., dan kawan kawan, Manager SDM dan Karyawan PTTorganda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Januari 2019;Pemohon Kasasi:LawanHARIANTO SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Emplasmen KPKS Bukit Harapan I, DesaAek Raru, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRispan Tuah Sinaga, S.H., dan kawan kawan, Para Advokatpada Kantor Hukum Rispan Sinaga, S.H., & Associates,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,5 Nomor

pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya telah tepat danbenar,Bahwa PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihakdikualifikasi sebagai efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa terbukti secarahukum Koperasi KPKS

THEP kepada KPKS MP perihal penghentianaktivitas di Lapangan Nomor : 01/THEPPlasma/XII/2012, selanjutnya buktitersebut diberi tanda P12;Foto copy dari Foto copy Surat pemberitahuan dari Kuasa Hukum tertujukepada PabrikPabrik Kelapa Sawit agar tidak melakukan pembelian TSBKelapa Sawit yang hendak dijual oleh KPKS MP, selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda P13;Asli dan Foto copy Undangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka SekretariatDaerah tertanggal 30 Juli 2011, selanjutnya bukti tersebut diberi

surat tersebut diberi tanda P58;Asli dan Foto copy Kwitansi dengan nilai Rp. 150.000.000, (Seratus LimaPuluh Juta Rupiah) uang Pinjaman dana untuk KPKS Miranti Plasma DesaMabat diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Dana Pinjaman, selanjutnyabukti surat tersebut diberi tanda P59;Asli dan Foto copy Surat dari Penggugat kepada Kepala Dinas PerindakopNomor : 001/DEPTPLASMA/IX/2012 Prihal Permohonan Untuk MembantuAgar Terlaksananya Akad Kredit KPKS Miranti Plasma, selanjutnya bukti surattersebut diberi

,selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T29;Foto copy dari Foto copy Surat dari PT THEP ke Koperasi KPKS MP,selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T30;Asli dan Foto copy Daftar Susunan Pengurus KPKS Miranti Plasma DesaMabat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T31;Asli dan Foto copy Surat dari Ketua Koperasi ke Gubernur Bangka Belitungtanggal 23 Mei 2013, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T32;Foto copy dari Foto copy Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan NonPenanaman Modal Dalam

THEP tanggal 22 Maret2013 ditujukan kepada Ketua KPKS Miranti Plasma. Dalam somasi ini pemberikuasa adalah Dtk. H.A Ramli Sutanegara, SH.MBA, selanjutnya bukti tersebutdiberitanda T46;47 Asli dan Foto copy Surat somasi dari Kuasa Hukum PT.

Bukit Layang yang berdasarkan keterangan saksisaksiyang diajukan oleh pihak Penggugat, meskipun belum ada HGUnya dan sudahmembuat akad kredit dan berhasil membuat anggota KPKS Bukit Layang terbantu,begitu juga dengan KPKS Riau sejahtera sebagaimana bukti P69 dan KPKS Silipbersatu sebagaimana bukti P72 sudah melaksanakan akad kredit;Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada empat bentuk ingkar janji yaitu:1 Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2 Debitor terlambat memenuhi perikatan;3.

Pembanding/Penggugat : Jerry Butar Butar Diwakili Oleh : Jerry Butar Butar
Terbanding/Tergugat I : Ratna Juwita Manurung
Terbanding/Tergugat II : Abdul Azis Manurung
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Petani Kelapa Sawit KPKS Kesepakatan Ambar Desa Gotting Kec Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Sumatera Utara cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan

Dalam hal inidisebut sebagai Terbanding Il semula Tergugat Il;Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan Ambar,Desa Gotting, Kec. Bandar Pasir Mandoge,Kabupaten Asahan (Ketua, Sekretaris,Bendahara) yang berkedudukan di Jalan BesarDusun Ambar, Desa Silau Jawa, Kec. Bandar PasirMandoge, Kabupaten Asahan, yang dalam hal inidiwakili oleh Pengurusnya, yakni Ketua, Sekretarisdan Bendahara.

