A Hanafiah SM Tanah Datar Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013 tanggal 28 Agustus 2013.e 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine an. SerkaErmanto NRP 617520 Ba Binsa Ramil 03/Pariangan Kodim0307/TanahDatar dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor: L.3212/LHU/BLKSB/IX/2013 tanggal 03 September 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang: NihilMohon agar Terdakwa ditahan.2.

AHanafiah SM Tanah Datar Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013tanggal 28 Agustus 2013. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine an.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter yangmemeriksa yaitu dr. Dwi Yulia, Sp.PK dan Sdr. Maisyaf Hendri. S.Sos selakuKasubag Umum dan perlengkapan, An.Direktur RSUD Prof. DR. M. AHanafiah SM Tanah Datar, Urine Terdakwa dinyatakan Positif Reaktifmengandung Methampetamine / Sabu.17Menimbang :Menimbang :Menimbang17.6.

A HanafiahSM Tanah Datar Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013 tanggal 28Agustus 2013. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine an.

AHanafiah SM Tanah Datar Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013tanggal 28 Agustus 2013.e 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine an.Serka Ermanto NRP 617520 Ba Binsa Ramil 03/ParianganKodim0307/Tanah Datar dari UPTD Balai LaboratoriumKesehatan Provinsi Sumbar Nomor : L.3212/LHU/BLKSB/TX/2013 tanggal 03 September 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Kepala DinasPendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai Keputusan PejabatBupati Nias Selatan No. 010/PLT/KEPEG/2003 tanggal 05Desember 2003 dan merangkap sebagai Kepala Bagian TataUsaha Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai denganKeputusan Pejabat Bupati Nias Selatan No. 009/KEPEG/2003tanggal 04 Desember 2003 yang diangkat oleh Pejabat BupatiNias Selatan T.

Kepala DinasPendidikan Kabupaten Nias Selatan sesuai Keputusan Pejabat BupatiNias Selatan No. 010/PLT/KEPEG/2003 tanggal 05 Desember 2003 danmerangkap sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PendidikanKabupaten Nias Selatan sesuai Keputusan Pejabat Bupati Nias SelatanNo. 009/PLT/KEPEG/2003 tanggal 04 Desember 2003 yang diangkat olehPejabat Bupati Nias Selatan T.

Bahwa semasa hidupnya Didi Suryadi bin DjasadMahmudin adalah seorang Pensiunan Pegawai NegeriSipil pada Puskesmas Jatinunggal, KabupatenSumedang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor:882.2/SK.06.Kepeg.4. DT.II/2000 tanggal 14 Juli 2000yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, makaPemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq.Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagaiberikut1.

Kepeg.4.DT.II/2000 tanggal 14Juli 2000 tentang Pemberian Pensiun kepada sdr.DIDI SURYADI, bermaterai cukup ( Bukti P.5) ;6.

putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 April2012 dan tanggal 30 Mei 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izinperceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kayong Utara dengan Nomor 800/44/KEPEG

persidangan, tetapi Majelis Hakim telahmenasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikansurat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Kantor Bupati Kayong Utara dengan Nomor 800/44/KEPEG

Surat Persetujuan Pengunduran Diri sebagai PegawaiNegeri Sipil dari Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor881 /O090 Kepeg, tanggal 16 Januari 2004 ; c. Syarat syarat Kelengkapan memperoleh pensiun ;5.

(sesuai denganasli) ;Surat Nomor : 881/090 Kepeg, tanggal 16 Januari 2004Perihal Persetujuan Pengunduran Diri saudara RonnyMarilkossu. (sesuai dengan asli) ;Surat Pengantar Walikota Depok Nomor : 824/1623 Kepeg. Tanggal 17 Maret 2004 yang ditujukan kepadaGubernur Biro Kepegawaian, PerihalPermohonan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai NegeriSipil Atas Nama saudara Ronny Marilkossu. (sesualdengan asli) ;Surat Nomor : 882.4/68 A/Peg.3/2004. tanggal 30 April2004.

