Pertanggungjawaban pembuatan program Radio Edukasi (RE)dilakukan secara tidak benar, sehingga pertanggungjawabanmelebihi pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp 34.294.000, (tigapuluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).Dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi , terdapatkegiatan berupa belanja uang honor tidak tetap dalam rangka produksibahan siar Radio Edukasi keseluruhan sebesar Rp. 515.850.000, (limaratus lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri

Pertanggungjawaban pembuatan program Radio Edukasi (RE)dilakukan secara tidak benar, sehingga pertanggungjawabanmelebihi pengeluaran yang sebenarnya sebesar Rp34.294.000, (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluhempat ribu rupiah).63Dalam kegiatan pengembangan bahan siar radio edukasi , terdapatkegiatan berupa belanja uang honor tidak tetap dalam rangkaproduksi bahan siar Radio Edukasi keseluruhan sebesar Rp.515.850.000, (lima ratus lima belas juta delapan ratus lima puluhribu rupiah) terdiri

.;2 (dua) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konsumsi PesertaDan Panitia Dalam Rangka kegiatan Lokakarya Penyusunan NaskahAkademik Siaran Radio Edukasi Jogja. 054/G6.7/KU/2007 tanggal 12Februari 2007;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan Pengadaan JasaKonsumsi Dan Pelayanan Peserta Dalam Rangka kegiatan LokakaryaPenyusunan Naskah Akademik Siaran Radio Edukasi Jogja Nomor 022/MNSJ/BF/I/2007 tanggal 17 Februari 2007.

program Risalah Nabi dan Sahabat dalam kegiatanpengembangan bahan siar radio edukasi tanggal 18 September 2007.

;Barang bukti No.82 berupa :1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 6(enam) kaset dan 1 (satu) CD ;Barang bukti No.83 berupa ;1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 4(empat) kaset ;Barang bukti No.84 berupa ;2 (dua) buah buku pajak.

Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (PelatihanJurnalistik),5. Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan PenulisanNaskah Bahan Siar),6. Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi dan Open Source (Internet dan jaringankomputer),7. Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio,8. Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kalurang, serta9.

Dalam Tahun Anggaran 2008 BPMR Yogyakarta terdapat pembayaran honor TimPelaksana kegiatan yang meliputi Tim Perancangan Pola Siar Radio, TimMonitoring Siaran Radio Edukasi, serta Tim Penyusunan Program dan RencanaKerja dengan jumlah pembayaran honor untuk masingmasing Tim denganperincian sebagai berikut :Perancangan Pola Siar Radio (8 bulan) Rp 36.800.000,Monitoring .......51Monitoring Siaran Radio Edukasi (1 bulan) Rp 2.450.000,Penyusunan Program & Rencana Kerja (1 bulan) Rp 2.450.000,Jumlah Rp

(RE) TahunAnggaran 2007, Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan MediaRadio Yogyakarta Nomor 514a/A11.5/KP/2007 tanggal 15 September 2007tentang Pembentukan Panitia Pemrograman Bahan Siaran Radio Edukasi (RE),Daftar Honor Tidak Tetap Pemrograman Bahan Siar Radio Edukasi TA 2007tanggal 10 Desember 2007.

Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honorpembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siarradio edukasi tanggal 05 Nopember 2007.

Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (PelatihanJurnalistik),5. Pelatihan Teknis Produksi Media Radio Edukasi Yogyakarta (Pelatihan PenulisanNaskah Bahan Siar),6. Pelatihan Pengoperasian Sistem Operasi dan Open Source (Internet dan jaringankomputer),7. Pelatihan Penyutradaraan Produksi Media Audio/Radio,8. Evaluasi Laporan Kegiatan Tahap II di Kaliurang, serta9.

Kuitansi untuk pembayaran Belanja Uang Honor tidak tetap berupa honorpembuatan program kata mutiara dalam kegiatan pengembangan bahan siarradio edukasi tanggal 05 Nopember 2007.

tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) kaset dan 1 (satu) CD. 1 (satu) set produk Bahan Siar Radio Edukasi tahun 2007 yang terdiri dari 4(empat) kaset. 2 (dua) buah buku pajak.

