April 1994;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Jenek Wetan RT. 15, RW. 3, DesaKrembangan, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo;Agama : Islam;Pekerjaan : Sopir;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) juncto

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKedua:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 906 K/Pid.Sus/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:7Menyatakan Terdakwa Vincentius Apryanto alias Tisen bin IlrineusElvantara terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahtelah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancampidana pada dakwaan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Terdakwaharus ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 906 K/Pid.Sus/2018Mengingat Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang

No. 832 K/Pid/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 14a angka 1 KUHPidanaUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan

telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : SUADI alias MUHALI bin JUMAIL;Tempat Lahir : Bondowoso;Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 2 Juni 1961;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Jebung Kidul RT.14 RW.03 KecamatanTlogosari, Kabupaten Bondowoso;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBondowoso karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP juncto

MUHALI bin JUMAIL, bersalahmelakukan tindak pidana Secara berturutturut melakukanPengrusakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 406Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUADI alias P. MUHALI binJUMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintahsegera ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sabit (cekung) ;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

Nomor 427 K/PID/2019Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 450/PID/2018/PT SBY tanggal 7 Juni 2018 yang memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor /72/Pid.B/2018/PN Bdwtanggal 25 April 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatunkankepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 406 Ayat (1) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang

O02, KelurahanSukarame Bandar Lampung ;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta ;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDIAIR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20Hal. 1 dari 30 hal.

Sus/2018Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bandar Lampung tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa HARI KURNIAWAN, Spt, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) JunctoPasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3.

Menyatakan Terdakwa HARI KURNIAWAN, Spt, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair;4.

Surya PanenSubur;Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMeulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 juncfo Pasal 69Ayat (1) huruf (h) yuncto Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSuka MakmueNagan Raya tanggal 2 Desember

SPS2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantidak pidana Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 Ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf (h)juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup junctoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1.

peninjauan kembali yang diajukan olehpara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Para PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan Judex JurisMahkamah Agung RI Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016, tanggal 20November 2017 juncto

Putusan Nomor 236 PK/Pid.Sus/2018bahwa putusan Judex Juris tidak memenuhi minimal bukti adalahpendapat subyektif Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasarhukum, oleh karenanya harus ditolak;Bahwa alasan keempat permohonan peninjauan kembali PemohonPeninjauan Kembali yang menyatakan didapat novum (keadaan baru)dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2905 K/Pdt/2015tanggal 29 Februari 2016 (bukti PK1) juncto Putusan Pengadilan TlInggiJakarta Nomor 796/Pdt/2014/PTDKI tanggal 28 Januari 2015

Pasal 69 Ayat (1) huruf h juncto Pasal 116Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 juncto Pasal 64ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangHal. 25 dari 26 Hal.

September 1947;Lakilaki:Indonesia;Jalan Semangka, Rt/Rw 003/005, KelurahanSeketeng, Kecamatan Sumbawa, KabupatenSumbawa;Islam;Pensiunan (Ketua Pengawas KUD OlatOjong Sumbawa);Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalamtahanan Kota sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagaiberikut:KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP; atauKEDUA : Pasal 406 ayat (1) juncto

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;DANKEDUA : Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumbawa tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:Hal. 2 dari 11 hal.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kasasi.Pid/2017/PN.Sbw juncto Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sbw yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkanHal. 6 dari 11 hal. Put.

Dengan demikian,permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor141/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 19 Desember 2017 tersebut dapat diajukanpermohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan

. : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266Ayat (1) KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; atauDakwaan Kedua =: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266Ayat (2) KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 15 hal.

sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendiri, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta outhentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannyaharus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai akta itu, seolaholah keterangannya sesuaidengan kebenarannya, jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian,sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP juncto

Pasal 65 Ayat(1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan alternatifkesatu;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Eka Saputra binTalam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, denganperintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan;Menyatakan barang bukti:1) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Asli Nomor: 44/JB/13/X/1982 tanggal 27September 1982 atas nama B.

Putusan Nomor 8&8 K/Pid/2019Setiawati dan Anon Suganda sebagai Pembeli, sehingga Surat PernyataanTanah Tidak Sengketa atas nama Acang bin Embun, Akta Jual Beli Nomor 378Tahun 2010 tanggal 2 September 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 156 Tahun2016 tanggal 30 Mei 2016 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya danmenimbulkan kerugian bagi saksi korban Nurlaela Tambunan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1)KUHP juncto

Pasal 65Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 TahunHal. 13 dari 15 hal.

dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahHal. 1 dari 36 hal.

Putusan Nomor 74 K/Pid/2019dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tanjung Jabung Barat tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa AWALUDDIN BIN TULUS terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan,menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut dan membatalkanputusan

Putusan Nomor 74 K/Pid/2019dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

. : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (1) KUHP; atauDakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal406 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBalikpapan tanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut:1.

karenatidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak danputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 406 Ayat (1) juncto

11 Maret 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jJuncto Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Pasal56 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;Hal. 1 dari 14 hal.

Putusan Nomor 536 K/PID.SUS/2019Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal56 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandar

Menyatakan Terdakwa ETY KURNIASIH, S.Pd., binti SUBARDIterbukti secara sah dan bersalan melakukan Dengan sengajamembantu melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebutdipadang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 56 ke1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair.2.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid/2019perbuatan, jika yang melakukan~ kejahatan pencemaran ataupencemaran tertulis dibolenkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itubenar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangandengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal311 Ayat (1) juncto

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Akta.Pid/2018/PNRAP,Juncto Nomor 1103/Pid.B/2017/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatumengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medantersebut

Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KOHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 389 K/Pid/2019dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 311 Ayat (1) juncto

Meunasah Tunong Leung KecamatanJeunib, Kabupaten Bireun;: Islam;: Petani:;berada dalam tahanan Rutan (RumahTahanan) sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan sekarang;Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair:sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal328 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Hal. 1 dari 8 hal.

Putusan Nomor 472 K/Pid/2019Dakwaan Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal333 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPidie Jaya tanggal 22 November 2018 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa Junaidi bin Andib dan Terdakwa II Sabri bin ARahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan, turut serta melakukan Tindak Pidana Penculikansebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 328 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.

Ali Hasbi sejumlah Rp80.200.000,00(delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusandilepaskannya saksi korban, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telahmemenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55Ayat (1) ke1e KUHP pada dakwaan Primair;Bahwa namun demikian terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umumperihal hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti terlalu ringan dan tidaksebanding dengan perbuatan Para Terdakwa, menurut Judex Juris alasankasasi Penuntut Umum tersebut

undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 11/PID/2019/PT BNA, tanggal 23 Januari 2019 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 236/Pid.B/2018/PN.Sgitanggal 6 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Para Terdakwa;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 328 KUHP juncto

Putusan Nomor 549 K/Pid/2019Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP:AtauKedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSleman tanggal 7 Februari 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ARIE LIYONO dan Terdakwa II WINARKO

Dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi dariPenuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor603/Pid.B/2018/PN Smn tanggal 18 Februari 2019 tersebut dapat diajukanpermohonan untuk diperiksa pada

378 KUHPjuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, putusan Judex Factiincasu tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya beralasanmenurut hukum untuk membatalkan putusan Judex Facti incasu, danselanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ParaTerdakwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan, yang dalamputusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umummelanggar Pasal 378 KUHP juncto

amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Para Terdakwa:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi GiartaPrasadja;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 378 KUHP juncto

002 RW. 071,Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan,Kabupaten Pamekasan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Camat Pasean);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni2015;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut :Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 299 K/PID.SUS/2019Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangundangRl Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Lebih Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPamekasan tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Aminoddin bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primairkami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Moh.