ini objek sengketa dalam perkara aquo tersebut dikuasai olehTergugat berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 310, yangditerbitkan pada tanggal 27 Januari 2012 oleh Turut Tergugat I, yangdiperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat II.Bahwa objek sengketa semula dicatat dalam buku tanah berupa SertifikatHak Guna Bangunan Nomor : B.344/Fandoi, yang tercatat atas namaTergugat IV;Bahwa dahulu objek sengketa diakui sebagai tanah hak Tan Ah Hooseorang warga negara Belanda berdasarkan surat Opstal

sebagaimanayang diuraikan dibawah ini:Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN BikBahwa objek sengketa adalah tanah adat milik keluarga Korwayang dimiliki secara tutun temurun secara adat;Bahwa masuknya pemerintah kolonial Belanda di Papuakhususnya di Biak telah secara paksa menduduki dan menguasaltanah papua termasuk tanah objek sengketa;Bahwa oleh pemerintah kolonial Belanda tanah objek sengketadiberikan kepada Tan Ah Hoo seorang warga negara Belanda,berdasarkan Surat Opstal

13.14.15.16.17.18.Bahwa keberadaan Tan Ah Hoo yang merupakan Warga Negara Belandamendirikan bangunan tempat tinggal diatas tanah adat milik keluargaPara Penggugat, hal itu dikarenakan pemerintah kolonial Belanda telahmenduduki tanah di Biak, sehingga mengizinkan Tan Ah Hoo untukmendirikan bangunan rumah diatas tanahtanah yang dikuasai Belanda ;Bahwa atas dasar izin mendirikan bangunan dilahan milik keluarga ParaPenggugat yang dikuasai pemerintah kolonial Belanda, kemudian Tan AhHoo membuat surat Opstal

No. 36/1960, surat Opstal tersebutmerupakan bukti hukum bahwa Tan Ah Hoo hanya terbatas memilikibangunan rumah diatas tanah orang lain in casukeluarga ParaPenggugat;Bahwa ketika terjadi konfigurasi politik kolonialisasi, maka Tan Ah Hookembali ke negaranya di Belanda dan pada tanggal 2 Agustus 1973, TanAh Hoo memberikan kuasa kepada Tan Eng Pin untuk menyewamaupun menjual bangunan yang berdiri diatas objek a quo ;Disisi lain Para Tergugat mengakui dasar surat Opstal yang dimilikioleh Tan Ah Hoo,

maka secara jelas Para Tergugat telah mengakuiTan Ah Hoo hanya memiliki bangunan yang didirikan diatas tanahmilik orang lain in casu mendiang Ibu Kandung Para Penggugat.Karena secara hukum yang dimaksudkan Opstal hanyaterbatasmenumpang mendirikan bangunan diatas tanah orang lain dan/ataudengan kata lain tidak memiliki hak atas kepemilikan tanah (hanya terbatas pada menumpang mendirikan bangunan).Hak Opstal atau dikenal juga dengan sebutan Hak Numpang Karangdiatur dalam Pasal 711 KUHPerdata, berbunyi

Putusan Nomor 558/Pdt/2020/PT MDNnegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianyamempunyai kewarga negaraan asing dan badanbadan hukum,yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalampasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undangundang inimenjadi hak gunabangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1),dengan jangka waktu 20 tahun.(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal inidengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hakerfpacht itu sejak mulai berlakunya Undangundang

ini menjadihak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yangmembebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hakopstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selamalamanya20 tahun.(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal inidibebani dengan hak opstal atau hak erfpahct, maka hubunganantara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemeganghakhak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikanmenurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.Pasal VHak opstal dan hak

Bahwa terlebih ternyata terhadap tanah milik para Penggugatyang di jual oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut, Lina Djohan padatanggal 18 Januari 1977 sebelumnya mengaku sebagai pemilik duabidang tanah yang dikuasai oleh Budi Tukimin dan orang tuanya tersebuttermasuk yang di miliki para penggugat saat ini berdasarkan akta NotarisRahmat santoso di medan dengan Nomor 46 tentang kuasa Luas tanggal18 Januari 1977 dan dengan alas hak berupa Hak Opstal nomor 595tanggal 22 Nopember 1925 dan Hak Opstal

Bahwa Mochtar Daud Mengaku memperoleh dua bidang tanahhak opstal Nomor 595 tanggal 22 Nopember 1925 dan Hak Opstal Nomor593 Tanggal 22 Nopember 1925 tersebut berdasarkan akta NotarisRachmad Santoso di Medan dengan Nomor 44 tanggal 18 Januari 1977tentang Pengoperan hak dan Kuasa dan akta Nomor 45 tanggal 18Januari 1977 Tentang Pengoperan hak dan Kuasa dari yang mengakubernama YAP KIM KIOK kepada Mochtar Daud;19.

