DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; ----------------------------------------------------------II. DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ; -------------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Mata Andau Sawit Kahuripan tanggal 9 Januari 2015 ; --------------------------------------- 4.

1986sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, berikut ini PENGGUGAT menyampaikanalasanalasan untuk mengajukan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negaraaquo sebagai berikut: ""Bahwa, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati BaritoSelatan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas + 20.000 (duapuluh ribu) hektar yang terletak di Kecamatan Dusun Utara, KecamatanDusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten BaritoSelatan sesuai dengan Surat

Keputusan Bupati Barito Selatan No. 115Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi UsahaPerkebunan Kelapa Sawit kepada PT.

Bahwa, terhadap Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki PENGGUGAT tersebutkemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Januari 2015,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 4TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015,makaPENGGUGAT telah dihadapkan pada suatukeadaanyangsangatmendesak, yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGATsangatdirugikan jika obyek yang digugat tersebut tetap dilaksanakan, karenaperizinanyang lain mempunyai jangka waktudanpencabutan akanmenqganggu proses perizinan lainnya; Bahwa, sebagai bahan pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim,PENGGUGAT

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha PerkebunanPT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggal 9 Januari 2015;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat KeputusanBupati Barito Selatan Nomor 4 TAHUN 2015 Tentang Pencabutan Atas IzinUsaha Perkebunan PT. MATA ANDAU SAWIT KAHURIPAN tanggalCON ET 0) seHal. 27 dari 69 hal. Put. Pkr. 05/G/2015/PTUN.PLK4.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN ; - Menyatakan bahwa menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX yang diajukan oleh Penggugat; DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 237a tertanggal 8 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. GANESHA RAPINDO IMPEX; 4.

Setelah menyelesaikan kegiatankegiatan eksplorasinya, pada tanggal27 Oktober 2009 PENGGUGAT telah mendapatkan Izin UsahaPertambangan (Izin Usaha Pertambangan atau IUP) OperasiProduksi Nomor 475a untuk lahan seluas 3.994 Ha di wilayah DusunTimur, Awang, dan Patangkep Tutui untuk periode 20 tahun sejaktanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati BaritoTimur No.:475a Tahun 2009 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi

DALAM PENUNDAAN :- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ; DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan tanggal 9 Januari 2015 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.143.500,- (Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut SuratKeputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 8Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas IzinUsaha Perkebunan PT. Duta Sawit Kalimantan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;2.

Bukti P 11: Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor011/IUP/PT.DSK/K2/BARSEL/2011 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT.

Duta SawitKalimantan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 282Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.Duta Sawit Kalimantan Seluas + 13.511 HA YangHdaman 42 dari 74ha. Put. No O8/G/2015/PT UN.PLK3. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56.

Bukti T6Terletak Di Desa Talio, Desa Muara Arai, Desa Babai,Desa Malitin Dan Desa Janggi kecamatan Karau KualaKabupaten Barito Selatan, tanggal 1 Juni 2011,(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;: Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor011/IUP/P T.DSK/K2/BARSEL/2011 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT.

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 011/IUP/PT.DSK/K2/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atasHdaman Oo dari 74ha.

MENGADILIDALAM PENUNDAAN ; - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/123/2013 tanggal 8 Maret 2013 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor : 540/KEP/210.a/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok II PT. Elsaday Mulia; DALAM POKOK SENGKETA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Karenanya SuratKeputusan dimaksud jelas telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatanTUN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor :51 Tahun 2009 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA;TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/123/2013 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Bupati HalmaheraTengah, M.

Nomor : 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) danayat (2), objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera TengahNomor : 540/KEP/123/2013 tanggal 8 Maret 2013 tersebut sangatlahberalasan, layak dan patut dinyatakan cacat hukum sehingga harusDIBATALKAN; 9.Bahwa selain telah diketemukan adanya fakta cacat hukum tersebut di atas,Penggugat juga melihat adanya keganjilankeganjilan dalam penerbitan SKobjek gugatan.

Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, agar berkenan kiranya memutuskan/menetapkansebagai berikut : nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn ncn enennnncnnnneMENGADILI:Dalam Penundaan :e Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaankeputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah Nomor : 540/KEP/123/2013 tanggal 8 Maret 2013 TentangPembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor : 540/KEP/210.a/2011 TentangPersetujuan Pemberian

Elsaday Mulia, sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap (in kracht van geweijsde) ; nnn nn nnnDalam Pokok Perkara :1)2)Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah Nomor : 540/KEP/123/2013 tanggal 8 Maret 2013 TentangPembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor : 540/KEP/210.a/2011 TentangPersetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiBlok

Elsaday Mulia ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usahanegara berupa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/123/2013 tanggal 8 Maret 2013 Tentang Pembatalan Surat KeputusanBupati Nomor : 540/KEP/210.a/2011 Tentang Persetujuan PemberianRevisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Blok Il PT. ElsadayMulia, dengan menerbitkan SK pencabutannya sesuai ketentuan danProsedur yang DEPlaKy 5==

DALAM PENUNDAAN : ----------------------------------- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -----------------------------------------------------II. DALAM EKSEPSI : ----------------------------- Menolak eksepsi Tergugat ; --------------------------III. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015 ; -------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tentang Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi a.n. PT. Rana Central Nugraha tanggal 19 Juni 2015; ---------------4.

Pada tanggal 25 Agustus 2007 dilakukan perubahan atas izin lokasiNomor 97 Tahun 2005 dari luas + 10.000 Hektar menjadi + 11.000Hektar melalui surat keputusan Bupati Seruyan Nomor 250 Tahun2007 Tanggal 25 Agustus 2007 dengan masa berlaku 3 tahun danberakhir Tanggal 25 Agustus 2010 dan dapat diperpanjang 1 kali ;e. Pada Tanggal 18 Desember 2010 dilakukan perpanjangan izin lokasiPT.

Rana Central Nugraha melalui Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor 371 tahun 2010 Tanggal 18 Desember 2010 TentangPerubahan dan Perpanjangan Izin lokasi seluas dari + 11.000 Hektarmenjadi + 5.182 Hektar untuk Keperluan Pembangunan PerkebunanKelapa sawit atas nama PT. Rana Central Nugraha di DesaPenyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan dan rantau Pulut KecamatanSeruyan Tengah Kabupaten Seruyan.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 97 Tahun 2005 tentangPemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan kelapa sawitatas nama PT. Rana Central Nugraha di Desa Penyumpa, Batu Baha,Tumbang Bahan, dan Rantau Pulut Kecamatan Seruyan TengahKabupaten Seruyan Tanggal 02 Mei 2005 ; . Surat Izin Bupati Seruyan Nomor : 525/247/EK/2005 tentang IzinUsaha Perkebunan Tanggal 27 Agustus 2005; .

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 250 Tahun 2007 tentangPerubahan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 98 Tahun 2005 Tanggal23 Mei 2005 tentang Izin Lokasi untuk keperluan kelapa sawit atasnama PT. Rana Central Nugraha seluas + 10.000 Hektar menjadi +11.000 Hektar di Desa Penyumpa, Batu Baha, Tumbang Bahan, danRantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan;.

Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 371 Tahun 2010 tentangPerubahan dan Perpanjangan Izin Lokasi seluas + 11.000 hektarmenjadi + 5.182 hektar untuk keperluan pembangunan perkebunankelapa sawit atas nama PT.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas Utama;4.

Keputusan Bupati Lingga No. 218.10/Kpts/IX/2015, tanggal 23September 2015, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi kepada PT Singkep Timas Utama ; .

Bukti P 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor :218.10/KPTS/IX/2015, tanggal 23 September 2015tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Pertambangan142. Bukti P 23. Bukti P 34. Bukti P 45S. Bukti P 56. Bukti P 67. Bukti P 78. Bukti P 8(IUP) Operasi Produksi kepada PT.

Keputusan Bupati Lingga Nomor :318/KPTS/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi atas nama PT.

Bukti T 1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor :218.10/KPTS/IX/2015, tanggal 23 September 2015tentang Pencabutan Sura Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi kepada PT. Singkep Timas16Utama (sesuai dengan fotokopl) ;2. Bukti T 2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor :318/KPTS/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi atas nama PT.

Keputusan Bupati Lingga Nomor218.10/Kpts/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang Pencabutan Izin27Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.

Rusmalahati, Nomor Urut 009 ;2.2.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut 017 ;2.3.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

, A.Md., Kep., Nomor Urut 026 ;2.5.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Hj.