(sesuai dengan asli) ;Surat Nomor : 800/2015 Kepeg/2004, tanggal 5 Mei2004, Perihal PermohonanT11T12T 13T14T15T 16T17T 18T19Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil KarenaMenjadi Anggota Partai Politik. (sesuai dengan asli) ;Surat Nomor : 880/887TU, tanggal 7 Mei 2004, PerihalPermohonan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri SipilKarena Menjadi Anggota Partai Politik. (sesuai denganasli)Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota DepokDaerah Pemilihan Kota Depok III.

(sesuai dengan asli) ;Surat Nomor : 800/3009 Kepeg, tanggal 18 Nopember 2003Tentang Status Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Ronny Mariolkossu) dan kawankawan (3 orang). (sesuaidengan copy) ;Surat Nomor : 800/70, tanggal 15 Maret 2004 TentangLaporan saudara Ronny Mariolkossu aktif sebagai Calegdari Partai Patriot Pancasila. (sesuai dengan asli) ;Surat Nomor : 210/418, tanggal 18 Nopember 2003 TentangLarangan Bagi Pegawai Negeri Menjadi Salah Satu Anggota/ Pengurus Partai Politik.

(sesuai dengan as li ) ;Surat Perintah Nomor : 824.4/3383 Kepeg tanggal 1 Juli2004 Tentang Melaksanakan Tugas Selaku Pelaksana TugasKepala Dinas Pendidikan Kota Depok. (sesuai dengan asli)Petikan Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.24/SK.38Peg/2004 tanggal 31 Agustus 2004 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalamJabatan Struktural di lingkungan Pemerintahan KotaDepok. (sesuai dengan asli)Surat Pcrnyataan Pelantikan Nomor : 821.24/SSP.38Peg/2004.

,MMselakuKepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor : 51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Thomas Murti6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

,MMadalahPegawai PT BPD Papua berdasarkan Surat PengangkatansebagaiPegawai Nomor : 51/Kepeg/ VI/2005 tanggal 30Juni 2005 danmenjabat sebagaiKepala BPD Papua Cabang Kaimana dalam periodetahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor : 51/Kepeg/VI 2005tanggal 30 Juni Tahun 2005 Tentang Alin Tugas Pegawai DiLingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.87 Dari 131 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2018/PN.JapBahwa pada tanggal 21 September Terdakwa diangkat

,MMadalah PegawaiPT BPD Papua berdasarkan Surat Pengangkatansebagai Pegawai Nomor :51/Kepeg/ VI/2005 tanggal 30Juni 2005 dan menjabat sebagaiKepala BPDPapua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor :51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005 Tentang Alih Tugas Pegawai DiLingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papuamelakukan perbuatanperbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atassebagai

,MMadalahPegawai PT BPD Papua berdasarkan Surat Pengangkatansebagai PegawaiNomor : 51/Kepeg/ VI/2005 tanggal 30Juni 2005 dan menjabat sebagaiKepalaBPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2005 sampai dengan Tahun2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor :51/Kepeg/VI 2005 tanggal 30 Juni Tahun 2005 Tentang Alih Tugas Pegawai DiLingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.Menimbang bahwa pada tanggal 21 September Terdakwa diangkat sebagaiKepala PT.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapat jjin berdasarkan surat Pemberian Ijin Perceraian Nomor:4219/123.KEPEG/VIII/2016, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan SekolahLuar Biasa Negeri Subang, tertanggal 15 Agustus 2016;11. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;12.

untuk hadir sebagai wakilnya, yang telah dibacakandihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyatabahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yangberperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil,dipersidangan telah mengajukan surat izin perceraian dari atasannya Nomor4219/123.KEPEG

tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat,kini Penggugat masih tinggal di rumah milik Penggugat, sementara Tergugattinggal di rumah orang tua Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga dapatmelakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnyadalildalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yangMenimbang bahwa Penggugat adalah seorang PNS, makaberdasarkan izin dari atasannya yang diajukan Penggugat, dengan Nomor4219/123.KEPEG

Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi SelatanNomor : GN.813.5/008/Kepeg tanggal 31 Oktober 1984.2. Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor : GN.813.5/008/Kepeg tanggal 31 Oktober1984.3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor :GR.821.122002/DPK, Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan Tanggal 29 Maret 1986.4.

