Ditemukan 5703 data
271 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERMATA HIJAU PALM OLEO
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2273/PJ/2019, tanggal 15 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERMATA HIJAU PALM
Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00085/KEB/WPJ.01/2017 tanggal 11 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, MasaPajak Juli 2015 Nomor 00020/407/15/123/17 tanggal 25 Januari2017, atas nama PT Permata Hijau Palm Oleo, NPWP01.431.024.7121.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor107
, Babura, Medan, Sumatera Utara 20154, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juli 2015 Nomor00020/407/15/123/17 tanggal 25 Januari 2017, atas nama PTPermata Hijau Palm Oleo, NPWP 01.431.024.7121.000, beralamatdi Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Babura, Medan, SumateraUtara 20154, adalah telah sesuai
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PALM LAMPUNG PERSADA
PALM LAMPUNG PERSADA, beralamat di Desa Negara Ratu,Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi : JI. Ir.
Palm LampungPersada, NPWP: 01.772.777.7326.001, beralamat di Desa Negara Ratu,Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi : JI. Ir.
Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), danPajak Keluaran atas CPO dan PK, yang berpotensimemunculkan persaingan yang tidak sehat.
Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) atas keseluruhan PajakMasukannya tetap tidak dapat dikreditkan.5.
Oil (CPO) dan Palm Kernel yangmerupakan Barang Kena Pajak.
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PERMATA HIJAU PALM OLEO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
PT PERMATA HIJAU PALM OLEO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PALM LAMPUNG PERSADA;
PALM LAMPUNG PERSADA, beralamat di Desa NegaraRatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensiJalan Ir.
PratamaKotabumi dengan satu NPWP yaitu 01.772.777.7326.001;Bahwa fungsi kantor pusat hanya sebagai kantor administrasi Keuangandan koordinator cabang;Bahwa semua kegiatan administrasi keuangan dilakukan di kantor pusatyang berada di Bandar Lampung, sedangkan proses produksi dan penjualandilakukan di cabang;Bahwa alur peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dari supplier kePemohon Banding, antara kebun dan pabrik dengan kantor pusat PemohonBanding, dan dengan pembeli/pihak lain adalah sebagai berikut:PT Palm
Palm Lampung Persadadengan menerbitkan faktur pajak untuk memungut PPN yang terutang ataspenyerahan barangbarang tersebut;Kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian seluruhnyadikirim ke pabrik;Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh kebun seluruhnya dikirim kepabrik yang selanjutnya digunakan oleh pabrik untuk diolah menjadi CPOdan Inti Sawit yang selanjutnya diserahkan kepada pihak lain, serta jikakapasitas produksi over load atau pabrik terjadi masalah teknismemungkinkan diserahkan
Bahwa dalam alasan bandingnya Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan bahwa koreksi pajak masukan senilaiRp9.673.331,00 terkait dengan pengeluaran/pembelian yangberhubungan dengan kebun, seperti pembelian pupuk dan biayalangsung kebun lainnya yang nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BarangKena Pajak (BKP) berupa Minyak Sawit/Crude Palm Oil (CPO) danInti Sawit/Palm Kernel (PK).
;Bahwa sedangkan menurut Termohon Peninjauan KembaliTBS yang dihasilkan dari kebun sendiri tidak dijual melainkandi olah lebih lanjut menjadi produk Minyak Kelapa Sawit(CPO), Inti Sawit (PK), Crude Palm Kernel Oil (CPKO) danPalm Kernel Expeller (PKE).
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PALM LAMPUNG PERSADA
Putusan Nomor 832/B/PK/PJK/2015PT Palm Lampung PersadaSupplier Lokasi Pembell Barang Modal Kebun CPO dan Inti Sawit(Mesin dll) sertasemua barang tkebutuhan lokasiPabrik Kantor PusatPenjelasan :a. Supplier menyerahkan Barang Modal berupa Mesin dan lainlain sertaSemua Barang Kebutuhan Lokasi kepada Lokasi PT. Palm LampungPersada dengan menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN yangterutang atas penyerahan barangbarang tersebut;b.
Bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dibidangPerkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit,dimana kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangkemudian TBS tersebut diolah di PKS menjadi Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel (PK).e. Bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit kebun dititip olan ke unitpabrik (PT Daya Labuhan Indah).
Bahwa sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaandengan penyerahan yang terutang pajak tersebut (berupa : CrudePalm Oil, Palm Kernel, Shell Palm, Material, Ongkos Angkut danKompensasi atas Pemakaian Fasilitas Bersama) yang dikoreksioleh Terbanding dan menjadi sengketa pajak ini, dapat dikreditkanoleh Pemohon Banding;Halaman 33 dari 48 halaman.
Palm Lampung Persada, beralamat di Desa Negara Ratu,Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi : Jl. Ir.
Putusan Nomor 832/B/PK/PJK/2015Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskandari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS)dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel yangmerupakan Barang Kena Pajak, yang pada giliranya apabila melakukanperbuatan hukum atas penyerahan CPO/PK terutang PPN.