,sekretaris KPKS PARLIN MANIK dan bendahara KPKS PANGIHUTANTAMBUN membuat Surat Keputusan PIR 85/86 Ambar yangdisetujui oleh Pengurus Kelompok KPKS, Pengurus Lapangan KPKSHalaman 11 dari 93 Putusan 390/Pdt/2020/PT MDN36.37.38.39.40.41.42.dan Badan Pensehat KPKS yang diketahui oleh Kepala DusunAmbar Pangihutan Tambun;Bahwa meskipun namanama petani yang telah didaftar tidaksesuai pemilik lahan yang sebenarnya yang telah dibatalkanPimpinan Proyek PIR dan Surat Keputusan Peserta PIR 85/86tanggal 26 November

sekretaris KPKS Kesepakatan membuat surat pengajuannamanama petani pengganti kepada Manager PTPN Ill HutaPadang;Bahwa dalam upaya untuk penyelesaian masalah tersebutManager PTPN III Hutapadang mengadakan rapat pada tanggal 19Mei 2014 dibalai karyawan PTPN Ill Hutapadang yang manaNotulen Sesuai no.IV Kesimpulannya Nomor 1 (satu) isinya adalahdilakukan Pendataan Ulang nama Petani yang ada di dalamSertifikat dengan nama petani yang menguasai lahan di lapangan,dimana hasil pendataan disahkan Kepala

pada awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2019,Penggugat mendapat panggilan Perihal Klarifikasi dari KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Asahansehubungan dengan Laporan Pengaduan Ketua Koperasi PetaniKelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan (Tergugat Ill) atas penguasaanareal kebun kelapa sawit yang dalam pernyataannya dikelola olehKoperasi KPKS Kesepakatan dengan kavling Nomor 855 atas namaJUWITA MANURUNG (Tergugat ) dan kavling nomor 1142 atasnama ABDUL AZIS MANURUNG (Tergugat

Tanggal 17 Februari 1994.6.Surat Keputusan Pimpinan Proyek PIR Lokal Asahan, Nomor05.3/KPTS/17/1995 tanggal 24 Juli 19957. .Surat Keputusan Rapat oleh Manager PTPN III Huta Padang, tanggal23 Mei 2014.8.Surat Ketua KPKS Kesepakatan Nomor : 12 / KPKS.K / VIII / 2015,tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Kesepakatan Membuat SuratPengajuan NamaNama Pengganti.9.Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan atas namaKementerian Pertanian Nomor : 1004/RC.260/E/08/2015.

Torganda, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Desember 2018;Pemohon Kasasi:LawanJIMMI CARTER SIDABUTAR, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Emplasmen KPKS Bukit Harapan I,Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat Kabupaten PadangLawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., dan kawan kawan,Para Advokat pada Kantor Hukum Rispan Sinaga, S.H., &Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,5Nomor 47, Lantai Il, Medan, berdasarkan

pertimbangan Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya telah tepat danbenar,Bahwa PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihakdikualifikasi sebagai efisiensi sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena terbukti secarahukum Koperasi KPKS

TORUS GANDA.18.Bahwa Berdasarkan PutusanPutusan Pengadilan terkait dengan kasusyang sama dengan kasus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) BukitHarapan, Tergugat telah diperintahkan untuk menyerahkan lahan Kebun Halaman 13 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNSawit seluas + 23.000 Ha yang dikelolanya, dan membatalkan semuapernyataan ataupun suratsurat keputusannya tentang Kawasan Hutan yangdikelola KPKS Bukit Harapan yang kasusnya sama dengan Penggugat, akantetapi Tergugat tidak mau

Bahwa sampai saat ini KPKS Bukit Harapan, PT. Torus Ganda, PT.Torganda, Koperasi Parsub (Penggugat) tetap berada di tanahobjek sengketa dan menguasai objek perkara tersebut sertamemanen hasilnya yang seharusnya menjadi hak Negara.e.

Jonggi Sitorus, Dkk(Ketua KPKS Bukit Harapan) terhitung sejak Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 2642.K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 dikeluargasampai dengan saat ini diperkirakan sebesar + Rp 409689.000.000.(empat ratus Sembilan milyar enam ratus delapan puluh Sembilan jutarupiah).3.

