Pada Tanggal 15 September 2017 melalui surat Nomor001/PB GSPB/RP/IX/2017 telah melakukan PengajuanBipartit, dan upaya upaya lainnya (Perundingan dan lainnya)dalam hal : Fasilitas Kerja berupa Sewa kendaraan (motor) bagiSales dan Biaya bahan bakar transportasi operasionalsales. dimana pada saat itu Sewa kendaraan (motor) bagiSales selama ini dihubungkan dengan pencapaian targetpenjualan dan dalam hal ini kami mengajukan Sewakendaraan (motor) bagi Sales tidak dihubungkandenganpencapaian target penjualan

Telah melakukan Pengajuan bipartite melalui surat nomor001/PB GSPB/RP/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 danupaya upaya lainnya (Perundingan dan lainnya) dalam halupaya menyelesaikan permasalahan yang di alami Pengurusdan anggota GSPB yakni sdr.

(Foto Copy dari Asli);Federasi GSPB Nomor001/SK/PPGSPB/IV/2015 tertanggal 29 April 2015. (Foto Copydari Asli);: Bukti pencatatan PB GSPB PT Roxy Prameswari nomor1667/CTT.250/III/2013 tanggal 24 Maret 2014. (Foto Copy dariAsli);: Kartu Tanda Anggota (KTA) Serikat Buruh PB GSPB PT RoxyPrameswari. (Foto Copy dari Asli);39/RXCBT/PERS/KT/06/14 tertanggal 30 Juni 2014. (Foto Copy dari Asli);:SK Pimpinan Pusat GSPB nomor 001/ SK / PP GSPB /XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016.

(Foto Copy dari Asli);: Surat Keputusan Pimpinan Pusat Federasi GSPB nomor001/SK/PP GSPB/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019.(Foto Copy dari Asli);: Surat Keputusan Perusahaan nomor 015/RPI/HRD/2019tertanggal 17 Januari 2019. (Foto Copy dari Asli);008/HRDRP/I/2019 tertanggal 30Januari 2019. (Foto Copy dari Asli);: Surat Tergugat(DK)/Penggugat(DR) kepada Penggugat(Dk)/Tergugat(DR) tertanggal 31 Januari 2019. (Foto Copy dariAsli);: Fotocopi Peraturan Perusahaan tertanggal 1 September 2016.

Nomor : 04/G/2014/PTUN.PLdan Batu Bara sebanyak 3 (kali) berdasarkan Surat Permohonan PenggugatNomor : 0O01/SPM/MJU/II/2010, tanggal 15 Maret 2010, SuratPermohonan Penggugat Nomor : 001/SPM/MJU/XII/2012 tanggal 29November 2012 dan Surat Permohonan Penggugat Nomor001/SPM//MJU/XI/2013 tanggal 11 November 2013, akan tetapi tidak adajawaban dari Tergugat hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1)dan ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun

terjadi penciutan menjadi 5.880 Ha, hal tersebuttidak dipermasalahkan oleh Penggugat, akan tetapi hal tersebut jugadiabaikan oleh Tergugat; Bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah surat kepada Tergugatmengenai Surat Permohonan Penyesuaian dari Kuasa PertambanganEksplorasit menjadi Kuasa Pertambangan Ekplorasi Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi sesuai dengan ketentuan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara, yakni : Surat Permohonan Penggugat Nomor001

Mineral Jaya Utama Nomor001/SPM/MJU/III/2010 perihal Penyesuaian IUP Eksplorasitanggal 15 Maret 2010 (foto copy sesuai dengan asli); 2. P1.1 : Rencana Kerja Kegiatan Eksplorasi Bijih Besi DPM PT.Mineral Jaya Utama di Kabupaten Buol Provinsi SulawesiTengah (foto copy dari foto copy); 3. P2 : Surat PT. Mineral Jaya Utama Nomor001/SPM/MJU/XII/2012 perihal Permohonan PenyesuaianIUP Eksplorasi tanggal 29 November 2012 (foto copy sesuaidengan asli); 4. P3 : Surat PT.

