Kakanwil Badan Pertanahan Sulawesi Selatan Di Makassar Cq. Kepala Kantor Pertanahan Enrekang

Adanya Pernyataan sikap PNS asli Papua Kementerian Agama ProvinsiPapua Barat Pasca Pelantikan Kakanwil Kementerian Agama ProvinsiPapua Barat, yang ditandatangani oleh 24 (dua puluh empat) orang.b. Surat dari DEWAN ADAT PAPUA WILAYAH Ill KEPALA BURUNG, Nomor1077/DAP/W.III/KB/05/2014, tanggal 08 Mei 2014, perihal : TanggapanTerhadap Penggantian Kakanwil Kementerian Agama Prov. Papua.Halama 9 dari 49 Halaman Perkara No.130/G/2014/PTUN JKTc.

Surat GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 800/821/BKD, perihalPenggantian Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, tanggal 30Mei 2014.. Surat dari Penggugat Nomor : KW.33.1/1/HK.04.2/1303/2014, PerihalTanggapan atas Pergantian Kakanwil Kementerian Agama Provinsi PapuaBarat, tanggal 04 Juni 2014.i. Surat Pernyataan SUKMAN, S.Ag., M.Pd.l (KETUA JURUSAN TARBIYAHSEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SORONG), NomorSti.33.33/PP.009/220/2014, tanggal 04 Juli 2014.j.

Urbanus Rahangmetan,M.Th. telah dilantik dan diangkat sumpah menjadi Kakanwil KementerianAgama Provinsi Papua Barat oleh Menteri Agama, serta pada saat initelah melaksanakan tugas sebagai Kakanwil Kementerian Agama ProvinsiPapua Barat.Dengan demikan pengangkatan Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th.menjadi Kakanwil Kementerian Agama Papua Barat sudahmengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturanperundangundangan yang berlaku..

08 Mei 2014, perihal :Tanggapan Terhadap Penggantian Kakanwil Kementerian AgamaProv.

Bukti Surat GUBERNUR PAPUA BARAT Nomor : 800/821/BKD, perihalP14 : Penggantian Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat,tanggal 30 Mei 2014. (Foto kopi dari foto kopi) Bukti Surat Tanggapan atas Pergantian Kakanwil Kementerian AgamaP15 Provinsi Papua Barat Nomor : KW.33.1/1/HK.04.2/1303/201 4,tanggal 04 Juni 2014.

KAKANWIL BPN PROV. BALI., III. PT. MUTIARA SULAWESI., IV. PT. NUSANTARA RAGAWISATA, DKK;

Bahwa ~ selama perkara berlangsung sejak gugatan nomor24/Pdt.G/2009/PN.RAP Penggugat berulangulang memberitahukan secaratertulis yang ditujukan kepada Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utaradan Kepala BPNRI agar tidak memperoses peningkatan Sertifikat Hak GunaUsaha (HGU) yang diajukan oleh PT Umbul Mas Wisesa sampai ada Putusanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewyjsde) atau adanyapenyelesaian antara Penggugat dengan PT Umbul Mas Wisesa ; 128.

Bahwa selain dari pada itu Kepala BPNRI juga telah menyurati Kakanwil BPNProvinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPN menyelesaikan terlebih dahulukonflik antara Penggugat dengan PT Umbul Mas Wisesa sebelum memprosespermohonan HGU PT Umbul Mas Wisesa, sesuai suratnya Nomor : 3789/14.3300/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian baik Tergugat danKakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI telah bersepakatbahwa permohonan HGU atas nama PT Umbul Mas Wisesa atas sebidang tanahyang masih

Bahwa meskipun Tergugat dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara danKepala BPNRI telah bersepakat untuk tidak menerbitkan Sertifikat HGU atasnama PT Umbul Mas Wisesa sebelum adanya penyelesaian terlebih dahulukepada Penggugat, namunternyata Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utarakembali......11.12.13kembali menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (SK HGU) Nomor :1//HGU/BPN.12/IIV2014, tertanggal 28 Maret 2014, sedangkan SK HGUtersebut Penggugat ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Kepala

telahbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu AsasKepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebabTergugat dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara seharusnya terlebihdahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanah tersebut, apalagiTergugat dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah mengetahui adapermasalahan antara PT Umbul Mas Wisesa dengan Penggugat, dan salahsatu ketidak kecermatan Tergugat adalah melakukan konfrontir terlebih dahulukepada

Asas bertindak cermatatau asas Kecermatan, sebab tergugat BPN Labuhan Batu seharusnya terlebihdahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanah tersebut, apalagiTergugat dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telah mengetahui adapermasalahan antara PT. Umbul Mas Wisesa dengan Penggugat. UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 Jo.