SPPD tanggal 04072008 Nomor 093611J/030/118 TA 2008, Surat PerintahMembayar tanggal 30062008 Nomor : OOO60BPMR tanggal 30 Juni 2008,Daftar Perhitungan Honor Pembentukan Tim Pengelola Radio Edukasi (RE)Bulan April s.d.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membuat postinganpostinganpada Forum Komentar Kolaka Utara bukan untuk menebar kebecian atauuntuk menyudutkan Satuan Tugas Penangan Dan PenanggulanganBencana Virus Corona (COVID19) BLUD Rumah Sakit Djafar HarunKabupaten Kolaka Utara melainkan hanya untuk memberi edukasi kepadamayasrakat untuk tidak panik atau merasa ketakutan terhadap Virus Corona(COVID19);Setelan mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang padapokoknya menyatakan mohon putusan seadiladilnya

Karena dilakukan dan di edukasi bagi orang yangbermental lemah.Apa anda semua bisa Rasakan apa yang dirasakan oleh Masyarakatsaat ini?Apa anda tau bagaimana Kondisi Psikologis Masyarakat saat ini?Jika tidak lebih baik berhenti.Apa anda bisa tau bagaimana rasanya menjalani semua aturan yanghanya mayoritas menyiksa masyarakat?Apakah anda yakin semua Bantuan itu tersalur dengan Baik?

Sudahilah semua ini,Selama ini Banyak orang Sembuh tapi tanpa satupun diberitakan yangbersifat Motivasi dan Edukasi, semua dipublish hanya bersifatWasdapa dan bikin Parno.Hanya Saudara Kita yang sembuh dari Staf salah satu OPD yangsempat saya beritakan di Media dan itu tembus Sampai ribuanPembaca, artinya apa?Orang lebih senang berita sembuh ketimbang berita penyampaian datasekiansekian.Kita ini New Normal atau New Broken!?

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUKSSI/12/II/2012 , produksoftware Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV. BURUNG NURI Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUKSSI//12/Il/2012 , produksoftware Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif , sistemPengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV BURUNG NURI.Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUKSS//12/II/2012 , produksoftware Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUKSSI/12/II/2012 , produksoftware Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI: 5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUKSS//12/II/2012 , produksoftware Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif , sistemPengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI;6.

Metrindo Supra Sinatra; Brosur Software Perpustakaan Elektronik dan Multimedia Pembelajaran Interaktif PT.Harmoni Edukasi; Copy Sertifikat merk produk ELE X MEDIA KOMPUTINDO) Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (palsu) dari PT. HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 0O01/KETERSEDIAAN BARANGSSI/12/II/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh ODirektur WHaryanto no. 0O01/KETERSEDIAAN BARANGSSI/12/Il/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggrisuntuk CV. BURUNG NURI; Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT. HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUKSSI/12/II/2012 , produksoftware Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda selama dalam prosespemeriksaan sampai dengan perkara berkekuatan hukumtetapKeputusan Tergugat berupa:a) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1445Tahun 2018 Tentang pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan KerjaAntar Komisi Dan Instansi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atasnama Sujanarko;b) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1447Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 Tentang PengangkatanKoordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi Pada

Keputusan Nomor 1447 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Dian Novianthi;Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon Ill Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Hotman Tambunan (Penggugat II);Keputusan Nomor 1442 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat PadaKomisi Pemberantasan

Keputusan Nomor 1447 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Dian Novianthi;. Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon Ill Pada KomisiPemberantasan Korupsi atas nama Hotman Tambunan (Penggugat II);.

Menyatakan sah dan tetap berlaku selurun Objek Sengketa berupa:2.1 Keputusan Nomor 1445 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018Tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja AntarKomisi Dan Instansi Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas namaSujanarko (Penggugat ):2.2 Keputusan Nomor 1447 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018Tentang Pengangkatan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi PadaKomisi Pemberantasan Korupsi atas nama Dian Novianthi (PenggugatIII);2.3 Keputusan Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal

CAHAYA MULIA EDUKASI
Terbanding/Penggugat II : A. INDRI MILACAHAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : WANDY PRIANTO
Turut Terbanding/Tergugat V : FATMI NURYANTI EMBE, SH

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakkan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baikkepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itusendiri.Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. sebagaimanatersebut diatas , ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibatperbuatan terdakwa MOCHTAR als BUNTAL bin USMAN, "MelakukanHal. 5 dari7 hal. Put.