Bahwa alas Hak Opstal yang menurut pendapatPara Penggugattelah daluarsa adalah dalildalil yang tidak beralasan hukum karena HakOpstal dapat dikonversi sesuai UUPA No. 5 tahun 1960.

Sebidang tanah bekas Hak Opstal Perpording No. 1303 terletak diDesa Mesjid Kecamatan Medan Seluas 1772 M2 ;b. Sebidang tanah bekas Hak Opstal Perpording No. 750 terletak diDesa Mesjid Kecamatan Medan Seluas 4542 M2 ;c.

Sebidang tanah bekas Hak Opstal Perpording No. 1201 terletak diDesa Mesjid Kecamatan Medan Seluas 1485 M2 ; dan ketiga tanahtersebut terdaftar atas nama Medansche Zween Vereninging ;Bahwa terhadap hak opstal tersebut, Tergugat I/Terbanding I/PemohonKasasi telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 496yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi Ill (ic. BPN Kota Medan) yangHal. 13 dari 22 hal. Put.

No. 1143 K/Pdt/201011.12.13.mana penerbitan Sertifikat HGB tersebut berasal dari Hak Pakai Nomor: 289 dan Hak Opstal Perpording sebagaimana disebutkan diatas yangmerupakan bahagian dari harta kekayaan Yayasan PerkumpulanKolam Renang Medan ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebahagianpertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi mengalami kekaburanargumentasi hukum, sehingga sangat tepat bagi Yang Mulia MejelisHakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembaliberkas perkara dan memberikan

SK.231/HP/DA/80 tanggal 28 OKTOBER 1980yang berasal dari bekas HAK OPSTAL VERPONDING NO. 750,TERDAFTAR ATAS NAMA DE TE MEDAN~ GEVISTIGDERECHTSPERSOON LYKHERD BERETTEN VEREENIGING"MEDANSCHE ZWENVEREENIGNG", sedangkan GRANT SULTAN NO. 174yang menjadi DASAR GUGATAN PENGGUGAT tersebut TIDAKTERDAFTAR PADA BUKU REGISTER KAMI;.

No. 1143 K/Pdt/2010in casu Tergugat Il telah berdiri sejak 28 Januari 1923 diatas tanah obyeksengketa, karenanya peristiwa pinjam pakai sesuai gugatan Penggugat tidakdapat dibenarkan ;Bahwa sertifikat Hak Pakai No. 185/Mesjid, yang luasnya 7.177 M* yangditerbitkan berdasar Surat Keputusan Mendagri No. 231/HP/DA/1980 tanggal 28Oktober 1980 yang di daftar dan dikonvensi dari Hak Opstal Verponding No. 75atas nama Medansche Zweem Vereninging yang kemudian menjadi hak PakaiNo. 289 dan terakhir menjadi

Surat Ukur tanggal 14111997No. 9650/1997.Bahwa, persil tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 135 tersebut diatasadalah berasal dari eks Recht Van Opstal Verpounding No. 75 (Hak GunaBangunan Verpounding No. 75) dengan Surat Ukur tanggal 5 Desember 1917No. 8.Bahwa, kemudian persil tanah Recht Van Opstal verpounding tersebut,berdasarkan Acte Verkoop en Koop No. 37 (Akta Jual Beli No. 37) tanggal 19November 1927 dihadapan Christian Joseph Johan Gottagens, NotarisPengganti di Medan, telah dibeli oleh

OGEM menjadi hak / kepunyaan Perusahaan Listrik danGas Negara berdasarkan Nasionalisasi.Dengan demikian, persil tanah tersebut terbukti tidak pernah dimiliki olehKesultanan Deli, karena apabila persil tanah tersebut dimiliki oleh KesultananDeli, maka secara hukum atas persil tanah tersebut tidak mungkin diterbitkanHak Barat (Recht Van Opstal).Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2012, tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat,TergugatTergugat dan Il secara paksa dan melawan hukum telah menduduki/ menguasai

Bahwa bidang tanah yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 135/Gluigur Kota tersebut berasal dari eks RechtVan Opstal Verponding (hak Opstal) Nomor 78 dengan Surat UkurNomor : 8 tanggal 05 Desember 1917.Halaman 20Putusan No. 599/Pdt.G/2013/PN.Mdn1.3.2.

Recht Van Opstal Verponding No. 75 (Hak GunaBangunan Verponding No. 75 ; Bahwa kemudian persil tanah Recht Van Opstal Verponding tersebutberdasarkan Acte Verkoop en Verkoop No. 37 (Akta Jual Beli No. 37)Halaman 37Putusan No. 599/Pdt.G/2013/PN.Mdntanggal 19 Nopember 1927 dihadapan Christian Joseph JohanGottagens, Notaris Pengganti di Medan, telah dibeli oleh N.V.

