Kotabaru, foto copy SITU (Surat Ijin TempatUsaha) tahun 2001, HO (Hinder Ordonantie) tahun 2001, foto copy KTP yang sudahhabis masa berlakunya, Bukti daftar wajib pajak, dimana persyaratan mendirikanindustri Molding yang terdakwa jalankan tersebut harus memiliki tanda daftarindustri (TDI) dan untuk mendapatkan ijin tersebut terdakwa harus menyampaikanpermohonan berikut lampirannya berupa : foto copy KTP pemohon yangmengajukan, copy surat SITU, copy HO, copy IMB, copy NPWP dan suratrekomendasi dari

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu gugatandiajukan dalam tenggang waktu 90 hari;Menimbang, bahwa karena gugatan Para terbanding dahulu Parapenggugat telah melebihi 90 hari maka eksepsi tergugat dan tergugatIl Intervensi tentang gugatan lewat waktu ( veraring ) adalahberalasan hukum dan dapat diterima;Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan lewat waktu dikabulkanmaka eksepsi lainnya dari tergugat dan tergugat II Intervensi tidakperlu lagi dipertimbangkan dalam Perkara ini;Menimbang, bahwa H.O ( Hinder

Ordonantie ) dan ijin ijin lainnyaadalah syarat administratif penerbitan IMB sesuai pasal 15 ayat 2peraturan daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 dan masaberlakunya hanya sampai 22 januari 2017 dan karena gugatanterhadap IMB telah dinyatakan daluarsa maka tidak relevan lagi untukmelakukan pengujian hukum terhadap H.O ( Hinder Ordonantie )tersebut;Menimbang, bahwa karena eksepsi lewat waktu diterima dengandemikian alasan alasan hukum dalam memori pembanding dahuluTergugat dan Pembanding dahulu Tergugat

Berkaitan dengansaluran air/selokan/got tersebut berdasarkan keterangan semua saksi dibawah sumpah dari Penggugat/Pemohon Kasasi menerangkan bahwasaluran air/selokan/got yang berada di luar pagar depan/muka pabrik telahada dan dibangun oleh pemerintah sejak pabrik itu belum ada ;Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum tentang jinGangguan (HO) sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Gangguan(Hinder ordonnantie) S. 1926225 (UndangUndang tanggal 13 Juni 1926S.1926226, m.b. tanggal 1 Agustus

Hakim Agung dalampertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut alasanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dibenarkan oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi salah dalammenerapkan hukum pembuktian dengan alasan bahwaberdasarkan alat bukti surat P1 dan P2 yang sama dengan buktiTI. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai izin HinderOrdonnantie ternyata terdapat kekeliruan mengenai nomor HinderOrdonnantie yang dinyatakan batal tersebut, sebab Tergugatmasih mempunyai Hinder

Hukum.Adanya KerugianPenggugat dalam gugatan a quo mendalilkan kerugian yangdiderita yang dicantumkan pada halaman 6 angka 18 angka (satu romawi) huruf a, b, dan c serta angka II (dua romawi).Dimana seluruh biaya yang dijabarkan tersebut bukan termasukdalam kerugian, melainkan konsekuensi yang dikeluarkan danakan didapatkan oleh Penggugat, sehingga sama sekali tidakdapat dibebankan dalam perkara ini.Purwahid Patrik menyebutkan bentuk tindakan yang dapatdigugat hanya berupa pegrusakan barang, gangguan (hinder

Sedangkan dalam perkara a quo sama sekali tidak adapengrusakan barang, gangguan (hinder) apalagipenyalahgunaan hak dengan tujuan merugikan orang lain.Yang sebenarnya terjadi, Tergugat telan dengan sangatberhatihati untuk menyelenggarakan' seluruh TahapanPemilinan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014,terbukti dengan adanya mekanisme koordinasi yang sangataktif dengan Partai Politik Peserta Pemilu termasuk PartaiHanura, partai dimana Penggugat terdaftar sebagai CalonAnggota DPR.4) Adanya Hubungan

Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangikenikmatan atas sesuatu.11.3.

West publishing co. 1968), halaman 390,"Contempt of court is any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstructcourt in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or itsTerjemahan bebas : suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi,atau merintangi pengadilan dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagaimengurangi kewibawaan atau martabatnya, maka dapat dipahami sebagai tindakanmelanggar, menghina dan memandang rendah lembagaperadilan.Pertanyaannya

,e pengrusakan barang;Zangguan..........e gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangikenikmatan atas sesuatu; e menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpakepentingan yang patut tujuannya untuk merugikan lain.. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam pos/ta angka11 yang inti pendirian PENGGUGAT ialah berkaitan dengan pertimbangan MajelisDewan Kehormatan Daerah mengenai perbuatan melawan hukum cukup dilaporkansaja.

Buku Surat Jalan / Nota Barang;7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP : 3936 / 21-20 / SIUP-PO/ I /2016, atas nama penanggung jawab KHABIBUN NAJAR; 8 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 61 /KPTSPPM /SITU / IV / 2014, atas nama pemilik KHABIBUN NAJAR ;9 Tanda Daftar Industri Nomor : 03 /KPTSPPM / TDI-IND / I / 2016, atas nama pemilik KHABIBUN NAJAR;10 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 38 / KPTSPPM / TDI-PO / I / 2016, atas nama penanggung jawab KHABIBUN NAJAR; 11 Surat Izin Hinder

., M.H. menghasil teori ;Yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia antara lain:12131415= Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian material);= Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangikenikmatan atas sesuatu;= Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpakepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain;Bahwa semula Tergugat II selaku Pengelola hotel virgo dan caf tersebutmeninggalkan barangbarang harta kekayaan berupa

