Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb dalam bukunyaHukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga:Melalui kausa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, didalampraktik peranjian ditempatkan dibawah pengavasan hakim. Hakimdiberiwewenang oleh undangundang untuk menquji apakahtujuan/maksud/isi/sebabdiadakannyaperjanjianitubenardilihatdari sistem hukum nasional (Pasal 13351337 KUH Perdata);(Prof. Dr.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FOBArb, Hukum Perikatandalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2015,hal 121).37.

Mariam Darus Badrulzaman,S.H., FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUH Perdata BukuKetiga berpendapat sebagai berikut:UU ini menentukan bahwa jika syarat batal terjadi, perikatan berakhirdanakibatnyasegalasesuatukembalike keadaan semula, seakanakan perikatan tidak pernah terjadi seolaholah perikatan tidak pernahada.Jikadiantarkeduapihaksudah ada prestasi yang dipenuhi, makadebitur wajib mengembalikannnya kepada Kreditur;(Prof. Dr.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb, Hukum Perikatandalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2015, hal121);Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan batalnya Perjanjian Kredit,Termohon memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnyakepada Termohon Ill, dan hal tersebut tidak serta merta menjadi tanggungjawab Pemohon dengan membayar Santunan Kematian Berdasarkan Polisdan Sertifikat Asuransi, karena:a.

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku KompilasiHukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Letang (KPKNL) dapat dilakukan jikakrediturnya adalah Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untukmemeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/BadanUrusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undangundang Nomor 49 Prp Tahun 1960.Tugas lembaga ini

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku KompilasiHukum Jaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarangKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukanjika krediturnya adalah Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenanguntuk memeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan PiutangNegara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undangundang Nomor 49 Prp Tahun 1960;Tugas lembaga ini

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb dalambukunya Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi,Doktrin, serta Penjelasan penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung tahun2015 halaman 156, yang menyatakan:Di dalam hukum perikatan pembayaran ditafsirkan menurut hukum, tidakdiartikan seperti yang dipergunakan dalam pergaulan seharihari, yaitupembayaran sejumlah uang. Pembayaran adalah setiap tindakanpemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat prestasi itu.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb dalambukunya Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi,Doktrin, serta Penjelasan penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung tahun2015 halaman 156 sebagaimana telah dikutip di atas;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas,sangat terang dan jelas, dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidaklahgagal bayar pada bulan Juni tersebut, dari dan karenanya sudah sepatutnyaPemohon Peninjauan Kembali tidaklah menjadi dalam keadaan pailit

MariamDarus Badrulzaman, S.H., FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan DalamKUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan penerbitPT Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2015 halaman 156, sebagaima telahdikutip di atas;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan dikaitkan dengan pembayarantelah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada TermohonPeninjauan Kembali (in casu selaku yang memegang surat piutang yangkarenanya berhak untuk mengambil pelunasan atas piutangnya), maka dengandemikian

Mariam Darus Badrulzaman,S.H., FCBArb dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata BukuKetiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan penerbit PT Citra AdityaBakti Bandung tahun 2015 halaman 156 sebagaimana telah dikutip di atas;Bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka terkait denganPerjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2013 juncto Putusan MahkamahAgung

Dr.Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb dalam bukunya HukumPerikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga:Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan penerbit PT Citra Aditya BaktiBandung tahun 2015 halaman 156 sebagaimana telah dikutip di atas;Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas, secara fakta yang terungkap padapersidangan, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaranatas utangnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (vide: Bukti T9.1 s.d.Bukti T9.5 dan Bukti P.PK1 s.d.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam buku KompilasiHukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jikakrediturnya adalan Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untukmemeriksa ingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/BadanHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalam bukuKompilasi Hukum Jaminan, halaman 107 tentang Pengaturan Eksekusidi dalam Undang Undang Hak Tanggungan, eksekusi melaluiPUPN/BPUPLN sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnya adalah Badan UsahaMilik Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa ingkar janjidebitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutangdan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan Undang Undang Nomor49 Prop Tahun 1960;Tugas lembaga

Perikatan, PerikatanYang Lahir dari Perjanjian, Buku , hal 259, Penerbit PT Citra AdtyaBhakti Bandung, 2001);Bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman :Dengan istilan "secara sah" pembentuk undang undang hendakmenunjukan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semuapersetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalahmengikat. Yang dimaksud dengan secara sah di sini ialah bahwaHal. 12 dari 22 hal. Put.

(Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis,him. 27, Penerbit Alumni/ Bandung, 1994);g.

benar, Tergugat yang tidakmemberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal semi permanen milikPenggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisamenerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

milikHalaman 5 dari 8Putusan Nomor 654/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.kakak ipar Penggugat yang bernama Unah Binti Asnapi dan tidak memberikan IDmengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggalpada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

PemohonPeninjauan kembali (semula Terbanding) selaku aparat negarapemungut pajak yang telah diberi mandat oleh rakyat Indonesia.Tidak hanya merugikan Pemohon Peninjauan kembali (SemulaTerbanding), perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding). yang melakukan pembelian kepada subjekpajak yang lain, kemudian diserahkan oleh subjek pajak yangberbeda dan melakukan pembayaran kepada subjek yang berbedalagi dari 2 sebelumnya termasuk dalam katagori melawan hukumkarena:Rosa Agustina dan Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman dalamRancangan UndangUndang (RUU) Perikatan berusahamerumuskannya secara lengkap sebagai berikut:1. Suatu) perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenakesalahan atau kelalainnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut;2.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.:Dalam bukunya yang berjudul K.U.H.Perdata Buku Ill HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Penerbit Alumni/1996/Bandung,pada halaman 107108, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman,S.H., menyatakan bahwa:.....Di dalam istilah semua itu terkandung suatu asas yangdikenal dengan asas partij autonomie. Dengan istilah secarasah pembentuk undangundang menunjukkan bahwapembuatan perjanjian harus menurut hukum.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H.:Dalam bukunya yang berjudul KUHPerdata Buku III HukumPerikatan Dengan Penjelasan, PenerbitAlumni/1996/Bandung, pada halaman 107108, Prof. Dr.Mariam Darus Badrulzaman, S.H., menyatakan bahwa:...Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwapembuatan perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) harus diikuti.Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatanatau mengikat pihakpinak sebagai undangundang.Prof. R. Subekti, S.H.

Timur : Kaving 00261; Sebelah Selatan : Kavling 00260; Sebelah Barat : Jalan KalibeberWonosobo;Untuk selanjutnya akan disebut sebagai: obyek jaminan kredit:Bahwa menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan segalakebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjaditanggungan untuk segala perikatan perseorangan.Disamping ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sebagaimana tersebut diatassesuai dengan pendapat Mariam Badrulzaman

(Mariam Badrulzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan,halaman 11, jurnal hukum bisnis vo. 11, Jakarta, yayasan pengembanganHukum Bisnis, 2000);Bahwa tentang jaminan kredit tersebut juga telah disepakati antaraPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka berdasarkanPasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1131 KUHPerdata maka terhadapjaminan kredit a quo juga layak untuk dinyatakan sah dan berharga sertamempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Tentang Hak TanggunganBahwa perjanjian jaminan tidak

, Tergugat yang tidakmemberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milikPenggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisamenerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

, Tergugat yang tidakmemberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal panggung darurat milikPenggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisamenerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

Mariam Darus Badrulzaman, SH. yangberpendapat bahwa untuk melakukan EKSEKUSI in casu dalamhal ini pengosongan harus dipenuhi satu syarat yaitu izindari Hakim, hal ini suatu) akibat berlakunya suatu azashukum yaitu. ORANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJADI HAKIMSENDIRI. (KUH PERDATA BUKU III, Hukum Perikatan denganpenjelasan, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH.

tidakmemberikan ganti rugi atas bangunan Rumah tinggal permanen milik ibuPenggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat sebagai ahli warisibu Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.

;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 79/Padt.G.S/2019/PN.Smd.2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4.

untukmendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dan jumlahnya haruslahdisamakan dengan katagori a yaitu sebesar Rp. 122.591.200, (Seratus dua puluhdua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratHalaman 6 dari 10Putusan Nomor 34/Padt.G.S/2019/PN.Smd.yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

alias Miun bin Mamad/kakek Para Penggugat dan tidak memberikan IDmengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumahtinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratHalaman 6 dari 10Putusan Nomor 683/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman

;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.

Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dkk dalam bukunya KompilasiHukum Perikatan terbitan Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2001,halaman 93, memberikan contoh sangat sederhana tentang Prinsip ActioPauliana, yakni : "Misalnya si A menjual rumah kepada B dengan harga yangsangat murah. C (kreditur A) merasa dirugikan dan menuntut pembatalanperjanjian jual beli itu. Rumah tersebut dikembalikan ke dalam kekayaan A dan Cdapat menyita dan menjualnya.