SertifikatHak Guna Bangunan No. 642 yang berasal dari Recht Van Opstal Verponding No.75 tahun 1917 karena tidak mungkin Grand Sultan diberikan di atas tanah RechtVan Opstal (tanah dengan hakhak barat) ;Menimbang, bahwa surat bukti T ll4 berupa Surat Pernyataan TentangGrand Sultan 266 yang isinya bahwa T.M. Chaldoon Al Rasyid selaku PerdanaMenteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 menyatakan bahwa GrandSultan No. 266 adalah benar miliknya yang terletak di JIn.

Pemilik awal dari tanah ini adalah Tuan Go Hui Jam berdasarkanHak Opstal, dan kemudian dibeli oleh Hasan Basri berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 79 Tanggal 21 Mei 1957 yang dibuatdihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris diMedan; (Bukti P2A) ;b. Selanjutnya, Hasan Basri meninggal dunia pada Tanggal 5 Febuari1961 dan pada Tanggal 29 Desember 2002 Kasinah meninggaldunia (Bukti P2B), dan selanjutnya seluruh ahli waris Alm. HasanBasri dan Alm.

Rawe Lingkungan XIV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara untuk menjaga agar janganPenggugat mengalihkan kepada Pihak Lain karena tanah tersebutbukanlah milik Penggugat, karena tidak benar pemilik awal tanah objekperkara bernama Tuan Go Hui Jam berdasarkan hak opstal dan tidakbenar Tuan Go Hui Jam menjual tanah terperkara kepada Hasan Basriberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 79 tertanggal 21 Mei 1957 yang dibuatdinadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris

Mdntanggal 18 Februari 2016 yang mana dalam pertimbangannya bahwaTermohon Kasasi memperoleh tanah objek sengketa dari Arifin dengan caramembebaskan hak dengan ganti rugi, sedangkan Arifin selaku kuasa ahlliwaris Hasan Basri dan Kasinah mendapat tanah objek sengketa dari orangtuanya, dan Hasan Basri dan Kasinah mendapatkan objek sengketa dengancara membeli dari Goi Hui Jam dan tanah tersebut merupakan tanahdengan hak opstal, dan di dalam persidangan Termohon Kasasi sama sekallitidak dapat membuktikan

hak opstal tersebut;Bahwa atas perolehan tanah sebagaimana yang dimaksud TermohonHalaman 28 dari 37 hal.

, dikarenakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan bukti berupa Surat Opstalyang dimaksud, Hak opstal yang dimaksud hanya sekedar disebutkan sajadalam Akta Nomor 79 tertanggal 21 Mei 1957, Sementara sama kita ketahuikalau benar hak postal, tidak pernah ada yang namanya Hak postal dijualbelikan, jadi benar telah menyalahi dan mengadaada apa yang dibuatdalam Akta Nomor 79 tertanggal 21 Mei 1957.

Nomor 3334 kK/Pdt/2015Penggugat sebagai anak/cucu/cicit/ahli waris almarhum Nangkih Purba danalmarhumah Ngoeroepi br Ginting; Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada menurut hukum bahwaTergugat adalah satusatunya pemilik yang sah dan berhak atas sebidangtanah berkas Recht Van Opstal (RVO) Verponding Nomor 151 yang terdaftaratas nama Perseroan Nederlandsch Indonesische Bioscop ExploitatieMaatsschappi (NIBEM.NV) tanggal 4 April 1951 Nomor 71 dengan luastanah 2.100 m?

menyatakangugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Keberatan (3):Putusan Judex Facti telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4,Pasal 16 UUPA juncto PP Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa segala sesuatu tentang tanah/pertanahan telah diatur dan ditentukandalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berikut dengan peraturan pelaksanaannya;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas2.100 meter persegi (bukan seluas 2.320 meter persegi), yang merupakan tanahbekas Recht Van Opstal

Nomor 3334 kK/Pdt/2015Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 594.3965/1986, tanggal26 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria (sekarang BPN) KabupatenKaro;Bahwa dalam SKPT tersebut di atas secara jelas bahwa status tanah bekas hakRecht Van Opstal Verponding terdaftar atas nama Perseroan NederlandschIndonesische Bioscoop Exploitatie Maatschappij (NIBEM.NV), dengan luas2.100 meter persegi, tanda bukti hak tanah tanggal 4 April 1951 Nomor 71merupakan milik/narta PDPSU (Perusahaan Daerah