Bahwa ... .Bahwa TERGUGAT mengeluarkan atau menerbitkan SK Kakanwil BPN BaliNomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang merupakanobyek sengketa dalam perkara aquo tanggal 30 Januari 2012 dan dikirim/disampaikan melalui PT.

Dasar Hukum Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt.

SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30Januari 2012 (Obyek Sengketa I) diterbitkan SESUAL DENGANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU karena:a. Penerbitan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa ) telah memenuhiASPEK KEWENANGAN, karena sesuai dengan Pasal 61 jo.Pasal 63 jo. Pasal 74 jo.

Sebelum SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) dikeluarkan ternyataPenggugat membuat laporan polisi di Polsek Ubud Bali menuduhTergugat Il Intervensi MENGGELAPKAN DAN MENCURI asli 15Sertifikat Tanah.

BAP Penqgugat tanggal 5 November 2010hukum mengeluarkan SK Kakanwil BPN Bali No. 0245/Pbt./BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 (Obyek Sengketa I) yangmembatalkan 15 Sertifikat Kedua (Pengganti). .

kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalamsebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempatmelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil dinas Kakanwil

Kehakiman No. 05 Rt 001 Rw 001 Kelurahan SawahanKecamatan Padang Timur Kota Padang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unitmobil dinas Kakanwil Kemenkumham jenis Toyota Vios warna hitam No.

saksi.Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 27Juli 2020 bertempat di rumah dinas Kakanwil Depkumham (saksi Suharman).Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saksi berangkat bersama saksi korban danajudan ke Pasaman Barat.Bahwa rumah dinas Kakanwil Depkumham pada hari itu dalam keadaan kosong.Bahwa diperjalanan terdakwa menelpon menanyakan keberadaan saksi dan saksimemberitahu kalau saksi sedang di Bukittinggi.Bahwa terdakwa mengatakan kalau dia juga

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,Bahwa berdasarkan faktafakta di Persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi,pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 27Juli 2020 telah terjadi pencurian bertempat dirumah dinas Kakanwil Depkumham yangberalamat di Jl.

Kehakiman No. 5 Rt 001 Rw 001 Sawahan Kota Padang yang dilakukanoleh terdakwa.Bahwa barang barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi korban adalah 1 unitmobil dinas Kakanwil Depkumham jenis Toyota Vios BA 1327 BS (plat merah BA 34), 1unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR BA 2029 GE dan 1 unit televisi merk LG ukuran 43inch.Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong dengan caramemanjat pagar rumah karena penghuni rumah sedang pergi ke Pasaman.Bahwa awalnya terdakwa

Rumpa(Tergugat ), berdasarkan Pemberian Hak (Tanah Negara) sebagaimanadimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional SulawesiSelatan Nomor 520.1124/5319/95 Nomor Urut 41 tertanggal 7 November1995; Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Maroneng, GS/SU Nomor 16894/95seluas 436 m?

Nomor 381 K/Pdt/2016dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional SulawesiSelatan Nomor 520.1124/5319/95 Nomor Urut 47 tertanggal 07 November1995; Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Desa Maroneng, GS/SU Nomor 16900/95seluas 364 m? (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) atas namaKursiah (almh.)

Rumpa (Tergugat ), berdasarkan Pemberian Hak (TanahNegara) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil BadanPertanahan Nasional Sulawesi Selatan Nomor 520.1/24/5319195tertanggal 7 November 1995; Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Maroneng, GS/SU Nomor20/Maroneng/2000 tertanggal 5 Juni 2000 seluas 19.987 m?

(sembilanbelas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) atas nama H.Suarno (Tergugat Il), berdasarkan Pemberian Hak (Tanah Negara)sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kakanwil Badan PertanahanNasional Sulawesi Selatan Nomor 520.1124/5319/95 Nomor Urut 16tertanggal 7 November 1995;7.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR, dk

, dan ironisnyasurat Kepala BPNRI ini didukung oleh Bupati Labuhan Batu, sesuaisuratnya Nomor 593/735/Ptnh/2011, tertanggal 28 Februari 2011;Bahwa selain dari pada itu Kepala BPNRI juga telah menyuratiKakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPNmenyelesaikan terlebin dahulu konflik antara Penggugat dengan PTUmbul Mas Wisesa sebelum memproses permohonan HGU PT UmbulMas Wisesa, sesuai suratnya Nomor 3789/14.3300/X/2012, tertanggal22 Oktober 2012, dengan demikian baik Tergugat dan Kakanwil

Putusan Nomor 311 K/TUN/2016diterbitkan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batalatau tidak sah demi bukum dan harus dicabut;2.

Bahwa selain dari pada itu kepala BPNRI juga telah menyuratiKakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPNmenyelesaikan terlebih dahulu konflik antara Penggugat dengan PTUmbul Mas Wisesa sebelum memproses permohonan HGU PTUmbul Mas Wisesa, sesuai suratnya Nomor 3789/14.3300/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengan demikian baikTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan KepalaBPNRI telah bersepakat bahwa permohonan HGU atas namaPT Umbul Mas Wisesa atas sebidang tanah yang masihbersengketa

Pasal inimenggambarkan seandainyapun Tergugat, Kakanwil BPN ProvinsiSumatera Utara dan Kepala BPNRI akan mencabut hakhakPenggugat atas tanah kepunyaannya tersebut seharusnyaTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadi siapapuntidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain(pemilik tanah), apalagi penerbitan HGU untuk kepentinganpribadi/perusahaan badan hukum (PT);Bahwa patut untuk dipahami Sertifikat HGU Nomor 71/Desa

Putusan Nomor 311 K/TUN/201617.18.PT Umbul Mas Wisesa, jelasjelas telah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukumdan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebab Tergugatdan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara seharusnya terlebihdahulu melakukan penelitian lapangan, asal usul tanah tersebut,apalagi Tergugat dan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara telahmengetahui ada permasalahan antara PT Umbul Mas Wisesadengan Penggugat, dan salah satu kecermatan

KAKANWIL BADANPERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN BARATCq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KUBU RAYA, DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALPURWAKARTA, 2. TASMIATI BINTI SANTAATMAJA ALIAS TASMIATI ELON tersebut;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA, DKKVSDEDI CAHYADI, S.H., M.Kn DK

PUTUSANNomor 698 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA berkedudukan DiJalan Veteran Nomor 163, Purwakarta, diwakili oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Drs.

VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SABANG

PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, dkk

MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< YUDIAWAN TANSARI CS

ONGKO WIJAYA vs PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cqKAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONALKALIMANTAN BARAT cq KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, Dkk

Horasman Sitanggang selaku Kakanwil BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara secara bersamasama dengansaksi R. Jojor Sitorus, SH. selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan padaKanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan saksiDrs.Samuel M.

Simatupang untuk berkumpul / menghadap TerdakwaIr.Horasman Sitanggang di ruang kerja Kakanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara, setelan saksi R.Jojor Sitorus, SHbersamasama dengan saksi Drs.Samuel M.

Simatupang sebagai Kasi Survey PotensiTanah ditunjuk oleh Kakanwil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiSumatera Utara No.120.98 tanggal 22 Januari 2008 dan saksi Ruslan, SE,SH selaku Bendahara Pengeluaran pada Proyek PPAN Tahun Anggaran2008 ;Bahwa dalam Tahun Anggaran 2008 Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi dana sebesarRp.23.069.600.000, (dua puluh tiga milyar enam puluh sembilan juta enamratus

Simatupang untuk berkumpul / menghadap TerdakwaIr.Horasman Sitanggang di ruang kerja Kakanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara, setelan saksi R.Jojor Sitorus, SHbersamasama dengan saksi Drs.Samuel M. Siamtupang berada di ruangkerja Kakanwil, selanjutnya Terdakwa Ir.Horasman Sitanggang mengajakdan mengatakan sudah bisalah kita bagibagi dana taktis PPAN TahunAnggaran 2008 itu supaya ada upah jerih payah kita, Samuel kau oretoretlah pembagiannya, lalu Terdakwa Ir.

Simatupang untuk berkumpul / menghadap TerdakwaIr.Horasman Sitanggang di ruang kerja Kakanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara, setelan saksi R.Jojor Sitorus, SHbersamasama dengan saksi Drs.Samuel M. Siamtupang berada di ruangkerja Kakanwil, selanjutnya Terdakwa Ir.Horasman Sitanggang mengajakdan mengatakan sudah bisalah kita bagibagi dana taktis PPAN TahunAnggaran 2008 itu supaya ada upah jerih payah kita, Samuel kau oretoretlah pembagiannya, lalu. Terdakwa Ir.

Bahwa oleh karena status hukum tentang Surat Keputusan Kakanwil BPNProv.Sumatera Utara tanggal 09 Desember 2005 Nomor 114550.2.222005 yang menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA tanggal 20 Desember 2005, dan Surat Keputusan Kakanwil BPNProv.

Kakanwil BPN Prop.

;Bahwa yang menjadi landasan objek gugatan Penggugat adalah SertifikatHak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA tanggal 20 Desember 2005, yangditerbitkan atas Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov.

Sumatera Utaratanggal 09 Desember 2005 Nomor 114550.2.222005 yang menerbitkan SertifikatHak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA tanggal 20 Desember 2005, danSurat Keputusan Kakanwil BPN Prov.

KAKANWIL PERTANAHAN SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2019;b. Kemudian Gugatan ini diajukan dan didaftarkan oleh PARAPENGGUGAT pada tanggal 5 Agustus 2019. Adapun PARAPENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiJawa Barat Nomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 tersebut ialah melaluijasa pos pada sekitar tanggal 16 Mei 2019.:Halaman 7 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGc.

KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 YANG MENJADI OBJEK SENGKETABERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ; YANG MENJADI PEMOHON TERHADAP TERBITNYA KEPUTUSAN 10.KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 TIDAK MEMPUNYAI LEGAL 10.STANDING 10.Bahwa, Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 yang menjadi

KEPUTUSAN KAKANWIL BPN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 BERTENTANGAN DENGAN ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB); 15.Bahwa, jika dicermati keberadaan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi JawaBarat Nomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019, maka sebenarnya beschikkingtersebut jelasjelas bertentangan dengan AAUP, terutama asas:a. Asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(2) jo.

;Halaman 23 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KAKANWIL BPNPROVINS JAWA BARAT NOMOR 03/PBT/BPN.32.MP.01.03/2019 YANGSEDANG DIGUIG AT px2 222s senescence en reece eee 3.

Untuk selanjutnya objek sengketa tata usahaNegara tersebut di atas disebut Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa BaratNomor 03/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2019 (vide bukti P11=T1).

Bahwa selain dari pada itu Kepala BPNRI juga telah menyurati KakanwilBPN Provinsi Sumatera Utara agar Kakanwil BPN menyelesaikan terlebihdahulu konflik antara Penggugat dengan PT Umbul Mas Wisesa sebelummemproses permohonan HGU PT Umbul Mas Wisesa, sesuai suratnyaNomor : 3789/14.3300/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012, dengandemikian baik Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan KepalaBPNRI telah bersepakat bahwa permohonan HGU atas nama PT UmbulMas Wisesa atas sebidang tanah yang masih

Pasal ini menggambarkan seandainyapun Tergugat,T Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI akanHalaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/201614.15.mencabut hakhak Penggugat atas tanah kepunyaannyatersebut,seharusnya Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan KepalaBPNRI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadi siapapun tidakboleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain (pemilik tanah),apalagi penerbitan HGU untuk kepentingan pribadi/perusahaan badanhukum

Pasalini menggambarkan seandainyapun Tergugat, Kakanwil BPN ProvinsiSumatera Utara dan Kepala BPNRI akan mencabut hakhakPenggugat atas tanah kepunyaannya tersaebut seharusnyaTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jadi siapapun tidakboleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain (pemiliktanah), apalagi penerbitan HGU untuk kepentinganpribadi/perusahaan badan hukum (PT) ;Bahwa patut untuk dipahami Sertifikat HGU Nomor :

jaminan kepastian hukum sesuai tujuandari pendaftaran tanah itu sendiri ;Bahwa perbuatan Tergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utaradan Kepala BPNRI yang bersinergi untuk menerbitkan SertifikatHGU Nomor : 52/Desa Sei Siarti, tertanggal 10 Juni 2013 sesuaiSurat Ukur Nomor : 01/Sei Siarti/2013, tertanggal 10 Juni 2013, atasnama PT.

Umbul Mas Wisesa, jelasjelas telah bertentangan denganasasasaS umum pemerintahan yang baik yaitu Asas KepastianHukum dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, sebabTergugat, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPNRI seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan, asalusul tanah tersebut, apalagi Tergugat, Kakanwil BPN ProvinsiHalaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 96 K/TUN/2016Sumatera Utara dan Kepala BPNRI telah mengetahui adapermasalahan antara PT.