Ditemukan 355 data
8 — 1
Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;5Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang padapokoknya berisi bahwa Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal diWilayah Hukum Kota Surabaya dan Termohon sesuai dengan alamat yangtercantum dalam surat permohonan Pemohon, relaas panggilan Termohonyang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon dinyatakan berdomicili diwilayah Surabaya, karena itu menurut pasal 66 UndangUndang No. 7 tahun1989 permohonan Pemohon hatus
31 — 2
Pasal 116 huruf (f) Kompilast Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanandengan hukum, maka permohonan pemohon hatus dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanpasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepadapemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara int ;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.
32 — 13
senilai Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulannya.e Bahwa biaya kesehatan BPJS yang didalilkan oleh Termohonsesungguhnya tidak beralasan sebab Pemohon telah menanggung biayakesehatan Termohon dan anak yang otomatis terdebit (terpotong) dalamgaji Pemohon.e Bahwa karena Pemohon bekerja sebagai Honorer yang gajinyahanya cukup dan paspasan berkisar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratuslima puluh riibu rupiah) Perbulan selain itu Pemohon juga memiliki kreditangsuran kendaraan Motor Yamaha NMAX yang hatus
Bahwa karena Tergugat bekerja sebagai Honorer yang gajinya hanyacukup dan paspasan berkisar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluhrilbu rupiah) perbulan selain itu Tergugat juga memiliki kredit angsurankendaraan Motor Yamaha NMAX yang hatus dibayar setiap bulannyaselama 2 (dua) tahun sekitar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jaditotal pendapatan bulanan Tergugat setelah dikurangi Angsuran KendaraanMotor adalah Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)belum biayabiaya
7 — 1
Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
10 — 2
Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsung rn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : Po yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan Kabupaten tsnggal PS oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
39 — 6
Kompilasi HukumIslam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwaalmarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada 07 April 2015 di Makassar, karenakecelakaan;Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapatmenghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka, makapermohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH hatus
17 — 1
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan5tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohonagar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa karena Tergugat ataupun kuasanyatidak pernah datang menghadap di persidangan meskipuntelah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyatabahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat hatus
7 — 0
Pasal 49 huruf a UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Cilacap;Menimbang, bahwa alasan diajukan gugatan Penggugat adalah karena terjadi pelanggaran talik talak yang dilakukan Tergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggildengan patut tidak menghadap dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnyaitu disebabkan sesuatu halangan yang sah, Tergugat yang telah dipanggildengan patut akan tetapi tidak datang menghadap hatus
39 — 6
Pasal 116 huruf (f) Kompilas1 Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanandengan hukum, maka permohonan pemohon hatus dikabulkan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanpasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepadapemohon;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 309 kK/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi FAUZAN AGUS MUSTHOFA tersebut hatus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndangNomor
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ke Rumah Sakit, dan tidak pernah dirawat di rumah Sakit,sebaliknya justru Terdakwa yang menjadi sakit dan sekarang ssudah sakitsakitan, dan ternyata korban pernah disentuh hukum, sehingga dalam perkaraini, Terdakwa merasa sakit, sehingga Terdakwa dalam perkara ini mohonkeadilan dan oleh karena itu walupun Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaanJaksa/Penuntut Umum tersebut tetapi hal tersebut tidak dilakukan dengansengaja melainkan karena membela diri sendiri dari serangan korban sehinggaTerdakwa hatus
89 — 22
pertama tersebut tidak dapat dibenarkan, karenabertentangan dengan asas hukum acara perdata yang berlaku yaitu bahwadalam perkara perdata hakim tidak boleh memutus melebihi dari pada yangdituntut oleh pihak yang berperkara, tindakan hakim tersebut sudah merupakanultra petita atau menjatuhkan putusan melebih dari apa yang dituntut, haltersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg, dalam hal inikeberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dapatdibenarkan, maka putusan a quo hatus
24 — 14
sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku, sehingga dengandemikian Pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana syarat dalampenerbitan Paspor untuk setiap warga negara ;Menimbang, bahwa oleh karena perintah undangundang menetukansetiap warga negara Indonesia hanya diperbolenkan memegang 1 (satu)dokumen perjalanan atau Paspor atas namanya sendiri, maka Pengadilanberpendapat penolakan terhadap permohonan perpanjangan Paspor milikHalaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan No.68/Pdt.P/2017/PN.CJRPemohon hatus
1.ERFANDY RUSDY QUILIEM,S.H.,M.H
2.ANDI NURHANA, S.H.
Terdakwa:
SUSANTO alias LASUSA Bin LAHAPO
66 — 22
untuk membuat, memiliki, atau Menyimpan sesuatu bahan peledak jenisbom ikan tersebut; Bahwa benar adapun cara terdakwa membuat atau merakit bom ikantersebut yakni pertama tama pasir hatus dimasukkan ke dalam botolyang telah dibersihkan terlebih dahulu sampai setengah botol kemudianmemasukkan sejenis pupuk sampai pada mulut botol.
peroleh dari LKJSMAN pada tahun2010 yang masih tersisa;Bahwa benar adapun tujuan terdakwa membuat bom ikan tersebutsematamata agar hasil tangkapan ikan terdakwa banyak untuk dijualguna memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan biaya sekolah anakterdakwa;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenanguntuk membuat, memiliki, atau Menyimpan sesuatu bahan peledak jenisbom ikan tersebut;Bahwa benar adapun cara terdakwa membuat atau merakit bom ikantersebut yakni pertama tama pasir hatus
8 — 1
Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
8 — 1
Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsung rn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : Po yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan Kabupaten tsnggal PS oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
8 — 1
Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
8 — 2
Whjelis Hakim menyatakan baawaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpemikaballnya dilangsungrnn pada tanggal Po sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor : PF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgruna Kecamatan f Kabupaten tsnggal a. oleh karenaitu gugatan Penggugai terhadap Tergugai memiliki dasar hukum yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaiandalam persidangan, maka perkara ini hatus
7 — 1
melalui perceraian merupakantindakan yang iebih baik dan masilahat bagi keduanya daripada tetapmempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmaddan Ibnu Majah dalam Kitab AlJami' AlShagir juz ii halaman 203 yangberbunyi.A inya Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan:Dan sesuai pula dengan Oaidah Fighiyyah dalarn Kiiab AlAsybah wa aneNadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat MajelisHakim sebagai ber ikut :Arlin ya Menolak kemafsadatan hatus
6 — 0
343536 Undang undang nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan , pasal 2 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , dan untuk menjamin ketertlbanperkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragamaIslam , disamping untuk memberikan perlindungan , pengakuan , penentuan status pribadi ,dan status hukum pada setiap perisiwa kependudukan / peristiwa penting yang di alami olehpenduduk Indonesia , Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hatus