TORUS GANDA dan KPKS Bukit Harapan, dengan perincian 75 %merupakan suku nias, 20 % suku batak dan 5 % adalah suku jawa.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada dilahantersebut bukanlah masyarakat adat yang memiliki hak tradisionil secara turunmenurun (ulayat).6.

JonggiSitorus, dkk (Ketua KPKS Bukit Harapan) terhitung sejak PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 2642.K/Pid/2006 tanggal 12Pebruari 2007 dikeluarkan sampai dengan saat ini diperkirakansebesar + Rp. 409.689.000.000, (empat ratus sembilan milyarenam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).3.

Bukti P1 :Foto copy Surat Keterangan Kerja Nomor: KPKS BHI/SK/ /P/V1/2016yang ditandatangani oleh Henti Lubis selaku Kepala Personalia KPKS BukitHarapan tanggal 10 Juni 2016;2. Bukti P2 Foto copy Surat panggilan Nomor: KPKSBH.1/UnitKT/SPG/253/P/V/2016 yang ditanda tangani oleh Henti Lubis selaku KepalaPersonalia KPKS Bukit Harapan tanggal 31 Mei 2016;3.

Bukti P3 Foto copy Surat panggilan Il Nomor: KPKSBH.1I/UnitKT/SPG/259/P/V1I/2016 yang ditanda tangani oleh Henti Lubis selaku KepalaPersonalia KPKS Bukit Harapan tanggal 02 Juni 2016;4. Bukti P4 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak perihalmengundurkan diri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh M. jum Siregarselaku Manager KPKS Bukit Harapan tanggal 04 Juni 2016;5.

TOR GANDA akan tetapiHalaman 15Putusan PHI Nomor :145 /Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnsebenarnya Penggugat terakhir bekerja pada Koperasi Perkebunan KepalaSawait Bukit Harapan I, jadi menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat tidak teliti,tidak cermat dan salah alamat, maka dalil gugatan ini haruslah ditolak.Menimbang, bahwa di dalam Sanggahannya Tergugat menyampaikan bahwaPenggugat bekerja dan bertempat tinggal di Emplasmen Koperasi Perkebunan KelapaSawit (KPKS) Bukit Harapan I, Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat

Tor GandaterhitungO1Oktober 2001 sampaidengan 29 September 2011, dengan jabatan terakhirsebagai Supir di Perkebunan KPKS Bukit Harapan II dan menerima upahsebesar Rp.3.500.000, per bulan;Bahwa dalam masa kerja, Penggugat memiliki peforma dan kinerja baik, halini dibuktikan dengan masakerja yang terhitung lama dantidak pernahsekalipun Penggugat melakukan kesalahan apalagi Sampai merugikanperusahaan;Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 situasi pekerjaan diperusahaan Tergugat tidak stabil,

Tor Ganda di kebun KPKS BukitHarapan Il;Bahwa Penggugat mempunyai SK Pengangkatan;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi;Bahwa Tergugat melakukan pengurangan armada besar besaranmengakibatkan pengurangan karyawan besarbesaran;Bahwa jamsostek/BPJS dibayar oleh PT.

Saksi Inara Donni Simbolon :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi Transport;Bahwa KPKS Bukit Harapan adalah kebun PT. Tor Ganda dan semua yangbekerja dikebun adalah karyawan PT. Tor Ganda;2. Saksi William R.

Tor GandaterhitungO1Oktober 2001 sampaidengan 29 September 2011, dengan jabatanterakhir sebagai Supirdi Perkebunan KPKS Bukit Harapan II danmenerima upah sebesar Rp.3.500.000, per bulan;> Bahwa dalam masa kerja, Penggugat memiliki peforma dan kinerja baik,hal ini dibuktikan dengan masakerja yang terhitung lama dantidak pernahsekalipun Penggugat melakukan kesalahan apa lagi Sampai merugikanperusahaan;> Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 situasi pekerjaan diperusahaan Tergugat tidak stabil