(dua ribu seratusmeter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo,Kecamatan Kabanjahe, Desa Tambak Lau Mulgap 1, yang merupakan tanahbekas Recht Van Opstal Verponding Nomor 151, yang pada mulanya terdaftaratas nama NIBEM.NV, tanggal 14 April 1951 Nomor 71, setempat dikenaldengan Ria Bioskop Berastagi, berdasarkan SKPT Nomor 594.33965/1986,tanggal 25 Mei 1986;Bahwa NV.NIBEM telah di nasionalisasi oleh Pemerintah R.I. melalui UndangUndang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958 juncto

batas batas; Sebelah Utara Sungai Sebelah Timur Tanah sawah milik warga masyarakat; Sebelah Selatan dahulu tanah milik warga masyarakat dan kini kantorPPP/PKB; Sebelah Barat Jalan Raya;Bahwa tanah dalam butir 1 di atas semula merupakan tanah Yasan milikpenduduk Desa Banjararum bernama Saleh (kini telah meninggal dunia)kemudian pada tahun 1935 dijual kepada seorang warga negara asingketurunan belanda bemama Charles Thomas Henri Ham sehinggakarenanya tanah tersebut berubah status menjadi tanah Hak Opstal

(lima ribu enam ratus empatpuluh meter persegi) yang dikenal dengan tanah hak opstal atau tanah RVONomor 2808 tertulis atas nama Charles Thomas Henri Ham ... dst.

Tanah ataspermintaan Penggugat dan anaknya (Lilik Widayati Nota Dinas Nomor28/INF/PT/1986) dengan tegas disebutkan bahwa:Nomor Perponding : RVO Nomor 2808;Letak tanah di Desa : Banjararum;Kecamatan : Singosari;Tertulis atas nama : Charles Thomas Henri Ham;Surat Hak TanahS : tanggal 22 Juli 1938 Nomor 588;Surat Ukur : tanggal 31 Mei 1937 Nomor 198;Catatan lainlain : Bahwa hak postal tersebut di atas telah berakhirhanya pada tanggal 21 Juli 1943;Bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut jelas bahwa hak opstal

berdasarkan Proklamasitanggal 17 Agustus 1945;Bahwa karena objek sengketa bukanlah tanah dengan hak opstalsebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, jelas bahwa gugatanPenggugat telah salah objek, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketaTerkait dengan uraian di atas, bahwa gugatan Penggugat telah salah objeksengketa, karena objek sengketa merupakan tanah negara bebas dan bukanmerupakan objek dengan hak opstal

Hal ini terlinat dari dalil jawaban ParaTergugat bahwa tanah objek sengketa yang saat ini dijadikan Sekolah DasarNegeri Banjararum tersebut adalah tanah Negara bekas Hak Opstal atauRVO Nomor 2808 atas nama Charles Thomas Henry Ham;Bahwa dengan demikian fakta hukum yang tak terbantahkan dan terbuktisecara sempurna adalah, bahwa tanah objek sengketa mulanya adalah milikdari Charles Thomas Henry Ham.

TAN JAM AN lagi.Bahwa Tanah Bekas hak Opstal (Recht Van Opstal) Verponding Nomor.607 milik orang Belanda bernama ERNESTINE EDUARDE WINTER WE VAN PIETER DE BLAUWW berdasarkan Surat Hak Tanah tertanggal 11Desember 1931 Nomor. 251 oleh karena Surat hak Tanah tersebut tidakpernah diperbaharui, maka menurut Hukum berdasarkan STAATSBLADNomor. 54 Tahun 1948, juncto PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR13 TAHUN 1961 HAK OPSTAL milik orang Belanda SUDAH GUGUR ;Vide : Bukti Surat dari Direktur Jendral Agraria a.n

yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebutdiatas.Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang disampingkewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badanbadan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak gunabangunantersebut dalam pasal 35 ayat (1), dengan j angka waktu 20 tahun.Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal

atau hakerfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yangmembebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hakerfpacht tersebut diatas, tetapi selamalamanya 20 tahun.Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstalatau hak erfpahct, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebutdan pemegang hakhak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan

dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini, sejak saat tersebut menjadi hak gunabangunan tersebut dalampasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpachttersebut, tetapi selamalamanya 20 tahun.Pasal VI.Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yangdimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah,yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hak vruchtgebruik

Hak gunabangunan bukan hak opstal.

Lembagaerfpacht dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuanketentuan dalam Buku keI Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Dalam pada itu hakhak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuanketentuanUndangUndang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakatsekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1huruf h yo pasal 53).PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 29 Pasal 17.Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang di tentukan dalam pasal

Udi membangunrumah diatas tanah garapannya tanah bekas Hak Opstal Perponding No. 47 danmenetap di sana yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa ;Bahwa dalildalil gugatan para penggugat baik mulai dari proses pemilikan,pendaftaran tanah adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa M. Udimemiliki lahan garapan berawal dari tanah bekas hak Opstal adalah tanahkosong, yang siapa saja diperkenankan untuk menggarap.

