Ditemukan 355 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-06-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 3010/Pdt.G/2014/PA.Sby
Tanggal 8 Oktober 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
81
  • Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;5Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang padapokoknya berisi bahwa Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal diWilayah Hukum Kota Surabaya dan Termohon sesuai dengan alamat yangtercantum dalam surat permohonan Pemohon, relaas panggilan Termohonyang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon dinyatakan berdomicili diwilayah Surabaya, karena itu menurut pasal 66 UndangUndang No. 7 tahun1989 permohonan Pemohon hatus
Register : 28-01-2008 — Putus : 28-02-2008 — Upload : 28-06-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 224/Pdt.G/2008/PA.TA
Tanggal 28 Februari 2008 — Pemohon Termohon
312
  • Pasal 116 huruf (f) Kompilast Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanandengan hukum, maka permohonan pemohon hatus dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanpasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepadapemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara int ;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.
Register : 26-08-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA MANADO Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Mdo
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3213
  • senilai Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya.e Bahwa biaya kesehatan BPJS yang didalilkan oleh Termohonsesungguhnya tidak beralasan sebab Pemohon telah menanggung biayakesehatan Termohon dan anak yang otomatis terdebit (terpotong) dalamgaji Pemohon.e Bahwa karena Pemohon bekerja sebagai Honorer yang gajinyahanya cukup dan paspasan berkisar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratuslima puluh riibu rupiah) Perbulan selain itu Pemohon juga memiliki kreditangsuran kendaraan Motor Yamaha NMAX yang hatus
    Bahwa karena Tergugat bekerja sebagai Honorer yang gajinya hanyacukup dan paspasan berkisar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluhrilbu rupiah) perbulan selain itu Tergugat juga memiliki kredit angsurankendaraan Motor Yamaha NMAX yang hatus dibayar setiap bulannyaselama 2 (dua) tahun sekitar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jaditotal pendapatan bulanan Tergugat setelah dikurangi Angsuran KendaraanMotor adalah Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)belum biayabiaya
Register : 07-06-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA BLORA Nomor 718/Pdt.GJ20l1/lPA.Bla
Tanggal 18 Juli 2011 — penggugat dan terguggat
71
  • Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
Register : 07-06-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA BLORA Nomor 709/Pdt.GJ2011PA.Bla
Tanggal 17 Oktober 2011 — penggugat dan terguggat
102
  • Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsung rn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : Po yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan Kabupaten tsnggal PS oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
Register : 05-06-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PA MAJENE Nomor 54/Pdt.P/2015/PA.Mj
Tanggal 25 Juni 2015 — - PEMOHON
396
  • Kompilasi HukumIslam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwaalmarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada 07 April 2015 di Makassar, karenakecelakaan;Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapatmenghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka, makapermohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH hatus
Register : 17-03-2008 — Putus : 15-05-2008 — Upload : 28-07-2011
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor Nomor : 15/Pdt.G/2008/PA.Ngr
Tanggal 15 Mei 2008 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
171
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan5tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohonagar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa karena Tergugat ataupun kuasanyatidak pernah datang menghadap di persidangan meskipuntelah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyatabahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat hatus
Register : 13-09-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 17-02-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 3461/Pdt.G/2012/PA.Clp
Tanggal 14 Februari 2013 — penggugat dan tergugat
70
  • Pasal 49 huruf a UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Cilacap;Menimbang, bahwa alasan diajukan gugatan Penggugat adalah karena terjadi pelanggaran talik talak yang dilakukan Tergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggildengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnyaitu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat yang telah dipanggildengan patut akan tetapi tidak datang menghadap hatus
Register : 18-04-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 27-07-2012
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 746/Pdt.G/2008/PA.TA
Tanggal 27 Mei 2008 — Pemohon Termohon
396
  • Pasal 116 huruf (f) Kompilas1 Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanandengan hukum, maka permohonan pemohon hatus dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanpasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepadapemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/Pdt/2019
Tanggal 28 Maret 2019 — FAUZAN AGUS MUSTHOFA lawan BANK PERKREDITAN RAKYAT CEPER (KOPERASI BPR CEPER), DKK