sangat merugikan kepentingan umum dan mempunyai pengaruhbesar atas rusaknya lingkungan di wilayah kabupaten Ketapang.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jika dihubungan dengan dampaknegatif yang timbulkan perbuatan tersebut hanya dipidana selama 6 (enam)bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah)subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, pemidanaan dimaksud jelasjelasbertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi

, koreksi, prepensi sertarepresip yang hendak ditegakan oleh pemidanaan itu sendiri.Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorangTerdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harusbenarbenar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi sertarepresip.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana yangdijatunkan

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di BidangLingkungan, merupakan Informasi yang terbuka disediakan diSetiap Saal; 222 n2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn3.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam PengelolaanPersampahan dan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat diBidang Lingkungan; ILOBJEK KEBERATAN s

Bahwa tidak benar dan sangat tidak mendasar penggugat didalamSurat gugatannya membuat dalil dengan mengatakan terdapatkekhawatiran untuk penghapusan identitas hubungan keluarga karenaanak tidak pernah diberikan edukasi mengenai ayah kandungnyakepada anak.

Bahwa dengan menyebutkan nama Bin Syarifudin yang diklaimpenggugat sebagai ayah kandungnya, padahal nama Syarifudin tersebutadalah ayah tirinya, maka jelas dalam hal ini penggugat tidakmemberikan edukasi yang baik berkaitan dengan identitas diri.

Bahwadengan kesombongan penggugat yang seolaholah memiliki Kemapuanekonomi lebih mapan dari tergugat adalah suatu bentuk edukasi yangburuk buat tumbuh kembang anak kedepan, karena pendidikan agamaIslam dengan budi pekerti, dan sopan santun yang telah ditanamkanoleh tergugat kepada anakanak sejak kecil menjadi Suatu edukasi agarHiIm 11 dari 50 Him Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.

Bahwa tidak benar dan sangat tidak mendasar penggugatdidalam surat gugatannya membuat dalil dengan mengatakan terdapatkekhawatiran untuk penghapusan identitas hubungan keluarga karenaanak tidak pernah diberikan edukasi mengenai ayah kandungnya kepadaanak.

Justeru penggugatlahyang tidak akan mampu memberikan edukasi yang baik kepada anakanak karena dari gambaran tindakan penggugat yang mencantumkanidentitas diri yang tidak benar dalam gugatan yaitu mencantumkan namaayah tiri bukan nama ayah kandugnya merupakan bentuk edukasi yangHim 25 dari 50 Him Pts Nomor 255 /Pdt.G/2021/PA.

Pendapatan & Belanja Gampong (APBG) Tahap I T.A. 2020 Nomor: 412.5.52/148/2020 tanggal 19 Mei 2020;

Aneuk Laot;

Kepala Urusan pada Sekretariat Gampong Aneuk Laot Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020;

li>Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 140/391/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik dalam Kota Sabang tanggal 26 September 2017;

Aneuk Laot;

Harmoni Edukasi sesuai dalamsurat penawaran No. BN/67/II/2012 tgl. 14 Maret 2012. Sehingga CV. BURUNG NURItidak memenuhi syarat/gugur dalam pelelangan pekerjaan dimaksud sesuai dengansurat pernyataan yang telah diserahkan oleh MOH. NORL.e Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang ditetapkan oleh sdr.EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnyayang juga dikendalikan RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV.

Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (palsu) dari PT HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001/KETERSEDIAAN BARANGSSI/12/IMl/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untukSD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV.BURUNG NURL. 72792 noone nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUKSSI/12/I/2012, produksoftware Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURIL.5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT. HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUKSSI/12/IM/2012 , produksoftware Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif , sistemPengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI6.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUKSSI/12/IM/2012 , produksoftware Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , matematika, IPASains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURL.Hal. 11 dari 142 Putusan No. 14/Pid.Sus /TPK/2014 /PN. Sby127. Surat dukungan palsu dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas namaSales Manager sdr. SUTANDL e Bahwa atas pengumuman CV.