Udi dengan alas hak sebagaimana tercantum dalam buku tanah yaituberasal dari tanah negara bekas opstal No. 47 seb, dengan surat ukur tanggal 22Desember 1984 No. 3180 luas 400 M2 atas nama M. Udi yang diterbitkan padatanggal 22 Desember 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TingkatHal 13 dari 48 hal Put.No.11 / Pdt.G /2011 / PN Cbd14I Jawa Barat tanggal 13 Desember 1984 No. 593.51/SK.272/Ditag/1984 (No. urut8);.

KidangKencana dekat rumah Pak Iya, pak Iya sudah punya tanah garapan ;Bahwa saksi tahu tanah garapan Pak Iya tersebut berasal dari tanah hakopstal No. 417 ;Bahwa saksi tahu tanah garapan tersebut berasal dari tanah hak Opstal,karena saksi pada tahun 1980 pernah menjadi Sekretaris Panitiapembebasan tanah di Pelabuhanratu dari tanah Negara menjadi tanah hakmilik, namun setelah diajukan ke Desa Pelabuhanratu oleh Kepala Desaditolak menurutnya tanah hak opstal dan sebagai gantinya dengandikeluarkannya

UDI memiliki lahan garapan berawal dari tanah bekas hak opstal adalah tanahkosong yang siapa saja diperkenankan untuk menggarap yang kemudian M.

UDI menjadi Ketua RW tinggalnya di rumah mertuanyayaitu Pak TYA ; bahwa yang membayar pajak tanah yang sekarang menjadi objeksengketa adalah anakanaknya Pak Iya ; bahwa sebabnya pembebasan tanah gagalkarena tanahnya tanah Opstal ; bahwa yang menyatakan gagal pembebasan tanahNegara PEMDA, karena tanah hak opstal milik PEMDA dan sebagai penggantinyadikeluarkan surat IPEDA ; bahwa yang mengeluarkan IPEDA Desa dan KecamatanPelabuhanratu ; Saksi EDI SUPARDI menerangkan : bahwa yang membayar pajakrumah

Tanah Negara bekas hak opstal (RvO) Verponding No : 2065,seluas 2.842 M?, tercatat atas nama Gde Wajan Pangkat,yang pernah diajukan permohonan haknya oleh R.Soediono, R. Bambang Soegeng, Rusmini, Soerachmankepada Tergugat ;4.2.

Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2Tahun 1962 dan tanah Negara bekas hak Opstal No. 2065terletak di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari,Kabaupaten Malang dengan batasbatas :Sebelah Utara : Tanah milik Hartono ;Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya SurabayaMalang ;Sebelah Timur : Jalan Mondoroko SelatanSingosari ;Sebelah Barat : Jalan Setapak/tanah milik Hartono ;Dikembalikan kepada saksi R.

Sebidang tanah sesuaidengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 2 Tahun 1962 dan tanahNegara bekas hak Opstal No. 2065 terletak di Desa Banjararum,Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan batasbatas :Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 93/PK/TUN/2010Sebelah Utara : Tanah milik Hartono ;Sebelah Selatan : Parit/Jalan Raya SurabayaMalang ;Sebelah Timur : Jalan Mondoroko SelatanSingosari ;Sebelah Barat : Jalan Setapak/tanah milik Hartono ;Dikembalikan kepada saksi R. Bambang Soegeng, SH.

Paenre hanya bersaudarakandung dengan lelaki Tampa dengan status numpang karang (opstal) ;3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi hanya numpang karang(opstal) atas tanah lelaki Tampa dan sekarang Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sudah memerlukan tanah tersebut untuk dibangunirumah dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harusmembongkar rumahnya sampai tanah tersebut bebas dan kosong ;4.

perludipertimbangkan lagi dan haruslah petitum tersebut ditolak untuk seluruhnya.DALAM REKONPENSI :Menimbang bahwa dalam gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensimendalilkan gugatan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi melakukansuatu perbuatan melawan hukum yaitu menguasai secara sepihak tanah tempatberdirinya rumah Tergugat Rekonpensi saat ini padahal tanah tersebut adalah sebagiandari tanah milik Tampa (Kakek Penggugat Rekonpensi) yang mana TergugatRekonpensi hanyalah sekedar menumpang karang (opstal

Surat Kuasatanggal 12 Januari 1983 dimana ternyata didalam suratsurat tersebut telahterungkap fakta yang tidak benar antara lain yakni, dalam Surat PernyataanTentang Sebidang Tanah tanggal 17 November 1984, sangat jelas telahmenerangkan jika tanah a quo tersebut sebelumnya merupakan tanah yangtelah terdaftar dengan Hak Opstal Nomor 593 tanggal 22 November 1925atas nama Yap Tjin To, dimana kemudian Tergugat mengikutsertakannama Yap Kim Kiok yang merupakan anak dari alm.