Tor GandaterhitungO1 Oktober 2001 sampai dengan 29 September 2011, dengan jabatanterakhir sebagai Supirdi Perkebunan KPKS Bukit Harapan Il dan menerimaupah sebesar Rp.3.500.000, per bulan, dalam masa kerja, Penggugat memilikipeforma dan kinerja baik, hal ini dibuktikan dengan masakerja yang terhitunglama dantidak pernah Penggugat melakukan kesalahan apalagi sampaimerugikan perusahaan, vide bukti P1 ;Menimbang, bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 situasipekerjaan di perusahaan Tergugat

Fotocopy Surat panggilan untuk bekerja nomor: BHII/KTunit/Rhs/152/P/II/2016 yang dibuat tanggal O3 Februari 2016 danditandatangani oleh Jasper Simatupang selaku Manager kebun KPKS BukitHarapan II, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Surat panggilan Il untuk bekerja nomor: BHII/KTunit/Rhs/153/P/II/2016 yang dibuat tanggal O5 Februari 2016 danHalaman 10 dari 19Putusan Nomor 308/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdnditandatangani oleh Jasper Simatupang selaku Manager kebun KPKS BukitHarapan II, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Surat panggilan Ill untuk bekerja nomor: BHII/KTunit/Rhs/154/P/II/2016 yang dibuat tanggal O6 Februari 2016 danditandatangani oleh Jasper Simatupang selaku Manager kebun KPKS BukitHarapan II, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy Surat Pengunduran Diri Sepihak nomor: BHII/KTunit/Rhs/155/P/II/2016 yang dibuat tanggal O6 Februari 2016 danditandatangani oleh Jasper Simatupang selaku Manager kebun KPKS BukitHarapan II, selanjutnya diberi tanda bukti P5;6.

Tor Ganda selama 25 tahun,terhitung sejak 1992 sampai dengan 08 April 2017, dengan jabatan terakhirsebagai Supirdi Perkebunan KPKS Bukit Harapan II dan menerima upahsebesar Rp.3.500.000, per bulan;Bahwa dalam masa kerja, Penggugat memiliki peforma dan kinerja baik,hal ini dibuktikan dengan masakerja yang terhitung lama dan tidak pernahsekalipun Penggugat melakukan kesalahan apalagi sampai merugikanperusahaan;Bahwa ditahun 2017 kondisi perusahaan tidak stabil yangmenyebabkanTergugat tidak dapat mempekerjakan

Tor Ganda di kebun KPKS BukitHarapan Il;Bahwa Penggugat mempunyai SK Pengangkatan;Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi;Bahwa Tergugat melakukan pengurangan armada besar besaranmengakibatkan pengurangan karyawan besarbesaran;Bahwa jamsostek/BPJS dibayar oleh PT.

SusPHI/2020/PNMdnBahwa KPKS Bukit Harapan adalah kebun PT. Tor Ganda dan semua yangbekerja dikebun adalah karyawan PT. Tor Ganda;2. Saksi William R.

Tor Ganda selama 25tahun, terhitung sejak 1992 sampai dengan 08 April 2017, denganjabatan terakhir sebagai Supirdi Perkebunan KPKS Bukit Harapan II danmenerima upah sebesar Rp.3.500.000, per bulan;> Bahwa dalam masa kerja, Penggugat memiliki peforma dan kinerja baik,hal ini dibuktikan dengan masa kerja yang terhitung lama dantidakpernah sekalipun Penggugat melakukan kesalahanapalagi sampaimerugikan perusahaan;> Bahwa ditahun 2017 kondisi perusahaan tidak stabil yangmenyebabkanTergugat tidak dapat

Tor Gandaselama 25tahun, terhitung sejak 1992 sampai dengan 08 April 2017, dengan jabatanterakhir sebagai Supirdi Perkebunan KPKS Bukit Harapan II dan menerimaupah sebesar Rp.3.500.000, per bulan;Menimbang, bahwa dalam masa kerja, Penggugat memiliki peforma dankinerja baik, hal ini dibuktikan dengan masakerja yang terhitung lama dantidakpernah sekalipun Penggugat melakukan kesalahanapalagi sampai merugikanperusahaan dan padatahun 2017 kondisi perusahaan tidak stabil yangmenyebabkanTergugat tidak