No. 2358 K/Pid.Sus/2010Menyatakan Terdakwa M Rusli, S.Pd tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabat Terdakwa;Menetapkan agar barang bukti berupa : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi SelatanNomor: GN.813.5/008/Kepeg tanggal 31 Oktober 1984

; Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor: GN.813.5/008/Kepeg tanggal 31 Oktober 1984; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor:GR.821.122002/DPK Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatantanggal 29 Maret 1986; Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan Nomor: GR.821.12.2002/DPK Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan tanggal 29 Maret 1986; Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi SelatanNomor : GN.813.5/008/Kepeg tanggal 31 Oktober 1984.Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2358 K/Pid.Sus/2010. Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor : GN.813.5/008/Kepeg tanggal 31 Oktober1984.. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor :GR.821.122002/DPK, Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan Tanggal 29 Maret 1986..

Asli Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 474.2/Kpts.336/Kepeg.2/2016 tentang Pemberian Izin PerceraianPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenPangandaran an Anisah tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkanoleh Bupati Pangandaran, selanjutnya alat bukti tersebut oleh KetuaMajelis diberi kode (P.3) dan diparaf ;B. Saksi.1.

Pasal 7 ayat (1) Peratuan MahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, Pegawai Negeriyang hendak mengajukan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dariPejabat yang bersangkutan, dan terhadap ketentuan tersebut, Penggugat telahmemperoleh Surat Izin dari Bupati pangandaran Nomor474.2/Kpts.336/Kepeg.2/2016 tanggal 13 Desember 2016, (

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akanbercerai telah mendapat izin dari atasannya dengan adanya Surat KeputusanBupati Pangandaran Nomor : 474.2/Kpts.336/Kepeg.2/2016 tanggal 13Desember 2016 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yangdikeluarkan oleh Bupati Pangandaran, karena itu gugatan Penggugat telah11memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah

DONNAYUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013;9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH;10)1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.

MAMANNURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013;13)1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang PenugasanMAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;14) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi TenagaHonorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n.

Nomor 25 K/Pid.Sus/201614).15).16).17).18).19).20).21).821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang PenugasanMAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak;1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 FormasiTenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n.NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/279/KEPEG tanggal 14

RIKAANGGRAENI, tanggal 1 Oktober 2013;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/305/Kepeg tanggal 12 Juli 2001 tentang Penugasan RIKAANGGRAENI menjadi Tenaga Sukarelawan (SUKWAN) padaPuskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak;Hal. 39 dari 58 hal. Put.

DONNAYUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor: 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH ;1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.

Nyoman Mudjarta, BA(fotocopy yang dilegalisir);26)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Klungkung Nomor824/02/KEPEG Bupati Klungkung tanggal 6 Februari 2008 tentang SKPengangkatan Kepala SMAN 1 Semarapura (fotocopy yangdilegalisir);Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Nyoman Mudjarta, M.Pd;. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5000,00 (lima ribu rupiah);Hal. 4 dari 17 hal. Put.

Nyoman Mudjarta, BA(fotocopy yang dilegailisir);26)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Klungkung Nomor824/02/KEPEG Bupati Klungkung tanggal 6 Februari 2008 tentang SKPengangkatan Kepala SMAN 1 Semarapura (fotocopy yangdilegalisir);Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Nyoman Mudjarta, M.Pd;5.

Nyoman Mudjarta,M.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi BaliNomor: 565/IIb/2/80 tanggal 30 April 1980 dan diangkat sebagai KepalaSekolah SMAN 1 Semarapura berdasarkan Surat Keputusan BupatiKlungkung Nomor 824/02/KEPEG tanggal 6 Februari 2008, dengandemikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah danmeyakinkan;Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor : 1895 K/PID.SUS/2017Ad.2.

Nyoman Mudjarta, BA(fotocopy yang dilegalisir);26)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Klungkung Nomor824/02/KEPEG Bupati Klungkung tanggal 6 Februari 2008 tentang SKPengangkatan Kepala SMAN 1 Semarapura (fotocopy yangdilegalisir);Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Nyoman Mudjarta, M.Pd;.

Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).

39.

Indramayu Nomor : 266/05- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.

42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.

43.

Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.

45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit.

46.

Indramayu Nomor : 266/02- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.

49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI.

50.

Indramayu Nomor :266/05 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD.BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor : 266/05Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. SelakuKabag Pembukuan PD.

Indramayu Nomor :266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD.BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

Indramayu Nomor :266/07 Kepeg/PD.BPR/SLG/1/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang PegawaiPD. BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor : 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

Indramayu Nomor :266/02 Kepeg/PD.BPR/SLG/1/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang PegawaiPD. BPR Sliyeg.Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg KabupatenIndramayu Nomor: 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An.

IndramayuNomor : 266/02 Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR SliyegKabupaten Indramayu Nomor: 266/07Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADITASIDI selaku SPI.50.

., Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: PNS(Sekretaris UKLBH) Universitas Pendidikan Ganesha sesuai surattugas Nomor: 68/UNA48,2/Kepeg/2013.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor : 06/G/PEN.MH/2013/PTUN.Dps. tanggal 05Pebruari 2013tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa danMMEMIUTUS: PErKar a. IAI fase eeweee enema eeceneee eee. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 06/G/PEN.

Surat Usul Rotasi dari Direktur RSUD Soreang Nomor 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret 2013;Bahwa mengenai poin 8 (delapan) huruf b, dasar pengeluaran SuratPerintah Nomor 824.3/932/Mutasi oleh Tergugat tersebut yaitu Surat UsulRotasi dari Direktur RSUD Soreang Nomor 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal21 Maret 2013, setelah ditelusuri oleh Penggugat ternyata surat tersebutterdapat kejanggalankejanggalan, yang diantaranya:1. Tidak tercatat di dalam Register Surat Keluar RSUD Soreang;2. Kepala Sub.

Surat usulan rotasi Nomor 800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret2013 memang ada, namun dicatat dan diregistrasi di buku agendatersendiri oleh Direktur RSUD Soreang dengan alasan rahasia;Bahwa mengenai poin 14 (empat belas) huruf b, Penggugat telahmelakukan klarifikasi kepada Kepala Bidang Keuangan RSUD Soreang danbeliau menyatakan bahwa Tidak pernah mendengar ada perintah langsungdari Bupati Bandung Tentang Usulan Perpindahan tersebut;Bahwa mengenai poin 14 (empat belas) huruf c, untuk surat kKeluar

Putusan Nomor 485 K/TUN/201417.18.Bahwa apabila benar surat usulan rotasi Direktur RSUD Soreang Nomor800/01/03/2013/Kepeg Tanggal 21 Maret 2013 memang ada, namun dicatatdan diregistrasi di buku agenda tersendiri oleh Direktur RSUD Soreangdengan alasan rahasia, perlu dijelaskan apa sangkut paut alasan RotasiPenggugat dengan keamanan negara, kerugian negara dan disintegrasibangsa;Bahwa Surat Perintah Nomor 824.3/932/Mutasi, tanggal 4 April 2013 olehTergugat tidak memenuhi prosedur pemindahan Pegawai

DONNAYUNENGSIH, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatandan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor 821.29/325/Kepeg,tanggal 22 Agustus 2002 a.n. DONNA YUNENGSIH ;1 (satu) lembar fotokopi IJAZAH Akademi Keperawatan RS.

MAMANNURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang PenugasanMAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (GUKWAN) padaPuskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 FormasiTenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak a.n.NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH

MAMANNURYAMAN, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH TUGAS Kepala DinasKesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak Nomor821.29/849/KEPEG tanggal 16 Oktober 2002 tentang PenugasanMAMAN NURYAMAN menjadi Tenaga Sukarelawan (GUKWAN) padaPuskesmas Leuwidamar Kabupaten Lebak ;1 (satu) lembar fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 FormasiTenaga Honorer Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Lebak azn.NURLAELASARI, tanggal 1 Oktober 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi SURAT PERINTAH

meskipun Tergugat tersebut oleh JurusitaPengganti Pengadilan Agama Sukabumi telah dipanggilsebanyak dua kali panggilan masing masing Nomor:056/Pdt.G/2010/PA.Smi tanggal 15 Februari 2010 dantanggal Ol Maret 2010 telah dipanggil dengan patut,sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnyatersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.Menimbang, bahwa Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi,dipersidangan Penggugat telah melampirkan surat ijindengan Nomor : XXX.2/174 Kepeg

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KotaSukabumi No.XXX.2/174 Kepeg/2010 tanpa tanggalbulan Pebruari 2010. Tentang Pemberian Izin UntukMelakukan Perceraian Kepada Saudara PENGGUGAT.Nip.19650830 XXX; Lalu Oleh Ketua diberi tandaP2;Poto kopi Akta Nikah Nomor : XX/1984 tanggal 06Mei 1984 An.Penggugat dan Tergugat yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBaros Kota Sukabumi .

Perkara No. 73/G/2011/PTUNBDGKota Depok tanggal 23 April 2010 yang mengusulkan agaryang bersangkutan melaksanakan tes kesehatan karenayang bersangkutan ~ sering tidak masuk kerja denganalasan sakit dan sering pula meninggalkan pekerjaantanpa = izin atasan langsung melalui Surat Nomor:812/2059/Kepeg/Dinkes, tanggal 23 April 2010 Perihal:Usulan Tes Uji Kesehatan yang ditujukan ke WalikotaDepok Cq. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kota Depok.Kesehatan KotaDepok.

Bahwa tes kesehatan yang dilakukan kepada Penggugatadalah tes kesehatan yang dilakukan karena adanyapermintaan pemeriksaan kesehatan dari Kepala DinasKesehatan Kota Depok selaku atasan Penggugatberdasarkan Surat Nomor: 812/2059/Kepeg/Dinkestanggal 23 April 2010 Perihal: Usulan Tes Kesehatan.Menanggapi pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwatim pemeriksa kesehatan tidak dapat menunjukan surattugas dari Menteri Kesehatan adalah dalil yang perludibuktikan terlebihdahulu. bahwa padafaktanya Tim Penguji

Menanggapi dalil Penggugat pada angka 714, berikut23 dariuraiansampaikan : singkatyang dapat kami58 Put.a. pada tanggal 23 April 2010Kepala Dinas Kesehatan KotaDepok mengusulkan yangbersangkutan untukmelaksanakan tes kesehatankarena yang bersangkutansering tidak masuk kerjadengan alasan sakit dansering pula meninggalkanpekerjaan tanpa izin atasanlangsung melalui Surat Nomor:812/2059/Kepeg/Dinkes,tanggal 23 April 2010Perihal: Usulan Tes UjiKesehatan yang ditujukan keWalikota Depok Cq.

Tanggal 2 November 2010Sekretaris Daerah Kota Depoka.n Walikota Depok memintakepada Tim Penguji KesehatanWilayah Kota Depok untukdapat menguji ulang kesehatanPenggugat, melalui suratNomor: 800/4913/Kepeg tanggal73/G/2011/PTUN BDG2 November 2010 yangditujukan kepada Tim pengujikesehatan untuk wilayahPemerintah Kota DepokPerihal: PemeriksaanKesehatan. g.

Bagian Kepegawaian Setda Kota Depok Nomor:812/2059/Kepeg / Dinkes tanggal 23 April 2010 Perihal:Usulan Tes Kesehatan (salah satunya atas namaPenggugat) i= ssssssessscseesseaceesseceessT 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat. dariSekretariat Daerah Kota Depok Nomor: 800/1759 Kepegtanggal 18 Mei 2010 Kepada Ketua Tim Penguji Kesehatanuntuk Wilayah Pemerintah Kota Depok Perihal:Pemeriksaan Kesehatan; T 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari RSUDKota Depok kepada Kepala Dinas Kota Depok Nomor

Asli Surat izin melakukan perceraian NomorXXX.2/29/Kepeg/2010 atas nama PENGGUGATdikeluarkan oleh Dinas Pendidikan KotaSukabumi tanggal 25 Maret 2010, di beritanda P.3;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi masing masing bernama ;1.

Penggugatmengajukan gugatannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 73angka 1 undang undang No.7 tahun 1989, sedangkan foto copyDuplikat Buku Nikah (P.2), telah dicocokan dengan aslinyaternyata cocok, telah dinazagelen dan bermaterai cukup,dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri yangsah;Menimbang, bahwa Penggugat pun telah mengajukan SuratIzin Perceraian dari atasan, dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Kota Sukabumi Nomor : XXX.2/29/Kepeg

KelurahanSubagan Kecamatan Karangasem KabupatenKarangasem ;Agama : Hindu ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Karangasem (sebagai StafAdministrasi pada Unit Pengelola Keuangan DanaBergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang) ;Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa :Primair :Bahwa ia Terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI berdasarkan SuratKeputusan Bupati Karangasem Nomor : 8147/76/KEPEG

mengangsurpengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan ke rekening BankUPK DB UK Indag yang ditunjuk dalam perjanjian Pinjaman Dana Bergulirsecara tepat waktu, kelalaian atau keterlambatan pembayaran akan dikenakandenda/penalti ; Semua angsuran baik dana pokok maupun dana pembinaan dari UK Indagakan dicatat dan ditata usahakan oleh bagian Pembiayaan sesuai prinsipakuntansi ;Bahwa selanjutnya ia Terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI berdasarkan SuratKeputusan Bupati Karangasem Nomor : 8147/76/KEPEG

Surat Tanda Pengangkatan Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 08 Januari2003 atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI.8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi BaliNomor : 125/KANWIL/TU1/PC2/VI/1988 mengenai pengangkatansebagai CPNS atas nama NI LUH PUTU MUDIARTI.9.

Fotocopy Surat Tanda Pengangkatan Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 08Januari 2003 atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI ;8. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanPropinsi Bali Nomor : 125/KANWIL/TU1/PC2/VI/1988 mengenaipengangkatan sebagai CPNS atas nama NI LUH PUTU MUDIARTI ;9.

Fotocopy Surat Tanda Pengangkatan Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 08Januari 2003 atas nama NI LUH GEDE LAHARIAN ;8. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen KesehatanPropinsi Bali Nomor : 125/KANWIL/TU1/PC2/VI/1988 mengenaipengangkatan sebagai CPNS atas nama NI LUH PUTU MUDIARTI ;9.

Bahwa Pemohon merupakan Pegawai negeri sipildan telah mendapatkan izin dari Sekretariat Daerah KabupatenBandung pada Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:800/Kepeg.50/BKPPD/2017 tertanggal 28 Desember 2017.Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untukmemanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yangditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini danlebih lanjut berkenan memutuskan dengan

(ex aequo etbono).Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon danTermohon datang menghadap sendiri ke persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor800/Kepeg.50/BKPPD/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian PegawaiNegeri Sipil atas nama Iwan Setiawan, Sp.Pd., M.MPd., tertanggal 28Desember 2017, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipildalam melakukan perceraian;Bahwa, pada hari persidangan pertama

Maka Majelis telah berupaya secara sungguhsungguhmendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada PemohonHalaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2019/PA.Sor.agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTermohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkanperkara ini;Menimbang bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor800/Kepeg.50/BKPPD/2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian PegawaiNegeri