Yap Tjin To selakupemegang hak opstal tersebut sebagai saksi dan membubuhkan cap jempolyang seolaholah itu adalah asli cap jempol Yap Kim Kiok, padahal capjempol tersebut tidak benar adanya, sehingga dengan demikian dari Suratpernyataan Tergugat tertanggal 17 November 1984 tersebut, telahmembuktikan terhadap tanah a quo tersebut secara hukum adalahmerupakan milik Yap Tjin To bukan garapan orang tuanya Go.

Bekas Hak Opstal tanggal22 November 1925 Nomor 593 Surat Ukur tanggal 29 April 2014Nomor 72, yang hakhaknya telah Penggugat peroleh berdasarkanAkte Kuasa Luas Nomor 46 tanggal 18 Januari 1977 diperbuat dihadapan Notaris Racmat Santoso, S.H di Medan;Bahwa tanah tersebut semula adalah hak milik mendiang Ny. AngDjoe Ho, semasa hidupnya telah kawin dengan mendiang Nyonya AngDjoe Ho tersebut, yaitu Nyonya Yap Kim Kiok, tanah harta peninggalanmendiang Ny.

Kota Medan, Propinsi SumateraUtara, yang menjadi objek sengketa a quo, telah memiliki keduabidang tanah termasuk secara turun temurun, dimana Apriliana,adalah selaku Ahli Waris satusatunya dari pasangan suami/istri YapTjin To/Ang Joe Ho selaku pemilik bidang tanah tersebut di atasberdasarkan verkoopen koop Nomor 34 atau Akte Jual Beli tertanggal20 April 1914, yang diperbuat di hadapan Abram Johannes NicolaasGraafland, Notaris di Medan pada waktu itu; Bahwa dasar dari pada akte diatas adalah Hak Opstal

Nomor 1933 K/Pdt/2016yang apabila dipenuhi syaratsyarat menjadi hak guna bangunan, danpemegang hak opstal/ adalah ahli warisnya adalah warga Negara asing maka iatidak berhak menerima Hak Guna Bangunan (Pasal 36 ayat 1 Undang UndangNomor 5 tahun 1960) sehingga kesempatan diberikan pada yang memenuhisyarat yakni warga Negara Indonesia;Bahwa Judex Facti selain salah menerapkan hukum juga telah melampauikekuasaannya karena kewenangan pemberian hak keagrariaan adalahkewenangan pemerintah bukan Lembaga

Majelis Hakim Tingkat sangat memihak dan membantu Terbanding/Penggugat dengan caracara yang curang untuk memenangkan perkara ; Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat l /Pengadilan NegeriMedan merekayasa dan memanipulasi keterangan saksisaksi yangdiucapkan di persidangan di Pengadilan, apabila keterangn saksi dari pihakBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, yang membuktikn SuretyIn Naam De Koingini Nummer Een Honderd Dertien Rech Van Opstal(Bukti Penggugat P.4) yang telah daluarsa telah

Bahwa objek tanah dalam bukti Penggugat/Terbanding P 4 Surety in NaamDe Koingini Nummer Een Honderd Dertien Recht Van Opstal tau RehctVan opstl Verp No. 244 a.n. Tengku Muhmmad Arifin, adalah nihil objektanahnya tidak ada dan bukan ditas tanah perkara ;2.

No. 459/Pdt/2015/PTMdnBahwa dalam putusan pada halaman 37 alinea ke3 (tiga), Majelis Hakimtelah mempertimbangkan keterangan saksi MHafizunsyah dari BadanPertanahan Nasional (BPN) Medan, berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan Rech Van Opstal Verp No. 244 yang terdaftar atas namaTengku Muhammad Arifin belum ditanggalkan haknya dan jikadihubungkan dengan keterangan saksi Tengku Raja Gamal Telunjuk AlamYang menerangkan bahwa orang tua saksi pernah tinggal di tanah sengketapada tahun 1959 dengan

demikian jelas Rech Van Opstal No. 244 yangterdaftar atas nama Tengku Muhammad Arifin belum ditanggalkan haknya,dengan demikian dalil Pembanding dalam Memori bandingnya padahalaman 4 alinea ke4 (empat) dan halaman 5 patut untuk ditolak dandikesampingkanBahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 14 alineaterakhir telah mengakui tentang : apa dasarnya Iskandar Siringoringo danManaon Siringoringo menempati tanah tersebut tidak perlu harusdibuktikan oleh saksi Hal ini merupakan pengakuan

Verp No. 244 yang terdaftar atas nama Tengku Muhammad Arifinbelum ditanggalkan haknya Adalah berdasarkan fakta hukum, yakniberdasarkan keterangan saksi Hafizunsyah dari Badan Pertanahan NasionalMedan membuktikan Hak Opstal yang ditanggalkan haknya berbeda dengannomor hak Opstal No. 244 a.n.