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepenfensi dan reprensi, baikkepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itusendiri;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebutdi atas, dalam perkara ini, berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, cara Terdakwa SULISTYAWAN YULIANTO dalam mengambil 1unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih air brush Nopol N2309AF Noka.MH8CF48CAAJ392279

perbuatan Terdakwa tentu saja merugikan saksi korban IKKOYUVANO baik secara materril maupun immateriil sebagai pemilik kendaran,perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena tentu sajamenyebabkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.Dengan demikian hukuman pidana penjara selama selama 10 (sepuluh)bulan yang dijatunkan Hakim Judex Facti kepada Terdakwa jelasjelasbertentangan prinsip dan tujuan pemidanaan, yakni tidak memenuhi tujuanpenegakkan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi

, koreksi,prepefensi dan reprensi bagi anggota masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri.Bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukansebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepefensi dan reprensi;Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telahmempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dandasar hukum dari putusan

Selanjutnya padatanggal 24 Agustus 2018 Penggugat Ill telah diberhentikan dan diangkatsecara tidak sah oleh Tergugat sebagai Koordinator Pusat Edukasi AntiKorupsi;4.

Koordinator Sekretaris Pimpinan, Kepala Sekretariat dan kepala Bagiansetara jabatan struktural eselon Ill a.Dalam peraturan tersebut tidak ada penyetaraan kepangkatan eselon untukjabatan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal dimana Penggugat IIditempatkan dan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi dimana PenggugatIll ditempatkan oleh Tergugat.

Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi;f, Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan;g. Spesialis; dan.h.

Satuan Tugas Pengelolaan Pusat Edukasi Antikorupsi.Bahwa dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka sebagaimana tersebutdi atas, menerangkan dengan jelas jabatan Penggugat Il selaku KepalaSatuan Tugas Pembelajaran Internal berada di bawah langsung danbertanggung jawab kepada Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi(Penggugat lll).Bahwa oleh karena posisi jabatan PenggugatII berada di bawah langsung danbertanggung jawab kepada Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi(Penggugat

Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi;f dst...Kemudian, ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Perkom Ortakamenyebutkan:(1) Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau AntiCorruption LearningCenter yang selanjutnya disingkat ACLC merupakan unit pelaksanatugas di bidang pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagipegawai KPK, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah,sektor swasta, sektor politik, lembaga swadaya masyarakat danmasyarakat umum yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada

perikatan ataupembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatuhal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada awalnya terdakwa PUTRI WIDIASTUTI bekerja pada PTAdyaeduka Dinamika sejak bulan Februari 2012 yang dipekerjakan padaEducation First (EF) Academy dan pada bulan Mei 2012 Terdakwa menjabatsebagai Konsultan Edukasi

Setiabudi JakartaSelatan telah terjadi pemalsuan surat tagihanpembayaran uang kursus pada EF (EducationFirst) Academy International Boarding Schoolsdan Surat Formulir permintaan pengembalianuang yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRIWIDIASTUTI selaku konsultan edukasi;Bahwa saksi bekerja pada PT.

ADYAEDUKADINAMIKA yang merupakan agen dari EF(Education First) sejak Bulan Desember 2005 danjabatan saksi yaitu Sales Manager sejak bulanSeptember 2012;Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 April2014 saksi mendapat sms dari seseorang yangtidak saksi kenal yang memberikan informasibahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukanoleh terdakwa selaku konsultan edukasi,sehingga pada tanggal 25 April 2014 saksimenginformasikan kepada Sdri.

Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkansesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidakdipalsu.Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa PUTRIWIDIASTUTI yang bekerja sebagai Consultan Edukasi EF (Education First)Academy PT.

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepentif dan reprensi, baikkepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itusendiri;Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimanatersebut di atas, dalam perkara ini, berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam persidangan, caracara Terdakwa MIFTAHUL MANAN melakukanperbuatannya menerima tombokan perjudian jenis togel denganmenggunakan kecanggihan teknologi

Dengan demikian hukumanpidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan hakim judex factikepada Terdakwa jelasjelas bertentangan prinsip dan tujuan pemidanaan,yakni tidak memenuhi tujuan penegakkan hukum yang berdaya sebagaitindakan edukasi, koreksi, prepentif dan reprensi bagi anggota masyarakatdan bagi Terdakwa sendiri.

Bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadapseorang Terdakwa bukan sebagai bales dendam, namun pemidanaantersebut harus benarbenar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi,prepefensi dan reprensi;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telahmempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dandasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaankeadaan yangmemberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal

Harmoni Edukasi No. 1282/TDI/II/2012 tanggal13 Maret 2012 kepada CV.

