Ditemukan 48 data
MARTINA WAHYUNINGSIH KARTINI
19 — 2
untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah 25 Maret 1995, sebagaimana telah terdata dan tercatat didalam KTP, KK, Ijazah-ijazah dan Kutipan Akta Nikahyang dimiliki oleh Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang guna memperbarui data identitas Pemohon dengan cara merubah data identitas Pemohon yang terdata / tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon nomor: 320/D.XVI
16 — 8
MENGADILI:
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marturia ressort Lintong Nihuta I tanggal 21 Februari 2019 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 10/01.3/APP/R.LT.I/D.XVI/R2/2019 dan Kutipan Akta Perkawinan oleh
56 — 30
/d.XVI apablla dirninta untuk rnembaqi tanah warisan selalu menolak, olehkarena itu sangat beralasan bila para Penggugat s./d, XVI mengajukanperkara ini untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku Faraid!l dalam Islam yang dalam hal inimenjadi wewenang Pengadilan Agama Simalungun.25, Bahwa, Penggugat s./d.
52 — 23
.: 103/01.3/AN/D.XVI/R-1/IV/2012 tanggal 14 April 2012 akte mana diterbitkan oleh Gereja HKBP Siborongborong dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ternyata dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No.
27 — 17
Akte PasuPasuPabagashon/Akte Pemberkatan Nikah No.P.143/01.3/R.07/D.XVI/ 2018 atas nama Wesly Sianturi denganNurjaidah Silalahi yang diterbitkan oleh HKBP SimatupangResort Muara;3. Bukti P03, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat keterangananggota jemaat HKBP No. 66/R4/D17/V1/95, diterbitkan tanggal7 Juni 1995 dari Kantor HKBP RESSORT MUARA danditandatangani oleh Pat. . Panjaitan, S.Th.;4. Bukti P04, Fotocopy sesuai dengan aslinya.
91 — 61
perundangundangan.(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap,kuasa BUD menerbitkan SP2D.(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidaklengkap dan/atau. tidak sah dan/ataupengeluaran tersebut melampaui paguanggaran, kuasa BUD menolak menerbitkanSP2D.(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yangbersangkutan dapat menunjuk pejabat yangdiberi wewenang untuk menandatangani SP2D.(9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tercantum dalam D.XVI
Bglpengeluaran tersebut melampaui paguanggaran, kuasa BUD menolak menerbitkanSP2D.(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yangbersangkutan dapat menunjuk pejabat yangdiberi wewenang untuk menandatangani SP2D.(9) Format SP2D sebagaimana dimaksud padaayat (4) tercantum dalam D.XVI peraturanmenteri ini.Perbuatan Terdakwa yang Tidak melaksanakan tugas dankewenangan yang diberikan kepadanya merupakan Perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena telah bertentangandengan :1.
107 — 50
Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUDmenerbitkan SP2D.(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidaksah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui paguanggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yangbersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberiwewenang untuk menandatangani SP2D.(9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tercantum dalam D.XVI
perundangundangan.(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUDmenerbitkan SP2D.(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atautidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampauipagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkanSP2D.(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yangbersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberiwewenang untuk menandatangani SP2D.(9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tercantum dalam D.XVI
102 — 48
dalamperaturan perundangundangan.Dalam hal dokumen SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap,kuasa BUD menerbitkan SP2D.Dalam hal dokumen SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidaklengkap dan/atau tidak sah dan/ataupengeluaran tersebut melampaui paguanggaran, kuasa BUD menolak menerbitkanSP2D.Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yangbersangkutan dapat menunjuk pejabat yangdiberi wewenang untuk menandatangani SP2D.Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tercantum dalam D.XVI