Dari uraian tersebut di atas maka berdasarkanketentuan terhadap tanah Negara bekas "Recht van Opstal" tersebut yangmempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak/sertifikat adalah bekaspemegang hak/ahli waris yaitu atas nama Penggugat (Setiadi Wijaya);7 Bahwa penerbitan Sertifikat tersebut ternyata tidak mempertimbangkan secaraobjektif bahwa sebenamya status tanah awalnya Bukan Tanah Negara Bebas,melainkan tanah Negara bekas "Recht van Opstal" yang terdaftar di Balai HartaPeninggalan Register Nomor

Als Wawan (dalam lidik) dengan cara menghubungib melaluipesan singkat dan disepakati untuk melakukan transaksi narkotika jenisshabu dengan berat 1 ji (Satu gram) seharga Rp. 1.200.000, (Satu juta duaratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengambil keutungan dari transaksi jual beli tersebutsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 18.00 di disekitarJalan Penampar Desa Deluk, Kecamatan Bantan, KabupatenBengkalisTerdakwa didatangi oleh Tim Opstal

Rizwan Als Wawan (dalam lidik) dengan cara menghubungib melaluipesan singkat dan disepakati untuk melakukan transaksi narkotika jenisshabu dengan berat 1 ji (Satu gram) seharga Rp. 1.200.000, (Satu juta duaratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa mengambil keutungan dari transaksi jual beli tersebutsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 18.00 di disekitarJalan Penampar Desa Deluk, Kecamatan Bantan, KabupatenBengkalisTerdakwa didatangi oleh Tim Opstal

Majelis HakimTingkat sangat memihak dan membantu Terbanding/ Penggugat denganCaracara yang curang untuk memenangkan perkara ; Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat l /Pengadilan NegeriMedan merekayasa dan memanipulasi keterangan saksisaksi yangdiucapkan di persidangan di Pengadilan, apabila keterangn saksi dari pihakBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, yang membuktikn SuretyIn Naam De Koingini Nummer Een Honderd Dertien Rech Van Opstal(Bukti Penggugat P.4) yang telah daluarsa telah

2014/PNMdn tanggal 05 Agustus 2015 telah mempertimbangkanbuktibukti yang diajukan Penggugat/Terbandingdan Tergugat Pembandingsebagaimana dalam putusan pada halaman 34 alinea ke3 (tiga) yangmenyebut Penggugat maupun Tergugat masingmasing berkewajiban untukmembuktikan dalildalilnya ;Bahwa dalam putusan pada halaman 37 alinea ke3 (tiga), Majelis Hakimtelah mempertimbangkan keterangan saksi Hafizunsyah dari BadanPertanahan Nasional (BPN) Medan, berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan Rech Van Opstal

Verp No. 244 yang terdaftar atas namaTengku Muhammad Arifin belum ditanggalkan haknya dan jikadihubungkan dengan keterangan saksi Tengku Raja Gamal Telunjuk AlamYang menerangkan bahwa orang tua saksi pernah tinggal di tanah sengketapada tahun 1959 dengan demikian jelas Rech Van Opstal No. 244 yangterdaftar atas nama Tengku Muhammad Arifin belum ditanggalkan haknya,dengan demikian dalil Pembanding dalam Memori bandingnya padahalaman 4 alinea ke4 (empat) dan halaman 5 patut untuk ditolak dandikesampingkanBahwa

kemudian tidak ada kewajiban hukum Terbanding untuk memasukkanTengku Raja Gamal Telunjuk Alam yang telah mengalihkan tanah terperkarakepada Terbanding dan Tengku Raja Gamal Telunjuk Alam telahdihadirkan sebagai saksi yang menerangkan benar telah mengalihkanhaknya kepadaTerbanding ;Tentang Pokok Perkara.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganpertimbangan hukum putusan PengadilanNegeri Medan pada halaman 37alinea ke5 (lima) yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat bahwa RechtVan Opstal

Verp No. 244 yang terdaftar atas nama Tengku Muhammad Arifinbelum ditanggalkan haknya Adalah berdasarkan fakta hukum, yakniberdasarkan keterangan saksi Hafizunsyah dari Badan Pertanahan NasionalMedan membuktikan Hak Opstal yang ditanggalkan haknya berbeda dengannomor hak Opstal No. 244 a.n.

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17122002, Nomor00099/08.13/2002, bekas Recht van Opstal Nomor 1641 menjadi tanah yangdikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24091980. Tanah tersebutharus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan sifatHal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 702 K/Pdt/2015serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Kantor Sekretariat BersamaPartai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo;.

Putusan Nomor 702 K/Padt/2015(Turut Tergugat) untuk mencoret Buku Tanah Hak Milik Nomor 911, SuratUkur tanggal 17122002, Nomor 00099/08.13/2002, seluas 584 m, tertulisatas nama Doctorandus Economy Haji Muhammad Imron Syukur, MagisterManagement;Menyatakan mengembalikan keadaan seperi semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht van Opstal Nomor 1641, yangtelah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1971, untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, yang

Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor 1641 yangtelah dikuasai Penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan hartabenda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);5. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;6.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada dictum angka 4 putusanyang menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanahobjek sengketa sebagai tanah Negara bekas Recht van Opstal Nomor:1641 adalah putusan yang bertentangan dengan hukum dan tidakberdasarkan hukum.Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan mengembalikan tanah objeksengketa dalam keadaan semula sebagai tanah Negara, padahal di atastanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat, jelastindakan Judex Facti

(lima ratus delapanpuluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal17122002, Nomor 00099/08.13/2002, bekas Recht van Opstal Nomor 1641Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2017menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24091980.Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukandan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo;.

Menyatakan mengembalikan keadaan seperi semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht van Opstal Nomor 1641, yangtelah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1971, untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan hartabenda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak MilikNomor 911, Surat Ukur tanggal 17122002, Nomor 00099/08.13/2002,seluas 584 m?

(lima ratus delapan puluh empatmeter persegi) tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji MuhammadImron Syukur, Magister Management tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor 1641 yangtelah dikuasai Penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan hartabenda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);5.

Bahwa putusan Pengadilan negeri Sidoarjo pada dictum angka 4 putusan yangmenyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara Bekas Recht van Opstal Nomor 1641 adalahputusan yang bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan mengembalikan tanah objeksengketa dalam keadaan semula sebagai tanah Negara, padahal diatas tanahtersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat, jelas tindakanJudex Facti

Udi membangunrumah diatas tanah garapannya tanah bekas Hak Opstal Perponding No. 47 danmenetap di sana yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa ;Bahwa dalildalil gugatan para penggugat baik mulai dari proses pemilikan,pendaftaran tanah adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa M. Udimemiliki lahan garapan berawal dari tanah bekas hak Opstal adalah tanahkosong, yang siapa saja diperkenankan untuk menggarap.

Udi dengan alas hak sebagaimana tercantum dalam buku tanah yaituberasal dari tanah negara bekas opstal No. 47 seb, dengan surat ukur tanggal 22Desember 1984 No. 3180 luas 400 M2 atas nama M. Udi yang diterbitkan padatanggal 22 Desember 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TingkatHal 13 dari 48 hal Put.No.11 / Pdt.G /2011 / PN Cbd14I Jawa Barat tanggal 13 Desember 1984 No. 593.51/SK.272/Ditag/1984 (No. urut8);.

KidangKencana dekat rumah Pak Iya, pak Iya sudah punya tanah garapan ;Bahwa saksi tahu tanah garapan Pak Iya tersebut berasal dari tanah hakopstal No. 417 ;Bahwa saksi tahu tanah garapan tersebut berasal dari tanah hak Opstal,karena saksi pada tahun 1980 pernah menjadi Sekretaris Panitiapembebasan tanah di Pelabuhanratu dari tanah Negara menjadi tanah hakmilik, namun setelah diajukan ke Desa Pelabuhanratu oleh Kepala Desaditolak menurutnya tanah hak opstal dan sebagai gantinya dengandikeluarkannya

UDI memiliki lahan garapan berawal dari tanah bekas hak opstal adalah tanahkosong yang siapa saja diperkenankan untuk menggarap yang kemudian M.

UDI menjadi Ketua RW tinggalnya di rumah mertuanyayaitu Pak TYA ; bahwa yang membayar pajak tanah yang sekarang menjadi objeksengketa adalah anakanaknya Pak Iya ; bahwa sebabnya pembebasan tanah gagalkarena tanahnya tanah Opstal ; bahwa yang menyatakan gagal pembebasan tanahNegara PEMDA, karena tanah hak opstal milik PEMDA dan sebagai penggantinyadikeluarkan surat IPEDA ; bahwa yang mengeluarkan IPEDA Desa dan KecamatanPelabuhanratu ; Saksi EDI SUPARDI menerangkan : bahwa yang membayar pajakrumah