Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : norman nurman narsen nofren nopren normin noreen norlen normei norgen norden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 Juli 2014 — SUMARYANA, A.Ma.Pd. Bin MARTOREJO
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .; Kekuasaan pemerintah merupakan kekuasan aktif yangmeliputi kKewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenanganinterpretasi terhadap normanorma tersamar ("verge normen"). Dalamkaitannya dengan "beleidsvrijheia", Kekuasaan yang aktif dari pemerintah,menurut Prof. R. M.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 16-10-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 77/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 25 Maret 2015 — ARMANTA BUKIT VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
90 — 21
  • yuridis;Menimbang, bahwa untuk menguji (toetsing) ada tidaknya unsurmelawan hukum/ada tidaknya cacat yuridis terhadap obyek sengketa (buktiP 3), maka sebagai alat ujinya adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf adan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubahbeberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,sebagai alat uji bagi hakim ketentuan tersebut bersifat alternatif ,sedangkan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berlaku sebagainorma umum pemerintahan (bestuur normen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-09-2008 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2007
Tanggal 22 September 2008 — Drs. MUHAMMAD BASUKI Bin KURSANI
86 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NegeriPelaihari merupakan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yangamat esensial, yaitu mengenai keberadaan "Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 0314 Tahun 2002, tentang SuratKeterangan Asal Barang (SKAB) untuk pengiriman batubara" yangmerupakan kebijakan atau overheidsbleid dalam area HukumAdministrasi Negara, yang termasuk "Diskresioner Aktif' yaitu suatukebijakan yang berisi perbuatanperbuatan yang bersifat mandiri/tidakmengikat dan di implementasikan terhadap kondisi yang mengandungvage normen
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.JPR
Tanggal 27 April 2021 — Pemohon:
1.PT. TRIMEGAH KARYA UTAMA
2.PT. MANUNGGAL SUKSES MANDIRI
Termohon:
BUPATI BOVEN DIGOEL
445 — 370
  • ;Menimbang, bahwa untuk menentukan rezim hukum mana yang berlakudalam perkara in litis maka Pengadilan akan menggunakan Teori Hukum AntarWaktu (InterTemporal Recht) (lihat: Sudargo Gautama: Hukum Antargolongan:Suatu Pengantar), dengan memperhatikan titiktitik pertalian(aanknopingspunten) dengan stelselstelsel dan kaidahkaidah hukum yangberbeda dalam lingkunganlingkungan kuasawaktu dan soalsoal (naartijdelikke en zakelijke werking verschillende rechtsstelsels of normen);Menimbang, bahwa telah menjadi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 06-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 23/G/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 April 2015 — H. TRI SATYARIES RUDYANTO, SH., MH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
38 — 43
  • Jika kewajiban tersebut tidakdipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi;Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 sebagai suatu norma Peraturan Perundangundangan yang tertuangdalam rumusan Pasal atau Pasal dan ayat adalah suatu norma tingkah laku(gedrags normen) yang antara lain berisi perintah (gebod) yaitu harusmelakukan sesuatu yang biasa digunakan kata wajib dan harus.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-06-2015 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 651/Pdt.G/2014/PN TNG
Tanggal 25 Juni 2015 — PT Nusantara Almazia Lawan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Cq Walikota Tangerang
78 — 26
  • ., Kekuasaan Pemerintah merupakan kekuasaanyang aktif yang meliputi kKewenangan untuk memutus secaraHal 38 dari 60 hal Putusan No.651/Pdt.G/2014/PN.TNG.mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap normanormatersamar (vage normen).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2013 — Upload : 22-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2013 — PAIDJO
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Enthalt weder Befehle noch Normen, sonderen nurtDeliktsumschreibungen ";(bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmenfragmendari normanorma yang dapat dipidana) ;b Padahal:"Insbesindere Deliktusumschreibungen haben deulich den Character einesModels, mit dem einnzelne Aspekte der komplexen Wirklichhkeit auf hohemAbstraktionsniveau als strafrechtrelevant defeniert werden" ;(Khususnya rumusan delik, mempunyai sifat sebagai suatu model yang mempunyaisuatu aspek kenyataan yang kompleks
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 122/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD MURSYID SILALAHI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
Intervensi:
Drs.PANGIHUTAN SILALAHI
71 — 29
  • Munthe dan mempunyai 6 (enam)orang anak yang bernama Obirin Sidebang, Normen Sidebang,Maringan Sidebang, Tumpak Sidebang, Sarintan Br. Sidebang danHerman Sidebang. Adapaun Hobon Sidebang menikah denganAminah Br. Manihuruk dan mempunyai 4 (empat) oang anak yangbernama Asim Br. Sidebang, Cin Huat Maras Sidebang aliasMuhammad Mursyid Silalahi (Penggugat), Lamtiur Br.Sidebang dan Murni Br. Sidebang ; 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-02-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PAP/2021
Tanggal 1 Maret 2021 — MUHAMMAD YUSUF KOHAR, S.E.,M.M, DK VS HJ. EVA DWIANA, S.E.,DK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG;
120 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 PK/PAP/2021Pasal 153, Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun2016junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun2016; Bahwa tidak ada kekosongan hukum (/eemten in het recht),antinomi hukum (konflik norma hukum) maupun norma yangkabur (vage normen) dalam ketentuan Pasal 135A, Pasal153, Pasal 154 UndangUndang Nomor10 Tahun2016junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun2016, termasuk dalam hal pengaturan tentang kedudukanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifatfinal dan mengikat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2011 — Upload : 04-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 7 September 2011 — Hi. AMIR PIOLA ISA