Low Noise band) yang menempel pada parabola kemudiandialirkan melalui kabel menuju ke Receiver kemudian dari Receivermasuk ke Modulator kemudian masuk ke Boster setelah itu disalurkanmelalui Splitter ke kabelkabel para pelanggan Bahwa terdakwa selaku pemilik Bugis TV Kabel tidak memiliki badanhukum PT, CV maupun yang berbadan hukum lainnya hanya namasaja TV kabel Cahaya Ujung Pandang dan legalitas yang terdakwamiliki antara lain : surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil danSurat Izin Gangguan Hinder

Fahmi yang dibuat di depan notaristanggal 10 Oktober 2015Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebutdiatas, dapat diketahui bahwa terdakwa ISMAIL Bin LA BELLONG tidakmemiliki izin penyelenggaran penyiaran yang sah, dan hanya memiliki IzinUndang Undang Gangguan Hinder Ordonantie (HO, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Kecil, dan surat perjanjian kerjasama dengan saksiFAHMI selaku direktur PT.

Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) No. 503.44/0014/EKBANGBPPT/2010 tertanggal 08 Juli 2010 atas nama Kantor Cabang PT.Tuah GlobeMining yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan TerpaduPemerintah Kabupaten Kapuas ;bb.

Bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hatihatiyang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengansesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain,15.Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dr.Rosa Agustina dalamdisertasinya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 62menyebutkan Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdataantara lain:(1).Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);(2).Gangguan (hinder) menimbulkan kerugian Imateriil yaitu mengurangikenikmatan

Hinder Ordonansi (Ordonansi Gangguan) untuk penyelesaian sengketa izin HO, P4D (Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat) untuk Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Bahwa oleh karenanya Judex Factie telah keliru dan salah dalammenerapkan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:* Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);* Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; Perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan; Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.Bahwa, dasar dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena telah terjadigangguan (Hinder), sehingga Penggugat tidak

ISHAK; - Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/101/SK/1.08.02/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Gangguan (Hinder Ordonantie); - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/112/2.07.01/X/2012 tanggal 07 Oktober 2012 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; - Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 310330000062 tanggal 07 Oktober 2013 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

IDM000331483,Kelas Barang 21, tercatat pemilik j/S' atas nama Tergugat (MUKTAR);3 T3 Foto copy Tanda Daftar Industri No. 11/STPIK/I/96 tertanggal24 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Depertemen Perindustrian Kotamadya Binjai, tercatataatasa nama Perusahaan ALADIN , serta nama pemilik MUKTAR ;4 T4 Foto copy Izin Hinder ordonantie ( HO ) No. 503.082336/SK/2001 tertanggal 12 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, tercatat atasnama MUKTAR ; 5 T5 Foto copy Keterangan Izin tempat

Put.No.87/Merck/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst6 T6 Foto copy Izin Hinder Ordonantie (HO) No. 503.081987/SK/2004 tertanggal 5 Okober 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai, tercatat atasnama MUKTAR ;7 T7 Foto copy piala penghargaan yang diterima oleh Tergugatselaku Direktur Pabrik Korek Api Pemantik Gas ( Gas Lighter),yang diberikan oleh InternationalDevelopment Citra Award 20022003 pada tanggal 3 Juli 2002 ;8 T8 Foto copy foto pada saat pemberian piala penghargaan olehInternational Development

Trg.12.13.14.15:Februari 2016 Tentang Izin Ganggugan/ Hinder Ordemantie (HO) dan suratrekomendasi Camat Muara Badak No.640/109/IV2016 tanggal 25 februari2016 sebagai kelengkapan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB)kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara,maka penghentian pekerjaan dimaksud sudah bukan wewenang KepalaDesa, oleh karena itu Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagai seorang pejabat/ penguasa (onrechmatige overheid daads)untuk selanjutnya

37 warga), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P9;10.Fotokopi Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Nomor640/06/IMB/IV2016 tertanggal 17 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberitanda P10;11.Fotokopi Rekomendasi Camat Muara Badak Nomor : 640/109/I/2016tertanggal 25 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P11;12.Fotokopi Keputusan Camat Muara Badak No. 300.503/35/I/2016 tertanggal25 Februari 2016 tentang Izin Gangguan/Hinder

Izin Hinder Ordonatie (HO) yang dikeluarkan oleh Kantor PenanamanModal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tertanggal 10Nopember 2015. (Bukti P.6)7. Suart Izin Tempat Usaha (SITU), nomor; 503/574/ITU/KPMDPPT/2015. Tertanggal 10 Nopember 2015. (Bukti P. 7)8. Sertifikat Legalitas Kayu, Nomor. 19/SVLK021/02.2016 TentangPemenuhan Standard Verifikasi Legalitas Kayu, dengan Predikat Lulus tertanggal, 25 februari 2016. (Bukti P.8)9.

Fotocopy Surat Izin UndangUndang Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan PerizinanTerpadu Muara Tebo No : 503.08/554/KPMDPPT/2015 tertanggal 10Nopember 2015, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikandengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/574/ITU/KPMDPPT/2015, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan denganaslinya selanjutnya diberi tanda bukti P7;8.

Halaman 9 dari 18 Melawan Hukum halaman 62 menyebutkan Yang dapat digugatberdasarkan pasal 1365 KUHPerdata antaralain:(1).Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);(2).Gangguan (hinder) menimbulkan kerugian Imateriil yaitumengurangi kenikmatan atas sesuatu; (3).Menyalahgunakan HakOrang, Menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentinganyang patut, Tujuanya untuk merugikan orang lain; Yang dalamperkara ini telah dibuktikan oleh perbuatan Tergugat Il danTergugat Ill dengan menggunakan