Bahwa barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif adalah palsu,sebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTIYANTI, SE, AK dan saksi DWISUKAHARIJANTO, SE, Ssos dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat olehsaksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, MH., sehingga banyak yang tidak dapatdigunakan sebagaimana mestinya.

HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUKSSI / 12 / III / 2012,produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI;. Surat Pernyataan Jaminan Barang (palsu) dari PT. HARMONI EDUKASI yangditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUKSS1/12/III/2012 produksoftware Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif , sistemPengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNGNURI;.

Harmoni Edukasi No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec.

Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukunganNo. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamatdesa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untukmemenuhi Perjanjian no.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan SuratPesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, RIZA FEBRIANT,S.K.M. bersama MOH.

dinyatakan pasienterkonfirmasi Covid19 dengan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yangada di RSUD Depati Bahrin dengan keadaan sudah meninggal dunia dan akandilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan Protokol Covid19, namun pihakkeluarga tidak mau dilakukan pemulasaran jenazah, sehingga saksi selakuKetua Tim Penanganan Covid19 RSUD Depati Bahrin melakukan edukasikembali kepada Terdakwa dan pihak keluarga yang mana sebelumnya sudahHalaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 2/PID.SUS/2022/PT BBLdilakukan edukasi

Setelah dilakukan edukasi, Terdakwa danpihak keluarga pasien Achmad Mawardi tetap tidak mau dilakukan pemulasaranjenazah secara Covid19.

Dikarenakan hal tersebut Saksi Aswin selaku KetuaTim Penanganan Covid19 menghubungi Satgas Covid19 dalam hal ini PakNursi selaku Kepala BPBD dan Pak Boy Yandra selaku Jubir Covid19 untukberkoordinasi untuk langkah selanjutnya dikarenakan pihak keluarga pasientetap menolak untuk dilakukan pemulasaran jenazah secara protokol Covid19dan meminta untuk membawa Jenazah;Kemudian pukul 02.20 WIB Pak Boy Yandra tiba di RSUD Depati BahrinSungailiat dan langsung memberikan edukasi kembali kepada Terdakwa, namunyang

Apabila pidana yang dijatunkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baikkepada diri pelaku tindak pidana itu sendiri.Sehubungan dengan alasanalasan yang dikemukakan diatas, ditinjau darifaktafakta hukum mengenai kelicikan Terdakwa dalam merayu saksi korbansehingga saksi korban terbuai dan mau melakukan persetubuhan tersebut,dihubungkan dengan usia saksi korban yang belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun serta pola berpikir saksi koroban

yang masih kekanakkanakan,sekaligus kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa berikutdampaknya yang berpengaruh pada tingkah laku para pemuda seusiaTerdakwa yang lain maka pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara saja,jelasjelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu edukasi,koreksi, prepensi serta represif yang hendak ditegakan pemidanaan itu sendiri .Hal. 7 dari9 hal.

No. 762 K/Pid.Sus/201 1Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang Terdakwabukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benarbenarproporsional dengan edukasi, koreksi, prepensi dan represif.Atas alasan pertimbangan yang dikemukakan, putusan pengadilan tinggi a quoharus dibatalkan, karena pemidanaan yang dijatuhkan bertentangan aturanhukum yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip serta tujuan pemidanaan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yangberdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, baik kepada anggotamasyarakat terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri.Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkanakibat dari perouatan Terdakwa Albet Albeto bin Kubil melakukan tindak pidanaTanpa hak menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk Tanaman danbesarnya kerugian yang ditimbulkan

No. 1371 K/Pid.Sus/201 1 Selain itu, akibat perouatan Terdakwa jika dihnubungkan dengan dampaknegatif yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut hanya dipidana selama2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) subsidiair 30 (tiga puluh) hari wajib menjalani pelatihan kerja samadengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pemidanaanyang dimaksud jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi,koreksi yang hendak ditegakkan oleh pemidanaan itu sendiri.

Oleh karena itumeskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagaibalas dendam namun pemidanaan tersebut harus benarbenar proporsionaldengan prinsip edukasi, koreksi.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa, alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan JudexFacti sudah tepat, Judex Facti telah mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan