUHA alias OM KIB terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada waktupemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS;sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undangundang RI Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lIembar kertas bercetak foto lembaran TANDA BUKTIPENDAFTARAN PEMILIH, Pemilihan Gubernur Maluku Utara atas namaSdr. Rakib Sapsuha ;e 1 (satu) lembar kertas tercetak foto Jlembaran SURATPEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas namaSdr. Rakib Sapsuha ; 1 (satu) lembar kertas tercetak lembaran potongan tanda bukti terimaatas nama Sdr. Rakib Sapsuha ; 1 (satu) lembar kertas tercetak foto lembaran daftar hadir atas namaSdr.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas bercetak foto lembaran TANDA BUKTIPENDAFTARAN PEMILIH, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atasnama saudara RAKIB SAPSUHA; 1 (satu) lembar kertas bercetak foto lembaran SURAT PEMUNGUTANSUARA KEPADA PEMILIH, atas nama saudara RAKIB SAPSUHA; 1 (satu) lembar kertas bercetak lembaran potongan tanda bukti terimaatas nama saudara RAKIB SAPSUHA;Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/2018/PT.TTE.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar kertas tercetak foto lIembaran TANDA BUKTIPENDAFTARAN PEMILIH, Pemilihan Gubernur Maluku Utara atas namaSdr. Rakib Sapsuha ; 1 (satu) lembar kertas' tercetak foto lembaran SURATPEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, atas namaSdr. Rakib Sapsuha ; 1 (satu) lembar kertas tercetak lembaran potongan tanda bukti terimaatas nama Sdr. Rakib Sapsuha ; 1 (satu) lembar kertas tercetak foto lembaran daftar hadir atas namaSdr.

Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang tersebut dalam kerangkamewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rokhani dan mengakuiakan perbuatannya, maka setelah memperhatikan hal hal yangmemberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, majelis berpendapatHalaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/PID/

Memerintahkan barang bukti berupa:a. 4 (empat) lembar amplop berwarna putik merek AA;b. 4 (empat) kartu contoh surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yang pada salah satu sisi kartu tersebut bergambar contoh surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017-2022 dan pada sisi lainnya bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi nomor urut 5 atas nama H. Muzzakir Manaf dan Ir. H. T.A.

Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Aceh 20172022 untuk pasangan calon Nomor Urut 5yakni atas nama H.

Daud)pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wib atau 4(empat) hari sebelum dilakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Aceh tahun 20172022, bertempat di Gampong Ulee Glee KecamatanBandar Dua Kabupaten Pidie Jaya saksi di datangi oleh 2 (dua) orang tamuyaitu Terdakwa M.

Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Aceh 20172022 pasangan calon Nomor Urut 5 yakni atasnama H.

Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Aceh yang pada salah satu sisi kartu tersebut bergambar contohsurat Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 20172022dan pada sisi lainnya bergambar pasangan calon Gubernur dan WakilGubernur Provinsi nomor urut 5 atas nama H.

Memerintahkan barang bukti berupa:a. 4(empat) lembar amplop berwarna putik merek AA;b. 4 (empat) kartu contoh surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Aceh yang pada salah satu sisi kartu tersebut bergambar contohsurat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 20172022 dan pada sisi lainnya bergambar pasangan calon Gubernur dan WakilHalaman 28 dari 27 halaman, Putusan No. 54/Pid.Sus/2017/PN Sgi.Gubernur Provinsi nomor urut 5 atas nama H. Muzzakir Manaf dan Ir.

Boalemo pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Gorontalo serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2017; 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Boalemo No:21/Kpts/KPU Kab.

Boalemo pada pemilihan gubernur dan wakilgubernur provinsi Gorontalo serta pemilinan Bupati dan Wakil BupatiBoalemo tahun 2017;1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Boalemo No:21/Kpts/KPU Kab.

Agus lbrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernurprovinsi Gorontalo serta bupati dan wakil bupati Kab.

Boalemo pada pemilihan gubernur dan wakil gubernurprovinsi Gorontalo serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kab.

gubernur dan wakil gubernur provinsi Gorontalodan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boalemo; Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernurprovinsi Gorontalo serta bupati dan wakil bupati Kab.

Boalemo pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsiGorontalo serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kab.

Mengingatls bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi

UndangUndang dan Pasal 485 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum ditentukan bahwa untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara tindak pidana pemilihan danpemilihan umum pada Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi dibentuk majelis khusus terdiri atas hakimkhusus yang merupakan hakim karier;bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (6) UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi

49Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5077);UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur danHalaman 5 dari 47 halaman.

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi UndangUndang, Jo.

Gubernur dan Wakil Gubernur,Halaman 26 dari 47 halaman.

Gubernur, Bupati,Walikota menjadi UndangUndang Jo.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Programdan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2015, jo Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagaimanadiubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tindakan Pemerintahan Tergugat dalam Menetapkan CalonGubernur Yang Memenuhi Persyaratan, sebagaimana PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut DanDaftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor : 49/PL. 02.3Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;Halaman 4 dari 105 halamanPutusan Nomor : 1/G/TF/

Gubernur, KPU Provinsi wajib :b.

SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PL.02.3Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;3.

Secaralebih teknis, penanganan pelanggaran administrasi diatur melaluiPerbawaslu Nomor : 8 Tahun 2020 tentang PenangananPelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Nomor : 48/PL.02.3Kpt/65/Prov/ IX/2020 tanggal 23September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta PemilihanPada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan SKKPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL. 02.3Kpt/65/Prov/IX/2020tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan DaftarPasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur KalimantanUtara, knususnya terhadap calon gubernur atas nama Drs. H.

Bahwa rangkaian hasil pemilinan Kepala Daerah serentak Tahun 2015sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, menurut Pelawan/Penggugat telah mengacu kepada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, kiranya dapat dilihat dalamketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (83) yang pada pokoknya mengatur sebagaiberikut : Bahwa Pemilihan

(Fotokopi darifotokopi);UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang. (Fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang.

SedangkanHalaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara 225/PLW/2016/PTUNJKTpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Bab VI tentangPemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945)yang mengatur mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;3.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilihGubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undangundang15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu);4.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangundang jo Undangundang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undangundang sehingga secara absolut PemgadilanTata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili danmenyelesaikan sengketa a quo adalah sudah tepat dan benar sehingga haruslahdipertahankan;Menimbang, bahwa oleh

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), dengan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut:A.

Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yangsama;Bahwa norma tersebut jelas dan nyata melanggar hak konstitusionalPemohon yang diberikan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016,tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur danHalaman 12 dari 44 halaman.

Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536)sepanjang aturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 adalahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015, tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran

Putusan Nomor 23 P/HUM/2020Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan denganketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016,tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015,tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang, serta UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan

Fotokopi screenshoot laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memuatPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(BuktiT2);3.

Bustaman, S.Pd, selakuPejabat Pembuat Komitmen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun2017, saksi Siddik, selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Barat, saksi Goyang Rantekada, selaku Anggota UnitLayanan Pengadaan Komisi Pemilihaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, saksiMuh.

Rahman Syam, M.Si, telahmenyalahgunakan wewenangnya sebagai berikut : Bahwa saksi Bustaman, S.Pd melakukan survey harga bahan dan alatperaga kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 kePT. Surya Agung dan PT. Benteng Aznal di Makassar bersama saksi AdiArdiansyah.

12 Agustus 2016.29. 5 (Lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017 tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda ditandatangani oleh Saudara ABD RAHMAN SYAM.30: 1 (satu) lembar (Asli)narga perkiraan sendiri (HPS)pengadaan bahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur danwakil gubernur Sulbar tahun 2017, tertanggal 29 September 2016 .31. 1 (satu) Iembar harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaanbahan dan alat peraga

Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun2017.26. 6 (Enam) Lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaanbahan dan alat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakilgubernur tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saudara ABDRAHMAN SYAM tgl 29 September 201627. 1 (Satu) lembar (Asli) Surat Nomor : 267/Sesprov/033VIl/2016, Tanggal 28 Juli 2016, Tentang permohonan = Cutimenunaikan Ibadah haji Oleh Saudara Bustaman28. 3 (tiga) lembar Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor :857/18/VIIIBKD/2016, Tanggal

Karena Alasan Penting Nomor : 857/18/VIIIBKD/2016, Tanggal 12 Agustus 2016.29.5 (Lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan bahan dan alatperaga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017tertanggal 01 Juli 2016 yang tidak di tanda di tandatangani oleh SaudaraABD RAHMAN SYAM.30.1 (satu) lembar (Asli)harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan bahan danalat peraga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulbar tahun2017, tertanggal29 September 2016 . 31.1 (Satu) lembar harga

Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Bukti P2);3.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Pasal 4 ayat (1)huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;2.

PENJELASAN TERKAIT DASAR PENYUSUNANPERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2015TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN "GUBERNUR DANHalaman 23 dari 40 halaman.

tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota baik secaraformil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:1.

Komisi Pemilihnan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 TentangPencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi yaitu .

/2018/Dit Intelkam, tanggal 30 April 2018 ;

-1 (satu) rangkap STTPK (surat tanda terima pemberitahuan kampanye) nomor : STTP/380/IV/2018/Dit intelkam, tanggal 30 April 2018 ;

- 1 (satu) rangkap formulir model A. 2 Formulir temuan nomor : 02/TM/PG/Panwascam.Woja/18.04/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 ;

- 1 (satu) rangkap foto copy keputusan komisi pemilihan umum provinsi NTB Nomor : 56/HK.03.1Kpt/52/Prov/VI/2017, tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan

gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2018 ;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapat file foto bersama sdr.

gubernur danwakil gubernur NTB tahun 2018.g. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapatfile foto bersama Sdr.

Gubernur, Bupati dan Walikota Jo.

Gubernur, Bupati dan Walikota Jo UUNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang UndangHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Dpumengatur dalam hal penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan atau pidanadenda;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan berupa :1 (satu) rangkap laporan hasil pengawasan pemilu tertanggal 02 Mei2018.1 (satu) lembar surat tugas panwascam woja An.

gubernur danwakil gubernur NTB tahun 2018.1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapatfile foto bersama Sdr.

gubernur danwakil gubernur NTB tahun 2018. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo Neo 7 warna putih yang terdapatfile foto bersama Sdr.

Penjelasan Terkait Kewenangan Penyusunan Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota;Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:1) Bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraanpemilinan diatur dalam Pasal 9 huruf a UndangUndang Nomor 1Tahun

Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,Termohon telah melaksanakan proses konsultasi dengan Komisi IIDPRRI dan Pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri gunamembahas materi muatan peraturan dimaksud sebagaimanaketentuan Pasal 119 ayat (4) UndangUndang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu (bukti T1);Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Halaman 21 dari 31 halaman.

Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T6);Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUXIII/2015, tanggal 8Juli 2015 (bukti T7);Halaman 23 dari 31 halaman.

Pasal 4 angka (11) huruf d Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti P1);2.

Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang.Melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah

Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang dan terakhir telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk komulatif makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan lebih

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang menyebutkan : Dalam Kampanyedilarang: b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, CalonGubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi UndangUndang, yang unsurunsur sebagai berikut:1.

Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang dan terakhir telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang.telah terpenuhi dan