suratPernyataan Ganti rugi Nomor : 593/718 yang ditandatangani olehSonar Manurung Kepala Desa Silau Jawa dan Kepala Dusun XIKemiri Bari Dahulu yang bernama Maraden Manurung pada tanggal24 Oktober 1987 dari Abon Manurung (Alm) dan MangarapManurung, dan lahan tersebut dikuasakan saksi Ulimah Br Sitompulkepada Koperasi Petani Kelapa Sawit Kesepakatan Ambar denganBadan Hukum Nomor : 503/BH/KDK2.10/518.3/050/IX/02 untukdikelola sesuai kesepakatan bersama petani dimana saksi Ulimah BrSitompul merupakan anggota KPKS

Kesepakatan Bersama dantergabung dalam kelompok V, dan saksi Ulimah Br Sitompul akanmendapatkan gaji atau hasil setiap bulannya dari kelapa sawit yangdikuasakan kepada KPKS Kesepakatan Ambar.e Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjadi anggota Koperasi PetaniKelapa Sawit Kesepakatan Ambar Desa Gonting Sidodadi Kec.

Tor Gandaterhitung 01Oktober 2001 sampaidengan 21 September 2011, dengan jabatan terakhirsebagai Supir di Perkebunan KPKS Bukit Harapan II dan menerima upahsebesar Rp.3.500.000, per bulan.;Bahwa selama Penggugat bekerja ditempat Tergugat, Penggugat tidakdidaftarkan olenTergugat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaandan BPJSKesehatan.

Tor Gandaterhitung O21Oktober 2001 sampaidengan 21 September 2011, dengan jabatanterakhir sebagai Supir di Perkebunan KPKS Bukit Harapan Il danmenerima upah sebesar Rp.3.500.000, per bulan.; Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 situasi pekerjaan diperusahaan Tergugat tidak stabil, Pekerjaan Penggugat sebagai Supirharus dibagi dua dan upah yang diterima juga dibagi dua dan karenanyaupah yang diterima Penggugat hanya berkisar Rp. 700.000 per bulansehingga tidak mencukupi lagi untuk biaya

Tor Gandaterhitung O21Oktober 2001 sampaidengan 21 September 2011, dengan jabatanterakhir sebagai Supir di Perkebunan KPKS Bukit Harapan Il danmenerima upah sebesar Rp.3.500.000, per bulan.; Bahwa Penggugat mempunyai SK Pengangkatan; Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 situasi pekerjaan diperusahaan Tergugat tidak stabil, Pekerjaan Penggugat sebagai Supirharus dibagi dua dan upah yang diterima juga dibagi dua dan karenanyaupah yang diterima Penggugat hanya berkisar Rp. 700.000 per bulansehingga

Saksi Inara Simbolon, menerangkan sebagai berikut, Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi Transport; Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal Penggugat ; Bahwa KPKS Bukit Harapan adalah kebun PT. Tor Ganda dansemua yang bekerja di kebun adalah karyawan PT. Tor Ganda;2. Saksi William Reigartis Sibuea, menerangkan sebagai berikut, Bahwa saksi bekerja sebagai Adm.

Tor Gandaterhitung01 Oktober 2001 sampaidengan 21 September 2011, denganjabatan terakhir sebagai Supir di Perkebunan KPKS Bukit Harapan IIdan menerima upah sebesar Rp.3.500.000, per bulan.; Bahwa selama Penggugat bekerja ditempat Tergugat, Penggugattidak didaftarkan olehTergugat sebagai peserta BPJSKetenagakerjaandan BPJS Kesehatan.; Bahwa pada tahun 2009 sampaidengantahun 2011 situasipekerjaan di perusahaan Tergugat tidak stabil, Pekerjaan Penggugatsebagai Supir harus dibagi dua dan upah yang diterima

., sebagai Para Advokad/Pengcara dan asisten Advokat dari Komisi OrangHilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Papua, Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Aliansi Demokrasi UntukPapua (ALDP), KPKS Sinode GKI di Tanah papua, Lembaga Pengkajian PemberdayaanPerempuan dan Anak Papua (LP3AP), LP3BH Manokwari dan Praktisi Hukum yangtergabung dalam KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DANHAM DI TANAH PAPUA yang memilih domisili pada Kantor Komisi