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Masalahkekeliruan penerapan hukum seperti dipertunjukkan dalampertimbangan hukum Majelis Hakim a quo, sama sekali bukan sebagaiakibat dan ketidakjelasan norma (vorge normen), tetapi sebenarnyaadalah keterbatasan kemampuan Majelis Hakim untuk melihatnya daristruktur tindak pidana ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2013 — Upload : 22-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2013 — HERIYANTO, S.T
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Enthalt weder Befehle noch Normen, sonderen nurDeliktsumschreibungen ";(bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmenfragmen dari normanorma yang dapat dipidana) ;Padahal:"Insbesindere Deliktusumschreibungen haben deulich den Character einesModels, mit dem einnzelne Aspekte der komplexen Wirklichhkeit auf hohemAbstraktionsniveau als strafrechtrelevant defeniert werden" ;(Khususnya rumusan delik, mempunyai sifat sebagai suatu model yangmempunyai suatu aspek kenyataan yang kompleks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1796 K/PID.SUS/2013
Tanggal 2 April 2014 — Jafar bin Sundang
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • maatschapelijk ongeoorloofdegedraging); Oleh karena itu yang menjadi dasar dari Pengadilan Tinggi dalammengadili perkara ini bukanlah "de formele wederrchtelijkheid tetapi "demateriele wederrechtelijkheid", yang berarti sifat melawan hukum yangsebenarnya tidak hanya berdasarkan undangundang positif tetapi juga berakarpada asasasas umum yang bersendikan hukum; sesuai dengan tugasnya untukmencari kebenaran sejati, Pengadilan Tinggi mendasarkan pendapatnyakepada peraturan umum dari hukum (algemene normen
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 344/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 24 Oktober 2018 — MUHAMMAD MURSYID SILALAHI VS JHONSON HENDRA OLIVER S. SIDEBANG, DKK
62 — 35
  • Pangihutan Silalahi, yakni dengan membayar ganti rugi sebagaipagopago sebesar Rp. 60.000.000, (Enam Puluh Juta Rupiah),sebagaimana isi Surat Peryataan Barita Br Munthe, tertanggal 1 Juli2005, hal ini turut diakui dan dibenarkan oleh para ahli waris Barita BrMunthe yakni Obirin Silalahi Sidebang, Maringan Silalahi Sidebang,Normen Silalahi Sidebang, Tumpak Silalahi Sidebang, Pilot SilalahiSidebang, turut diketahui Kepala Desa Tongging, sebagaimanatermaktub pada Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2015.8
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Januari 2016 — SARDJIJANA bin (Alm) MARDIWIYONO
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Enthalt weder Befehle noch Normen, sonderen nurdeliktsumschreibunger(bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik yang menunjukkanfragmenfragmen dari normanorma yang dapat dipidana);b.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 569/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Syafei, Diwakili Oleh : Abdullah Syafei,
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
69 — 147
  • yaitu bunga, denda, serta biaya dan ongkos (bukan pokokhutang) selalu ditolak oleh TERGUGAT I.Bahwa, dengan menimbang peristiwa dimaksud serta konstruksihukum yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah berdasarhukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraHalaman 29 dari 77 halaman Putusan nomor 569/PDT/2021/PT DKI26.a quo oleh karena jabatannya atau amanat undangundang(ambtshalve beoordeling) menempatkan permasalahan ini denganberlandaskan pada pada nilainilai (warden), norma (normen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 564/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat:
Abdullah Syafei,
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
99 — 64
  • penghapusan terhadapsisa kewajiban yang dikategorikan sebagai Riba yaitu bunga, denda,serta biaya dan ongkos (bukan pokok hutang) selalu ditolak olehTERGUGAT I.Bahwa, dengan menimbang peristiwa dimaksud serta konstruksihukum yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah berdasar hukumapabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quooleh karena jabatannya atau amanat undangundang (ambtshalvebeoordeling) menempatkan permasalahan ini dengan berlandaskanpada pada nilainilai (warden), norma (normen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi ; Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahmerupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kKewenangan untukmemutus secara mandiri dan kewenangan intepretasi terhadap normanorma tersamar (vage normen). Sedangkan Prof. R. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2014 — dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph
86 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 309 PK/Pid.Sus/2012(vage normen atau norms). Sebagai lawan dari wewenangterikat(gebonden bevoegdheid), diskresi wewenang bebas (vrij bevogdheid)merupakan pilihan untuk melakukan tindakan pemerintah yang berkaitandengan rumusan norma yang mengandung vage norm maupun kondisifaktual seperti kKeadaan darurat, bencana dan lainlain. Diskresi tidak dapatdilakukan tanpa adanya conditio sine quo non yang mendasari esensidiskresi itu. sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2013 — SUNANDAR Alias DEDE Bin AWAN ERAWAN
113 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kekuasaan Pemerintahmerupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi Kewenangan untuk memutussecara mandiri dan kewenangan intepretasi terhadap normanorma tersamar("vage normen"). Dalam kaitannya dengan "beleidsvrijneid", kekuasaan yangaktif dari Pemerintahan, menurut Prof. R.M. Girindro Pringgodigdo, S.H.berupa "wijsheid" dapat merupakan tindakantindakan seketika ("Instantdecision") dengan melihat urgensi serta situasi / kondisi yang dihadapi,berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2240 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 3 Februari 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ; Drs. H. CHAIRUDDIN Bin AGUS SALIM
106 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktifyang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenanganinterpretasi terhadap normanorma tersamar ("vage normen"). Dalamkaitannya dengan "beleidsvrijneid", kKekuasaan yang aktif dari pemerintahan,menurut Prof. R. M. Girindro Pringgodigdo, SH, berupa "wijsheid" dapatHal. 83 dari 103 hal. Put.