Mineral Jaya Utama Nomor001/SPM/MJU/XI/2013 perihal Permohonan Penyesuaian IUPEksplorasi tanggal 11 November 2013 (foto copy sesuaidengan asli); Hal 21 dari 39 Hal. Put. Nomor : 04/G/2014/PTUN.PL6. P47. P4.18. P59, P610. P6.111. P6212. P=6.3Daftar Dokumen PT. Mineral Jaya Utama yang ada di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Buol (foto copy sesuaidengan asli); Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mineral Jaya UtamaNomor 87 Tanggal 24 September 2009 dihadapan HangkyRibowo, S.H.

Mineral Jaya Utama (Penggugat)selama 8 (delapan) tahun dilokasi Wilayah Desa Lokododa Kecamatan GadungKabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah seluas 5.880 Ha; Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan dimaksud, Penggugatmenyampaikan bukti tertulis mengenai permohonan yang telah diajukan kepadaTergugat sebagai berikut : ee een nnn eeeee eee Berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor001/SPM/MJU/II/2010 Tanggal 15 Maret 2010 perihal : Penyesuaian IUPEksplorasi (vide bukti surat P 1); Berdasarkan

Karunia Mutiara Lestari;Bahwa tindakan TERGUGAT Il yang bertindak untuk dan atas namaTERGUGAT didalam gugatan ini akan disebut TERGUGAT;Bahwa Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalahPENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam sebuahPerjanjian Jual Beli Batu bara dengan nomor 001/PUBB/KMLMAR/2014tanggal 25 Maret 2014;Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli Batu bara dengan nomor001/PUBB/KMLMAR/2014 tanggal 25 Maret 2014 tersebut, TERGUGATwajid menyediakan Batubara dengan

Rp.1.370.000.000 (Satu Milyar TigaRatusTujuh Puluh Juta rupiah);Halaman 2 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.JmbBahwa ternyata seiring berjalannya waktu, TERGUGAT menjelaskan kepadaPENGGUGAT pengiriman Batubara pada Perjanjian Jual Beli Batubaradengan nomor 001/PJBB/KMLMAR/2014 tanggal 25 Maret 2014 tidakmampu dipenuhi oleh TERGUGAT karena Produksi Batubara dari tambangTERGUGAT secara teknis tidak berhasil dan kualitas Batubara kurang baik;Bahwa dikarenakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor001

Kuasa tanggal 06 September 2017, dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:318/SK/Pdt/2017/PN Jmb, tanggal 20 September 2017;Halaman 6 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.JmbMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Jambi telah membacakan putusan tanggal 24 Mei 2018 Nomor :70/Padt.G/2017/PN.Jmb, yang amar berbunyi sebagai berikut ;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah dan berlakunya Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor001

BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat diDesa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, KabupatenKaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/TL/BPRSSB/DL/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021,selanjutnya disebut sebagai Penggugat:MELAWANZaili bin Bustami, lahir di Bintuhan, 18 Oktober 1958, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal diDesa Padang Genteng, Kecamatan Kaur Selatan, KabupatenKaur, selanjutnya disebut sebagai TergugatHal. 1 dari 7 Hal. Pen.

No.9/Pdt.G.S/2021/PA.BhnSUBSIDAIRMemohon Putusan yang seadil adilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, sebagaimanasusunan sebagi berikut:Penggugat hadir pada sidang pertama dengan diwakili oleh DedyHalomoan dan Razali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/TL/BPRSSB/DL/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021;Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, walaupun Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor9/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tertanggal 29 Juli 2021, untuk

Menyatakan Surat Keputusan PT Bintang Sidoraya Nomor001/BSR/SK/BOD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 tentang KualifikasiPengunduran Diri tidak memenuhi Pasal 168 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;4. Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat karena Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan kerjadengan Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat sebesarRp445.000.000, dengan perincian sebagai berikut :a.

