Fotokopi Akta Gemeente Amsterdam tanggal 29 Oktober 2009 (buktiP.4):5. Fotokopi Akta Betreeft: eerste biieenkomst en meediationovereenkomst(bukti P.5);6. Fotokopi Akta Van Berusting, Tevens Verzoek Tot Inschrijving ( bultiP.6);7. Fotokopi Akta Mediationovereenkomst ( bukti P.7):8. Fotokopi Akta Echtscheidings Convenant (bukti P.8);9.

Fotokopi Akta Gemeente Amsterdam tanggal 29 Juli 2013 (bukti P.9);Bahwa selain buktibukti tersebut, Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalilgugatannya, tetapi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Menetapkan nama Xxxxx Bin xxxxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NomorXXXxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx KabupatenPenetapan Nomor 0059/Pdt.G/2014/PA.KbmHalaman 5 dari 7 halamanJuliMUKebumen tanggal 14 # April 1976 dirubah menjadi Xxxxx binMemerintahkan kepada untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada kantorUrusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftarVang Ciserc ieee: WNMTUK, WU Gemeente eect nner tem.

Pajak Bumi (Landrente / Simana Boetja / Tanae ) yang berlaku diSulawesi dimulai sejak tahun 1927.Bahwa dengan terbitnya Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179),dimana ketentuan tersebut membagi tiga obyek pajak yaitu : tanah Verpoding (Tanah Barat) tanah Gemeente (Tanah Adat) dan tanah Non Gemeente (Tanah masyarakat biasa).Bahwa dengan terbitnya UUPA Tahun 1960 tanggal 23September 1960, yang membagi tanah menjadi 2 (dua) golongan besaryaitu Tanah Negara dan Tanah Milik, maka UndangUndang tersebutsecara

otomatis menghapus keberadaan tanah Verponding (TanahBarat), Tanah Gemeente (Tanah Adat) serta Tanah non Gemeente(Tanah non Barat maupun non adat), sehingga ketentuan pajak bumi(Landrente / Simana Boetja / Tanae) sebagaimana dimaksud dalamStaatsblad Tahun 1927 No. 179 tidak dapat diterapkan lagi karenaketidakberadaan obyek pajaknya sehingga pada akhirnya StaatsbladNo. 179 (Stbl 1927:179) dinapus dengan TAP MPRS No.

dipandang sebagai buktikepemilikan orang tua Pengggat atas tanah yang ditasnyaditerbitkan objek sengketa oleh Tergugat.Bahwa demikian halnya dengan Surat Simana Boetja / Tanae )yang di Sulawesi dimulai sejak tahun 1927 dengan terbitnyaStaatsblad No. 179 (Stbl 1927:179), namun dengan terbitnyaUUPA Tahun 1960 tanggal 23 September 1960, yang membagitanah menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu Tanah Negara danTanah Milik, maka secara otomatis menghapus keberadaantanah Verponding (Tanah Barat), Tanah Gemeente

(Tanah Adat)serta Tanah non Gemeente (Tanah non Barat maupun non adat),oleh karena itu ketentuan pajak bumi yang disebut Landrente(Simana Boetja / Tanae) sebagaimana dimaksud dalamStaatsblad Tahun 1927 No. 179 tidak dapat diterapkan lagikarena ketidakberadaan obyek pajaknyasehingga Staatsblad1927:179 dihapus dengan TAP MPRS No.

===== eeeArtinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada buktibukti ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah mengajukan surat bukti danLDN ERS femmes nce ee rteMenimbang, bahwa saksisaksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebuttelah didengar keterangannya dimuka sidang dan keterangannya telah cukupmemberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalamFOURS UMLLSES UGE Cea eA Gemeente rere eee neemMenimbang, bahwa dari buktibukti sebagaimana telah diuraikan

Tanahtanah hak adat yang berada di wilayah gemeente,verponding Indonesia atau inlandse verponaing ;3.

Tanahtanah hak adat diluar wilayah gemeente, pajak bumi ataulandrente;Yang mana ketiga pajak tanah tersebut pada tahun 1961 digantidengan luran Pembangunan Daerah (lpeda) yang kemudian digantidengan Pajak baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 yang manadalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun1985 ditegaskan bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukanmerupakan bukti kepemilikan hak, hal yang sama juga dinyatakanatau dimuat dalam SPPT

Antonius Siahaan menguasai Sebidang Tanah Sewa(Gemeente) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Sekarang Kab.Toba Samosir) dan membeli Bangunan diatas Tanah Sewa dimaksud dariHerman Pangaribuan pada tanggal 18 Agustus 2603 tahun jepang ( setaratahun 1943 kalender Masehi) yang beralamat di JI. Sisingamangaraja No.94 Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara;Bahwa Alm. Antonius Siahaan mewarisi Bangunan Tersebut kepada AnakPerempuannya yang bernama Alm. Luperia Br.

Siahaansepakat dan membuat surat pernyataan bersama bahwa ahli waris untukbangunan di atas Tanah Sewa Pemerintan Kabupaten Toba Samosir(Gemeente ) tersebut adalah Bawedy Simanjuntak;Bahwa sebagai ahli waris Bawedy Simanjuntak telah melakukanPengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik Pemkab.TobaSamosir dari Nama Kakeknya Antonius Siahaan menjadi namanya sendiripada tanggal 03 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian No.38/ST/DPKPP/X/2016;Bahwa Bawedy Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal

Bawedy Simanjutak setelah menjadi ahliwaris mendapati bahwa yang telah menguasai Tanah Sewa PemKab.Toba Samosir (Gemeente) beserta bangunan diatasnya adalah Tergugat;Bahwa Tergugat sudah menyewa bangunan diatas Tanah Sewa daripewaris sebelumnya Alm. Antonius Siahaan dengan tanpa ada suratsuratperjanjian dan kesepakatankesepakatan lain kurang lebih 30 s/d 40Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 551/Pdt/2019/PT MDN10.11.12.13.14.15.16.17.Tahunan.

Toba Samosir (Gemeente) dan pemilik Bangunandiatasnya atau objek perkara kseluruhannya, dimohonkan kepada KetuaPengadilan Negeri Balige c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara inimemerintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan Tanah Sewa danbangunan atau objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugatbaik dengan ataupun tidak membongkarnya rehabrehaban bangunanyang mereka lakukan tanpa seizin Penggugat dan tanpa dibebani syaratsyarat apapun Supaya dapat dikuasai dan diusahai dengan leluasa olehPenggugat

yang sepadan ne ae8 bahwa dalem penerikeua perhoaauya lerdukwa telah ditangkapecara gah menurut hukum, maka masa penangkapam dan penahanan ~rdakwa tersebut ; MARES NET: foment ng, bahva oleh karena tardelkw:. dijatuhi pidana penjara yang ~ri masa penangkapan dan penahanan yang telah dijataninya, maka' memerintahkan agar terdakywa tetap berada dalam tahanan 3 bahwa mengenai barang bukti berupa 3:ah Sepeda motor Yamaha RX, King Warna Hijau lumt .kepada saksi korbai Sukijo Bin Rawih, y u Aor ae mete Gemeente

Fotocopy Akte Perkawinan No. 1560/G/1981 tanggal 28 Juli 1981 ( BuktiP2 );Hal 3 dari 8 halaman, perkara No. 54/Pdt.P/2014/PN.Bogr.10.11.12.Fotocopy Extract Uit Het Doopregister Der Protestantse Gemeente Djakartatanggal 9 November 1958 ( bukti P3 ) ;Fotocopy Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26Juli 2012 Perkara No. 188/Pdt.P/2012/PN.Dpk (bukti P4) ;Fotocopy Surat Keterangan dari Panti Asuhan Bhakti Luhur, Malang JawaTimur tertanggal 9 Agustus 2011 ( bukti P5 ) ;Fotocopy Surat

2 dan 4 yangdiucapkan sesudah akad nikahnya dan terhadap pelanggarantaklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha; Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugattelah mempunyai cukup alasan tersebut sesuai dengan pasalpasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat denganpendapat dari Kitab Syargowi alat Tahrir juz II halaman302 yang artinya :Barang siapa yang menggantungkan talakdengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu denganberwogiorye Bite Gemeente

Kependudukan dan Catatan Sipil KotaKupangt, yang diberi tanda buktiP.2;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama VELLYCIA ZEFANYA TJUNG,tertanggal 19 Agustusn 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, yang diberi tanda buktiP.3 ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama LINDA SANDJYA Nomor :P.53030069844, tertangal 23 Maret 2013 , dikeluarkan oleh Kepala KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, yangSelanjuinya cuOSri Tai Gemeente

Foto copy sesuai asli Gemeente Medan Gemeentelijk Bureau Voor Grondzaken,Acte ddo 19 Agustus 1940 berikut jual beli No.29 tahun 1959 dengan NotarisAdasiah Harahap, SH., diberi tanda T1 ;2. Foto copy sesuai asli Terjemahan resmi dari Gemeente Medan GemeentelijkBureau Voor Grondzaken, diberi tanda T1a ;3.

) yang lahir dari perkawinan MADEARMAWANdengan NI LUH SUARTINI sesuai dengan surat keterangan kelahiranNomor : 474/16/Bnt/2013 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Bantangpada tanggal 09 Januari 2013 5n onenesse Bahwa benar kelahiran Pemohon belum dicatatkan ;e Bahwa benar Pemohon terlambat dicatatkan karena kesibukan orang tuaPemohon yang bekerja di Denpasar ;e Bahwa benar tujuan dari pemohon mengajukan permohonan untuk mencariakta kelahiran, untuk administrasi kependudukan dan mencariPSST STAT Gemeente

LULUNG membeli mobil tersebut tahun 2013dengan harga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) ; Bahwa pada mobil tersebut sudah ada perubahan yaitu pada cat danISIE AYE), Gemeente eri RNAI Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saksiRAHMAT S. LULUNG untuk menggadaikan mobil tersebut ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAHMAT S.

crn nn nnn mann ne nnnnannn10.Bahwa kedua belah pihak sudah menempuh musyawarah kekeluargaannamun selalu gagal bahkan secara lisan Tergugat tidak keberatan digugatBerdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat berkeyakinan telah cukup buktidan alasan untuk mengajukan gugatan Cerai ;Berdasarkan atas alasan tersebut maka Penggugat mohon pada KetuaPengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak dalam perkara iniselanjutnya memeriksa dan memutuskan gugatan ini dengan keputusan sebagaiGTEIIRLIT "Gemeente

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar seluas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi) yang kemudian tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 20630/Kelurahan Ende, Surat Ukur tanggal 10 September 2012 No. 00764/2012 atas nama Tergugat Rekonvensi berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl.

Gemeente Makassar / TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar ditanda tangani;3) Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dibayar setelahSertifikat Tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaMakassar.b. Tahapll (Kedua) sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)dibayar setelah Akta Jual Beli ditanda tangani di muka PejabatPembuat Akta Tanah yang berwenang dan Penggugat telahmenyelesaikan Pemberian Uang Ganti Rugi Bangunan kepada ahliwaris lainnya/saudara dari Penggugat;c.

Bahwa dalam Pasal2 huruf b Akta Perikatan dikatakan :Tahap ke2 (dua) sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah)akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat AktaJual Beli atas sebidang tanah ex. gemeente Makasssar / TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar tersebut telah ditanda tanganidihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN.Mks halaman 15PihakPertamaberkewajibanuntukmenyelesaikanmengenaigantirugibangunankepadaahliwaris

bertanda P2 yang adalahsama/identik dengan bukti surat bertanda TK/PR2 pada bagian konvensi diatas,maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terjadi hubunganhukum sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.30, tanggal 28 Pebruari 2014 yang dibuat dihadapan/oleh Rinaldi Iksan Basong,SH., Notaris di Makassar, dan yang menjadi obyek Pengikatan Untuk Jual Belitersebut adalah tanah Ex Gemeente

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah KotaMakassar seluas 815 M2 (delapan ratus lima belas meter persegi) yangkemudian tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 20630/Kelurahan Ende,Surat Ukur tanggal 10 September 2012 No. 00764/2012 atas namaTergugat Rekonvensi berikut bangunan di atasnya yang terletak di JI.

Nomor 3252 K/Pdt/2019yang berasal dari pemerintah kota zaman Belanda (gemeente) dan telahdicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik DaerahPemerintah Kota Surabaya;Bahwa, selain itu alasanalasan kasasi tersebut mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum

IGG TALE: Gemeente entree encssernaenentintisatmmeneebninia vimanaMenimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan/pengakuanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekira pukul 22.00WIB bertempat di Jalan Bendungan Jago Kel. Kemayoran Kec.

Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KabupatenBanjarnegara, untuk = selanjutnya disebutTEIMOHON jose cease ninePengadilan Agama tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanjarnegara Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Ba, tanggal 10 Januari 2012tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraterSe@DUt ; nnn nnn nnn nner cnn cence cnn n nnn cnn nnn as sasTelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi dalamPIGISICAIIG EI Gemeente

rumah orang tuaTergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaanTe@rguat; 22 nn annem nn nn nn nnn nnn cnn nn nc nnn nn ncn nnn nnn cnnc nc ncnnceSAKSI II : Nama KARSO bin MARJUGI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaansupir, tempat kediaman di RT.02 RW.05 Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden,Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknyaSebagal DEriKUt:===~+ nn tice nnae Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakakNar IPISPIQGIUIG AL Gemeente

Sukajadi Gambar Situasi No.204/1937 tertanggal 22Mei 1937 atas sebidang tanah seluas 1.323 M2 terletak di JalanCipaganti No.43 Bandung, atas nama Protestante Kerk InWestelijk Indonesia Gemeente Bandung (Gereja Protestan diIndonesia Bagian Barat di Bandung) ;. 1 (satu) photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Bandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004 tanggal 22 Juli2004 tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanahseluas 1.323 M2 terletak di Jalan Cipaganti No.43 Bandung atasnama Protestante

Kerk In Westelijk Indonesia Gemeente Bandung(Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di Bandung) ;1 (satu) lembar photo copy kwitansi No.781/2004 tertanggal 23 Juli2004 senilai Rp. 26.332.000, (dua puluh enam juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas nama Gereja Protestan di IndonesiaBagian Barat di Bandung, dari Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung ;1 (satu) lembar photo copy bukti pembayaran Pajak Bumi danBangunan Tahun 2004 atas nama GPIB (Drs.