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 309 kK/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi FAUZAN AGUS MUSTHOFA tersebut hatus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndangNomor
Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1399 K/Pid/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — MARIA PAMANGIN alias MAMA ENOS
2422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ke Rumah Sakit, dan tidak pernah dirawat di rumah Sakit,sebaliknya justru Terdakwa yang menjadi sakit dan sekarang ssudah sakitsakitan, dan ternyata korban pernah disentuh hukum, sehingga dalam perkaraini, Terdakwa merasa sakit, sehingga Terdakwa dalam perkara ini mohonkeadilan dan oleh karena itu walupun Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaanJaksa/Penuntut Umum tersebut tetapi hal tersebut tidak dilakukan dengansengaja melainkan karena membela diri sendiri dari serangan korban sehinggaTerdakwa hatus
Register : 24-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PTA BENGKULU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Bn
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pembanding Vs Terbanding
8922
  • pertama tersebut tidak dapat dibenarkan, karenabertentangan dengan asas hukum acara perdata yang berlaku yaitu bahwadalam perkara perdata hakim tidak boleh memutus melebihi dari pada yangdituntut oleh pihak yang berperkara, tindakan hakim tersebut sudah merupakanultra petita atau menjatuhkan putusan melebih dari apa yang dituntut, haltersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg, dalam hal inikeberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dapatdibenarkan, maka putusan a quo hatus
Register : 30-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 68/Pdt.P/2017/PN Cjr
Tanggal 14 Juni 2017 — Sumiati
2414
  • sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku, sehingga dengandemikian Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana syarat dalampenerbitan Paspor untuk setiap warga negara ;Menimbang, bahwa oleh karena perintah undangundang menetukansetiap warga negara Indonesia hanya diperbolenkan memegang 1 (satu)dokumen perjalanan atau Paspor atas namanya sendiri, maka Pengadilanberpendapat penolakan terhadap permohonan perpanjangan Paspor milikHalaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2017/PN.CJRPemohon hatus
Register : 07-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Dgl
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.ERFANDY RUSDY QUILIEM,S.H.,M.H
2.ANDI NURHANA, S.H.
Terdakwa:
SUSANTO alias LASUSA Bin LAHAPO
6622
  • untuk membuat, memiliki, atau Menyimpan sesuatu bahan peledak jenisbom ikan tersebut; Bahwa benar adapun cara terdakwa membuat atau merakit bom ikantersebut yakni pertama tama pasir hatus dimasukkan ke dalam botolyang telah dibersihkan terlebih dahulu sampai setengah botol kemudianmemasukkan sejenis pupuk sampai pada mulut botol.
    peroleh dari LKJSMAN pada tahun2010 yang masih tersisa;Bahwa benar adapun tujuan terdakwa membuat bom ikan tersebutsematamata agar hasil tangkapan ikan terdakwa banyak untuk dijualguna memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan biaya sekolah anakterdakwa;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenanguntuk membuat, memiliki, atau Menyimpan sesuatu bahan peledak jenisbom ikan tersebut;Bahwa benar adapun cara terdakwa membuat atau merakit bom ikantersebut yakni pertama tama pasir hatus
Register : 05-07-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA BLORA Nomor 719/Pdt.GJ20l1/lPA.Bla
Tanggal 11 Oktober 2011 — penggugat dan terguggat
81
  • Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
Register : 07-06-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA BLORA Nomor 712/Pdt.GJ20l1/lPA.Bla
Tanggal 2 Agustus 2011 — penggugat dan terguggat
81
  • Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsung rn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : Po yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan Kabupaten tsnggal PS oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
Register : 07-06-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA BLORA Nomor 709/Pdt.GJ20l1/lPA.Bla
Tanggal 17 Oktober 2011 — penggugat dan terguggat
81
  • Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
Register : 07-06-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 03-10-2017
Putusan PA BLORA Nomor 708/Pdt.GJ20l llPA.Bla
Tanggal 17 Oktober 2011 — penggugat dan terguggat
82
  • Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
Register : 24-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0614/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
71
  • melalui perceraian merupakantindakan yang iebih baik dan masilahat bagi keduanya daripada tetapmempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmaddan Ibnu Majah dalam Kitab AlJami' AlShagir juz ii halaman 203 yangberbunyi.A inya Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan:Dan sesuai pula dengan Oaidah Fighiyyah dalarn Kiiab AlAsybah wa aneNadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat MajelisHakim sebagai ber ikut :Arlin ya Menolak kemafsadatan hatus
Register : 18-03-2013 — Putus : 12-04-2013 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 59/Pdt.P/2013/PA.Bdw .
Tanggal 12 April 2013 —
60
  • 343536 Undang undang nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan , pasal 2 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , dan untuk menjamin ketertlbanperkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragamaIslam , disamping untuk memberikan perlindungan , pengakuan , penentuan status pribadi ,dan status hukum pada setiap perisiwa kependudukan / peristiwa penting yang di alami olehpenduduk Indonesia , Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hatus