Aminah, S.Sos., Nomor Urut 015 ;2.6.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Masrani, S.Sos., Nomor Urut 025 ;2.7.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Rusmalahati, Nomor Urut 009 ;3.2.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut 017 ;3.3.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Aminah, S.Sos., Nomor Urut 015 ;3.6.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Masrani, S.Sos., Nomor Urut 025 ;3.7.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SK-BUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

RUSMALAHATI, Nomor : Urut 009;Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar Lampiran Petikan KeputusanBupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013, tanggal 27Juni 2013, atas nama ARIFIN, S.Sos Nomor Urut 017;Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural

Nomor: Urut 023;Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam jabatan Struktural, sebagaimana Daftar LampiranPetikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama TEMU, A.Md.Kep, Nomor Urut : 026;Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam jabatan Struktural,

Rusmalahati, NomorUrut 009 ;2.2 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar LampiranPetikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut017 ;2.3 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan

., NomorUrut 015 ;2.6 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar LampiranPetikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Masrani, S.Sos., NomorUrut 025 ;2.7 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Rusmalahati, NomorUrut 009 ;3.2 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana Daftar LampiranPetikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 atas nama Arifin, S.Sos., Nomor Urut017 ;3.3 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/130/SKBUP/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan

.- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang Ijin Gangguan;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31 Januari tentang Izin Tempat Usaha;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal 31 Januari tentang ijin penyelenggaraan;- 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 530.3/080/7/2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan

dengan surat dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRIADI Bin MALIKUL IBUS denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar formulir kiriman uang BNI tertanggal 12 Juli 2012 dan tertanggal 16 Juli2012 dari Samsul kepada rekening terdakwa FAHRIADI Bin MALIKUL IBUS dengannomor rekening 190557278.Dikembalikan kepada Samsul Arifin Bin Buamin. 1 (Satu) lembar Surat

Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang IjinGangguan; 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31Januari tentang Izin Tempat Usaha; 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal31 Januari tentang ijin penyelenggaraan; 1 (Satu) lembar tanda daftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar SuratKeputusan Bupati Mura No : 530.3/080/7/2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan; 1 (Satu) lembar Surat Tanda

Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31 Januaritentang Izin Tempat Usaha, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal 31 Januari tentang ijin penyelenggaraan, 1 (satu) lembar tandadaftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No :530.3/080/7/2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan, 1 (satu) lembar Surat Tanda TamatBelajar An.

Menetapkan barang bukti berupa :Putusan Nomor : 199/Pid.B/2012/PN.Mtw162 (dua) lembar formulir kiriman uang BNI tertanggal 12 Juli 2012 dan tertanggal 16 Juli2012 dari Samsul kepada rekening terdakwa FAHRIADI Bin MALIKUL IBUS dengannomor rekening 190557278.Dikembalikan kepada Samsul Arifin Bin Buamin.1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 50480/KPPT.MR/I/2011 tentang IjinGangguan;1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 503/79/KPPT.MR/I/2011 tanggal 31Januari tentang Izin Tempat

Usaha;1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Mura No : 505/81/KPPT.MR/I/2011, tanggal31 Januari tentang ijin penyelenggaraan;1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan tanggal 7 Juli 2008 dan 1 (satu) lembar SuratKeputusan Bupati Mura No : 530.3/080/7/2008 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan;1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar An.

MENGADILIDALAM PENUNDAAN:------------------------------------------------------------------------ Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 730/Kep.332/2013, tanggal 11 Juni 2013 tentang Penghentian Kegiatan Majlis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Kerinciyang diajukan oleh Penggugat;------DALAM POKOK SENGKETA:-------------------------------------------------------------1.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 730/Kep.332/2013, tanggal 11 Juni 2013 tentang Penghentian Kegiatan Majlis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Kerinci yang diterbitkan oleh Tergugat;-------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 730/Kep.332/2013, tanggal 11 Juni 2013 tentang Penghentian Kegiatan Majlis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Kerinci;-----------------------------------------4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----------------------------5.

Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, berupa : ------ Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 24 ; -------------- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan : ----------------------------- Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat Nomor urut : 24 ; ---------------------- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural

Menyatakan batal, yaitu : 2.1 Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia; 2.2 Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo; 2.3 Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo; 3.

No. 10/G/2014/PTUN.PL.tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo,yang tembusannya tidak disampaikan kepada Penggugat.15 Bahwa apabila dilihat dari redaksi Surat Keputusan Bupati Buol tersebut,terdapat kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu:a Judul Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Buol No.125tahun 2014 tangga; 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin KuasaPertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan BupatiBuol No. 125a tahun 2014

Akan tetapisampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa PertambanganPT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PTBulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol No. 125a tahun2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa PertambanganPT Bulagidun Mineralindo, Tergugat tidak pernah memberikan peringatankepada Penggugat

Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P 65) dan Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. BulagidunMineralindo (Vide Bukti P 66) serta Surat Keputusan Bupati Buol No.125atahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin KuasaPertambangan PT.

Bulagidun Mineralindo(Vide Bukti P 66) serta Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014Hal 57 dari 81 Hal. Put.

Trans Sentra Mulia(Vide Bukti P 65) ; 2 Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. BulagidunMineralindo (Vide Bukti P 66) ; 3 Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT.

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP / III / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ( Ir. Amin Subagio, MP ); DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian; 2.

Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP / III / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ir. Amin Subagio, MP ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP / III / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Ir. Amin Subagio, MP ; 4.

Putusan 02/G/2014/PTUN.PLKpemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri yang tertuangdalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor:862.4/01/III/BKPP tanggal 26 Maret 2012 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Pemberhentian Sementara kepada Ir.

AminSubagio, MP. 22 222 n nnn nn nn nn nnn10.Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNomor: 862.4/01/III/BKPP tanggal 26 Maret 2012 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Sementara kepadaIr, Amin Subagio, MP. tersebut, dan semenjak diberhentikansementara maka status Ir.

AMINSUGIO, MP. berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSsebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNomor: 988/BKPP/III/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ir. Amin Subagio, MP.

Putusan 02/G/2014/PTUN.PLK MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : 22222022noeoeeneeenneee1.Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk menundapelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 988 / BKPP /Ill / 2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ( Ir.Amin Subagio, MP ); 202222 o nn nnc nn ene ne nnonneeDALAM POKGI PERIKARIA, 5 ~~ ana na1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian; Menyatakan Tidak sah Surat Keputusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BaritoSelatan Nomor : 988 / BKPP / Ill / 2013 Tanggal 08 November 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil Terhadap Ir. Amin Subagio, MP ; .

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 (vide bukti T. 1) ; -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; --------------DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa khususnya huruf F dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala .......- 55 -Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 ; --------------------------------------------------------4.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 29 Desember 2011 ; ------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 109.000,- (Seratus Sembilan Ribu Rupiah) ; --------------------------------------------------

Keputusan Bupati KonaweSelatan Nomor : 1526 tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam perkara ini sampai ada PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap : DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor : 1526 tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa ; 320 sen nnn nnn nnn en nrc4. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati KonaweSealatan Nomor : 1526 tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang menjadi obyek sengketa ; 5.

Keputusan Bupati tersebutadalah dengan adanya Berita Acara dan Keputusan Badan PermusyawaratanDesa Puulipu, maka mestinya Penggugat mendudukan Panitia dan badanPermusyawaratan Desa tersebut sebagai Tergugat Bukan Bupati KonaweSelatan ; n 29 222 on nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn ncn.

Bahwa berdasarkan amanah Undangundang tersebut di atas yangseterusnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatantersebut Bupati Konawe Selatan selaku Pimpinan Tertinggi di KabupatenKonawe Selatan dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan MenjalankanKewajibannya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor 1526 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan ; 10.Bahwa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1526Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengesahan Pengangkatandan Pemberhentian kepala desa Hasil Pemilihan dalam Wilayah KabupatenKonawe Selatan adalah sah dan telah sesuai mekanisme peraturanperundangundangan yang berlaku dan telah melakukan AsasAsas umumPSMmenintahan Yang BGIK ~

Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : - Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 30. ;- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa :- Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Penggugat pada Nomor urut : 30.- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dari Jabatan struktural dan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintahan

"Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas namapenggugat Nomor Urut 30 .2.

"Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentang Pemberhentian dariJabatan Struktural dan Penempatan PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; 2.

222922 one nn nnn nnn nnn nnn non oe non en nnn nn nee nee ne*Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas namapenggugat nomor urut 30. 29 22 222 = =="Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dari JabatanStrukturaldan Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah

Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dariJabatan Struktural dan Penempatan PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama penggugatnomor urut 30.2 92 22 nn ne ne nen ne nee enDALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Limapuluh1.

*Petikan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor821/218.a/BKDLK/2011, tertanggal 01 Maret 2011 tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penempatan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota atas namapenggugat nomor urut 30."Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor :821/218.a/BKDLK/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Pemberhentian dariJabatan Struktural dan Penempatan PNS di LingkunganPemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khusus atas namapenggugat nomor urut 30.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 140.88-2016 tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, tertanggal 28 Maret 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 140.88-2016 tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, tertanggal 28 Maret 2016 ;--------------------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan tentang pengukuhan Sdr.

OBJEKGUGATANS20202 ene nee nen nen een ec nen een nen nenencenennennencenesKeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Solok SelatanNomor : 140.882016 tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh DuoKecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 SampaiDengan Tahun 2022, tertanggal 28 Maret 2016 ;B.

Bupati Solok Selatan Nomor140.882016 tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan PauhDuo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022,tertanggal 28 Maret 201 65 22222 n nee n nn en nee n nnnMewajibkan Tegugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor140.882016 tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan PauhDuo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022tertanggal 28 Maret 201 652Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan

Surat Keputusan Bupati Solok Selatantentang Pengukuhan Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 140.882016tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo KabupatenHalaman 75 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDGSolok Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, tertanggal 28Maret 2016 ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok SelatanNomor : 140.882016 tentang Pengukuhan Wali Nagari Alam Pauh Duo KecamatanPauh Duo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun2022, tertanggal 28 Maret 2016 ;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatantentang pengukuhan Sdr. Zainal Abidin sebagai Wali Nagari Alam Pauh DuoKecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2016 SampaiDengan Tahun 2022 ;5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 588 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 01 Oktober 2014; -------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 588 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 01 Oktober 2014; ----------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); -------------------------

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-161 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut;----------------------------- 4.

TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Penjabat Tata usaha Negaramembuat dan melahirkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor :141161 tahun 2016 tentang Pengesahan Kepala Pemerintahan NegeriLeinitu Kecamatan Nusalaut dan kemudian melantik DECKY TANASALEsebagai Kepala Pemerintahan Negeri Lainitu Kecamatan NusalautKabupaten Maluku Tengah tersebut bertentangan dengan Peraturan Daera(PERDA ) yang berlaku, maka adalah patut apabila keputusan dari PejabatHal. 14 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor:

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama Decky Tanasale, tanggal 18Februari 201 6. jeama acne tiie eine ieee3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 Tentang PengesahanKepala Pemerintah Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut atas nama DeckyTanasale, tanggal 18 Februari 2016 ;4.

Dalam Penundaan- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 417 Tahun 2012, tanggal 30 Nopember 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ; Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat ; Dalam Pokok Perkara1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 417 Tahun 2012, tanggal 30 Nopember 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Barito Timur) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 417 Tahun 2012, tanggal 30 Nopember 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Tunas Dayak Gemilang ; 4.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/695 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/117 Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, Tentang........tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd NIP. 19551009 198303 1 015, Pangkat Pembina Utama Madya, Gol.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/695 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/117 Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd NIP. 19551009 198303 1 015, Pangkat Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;-------------------------b.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Muldifia Rajab. M.Pd ( No Urut 66 ), 2. Iswandi, S.Pd.SD ( No Urut 71 ) ;-----------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Muldifia Rajab.M.Pd ( No Urut 66 ), 2.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PesisirSelatan Nomor: 821.2 / 556 / BKD 2015 TENTANG MUTASIJABATAN KEPALA SD, SMP, SMA/SMK PENGAWAS DANKEPALA UPTD DI JAJARAN DINAS' PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal 06 Maret2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/656/BKD khususnya atas nama ;1) MULDIFIA RAJAB.M.Pd (No urut 66 ) ;2) ISWANDIS.Pd.SD (No urut 71 ) ; eo.

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :824.5/109/BKDPS/2008 tentang Mutasi Jabatan Kepala SDdi Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatantertanggal 25 Maret 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti P.1.2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :821.2/043/BKDPS/2014 tentang Mutasi Jabatan KepalaUnit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan, PengawasTaman KanakKanak/Sekolah Dasar, Kepala SekolahMenengah Pertama dan Kepala Sekolah Dasar diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :821.2/043/BKD2014 Mutasi Jabatan Kepala UnitPelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan, Pengawas TamanKanakKanak/ Sekolah Dasar, Kepala Sekolah MenegahPertama dan Kepala Sekolah Dasar di LingkunganPemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 24Januari 2014 ( fotocopy sesuai dengan aslinya); Foto copy Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :821.2/556/BKD/2015 tentang Mutasi Jabatan Kepala SD,SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di JajaranDinas Pendidikan

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/556/BKD2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawasdan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan,tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan KepalaUPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan,tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor: 821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1.Muldifia Rajab. M.Pd ( No Urut 66 ), 2. Iswandi, S.Pd.SD ( No Urut 71 ) ;3.