HK19.07/W25/SMU.M/230/1997 tanggal 22 Maret 1997 kepada CV Arafah perihalperintah penyetopan pekerjaan ;Surat direktris CV Arafah tanggal 24 April 1997 No. 012/AF/IV/1997kepada pimpro pembangunan gedung SMU NTB No. 230.a/KPKS/SMU/1997 tanggal 22 Maret 1997 ;Perjanjian kerja antara Nurtina (Direktris CV Arafah) dengan M.Nukmantanggal 1 Maret 1997 ;Catatan direktris CV Arafah berkaitan dengan permintaan KepalaKejaksaan Negeri Sumbawa Besar surat tanggal 18 Juni 1997 No.

HK19.07/W25/SMU.M/230/1997 tanggal 22 Maret 1997 kepada CV Arafah perihalperintah penyetopan pengerjaan ;Surat Direktris CV Arafah tanggal 24 April 1997 No. 012/AF/IV/1997kepada Pimpro Pembangunan Gedung SMU NTB No. 230.a/KPKS/SMU/1997 tanggal 22 Maret 1997 ;Perjanjian kerja antara Nurtina (Direktris CV Arafah) dengan M. Nukmantanggal 1 Maret 1997 ;Catatan Direktris CV Arafah berkaitan dengan permintaan KepalaKejaksaan Negeri Sumbawa Besar surat tanggal 18 Juni 1997 No.

mempunyai itikad baikmenghormati putusan pengadilan bahkan secara arogansi kekuasaan yangbertentangan dengan kewajiban hukumnya Tergugat telah mengeluarkan putusanberupa obyek sengketa a quo yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengabaikanhakhak Penggugat yang dilindungi hukum berdasarkan putusan pengadilan ;Bahwa Tergugat selaku pejabat yang patut mengetahui Izin Prinsip PengelolaanKebun Sawit Hutan Register 40 Padang Lawas yang dikelola Penggugat atas namabadan hukum Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS

hak atastanah yang diterbitkan pemerintah ;ALASAN DALAM PENUNDAAN :15161718Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 serta perubahannya, untuk mencegah kerugian yang lebih besarterhadap kepentingan pihak Penggugat yang tergabung dalam komunitasmasyarakat adat Luhat Ujung Batu Julu dan Luhat Simangambat Padang Lawas,Sumatera Utara di bawah wadah resmi badan hukum berupa usaha koperasibernama "Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan" (selanjutnyadisebut "KPKS

Nomor 143 K/TUN/20111010Kelapa Sawit dan Aset lainnya hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2642 K/PID/2006 di Kawasan Hutan Register 40Padang Lawas adalah didasarkan pada hasil pemeriksaan badan peradilan yangbersifat pidana, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/PID/2006yang dalam amarnya antara lain memutuskan menyatakan bahwa Barang buktiyang disita yaitu : Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas +23.000 hektar yang dikuasasi KPKS Bukit Harapan

Atas dasar putusan tersebut, maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selakupelaksana eksekusi dalam perkara tersebut, telah melaksanakan penyerahanbarang rampasan sebagaimana dimaksud huruf a di atas kepada Kepala DinasKehutanan Provinsi Sumatera Utara, sesuai Berita Acara Penyerahan BarangRampasan tanggal 26 Agustus 2009 ;Dengan telah diserahkannya barang rampasan tersebut maka kawasan hutanseluas + 23.000 hektar yang dikuasasi KPKS Bukit Harapan dan PT.

Nomor 143 K/TUN/201112Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas 423.000 hektar yang dikuasai KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda besertaseluruh bangunan yang ada di atasnya ;Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas+ 24.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Parsub dan PT. Torus Gandabeserta seluruh bangunan yang ada di atasnya ;dirampas untuk negara dalam hal ini Departemen Kehutanan ;.

kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yangdisebutkan dalam dakwaan maupun Putusan Pidana Nomor 2642K/PID/2006tanggal 12 Februari 2007 juncto Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007, tanggal16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di Kecamatan Barumun Tengah;Menyatakan bahwa amar Putusan Pidana nomor 481/PID.B/2006/PN.Jkt.Pst. juncto Putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 yang bunyinya, merampasbarang bukti berupa perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan PadangLawas seluas + 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS

kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasiyang disebutkan dalam dakwaan maupun Putusan Pidana Nomor 2642K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 juncto Putusan Nomor 39PK/Pid.Sus/2007, tanggal 16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di KecamatanBarumun Tengah;Menyatakan bahwa amar Putusan Pidana Nomor 481/Pid.B/2006/PN Jkt.Pst. juncto Putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 yang bunyinya, merampasbarang bukti berupa perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan PadangLawas seluas + 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS

dengan masyarakat Desa Mabat dan Desa BukitLayang tersebut, Turut Tergugat menerbitkan Keputusan sebagaimanaKeputusan Bupati Nomor 188.45/164/11/2006 tentang Pemberian IzinLokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Desa Mabat dan BukitLayang;Bahwa selanjutnya guna pengembangan perkebunan kelapa sawit polakemitraan inti plasma dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit, padatanggal 27 Juli 2007 dibentuklah suatu koperasi dengan nama KoperasiPerkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma disingkat KPKS

Tergugat juga telah memanen tandan buah segar (TBS)kelapa sawit pada kebun plasma tanpa menyesuaikan delivery order dariPenggugat dan Tergugat menjualnya kepada pihak lain;Sedangkan di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiatpada halaman 79 dan 80 disebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P23 dan bukti T1 telahjelas kewajiban Penggugat dan Tergugat, dimana pada angka 1 huruf aKonversi/akad kredit dilakukan segera setelah KPKS melengkapi seluruhpersyaratan yang diminta oleh bank paling

Nomor 237 PK/Pdt/2017sejak ditandatangani bukti P23 dan bukti T1 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat buktibukti yang diajukandipersidangan bahwa akad kredit belum pernah dibuat, sedangkanPenggugat menyanggupi untuk sebagai penjamin menyetor uangjaminan kepada bank sambil menunggu terbitnya HGU;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P68 berupa Kliping KoranBangka Pos tanggal 19 Februari 2013 Halaman 18 tentang PerkebunanPlasma PT THEP sejahterakan Masyarakat KPKS Bukit Layang yangberdasarkan

keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihakPenggugat, meskipun belum ada HGUnya dan sudah membuat akadkredit dan berhasil membuat anggota KPKS Bukit Layang terbantu,begitu juga dengan KPKS Riau sejahtera sebagaimana bukti P69 danKPKS Silip bersatu sebagaimana bukti P72 sudah melaksanakan akadkredit;Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada empat bentuk ingkarjanji yaitu :1.

Atule Lafao, yaitu Acmilan Lafao (4 Februari 2010), Rahmat Iman Setia Lafau (15 Juni 2011), dan Juniman Lafou (15 Juni 2012);

Torganda KPKS bukit Harapan Il,tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam halini memberikan kuasa kepada XXX, yang beralamat diKabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 April 2021 yang telah didaftar pada BukuRegister Surat Kuasa Pengadilan Agama PadangSidempuan Nomor W2A9/ 42/HK.05/04/2021 tanggal 5 April2021, sebagai Penggugat;LawanNAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tinggi Raja 13 Maret 1990,umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta

putusan pengadilan bahkan secaraarogansi kekuasaan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya Tergugat telah mengeluarkan putusan berupa objeksengketa aquo yang pada oprinsipnya bertujuan untukmengabaikan hakhak Penggugat yang dilindungi hukumberdasarkan putusanPENGACIIATI 9 f~ nm re me nr no i is me neBahwa Tergugat selaku pejabat yang patut mengetahui IzinPrinsip pengelolaan Kebun sawit hutan Register 40 PadangLawas yang dikelola Penggugat atas nama badan hukumKoperasi Perkebunan Kelapa sawit (KPKS

Lahir Tanjungan, 25 Juni1981, Agama Kristen, Pekerjaan Sekretaris Koperasi KPKS"Kesepakatan Ambar, Alamat Dusun , Desa Gotting SidodadiKecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, NIK1209172506810001.