Bintang Sidoraya Nomor001/BSR/SK/BOD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 tentang KualifikasiPengunduran Diri tidak memenuhi Pasal (168) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;4. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat karena Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan kerja denganPenggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat sebesarRp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);6.

TENGGANG WAKTU;1.Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Nomor 28/BA/B15/X1/2017diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 Nopember 2017;Bahwa terhadap objek perkara aquo oleh Penggugat telah ditempuhupaya penyelesaian administratif melalui PANWASLU KabupatenMimika, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor001/PS/33.10/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017;Bahwa Penggugat keberatan atas Keputusan PANWASLU in qasu,karenanya dalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang telahditempuh upaya administratif lanjutan

Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2017/PTTUN Mks.Mimika, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor001/PS/33.10/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017;. Bahwa Penggugat keberatan atas Keputusan PANWASLU in qasu,karenanya dalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang telahditempuh upaya administratif lanjutan kepada BAWASLU Provinsi Papua,sesuai Tanda Terima Nomor 003/CB8WB/MMK/XxII/2017 tanggal 19Desember 2017 perihal Permohonan Keberatan Atas Putusan PanwasKabupaten Mimika Nomor 001/PS/33.10/XII/2017;.

Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor001/PS/33.10/X1I/2017 tanggal 16 Desember 2017;3. Surat Tanda Terima Nomor 003/CB8WB/MMK/XII/2017 tanggal 19Desember 2017 dan Surat Keberatan Penggugattanggal 18 Desember2017;4. Surat DPP Komisi Nasional Pilkada Independen RI Nomor 182/DPPSP/X1/2017 tanggal 27 September 2017;5. Surat Keputusan DPP Komisi Nasional Pilkada Independen RI Nomor181.B/SKPPKP/X1/2017 tanggal 24 November 2017;6.

menempuhupaya administratif kepada PANWASLU Kabupaten Mimika yang telah diputusdengan Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/33.10/XII/2017 pada tanggal 16Desember 2017, bahwa Putusan PANWASLU Kabupaten Mimika tersebut telahditerima oleh Penggugat pada tanggal itu juga yakni pada tanggal 16 Desember2017;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara resmi diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 22 Desember 2017;Menimbang, bahwa Putusan PANWASLU Kabupaten Mimika Nomor001

Menyatakan hukumnya, Kwitansi (Tanda Terima) RSUD Cilacap tanggal10 Oktober 2018 sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atasnama pasien Makun Junaedi/Penggugat adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pdt/202010.Menyatakan hukumnya, Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor001/SM/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 RSU Siaga Medika Banyumasadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;11.Menyatakan hukumnya, Hasil Rekam Medis Nomor Rekam Medis198575

Menyatakan hukumnya, Kwitansi (Tanda Terima) RSUD Cilacap tanggal10 Oktober 2018 sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) atasnama pasien Makun Junaedi adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;10.Menyatakan hukumnya, Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor001/SM/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 RSU Siaga Medika Banyumasadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;11.Menyatakan hukumnya, Hasil Rekam Medis Nomor Rekam Medis198575, tanggal 7 Agustus 2018 Instalasi Radiologi RSU Siaga MedikaBanyumas

Menyatakan hukumnya, Kwitansi (Tanda Terima) RSUD Cilacaptanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh riburupiah) atas nama pasien Makun Junaedi/Penggugat adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat:10.Menyatakan hukumnya, Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor001/SM/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 RSU Siaga MedikaBanyumas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat:11.Menyatakan hukumnya, Hasil Rekam Medis Nomor Rekam Medis198575, tanggal RO 7 Agustus 2018 Instalasi Radiologi

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP01467/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor001 10/207/16/433/18 tanggal 26 April 2018, Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama:PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1433.000, beralamat diJalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, Dsn.

Pajak a quokarena in casu berkaitan dengan prosedur sebagai dampak dari kelalaianatau lambatnya Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalammemulai pemeriksaan sehingga tenggang waktu pemeriksaan yangseharusnya bisa sampai 8 (delapan) bulan mengakibatkan hak Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukanpembahasan/clossing conference dengan Tim QA Pemeriksaan menjaditidak dapat dipenuhi, sehingga penetapan SKPKB Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor001

Gugat Perlawanan PrematurBahwa formalitas gugatan adalah perlawanan terhadap permohonaneksekusi yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor001/Pdt.Eks/ 2017/PA.Yk, dengan maksud agar eksekusi ditunda ataudibatalkan, sedang permohonan tersebut belum dilaksanakan olehPengadilan Agama Yogyakarta sehingga belum ada peristiwa pengalihanhak melalui penjualan lelang dimuka umum, dengan demikian gugatanPenggugat cacat formal karena prematur;b.

dengan tuntutan sebagaimanapetitum angka 3, 4 dan 5;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, Majelis HakimTingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugat perlawanan eksekusi ini diajukan olehPelawan/Pembanding sebagai reaksi dari permohonan eksekusi HakTanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02472/2014anggal 372014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW14.00070849.AH.05.01 Tanggal 3062014 yang diajukan Terlawan /Terbanding di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor001

lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor49/G/2019/PTUN.BJM tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Hal 2 dari 13 hal Put No.79/B/2020/PT.TUN.JKTMENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001

Put No.79/B/2020/PT.TUN.JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalampemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor 49/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 4 Desember 2019 tersebut di atas :Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;Mengadili :DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor001

kedudukan hukum antaraPenggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah berbeda,Tergugat/Pembanding dalam kedudukan pejabat administrasi sedangkanPenggugat/Terbanding adalah badan hukum dalam lapangan hukum perdata, dankedudukan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding setelah merekamelakukan perjanjian kontrak pemborongan pekerjaan, kKedudukan hukumnya barusama ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan pasalpasal tersebut diatas, maka Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor001

Menyatakan Perbuatan PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGATREKONPENSI dengan membuat Surat Pernyataan Nomor001/RAMLAH/DN/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017 yang di tandatanganiHalaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pat.G/2020/PN BtmPENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONPENSI dan RosmawatiAgustini, adalah Perbuatan Melawan Hukum;3.

Menyatakan Batal demi Hukum Surat Pernyataan Nomor001/RAMLAH/DN/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017 yang di tandatanganiPENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONPENSI dan RosmawatiAgustini;4. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONPENSI untukmenyatakan permohonan maaf TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGATREKONPENSI, secara tertulis dan di terbitkan di Koran Harian Nasionalselama 1 (Satu) bulan berturut turut;5.

Dengan adanya bukti surat berupa Surat Pernyataan Nomor001/RAMLAH/DN/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017, tentang Pernyataan Ramlah(yang ditanda tangani oleh Ramlah dan Rosmawati Agustini) dan diWaarmerking tanggal 23 Mei 2017, oleh Notaris Yola Yostiwanti SH, MKn diBatam; Transfer dana sebesar Rp 200.000.000,.

Dengan adanya bukti surat berupa Surat Pernyataan Nomor001/RAMLAH/DN/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017, tentang Pernyataan Ramlah(yang ditanda tangani oleh Ramlah dan Rosmawati Agustini) dan diWaarmerking tanggal 23 Mei 2017, oleh Notaris Yola Yostiwanti SH, MKn diBatam;3.

Bahwa dengan adanya bukti surat berupa Surat Pernyataan Nomor001/RAMLAH/DN/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017, tentang Pernyataan Ramlah(yang ditanda tangani oleh Ramlah dan Rosmawati Agustini) dan diWaarmerking tanggal 23 Mei 2017, oleh Notaris Yola Yostiwanti SH, MKn diBatam;3.

Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan akhirnya dibuat danditandatangani perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Dan Kerjasama Penambangan BatubaraAntara Koperasi Sinar Surya Dengan PT Trimas Mayang Jaya Nomor001/SSTMJ/PK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang telah di lakukan"waarmeking" dihadapan Hamid Gunawan, S.H., Notaris yang berkedudukandi Balikpapan dengan Nomor 645/WNIII/2011 tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P6);.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Dan Kerjasama Penambangan BatubaraAntara Koperasi Sinar Surya Dengan PT Trimas Mayang Jaya Nomor001/SSTMJ/PK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Bukti P6), Penggugat akanbertindak sebagai investor yang mendanai pekerjaan penambanganbatubara mulai dari pengurusan perizinan tambang sampai denganpembiayaan operasional penambangan batubara baik dalam tahappersiapan, tahap produksi maupun pemasaran atau penjualan batubarayang ditambang dari wilayah tambang Tergugat ;.

berarti Penggugat belummenerima pembayaran secara penuh sebesar Rp3.600.000.000,00(tiga miliar enam ratus juta rupiah), sehingga oleh karenanyaPerjanjian Dan Kerjasama Penambangan Batubara Antara KoperasiSinar Surya Dengan PT Trimas Mayang Jaya Nomor 001/SSTMJ/PK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Bukti P6) masih berlaku danmengikat para pihak yang membuatnya yaitu Pengggugat danTergugat ;Oleh karena Perjanjian Dan Kerjasama Penambangan BatubaraAntara Koperasi Sinar Surya Dengan PT Trimas Mayang Jaya Nomor001

terdapat didalamperjanjian a quo dan surat pernyataan dan jaminan tanggal 15Oktober 2011 (Bukti P15) masih tetap berlaku dan mengikat parapihak, sehingga oleh karena itu pula baik Penggugat maupunTergugat dan Tergugat II wajib tunduk dan patuh terhadap semuaketentuan yang terdapat didalamnya dan menjalankan segalakewajibannya;Bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 tentang maksud &tujuan dari Perjanjian Dan Kerjasama Penambangan Batubara AntaraKoperasi Sinar Surya Dengan PT Trimas Mayang Jaya Nomor001

Tergugat dan Tergugat II untuktidak mengalihkan hak pengerjaan/pengelolaan wilayah tambangkepada pihak lainnya tanpa adanya persetujuan tertulis dariPenggugat juga diwajibkan berdasarkan ketentuan butir 3 dari SuratPernyataan Dan Jaminan tanggal 15 Oktober 2011 (Bukti P15);Bahwa Pengggugat mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 tentang maksud & tujuandari Perjanjian Dan Kerjasama Penambangan Batubara AntaraKoperasi Sinar Surya Dengan PT Trimas Mayang Jaya Nomor001

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan denganTergugat padai tanggal 30 Desember 2006 sebagaimanaternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor001/01/1/2007 tertanggal 02 Januari 2007 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo,Kota Pasuruan;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Nomor001/01/1/2007 tanggal O02 Januari 2007, bermeterai cukupsesuai aslinya (P.1);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belahpihak telah mengajukan keluarganya masing masing sebagaiberikut1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,tempat kediaman Kota Pasuruan:memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikuta.

(SesuaiKTP).Selanjutnya dalam ini di sebut DebiturDalam Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan Nomor001/AJA/03/2018 tersebut menerangkan bahwa : Para pihak dengan ini telahsepakat dan karenanya saling mengikatkan diri mengadakan Perjanjian PinjamUang Dengan Jaminan dengan syarat dan ketentuan yang telah tertera padaklausul pasal Perjanjian Pinjam Uang Dengan Jaminan.

Fotocopy Perjanjian Pinjam Uang dengan Jaminan Nomor001/AJA/03/2018 ,setelah dicocokan sesuai dengan aslinya,selanjutnyadiberi tanda P.1;2. Daftar Riwayat Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P.2;3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03388/2018, setelahdicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1411, setelah dicocokandisesuaikandengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P.4;5.

Nomor 1240 kK/Pdt.SusBPSK/2017dan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menempuhmekanisme penyelesaian sengketa konsumen;Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor001/BPSK/PKRSEKT/I/2017dalam Perkara a quo Pada Amar Poin 2 TidakSesuai Dengan Fakta Dan Bukti Dokumen:Bahwa Putusan BPSK Nomor 001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 tanggal 23Februari 2017 yang menyatakan dikabulkannya Menghukum TermohonPT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milik Pemohon sepertisemula tidak dapat diterima

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 Dalam Perkara A Quo Pada Amar Poin 3Tidak Dapat Diterima:Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukanpelanggaran berupa: Ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakanHalaman 6 dari 31 hal. Put.

dengan melunasi tagihan susulan yang diatur dalam ketentuan Pasal 14ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkaitdengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Listrik Negara juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 2Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentangPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik;Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor001

Putusan Badan Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor001/BPSK/PKRSEKT/I/2017, 23 Februari 2017 dan atas putusan itudiajukan Keberatan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan KepulauanRiau Area Pekanbaru sebagai Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha semulaTermohon pada persidangan BPSK Kota Pekanbaru sesuai Pasal 56 ayat(2) yang berbunyi Para pihak dapat mengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahmenerima pemberitahuan putusan tersebut;Bahwa Pasal 58 ayat

Majelis Hakim Judex Factidalam hal ini lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan dalam memutus perkara a quo;Bahwa salah satu amar putusan Majelis BPSK Kota Pekanbaru Nomor001/BPSK/PKRSEKT/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 menyatakanMenghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumensebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh limaridu lima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Majelis BPSK dalam memutus ganti rugi

Menyatakan perkara Carai Gugat Nomor001/Pdt.G/2010/PA.Crp. tanggal 04 Januari 2010 selesaikarena dicabut ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untukmencoret perkara tersebut dari Register perkara ;3.

Putusan Nomor 2699/B/PK/Pjk/2019 Membatalkan Surat Keputusan Tergugat, tanggal 26 Januari 2018 NomorKEP00185/NKEB/WPJ.29/2018: dan Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor001 10/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 dan menetapkan PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2012 Penggugat yangmasih harus dibayar adalah NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001759.99

/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00185/NKEB/WPJ.29/2018 tanggal 26 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor001 10/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa Pajak Agustus

tahun 2011 Penggugat merasa berat atas angsuran tersebut, karenakondisi keuangan usahanya lesu, sebagai rasa tangung jawab saya seorangdebitur, dengan secara baikbaik mohon kebijakan untuk dicarikan jalankeluar dan meminta untuk dilakukan, pengurangan jumlah nominal setoran,atau menutup/mengakhiri kredit dengan menjual asset bersama berupajaminan kredit, tetapi Tergugat tidak meresponnya malah memunculkanSurat tanggal 4 April 2012;Bahwa penolakan tersebut selanjutnya muncul Surat Peringatan Ill Nomor001

Nomor 103 PK/Pat./201Terhadap pembayaran ganti rugi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratuslima puluh juta rupiah), merujuk pada diterbitkannya Surat Nomor001/2753/SPII/V0412 Peringatan Ill pemberitahuan lelang tanggal 4 April 2012;Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Pml., adalah PerkaraPerlawanan Atas Surat Nomor 001/2753/SPIIV0412 bukan berbentuk suratgugatan, secara tergas bentuk verzet (perlawanan) dan Mahkamah AgungRepublik Indonesia telah khilaf dalam menentukan pertimbangan hukum atasgugatan

, dan yang betul bukan gugatan akan tetapi Perkara Nomor12/Pdt.G/2012/PN.Pml., adalah dalam bentuk verzet (perlawanan) terhadapSurat Nomor 001/2753/SPIIV0412 tanggal 4 April 2012;Verzet (perlawanan) Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi/PemohonPeninjauan Kembali (PK) adalah berbentuk perlawanan terhadap Surat Nomor001/2753/SPIIV0412 berbentuk Peringatan ke Ill, sekaligus sebagaipemberitahuan lelang terhadap assetaset yang seperti tersebut dalam SertifikatHak Milik (GSHM) sebagai berikut:Sertifikat Hak

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 1992 Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Protestan IndonesiaBagian Barat (GPIB) Bethesda di DKI Jakarta pada tanggal 14 Nopember1992 sebagaimana pada Kutipan Surat Nikah Nomor001/MJB.V/XVNKH/1992 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/1994tanggal 28 Pebruari 1994;2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai1 (satu) oranmg anak yang bernama RAJA JOSHUA TAMPUBOLON, lahirpada tanggal 13 Januari 1993;3.

maka telah memenuhi dan cukup beralasan bagi Penggugat untukmengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975, kiranya Gugatan Penggugat agae erkaeinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan di gereja Protestan IndonesiaBagian Barat (GPIB) Bethesda di DKI Jakarta pada tanggal 14 Nopember1992 sebagaimana pada Kutipan Surat Nikah Nomor001

dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/1994tanggal 28 Pebruari 1994 diputuskan karena perceraian;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung atau Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan kianya memberikan putusan denganamar sebagai berikut:PRIMAIR:1.2.Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perkawinan yang dlangsungkan antara Penggugat danTergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Surat Nikah Nomor001

Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat (LILYMARGARETH ~ PATTIASINA, SH) dengan Tergugat (SUDIRMANTAMPUBOLON, SH) sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah Nomor001/MJB.V/XVNKH/1992 tertanggal 14 Nopember 1992, yang dikeluarkanGereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Bethesda di DKI JakartaHalaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.

Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor001/1/M/2015/MDN tertanggal 02 November 2015;b. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 013/I/M/2016/MDNtertanggal 03 Oktober 2016;c. Perjanjian Pemberian fasilitas Bank Garansi dan PengakuanHutang Nomor 006/1/M/2017/MDN tertanggal 24 Februari2017d. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 007/1/M/2017/Mdntertanggal 24 Februari 2017;e. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 019/1/M/2017/MDNtertanggal 13 Oktober 2017;f.

Bahwa pada prinsipnyaselama terjadinya perikatan antara PENGGUGAT danTERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah melanggar hukummaupun melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT;4)Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya berdasarkanpada Perjanjian Kredit dan Pengakuan WHutang Nomor001/1/M/2015/MDN tertanggal 02 November 2015;5)Bahwa secara fakta hukum, yang menunjukkan hubunganhukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hanyaberdasarkan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor001

TERGUGAT telah memberikan fasilitas kredit kepadaPENGGUGAT berupa fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK)sebesar Rp. 5.500.000.000, (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)dengan tujuan kredit untuk modal kera sebagai take over dari BCA,berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor001/1/M/2015/MDN tertanggal 02 November 2015 dengan jangkawaktu selama 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal 02November 2016;b.

Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor001/1/M/2015/MDN tertanggal 02 November 2015;b. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 013/I/M/2016/MDNtertanggal 03 Oktober 2016;c. Perjanjian Pemberian fasilitas Bank Garansi dan PengakuanHutang Nomor 006/1/M/2017/MDN tertanggal 24 Februari2017d. Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 007/1/M/2017/Mdntertanggal 24 Februari 2017;e.

Bahwa pada prinsipnyaselama terjadinya perikatan antara PENGGUGAT danTERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah melanggar hukumHalaman 31 Putusan perdata reg. perkara Nomor502/Pdt.G/2020/PN Mdnmaupun melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjianantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;10)Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya berdasarkanpada Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor001/1/M/2015/MDN tertanggal 02 November 2015;11)Bahwa secara fakta hukum, yang menunjukkan hubunganhukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT