Jawaban tertulis tanggal 23 Januari 2014, sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalildalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya ;EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTBahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Kls IA Bandungtidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili karenaberdasarkan Perjanjian Wakalah Nomor 2 tanggal 6Februari 2009,Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 3 tanggal 6 Februari2009,Addendum Pertama Perjanjian Murabah

Kabupaten Bandung).6 Bahwa permohonan lelang dari Tergugat tersebut diatas telahdilengkapi dengan dokumen persyaratannya sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal KekayaanNegara Nomor : PER03/KN/2010 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang, yaitu :Perjanjian Wakalah Nomor 2 tanggal 6 Februari 2009, Perjanjian Pembiayaan MurabahahNomor 3 tanggal 6 Februari 2009, Addendum Pertama Perjanjian Murabah Nomor : 120/M2S/ ADDMRB/ 30138/ 10/ 2009 tanggal 06 Oktober

PUTUSANNomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.NphneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata Ekonomi syariah tentang wanprestasi/cidera janji akadpembiayaan murabah, melalui gugatan sederhana telah menjatuhkan putusandalam perkara antara:PT.

Bahwa upaya terakhir TERLAWAN II untuk mendapatkan pelunasanhutang dari PELAWAN adalah dengan mengajukan kepada pejabatlelang (KPKNL) permohonan eksekusi hak tanggungan dengan carapenjualan jaminan dimuka umum.Adapun dasar hukum dari TERLAWAN II dalam mengajukan eksekusiHak Tanggunag adalah berdasrakan :Pasal 9.2 tentang Akibat dari peristiwa Cidera Janji Akad Pembiayaan Murabah No.99 yang menyatakan : Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi olehNASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;Sedangkan subtansi gugatan Penggugat aquo pada pokoknyamendalilkan:O Tergugat menerima pekerjaan dari Penggugat antara lain: CekBersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertifikat & Pajak, Sertifikat HakTangguan (SHT) & Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), SuratAkad Murabah, Legalisasi Wakalah, Surat Kuasa Menjual ;O Dalam pelaksanaanya

dalamlingkungan peradilan umum dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggapbertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;O Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil eksepsinya, Tergugat menerangkan: Sebagaimana dalam gugatan Penggugat lembar ke4 poin5 yang menyatakan bahwa Tergugat menerima pekerjaan dariPenggugat antara lain: Cek Bersih, Roya, Biaya Pengurusan Sertifikat &Pajak, Sertifikat Hak Tangguan (SHT) & Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), Surat Akad Murabah

Bahwa, dengan demikian jelas dan terbukti tidak ada suatu tindakan dan perbuatanyang salah dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh TergugatV dalammembuat, menerbitkan Akta Akad Pembiayaan Murabah Nomor 72 Tanggal 29 Mei 2012Jo. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 73/2012 Tanggal 29 Mei2012 Jo.

Bahwa adanya Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 26 yang dibuatoleh Termohon atas perintah dari Termohon II dan tanpa diketahui olehPemohon dikarenakan Pemohon tidak mengenal dan tidak pernah bertemudengan Termohon , yang penggunaan Akta Akad Pembiayaan Murabah ahNomor: 26 adalah sebagai perjanjian pokok yang mengikat Termohon IlHalaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 672/Pat.G/2021/PA.KjnSALINANsebagai Kreditur dan Pemohon sebagai Debitur dalam pembiayaanMurabahah tertanggal 14 Mei 2012;6.

Pertama No.011/ADDENDUM/30147/0610 tanggal 17 Juni 2010 (bukti P2/T.I2)dimana Tergugat dan Penggugat telah saling setuju dan sepakat untuk mengubah dan/ataumenambah beberapa ketentuan dan syaratsyarat pada perjanjian sebagaimana dalamAddendum tersebut. "222 nno nnn nn nnn ence cnnn nc cnc cnc nn nnnMenimbang, bahwa dari bukti bertanda P2/T.I2 dan bukti bertanda T.I1 /T.II3tersebut telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah adanyahubungan hukum berupa Perjanjian Pembiayaan Murabah

Akibat Cidera JanjiApabila suatu cidera janji terjadi dan tidak dapat ditanggulangi, makaBANK, dengan memberikan pemberitahuan kepada NASABAH, berhak:a)b)Menyatakan Akad Pembiayaan Murabah berakhir, dan/atau;Menyatakan setiap jumlah yang terhutang oleh NASABAH berdasarkanAkad Pembiayaan Murabahah dan dokumen lain yang berkaitan denganAkad Pembiayaan Murabahah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayaroleh NASABAH tanpa permintaan, pengajuan, tanpa protes dariNASABAH dan tanpa persetujuan, keputusan atau

Akibat Cidera JanjiApabila suatu cidera janji terjadi dan tidak dapat ditanggulangi, maka BANK,dengan memberikan pemberitahuan kepada NASABAH, berhak:e) Menyatakan Akad Pembiayaan Murabah berakhir, dan/atau;f) Menyatakan setiap jumlah yang terhutang oleh NASABAH berdasarkanAkad Pembiayaan Murabahah dan dokumen lain yang berkaitan denganAkad Pembiayaan Murabahah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayaroleh NASABAH tanpa permintaan, pengajuan, tanpa protes dariNASABAH dan tanpa persetujuan, keputusan

Bahwa Perjanjian ke Il tertanggal 31 Mei 2010, dengan pokokpokokperjanjian sebagai berikut :a.b.Nama perjanjian adalah akad Pembiayaan Murabahah Il;sisa hutang perjanjian Murabah sebesar Rp. 189.197. 381(seratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuhribu tiga ratus delapan puluh satu);jangka waktu pelunasan hutang tersebut 71 (tujuhpuluh satu)bulan;Tambahan pembiayaan yang diperoleh Tergugat dalam akadMurabahah Il sebesar : 110.802.619 (seratus sepuluh juta delapanratus dua ribu

.,00(enam pulus satu juta enam ratus delapan belas ribulima puluh rupiah), oleh karena itu majelis hakim berpendapat prosespembiayaan murabah antara Peggugat dengan Tergugat telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sertaPrinsip prinspi Syariah;Menimbang, bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No.57390190063 tanggal 09 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugattelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku serta Prinsip prinspi Syariah oleh karenanya

Rp.600.000, (bukti P.8).Menimbang, bahwa dari cara Para penggugat untuk memenuhikewajiban hukumnya, yaitu untuk membayar angsuran sebagaimana yang41telah disepakati bersama, telah menunjukkan bahwa Para Penggugattelah dengan seenaknya dan semaunya sendiri dan melenceng dari apayang telah diperjanjikan bersama.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dimuka jelas terlinat bahwasebenarnya Para Penggugat sendiri yang telah melakukan pelanggaranhukum, tidak menepati janji sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabah

Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvesi telah melakukanAkad Pembiayaan Murabah dengan Jangka waktu 5 Tahun (60 bulan)Halaman 11 dari 42 halaman Putusan NOMOR 50/PDT/2020/PT KDIsebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan KonsumenNomor: 456101501888 dengan angsuran Perbulannya sebesarRp.5.824.000, (lima juta delapn ratus dua puluh empat ribuh rupiah);Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:456101501888 tanggal 15 Desember 2015 yang Termuat dalamKontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen

AH.05.01 Tahun 2015;Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvesi telah melakukan AkadPembiayaan Murabah dengan Jangka waktu 5 Tahun (60 bulan)sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan KonsumenNomor: 456101501888 dengan aangsuran Perbulannya sebesarRp.5.824.000, (lima juta delapn ratus dua puluh empat ribuh rupiah);Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 456101501888tanggal 15 Desember 2015 yang Termuat dalam Kontrak PerjanjianPembiayaan Konsumen jatuh Tempo Pembayaran ARMIA RAHAYU

adalah peninggalanAlmarhum ANTON DJUANAIDI SALIM yang belum terbagi waris.Bahwa tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimanaditerangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 995 Surat Ukur13.14.15.25Nomor 235/Kr.Baru/2005 tanggal 10 Juni 2005 dibeli olehAlmarhum ANTON DJUNAIDI dalam perkawinannya denganTURUT TERGUGAT REKONPENSI I dengan menggunakan fasilitasKPR dari PT Bank Panin, yang kemudian diambilalih (take over)oleh PT Bank Mega Syariah Indonesia sebagaimana diterangkandalam Akta Perjanjian Murabah

No.02/2015, maka total kerugian yang dideritaoleh Penggugat adalah sebagai berikut : Hutang Murabah : Rp.8.938.486.670,Biayabiaya riil yang dikeluarkan tawidh : Rp. 500.000.000,Total biaya : Rp.9.438.486.670, Maka total kerugian Hutang Murabahah ditambah dengan tawidhadalah sebesar Rp. 8.938.486.670 + Rp. 500.000.000, = Rp.9.438.486.6700 (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan jutaempat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).IV.

Cabang wajib memastikan bahwa seluruh persyatan yangtertuang dalam surat keputusan Komite PembiayaanKonsumer (SKKP DPk) telah ditindaklanjuti dan dipenuhi KCPsebelum pencairanBahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Teguh Budi Santoso selaku KepalaCabang PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Medan sesuai dengansurat Nomor : 12/11443/006 menyetujui permohonan pembiayaan yangdiajukan Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan selanjutnyadilaksanakan pembiayaan Mudharabah Wal Murabah (WAAD) antaraKoperasi Karyawan

Cabang wajib memastikan bahwa seluruh persyatan yangtertuang dalam surat keputusan Komite Pembiayaan Konsumer(SKKP DPK) telah ditindaklanjuti dan dipenuhi KCP sebelumpencairanBahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Teguh Budi Santoso selaku KepalaCabang PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Medan sesuai dengansurat Nomor : 12/11443/006 menyetujui permohonan pembiayaan yangdiajukanKoperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan selanjutnyadilaksanakan pembiayaan Mudharabah Wal Murabah (WAAD) antaraKoperasi Karyawan

26 Mei 2010 Eri BudiSetiawan selaku kepala bagian dan Tri Prianti Retnowati selaku pejabatkepala bagian pada Divisi Pembiayaan dengan surat Nomor12/0879/SKKP/DPK perihal surat Keputusan Komite Pembiayaan ataspermohonan Fasilitas Pembiayaan a.n Koperasi Karyawan PDAM TirtanadiMedan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Medanmemberitahukan bahwa Komite Pembiayaan kantor pusat telahmenyetujuinya.Bahwa dengan disetujuinya kredit tersebut rencana pembiayaan dilakukansecara Mudharabah Wal Murabah

a.nKoperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan kepada Kepala Cabang Bank SyariahMandiri Cabang Medan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaan kantorpusat dapat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut;Menimbang, bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2010 Teguh Budi Santososelaku Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan sesuaidengan surat Nomor : 12/11443/006 menyetujui permohonan pembiayaan yangdiajukan Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan selanjutnya dilaksanakanpembiayaan Mudharabah Wal Murabah

Pembiayaan a.nKoperasi Karyawan PDAM Tirtanadi Medan kepada Kepala Cabang BankSyariah Mandiri Cabang Medan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaankantor pusat dapat menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan;Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 Teguh Budi Santoso selaku Kepala CabangPT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Medan sesuai dengan surat Nomor :12/11443/006 menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan KoperasiKaryawan PDAM Tirtanadi Medan selanjutnya dilaksanakan pembiayaanMudharabah Wal Murabah

di atasnya) adalahpeninggalan Almarhum Anton Djuanaidi Salim yang belum terbagi waris;Bahwa tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diterangkandalam Sertipikat Hak Milik Nomor 995 Surat Ukur Nomor 235/Kr.Baru/2005tanggal 10 Juni 2005 dibeli oleh Almarhum Anton Djunaidi dalamperkawinannya dengan Turut Tergugat Rekonvensi dengan menggunakanfasilitas KPR dari PT.Bank Panin, yang kemudian diambilalih (take over)oleh PT.Bank Mega Syariah Indonesia sebagaimana diterangkan dalamAkta Perjanjian Murabah

Foto copy Surat Nomor 14/3/2012, tanggal 20 Pebruari 2012,Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)Murabah, diberi tanda TT.I1;2. Foto copy Akad pembiayaan AlMurabah Nomor 201/09/APHA/40/III/2012, tanggal 02 Maret 2012, diberi tanda TT.2;3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 atas nama Halimah,terletak di Desa / Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur,Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diberi tandaTT.L3;4.

Tergugat menjadi + 166,69% (seratus enamHalaman 36 dari 106 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Bkt.puluh enam koma enam puluh sembilan persen) dari jumlahutang pokok Penggugat yang sesungguhnya;4) Pada Butir 2.d Tergugat menyatakan bahwa Penggugat menerimafasilitas Restrukturisasi pembiayaan sebesar Rp 912.465.965,18(Sembilan ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribusembilan ratus enam puluh lima rupiah koma delapan belas) yangdituangkan dalam pasal 2 Addendum Akad Pembiayaan Murabah

bahan pertimbangan majelis hakim harus dikesampingkan;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam konvensi dipandangmenjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;Halaman 99 dari 106 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Bkt.Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwaTergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai AkadMurabahah Nomor 55 dan 56 tanggal 21 November 2012, Akad MurabahahNomor 92 tanggal 26 Juni 2013, dan Addendum Akad Murabah

Bank BNI Syariah,berkedudukan di Jakarta, yang diwakili olen Bank Syariah Cabang PembantuMakassar, yang berkedudukan di Kelurahan Paccerakkang, KecamatanBiringkanaya, Makassar) telah terikat dalam transaksi murabahahsebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabah No. 103 tanggal27 November 2013, di hadapan Notaris, Hajjah Andi Mindaryana Yunus, S.H.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniialah rencana pelelangan hak tanggungan milik Penggugat berupa:sebidang tanah yang berdiri