. , Nomor 800/180/DPKP/2017, tanggal 04 Agustus 2017.Sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017 Pembandingtelah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 s/d P.9 dan alat bukti 2 (dua)orang saksi ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan bandingPembanding telah dipertimbangkan pada Putusan Sela, maka syarat formiltersebut dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;Hm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.BjmMenimbang, bahwa

Sebagai istrisyah Terbanding maka Pembanding mempunyai legal standing untukmengajukan gugat cerai terhadap Terbanding ;Menimbang, bahwa Terbanding selaku PNS pada Badan ..............Kabupaten Kotabaru, telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala DinasKabupaten Kotabaru, Nomor 800/180/DPKP/2017,tanggal 04 Agustus 2017.

individual dan final,dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya dapatdijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa para Penggugat adalah mahasiswa Universitas Indonesia yangikut dalam aksi damai yang diselenggarakan Pokja Pendidikan UniversitasIndonesia, Depok, dengan diikuti lebih dari 300 mahasiswa UniversitasIndonesia dari berbagai Fakultas yang ada di Universitas Indonesia;Bahwa aksi damai tersebut ditujukan untuk menuntut penurunan bebanbiaya kuliah berbentuk DPKP

tuduhan telah melakukanpelanggaran tata tertib, yang karenanya menjadi seperti saksi mahkota, yangadalah melanggar prinsip nonself intrimination;Bahwa setelah tanggal 22 Juni hingga 15 Nopember 2000, tidak pernahada lagi pemeriksaan ataupun konfirmasi atau cross chek terhadap paraPenggugat, hingga selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2000, mahasiswaUniversitas Indonesia kembali melakukan aksi dengan tuntutan utama yangsama seperti demontrasi tanggal 2 Februari 2000, yaitu menuntut pencabutankebijakan DPKP

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas menurutpendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai ganti rugi dan penetapanpenundaan ;Menimbang, bahwa ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan karenauang yang telah disetorkan tersebut merupakan uang kewajiban yang harusdibayarkan oleh setiap mahasiswa dalam rangka Sumbangan PenyelenggaraanPendidikan (SPP), DPKP

Sutoyo RT. 52 Klandasan Ilir ,Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;4 Bahwa dengan adanya Berita Acara penyerahan Sertifikat Hak GunaBangunan No : 707/ Klandasan ilir atas nama Rudy Dharmawan & EddyDharmawan , tanggal 11 Januari 2008, telah diserahkan kepada Pelawanberupa : Sertifikat Hak Guna bangunan No: 707 dan Izin menditikanbangunan No: 001643 /DPKP/BS/KI atas nama Rudy Dharmawan danEddy Dharmawan ;5 Bahwa tidak menyangka sebelumnya apabila pada Hari kamis tanggal 19Nopember 2009, adanya Sita

No: 1965 K / Pdt / 2008 tanggal 8 April 2009,sampai perkara Perlawanan ini diputus dengan putusan yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;9 Bahwa wajar dan pantas pelawan tetap akan mempertahankan hakatas Rumah Ruko ..................10111213atas Rumah Ruko sebagaimana IMB No: 001643 / DPKP/ BS / KI, yangberdiri diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan May.

PT.KT.SMDA tanggal 3April 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI. sampai perkaraPerlawanan ini diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap ;Dalam Pokok Perkara :1 Menerima Perlawanan pelawan ;2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;3 Menyatakan sah Surat perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Januari 2007,yang dibuat oleh pelawan dengan Terlawan I;4 Menyatakan sah adanya Berita Acara penyerahan Sertifikat hak GunaBangunan No : 707 / Klandasan lir dan Izin Mendirikan Bangunan No :001643 / DPKP

/ BS / KI , tanggal 11 Januari 2008 , yang dibuat antaraPelawan dengan Terlawan ;5 Menyatakan Bangunan Ruko s ebagaimana IMB No: 001643 / DPKP / BS/KI tanggal 11 Januari 2008 yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak GunaBangunan No. 707 Kel.

dilarang menjabat/menjadi anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untukjangka waktu 5 (Jima) tahun berdasarkan Pasal 35 huruf b angka 2) PBINo. 12/23/PBI/2010 ; on enee Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Bank PembangunanDaerah Sumatra Selatan Bangka Belitung tidak jelas karena saat iniberdasarkan keputusan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sumatraselatan Bangka belitung yang menindaklanjuti Surat Kantor PerwakilanBank Indonesia Wilayah VII No. 15/9/DPKP

Selatan Bangka Belitung maupun didunia perbankan untuk jangka waktu 5 tahun dan tidak ditujukanuntuk umum ; iii Final : Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karenatidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsungmenimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank Pembangunan DaerahSumatra Selatan Bangka bBelitung serta Penggugat untukmelaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut, hal tersebut dapatdibuktikan dari Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia WilayahVII No. 15/9/ DPKP

Tergugat No. 000217/DPKP/BS/DM tanggal 07 April2004 yang diterbitkan oleh turut Tergugat. Pada hal Tergugat belumlagi memiliki hak atas tanah sengketa, karena berdasarkan ketentuandalam Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Negaratersebut, disebutkan dalam bagian Catatan : Bahwa setelah SuratPernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Negara ini di tanda tanganiCamat Balikpapan Selatan maka di berlakukan ketentuan dan syaratsebagai berikut : 1.

diajukan, Penggugat tidak pernah dapatmemetik manfaat atas lokasi tanah sengketa ;Bahwa karenanya untuk mendapat kepastian hukum pemilikanPenggugat atas tanah sengketa, beralasan dimohonkan agar segalasurat yang dijadikan alas hak Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illatas lokasi tanah sengketa, termasuk Surat Pernyataan PelepasanPenguasaan Tanah Negara tertanggal 31 Desember 2003, SuratKeterangan tanggal 19 April 1959, Surat Pernyataan dan Kuasa Warisdan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 000217/DPKP

Menyatakan segala surat menyurat yang menjadi alas hak Tergugat termasuk Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Negaratertanggal 31 Desember 2003, Surat Keterangan tanggal 19 April1959, Surat Pernyataan dan Kuasa dan Surat lzin MendirikanBangunan No. 000217/DPKP/BS/DM tanggal 7 April 2004, tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum setidaktidaknya sebatas terhadaplokasi tanah Sertifikat HGB No. 3816 ;7.

No. 1894 K/Pdt/200827.3.7A.dicoret diberi paraf dan dibubuhi cap stempel KecamatanBalikpapan Selatan ;bahwa dengan menggunakan bukti P4 (surat pelepasan hak versike2) hasil rekayasa tersebut, dibarengi dengan upayaupaya lainakhirnya Termohon Kasasi berhasil mempengaruhi atau lebihtepatnya mengecoh turut Termohon Kasasi Ill untuk menerbitkanIzin Mendirikan Bangunan No. 000217/DPKP/BS/DM tanggal 07April 2004 an.

, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah ;bukti =TVIVI8 = P5 = (Izin Mendirikan Bangunan No.000217/DPKP/BS/DM tanggal 07 April 2004 atas nama KpHal. 30 dari 33 hal. Put.

Zaenal Abidin selakuKepala DPKP/Pengguna Anggaran dan ditanda tanganipihak keIl H. MUHAMAD SANTOSO,SE selaku CV. SuryaBangun Utama dan diketahui oleh Bupati MojokertoDrs. SOEWANDI,MM.Bahwa selanjutnya bagian Keuangan melakukan verifikasisesuai ketentuan diterbitkan SP2D No.0356/RS/DKP/XI1/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesarRp. 358.011.135, atas nama Direktur Surya BangunUtama H.

MUHAMAD SANTOSO,SE ;Bahwa pengajuan SPM oleh Dinas PKP Termin III (masapemeliharaan dengan SPM No.0356/Is/dpkp/2008 tanggal10 Desember 2008 sebesar Rp.19.563.450, denganlampiran : Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi JHartaAman Pratama YPK Jl. Balik Papan Raya senilai bonRp.19.563.450, ;Bahwa selanjutnya Bagian Keuangan melakukan verifikasidan diterbitkan SP2D No. 5554/LS/2008 tanggal 24Desember 2008 sebesar Rp.10.563.450, atas namaDirektur Surya Bangun Utama H.

Zaenal Abidinselaku Kepala DPKP/Pengguna Anggaran dan ditandatangani pihak keII H. MUHAMAD SANTOSO,SE selakuCV. Surya Bangun Utama dan diketahui oleh BupatiMojokerto Drs. SOEWANDI,MM :Bahwa selanjutnya bagian Keuangan melakukan verifikasisesuai ketentuan diterbitkan SP2D No.0356/RS/DKP/XI1/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesarRp. 358.011.135, atas nama Direktur Surya BangunUtama H.

MUHAMAD SANTOSO,SE ;Bahwa pengajuan SPM oleh Dinas PKP Termin III (masapemeliharaan dengan SPM No.0356/Is/dpkp/2008 tanggal10 Desember 2008 ~ sebesar Rp.19.563.450, denganlampiran : Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi HartaAman Pratama YPK Jl. Balik Papan Raya senilai bonRp.19.563.450, ;Bahwa selanjutnya Bagian Keuangan melakukan verifikasidan diterbitkan SP2D No. 5554/LS/2008 tanggal 24Desember 2008 sebesar Rp.10.563.450, atas namaDirektur Surya Bangun Utama H.

/XII/2008 tanggal 09 Desember 2008sebesar Rp. $71.705.950,< fo sas snmis snme o cme a ome omeBahwa Pemeliharaan 5 %, sesuai kwitansi tertanggal 09Desember 2008 dan SPM No.0355/LS/DPKP/XII/2008 tanggal09 Desember 2008 sebesar Rp.19.563.450, ;Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan mengoreksipekerjaan fisik, saksi hanya melihat berkas berkaslengkap lalu ditindak lanjuti, dan berkas sudah dicekdan lengkap ;Bahwa mengenai kelengkapan administrasi tersebut betulatau tidak, bukan kewenangan saksi ;Bahwa

Bahwa surat izin Pendirian Pasar Nomor 060/DPKP/2011/320, tanggal 24Oktober 2011 yang dimiliki oleh Penggugat secara hukum adalah sah karenatelah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/MDAG/PER/12/2008, dimana Pasal 11 Ayat (2) menyatakan: "Bupati/Walikotaselain Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah khusus lbukota Jakartamelimpahkan kewenangan penerbitan: Izin Usaha Pengelolaan PasarTradisional kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggungjawab dibidangperdagangan atau dibidang pembinaan

pasar tradisional atau pelayananterpadu satu pintu setempat";Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati sebagaimanayang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini, maka Tergugat VIsudah benar secara hukum dalam menerbitkan Surat Izin Pendirian Pasaryang dikelola oleh Penggugat sehingga Izin Pendirian Pasar Nomor060/DPKP/201 1/320, tanggal 24 Oktober 2011 yang dimiliki oleh Penggugatadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;.

Nomor 2074 K/Padt/2016Bangkinang sudi untuk menetapkan Majelis Hakim atas gugatan Penggugat ini yangselanjutnya Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yangmemeriksa,mengadili serta memutuskan perkara aquo untuk menetapkan harisidang, memanggil para pihak serta memutuskan perkara quo dengan amar putusansebagai berikut :Dalam Pokok Perkara ;Primer :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan surat izin Pendirian Pasar Nomor 060/DPKP/201 1/320 tanggal24 Oktober 2011 yang diterbitkan

kekayaan sendiri, oleh sebab itu wajar dan beralasanhukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telahmemberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2013/PN Bkn, tanggal 20 November2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat , Ill, VV, V, VI Tergugat Il, dan KuasaTergugat VII;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Surat Izin Pendirian Pasar Nomor 060/DPKP

.;10 Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanTahun 2012 ,diberitanda P.10;11 Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 000542 /DPKP / BS /SP, tanggal 16 Mei2006 ,diberi tanda P.11 ; Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas jugamengajukan 2 ( dua ) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :12Saksi Herman. :Saksi Moch.

SPM : 0050/SPM/DPKP/2016 Tanggal 30 Juni 2016 ( Asli ) ;

11) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa ) Nomor :0050/SPP/LS/DPKP/2016 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 (Asli) ;

12) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : DPKP/BL/038/TAHUN 2016 Tanggal 27 Juni 2016 (Foto Copy) ;

SPM : 0266/SPM/DPKP/2016 Tanggal 20 Desember 2016 ( Asli ) ;

20) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa ) Nomor : 0266/SPP/LS/DPKP/2016 Tahun 2016 Tanggal 20 Desember 2016 (Asli) ;

21) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :650/393/SPK-PERTAM/VI/DPKP-2016 Tanggal 24 Juni 2016 CV.

SPM : 0193/SPM/DPKP/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 ( Asli ) ;

28) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0193/SPP/LS/DPKP/2016 Tahun 2016 Tanggal 24 Nopember 2016 (Asli) ;

29) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : DPKP/BL/168 TAHUN 2016 Tanggal 24 Nopember 2016

SPM : 0048/SPM/DPKP/2016 Tanggal 30 Juni 2016 ( Asli ) ;

33) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0048/SPP/LS/DPKP/2016 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 (Asli) ;

34) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : DPKP/BL/039 TAHUN 2016 Tanggal 27 Juni 2016 (Foto

SPM : 0049/SPM/DPKP/2016 Tanggal 30 Juni 2016 ( Asli ) ;

51) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0049/SPP/LS/DPKP/2016 Tahun 2016 Tanggal 30 Juni 2016 (Asli) ;

52) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : DPKP/BL/040 TAHUN 2016 Tanggal 27 Juni

Menyatakan surat izin Pendirian Pasar No. 060/DPKP/2011/320 tanggal 24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV,V dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan :a.

tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat" ;Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati sebagaimanayang dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini, maka TergugatVl sudah benar secara hukum dalam menerbitkan Surat Izin PendirianPasar yang dikelola oleh Penggugat sehingga Izin Pendirian PasarNomor : 060/DPKP/2011/320 tanggal 24 Oktober 2011 yang dimiliki olehPenggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;7.

Menyatakan surat izin Pendirian Pasar No. 060/DPKP/201 1/320 tanggal24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah sah danmempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan Tergugat , Il, Ill, IVV dan VII telah melakukan perbuatanmelawan hukum ;4.

Farida, diberi tandaFoto Copy Surat Izin Pendirian Pasar Nomor : 060/DPKP/201 1/320tertanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar, diberi tandaFoto Copy Dukungan Keberadaan Pasar Rakyat Desa Tanah Merah,yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu, Nomor : 511.2/PM/SH/279tanggal 19 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Tergugat , diberiHal 53 dari 92 Hal Putusan Nomor : 37/PDT.G/2013/PN.BKN5454.

Apakah surat izin pendirian pasar No.060/DPKP/201 1/320tanggal 24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh tergugat VIadalah sah dan mempunyai kekuatan hokum;2.

Menyatakan surat izin Pendirian Pasar No. 060/DPKP/201 1/320 tanggal24 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat VI adalah sah danmempunyai kekuatan hukum ;3. Menyatakan Tergugat , Il, Ill, IVV dan VII telah melakukan perbuatanmelawan hukum ;4. Menyatakan :1081095. Menyatakan :.

(seratus jutarupiah) dari Penggugat, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas namaMUHAMAD ARFA WELLANG (Alm) yang merupakan suami dari Tergugat I ;4 Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000. dari Penggugat kemudianTergugat I menyerahkan jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat berupa :e Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 53 Kelurahan Teritip atas nama MUHAMADARFA WELLANG , 2 222 nooner ncn ncee Foto copy Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 000840/DPKP/BT/MGtertanggal 09 September

(seratus juta rupiah) dariPenggugat kemudian Tergugat I menyerahkan jaminan atas hutang Tergugat kepadaPenggugat berupa :e Asli Sertifikat Hak Milik No. 53 Kelurahan Teritip atas nama MUHAMAD ARFAWELLANG >16e Foto copy Tjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 000840/DPKP/BT/MGtertanggal 09 Nopember 2004 atas nama SUMIRAT SYAMSA ; e Foto copy Surat Kematian No. 49/KT/BT/XI/O5 atas nama H. MUHAMMADARPAH.W. tertanggal 09 Nopember 2005 ; e Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari HH MUHAMMAD ARPAH.

(seratus juta rupiah) dari Penggugat, kemudian Tergugat Imenyerahkan jaminan berupa : 7A) nnAsli Sertifikat Hak Milik Nomor : 53 Kelurahan Teritip, atas nama MUHAMADARFA WELLANG (bukti P 2) ;e Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 000840/DPKP/BT/MB,tertanggal 09 September 2004 atas nama SUMIRAT SYAMSA (bukti P5); e Foto copy Surat Kematian No : 49/KT/BT/XI/05 atas nama MUHAMAD ARFAHWELLANG, tertanggal 09 Nopember 2005 (bukti P 8) ; e Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari H.

dukungan dari 5(lima) desa yaitu masingmasing :a Desa Baru;b Desa Pangkalan Baru;c Desa Buluh Cina;d Desa Tanah Merah;e Desa Pandau Jaya;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 442 K/TUN/201411121314151617Dan juga surat dukungan dari Camat Siak Hulu yang ditujukan kepada BupatiKampar tanggal 19 Oktober 2011;Bahwa atas permohonan dan dukungan dari lima Desa dan satu Kecamatan,maka Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamananmemberikan Surat Izin Pendirian Pasar Nomor : 060/DPKP

Nur menghendaki pasar yang dikelola oleh Penggugat ditutup bahkan kalauperlu diruntuhkan/dibongkar, sehingga para pedagang dipaksa pindah ke pasaryang dikelola oleh saudara Jefri Nur ;Bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki oleh saudara Jefri Nur selaku BupatiKampar, dan melalui Sekretaris Daerah Kampar melalui suratnya Nomor : 331.1/Pol.PPSet/332 tanggal 22 Mei 2013, mengirimkan surat pemberitahuan kepadaPenggugat yang pada intinya menyatakan yaitu :a Bahwa Surat Izin Pendirian Pasar Nomor : 060/DPKP

Foto copy ljazan Sekolah Dasar Nomor : 349/DPKP/2005, tanggal 30Juni 2005 yang ditanda tangani olen Kepala Sekolah SD No. 173483Pakkat Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan oleh AludinSimanungkalit, selanjuntya di beri tanda P1;2. Foto copy Ijazah Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan SosialTahun Pelajaran 2014/2015 Nomor: MA.172/02.18/PP.01.1/070/2015tanggal 15 Mei 2015 atas nama Nurkasidah Nainggolan, selanjutnyadiberi tanda P2;3.

Ahmad Nazori) kepada Kepala DPKP Kab. Sarolangun melalui Sekdin DPKP Kab. Sarolangun Perihal : Permohonan Pencairan dana Sosialisasi Tanggap Darurat Kebakaran.

Sarolangun Nomor : 800/08/DPKP/2017 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Daerah Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sarolangun Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Peltu Kepala DPKP Kab. Sarolangun (Sdr. Drs. Tamrin, M.Si) di Sarolangun Bulan April 2017 beserta lampirannya.

Sarolangun Nomor : 800/06/DPKP/2017 tentang Penetapan Tenaga Kontrak Daerah Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sarolangun Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Peltu Kepala DPKP Kab. Sarolangun (Sdr. Drs. Tamrin, M.Si) di Sarolangun tanggal 01 Maret 2017 beserta lampirannya.

: 094/ /SPT/DPKP/2017 tanggal 03 April 2017 kode : Januari 47

Foto copy Slip Gaji Bulan Juli 2012 yang dikeluarkan oleh DPKP, telahbermeterai cukup dan dicocokkan denga in i PA)5. Foto copy Slip Gaji Tambahabbulatelah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi, yang masingmasing bernama :1.

Yabi semasa hidupnyatercatat sebagai Pegawai Honorer pada Dinas Perumahan dan PemukimanKabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat keputusan Nomor841.45/364/DPKP tanggal 4 Maret 2020;5. Bahwa salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh tunjangankematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum AgungBudianto bin Jubair R. Yabi yaitu adanya penetapan perwalian dariPengadilan Agama Parigi karena anak dari almarhum Agung Budianto binJubair R. Yabi yang bernama Moh.

Oleh karenaitu, harus dinyatakan terbukti bahwa Agung Budianto telan meninggal duniapada tanggal 17 November 2020;Menimbang, bahwa Bukti P6 berupa fotokopi SK Bupati Parigi MoutongNomor 814.1.45/364/DPKP tentang Pegawai Kontrak Pada Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 4 Maret 2020,diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong, yang pada pokoknya menerangkanHal. 9 dari 18 hal.

TPK/2019/PT.SMR indikator kinerja Program: Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,dalam proses tersebut, selanjutnya saksi CHAIDAR CHAIRULSYAHselaku Kepala DPKP Kota Balikpapan memerintankan secaraberjenjang kepada Terdakwa dengan saksi RATNA PANCA MARDANImenyusun Kegiatan Pengadaan Lahan RPU dan mengusulkananggaransebesar Rp.3.500.000.000, dalamRencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun 2015 berdasarkan Surat Pengantar Nomor045.2/354/Sekre/III/2014 Tanggal 12 Maret 2014 yang ditujukan kepadaKepala

SUKRI WAHID, saksi NOERYATIselaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan.Pada periode MeiOktober 2014, DPKP Kota Balikpapan melaluiTerdakwa telah melakukan Kontrak dengan PT.

Pada tanggal 25 Mei 2015 pembuatan surat SKPD DPKP terkaitpermohonan penetapan lokasi kepada Walikota Balikpapan, selanjutnyaHalaman 11 dari 105 Put.

Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMR Pada periode MeiOktober 2014, DPKP Kota Balikpapan melaluiTerdakwa telah melakukan Kontrak dengan PT.

Nomor 2/PID.TPK/2019/PT.SMR Pada tanggal 25 Mei 2015 pembuatan surat SKPD DPKP terkaitpermohonan penetapan lokasi kepada Walikota Balikpapan, selanjutnyaPada tanggal 18 Juni 2015 Walikota Balikpapan mengelurakan SuratKeputusan tentang penetapan lokasi untuk lahan RPU.

Sebuah rumah Type 110 beserta isinya yang beralamatkan di,Kecamatan Balikpapan, Kalimantan Timur yang mana Saat iniPenggugat tempati bersama istri pertama (nama istri pertamapenggugat) beserta 3 (tiga) orang anak kami, dengan batasbatas lokasi rumah sebagai berikut :5.2.Utara : Tanah KosongSelatan : nama pemilik tanahTimur : nama pemilik tanahBarat : JalanLuas Tanah : 273 M2Nomor Sertifikat : 16.02.03.01.3.04122 atas nama KarsonoNomor IMB : 000015/DPKP/DU/DASebuah Rumah Type 110 di Kecamatan Balikpapan

JalanBarat : nama pemilik tanahLuas Tanah : 535 M2Nomor Sertifikat : 16.02.01 .04.1.01672Nomor IMB DeBahwa rumah tersebut yang beralamatkan di, Kecamatan Balikpapan Utara saya bangunpada awal tahun 2001 yang mana pada saat itu saya belum menikah dengan Tergugat.Sertifikat dan IMB baru saya terima dari Developer kurang lebih setahun kemudian.Sertifikat dan IMB saya terima dari Developer pada tahun 2002 dengan nomor sertifikat :16.02.03.01 .3.041 22 terlanggal 31 Mei 2002 dan IMB nomor : 000015/ DPKP

nama (nama anakketiga), yang telah dimateraikan secukupnya serta distempel Pos dan telah dicocokan dengan aslinyadan diberi kode P.11.Foto kopy Akta Jual Beli Nomor 392/2001 tertanggal 27 September 2001 atas obyek perkara berupatanah seluas 273 meter persegi di balikpapn Ampar atas nama (nama suami penggugat) sebagaipihak pembeli, yang telah bermaterai secukupnya serta distempel Pos dan telahdicocokkan denganaslinya dan doberi kode P.12.Poto kopy Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Nomor 000015/DPKP

Nomor 392/2001tertanggal 27 September 2001, menerangkan bahwa penggugat telah membeli sebidang tanah seluas273 meter persegi di balikpapan yang menjadi obyek sengketa pada angka 5.1 dari (nama perusahan)pada tanggal 27 September 2001, akta jual beli tersebut di buat dihadapan Notaris sebagai PPAT (pejabatpembuat akta anah), maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan tidak dapat dibantah olehtergugat;Menimbang, bahwa terhadap bukti Poto kopy Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Nomor000015/DPKP

No.876K/Pid.Sus/2011.DPKP/KS/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006 dengan Direktur PT.NindyaPerdana Lestari saksi JASPAR. Nilai kontrak sebesar Rp.1.617.000.000,00dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung 1 Desember sampai dengan30 Desember 2006 ;Bahwa pada tanggal yang sama (1 Desember 2006) Pejabat PembuatKomitmen mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 08/PPKKEB/SPMK/DPKPKS/XI/2006 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMk) ;Bahwa PT.

Kemudian dibuat Kontrak / surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Bulldozer Type D6 Nomor10/KONT/DPKP/KS/XIV/2006 tanggal 1 Desember 2006 dengan DirekturPT.Nindya Perdana Lestari (saksi JASPAR) Nilai kontrak sebesarRp.1.617.000.000,00 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitungsampai dengan 30 Desember 2006 ;Hal. 13 dari 172 hal. Put.

No.876K/Pid.Sus/2011.Singingi Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XIV/2006tanggal 1 Desember 2006, disebutkan bahwa Pihak Pertama(Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam hal inidiwakili oleh saksi Erwin, Spd sebagai Pejabat Pembuat KomitmenSub Dinas Kebersihan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan),memberikan tugas kepada Pihak Kedua (PT. Nindya PerdanaLestari dimana saksi Jaspar, SE.

(tiga ratus duapuluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), hal ini berdasarkanSurat Permintaan Pembayaran Nomor 89/DPKP/XIV/2006tanggal 05 Desember 2006 dan Surat Perintah MembayarNomor 405/BL/BT/2006 tanggal 07 Desember 2006, barangbukti yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 51 dannomor 22).1.4.2.

No.876K/Pid.Sus/2011.4.6.44.6.5Pengadaan Saran Kebersihan Kabupaten Kuantan SingingiTahun Anggaran 2006 Nomor 10/KONT/DPKP/KS/XI/2006Tanggal 1 Desember 2006, disebutkan bahwa Pihak Pertama(Pemerintah Kabupaten Singingi) memberikan tugas kepadaPihak Kedua (PT. Nindya Perdana Lestari dimana saksiJaspar sebagai Direkturnya), untuk melaksanakan PekerjaanPengadaan Bulldozer type D6 untuk TPA 1 Unit:1. Pekerjaan tersebut meliputi Pengadaan Bulldozer typeD6 1 unit.2.