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PALM LAMPUNG PERSADA
PALM LAMPUNG PERSADA, berkedudukan di Desa Negara Ratu,Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi: JI.
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2015bahwa alur peristiwa / perbuatan hukum yang terjadi dari supplier kePemohon Banding, antara kebun dan pabrik dengan kantor pusat PemohonBanding, dan dengan pembeli / pihak lain adalah sebagai berikut: PT Palm Lampung . . PembeliSupplier Lokasi! !
Unit Kegiatan Usaha Industri Minyak Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Industri Minyak Kelapa Sawitini memiliki kegiatan utama, yaitu pengolahan TBS sampaimenjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (Pk);Bahwa unit usaha ini juga menerima jasa titip olah TBS milikperusahaan lain untuk diolah menjadi CPO dan PK;Bahwa dengan berdasarkan bahwa unit kegiatan usaha PerkebunanKelapa Sawit menghasilkan TBS (penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN) yang ditransfer ke unit kegiatan usaha IndustriHalaman
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/20153. 11.c. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakanbahwa Pemohon Banding disamping mempunyai usahaperkebunan kelapa sawit juga mempunyai pabrik pengolahankelapa sawit;d. bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dibidangPerkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit,dimana kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangkemudian TBS tersebut diolah di PKS menjadi Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel (Pk);e. bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit
TBS yang dihasilkan oleh unit perkebunan PT PerkebunanMilano yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahanbaku di unit Pengolahan PT Perkebunan Milano, pada dasarnyabukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifatstrategis berupa TBS;g. bahwa sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yangberkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut(berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm, Material,Ongkos Angkut dan Kompensasi atas Pemakaian FasilitasBersama) yang dikoreksi oleh Terbanding
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PALM LAMPUNG PERSADA
PALM LAMPUNG PERSADA, berkedudukan di Desa Negara Ratu,Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi: Jl.
Palm LampungPersada dengan menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN yangterutang atas penyerahan barangbarang tersebut;b. Kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian seluruhnyadikirim ke Pabrik;c.
Unit Kegiatan Usaha Industri Minyak Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Industri Minyak Kelapa Sawitini memiliki kegiatan utama, yaitu pengolahan TBS sampaimenjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK);Bahwa unit usaha ini juga menerima jasa titip olah TBS milikperusahaan lain untuk diolah menjadi CPO dan PK;Bahwa dengan berdasarkan bahwa unit kegiatan usaha PerkebunanKelapa Sawit menghasilkan TBS (penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN) yang ditransfer ke unit kegiatan usaha IndustriMinyak
dan Palm Kernel (Pk);bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit kebun dititip olah ke unitpabrik (PT Daya Labuhan Indah).
Putusan Nomor 827/B/PK/PJK/2015bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifatstrategis berupa TBS;g. bahwa sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yangberkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut(berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm, Material,Ongkos Angkut dan Kompensasi atas Pemakaian FasilitasBersama) yang dikoreksi oleh Terbanding dan menjadi sengketapajak ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;3. 11.
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PALM LAMPUNG PERSADA
./2016, tanggal 02Maret 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PALM LAMPUNG PERSADA, beralamat di Desa NegaraRatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensiJalan Ir.
Palm LampungPersada, NPWP: 01.772.777.7326.001, beralamat di Desa Negara Ratu,Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi : JI. Ir.
Bahwa dalam alasan bandingnya Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan bahwa koreksi Pajak Masukan senilaiRp320.618.181,00 terkait dengan pengeluaran/pembelian yangberhubungan dengan kebun, seperti pembelian pupuk dan biayalangsung kebun lainnya yang nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BarangKena Pajak (BKP) berupa Minyak Sawit/Crude Palm Oil (CPO) dan IntiSawit/Palm Kernel (PK).
Palm Lampung Persada,NPWP: 01.772.777.7326.001, beralamat di Desa Negara Ratu,Kabupaten Way Kanan, Lampung, alamat korespondensi : JI. Ir.
Palm Lampung Persada, NPWP: 01.772.777.7326.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.
118 — 45
Ibris Palm,Cs
103 — 65
INTI PALM SUMATERA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
INTI PALM SUMATERA ; dalam hal ini diwakili oleh SUTEKNOSATYA Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur PT.INTI PALM SUMATERA, alamat Jalan.Pancing Kompleks MMTC Blok A No.38 Kota Medan,dalam hal ini memberi Kuasa kepada:1. JUMONO, S.H., 2. ILHAMSYAH,S.H, 3.FIRMANSYAH, S.H., masingmasing kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara danKonsultan Hukum, alamat kantor Jalan.
52 — 21
PT-KRESTAL KENCANA APARI X PT- PALM SUMATERA CS
INTI PALM SUMATERA berkedudukan di Medan Jalan TimorNo.10 RRJSS/OOIV Medan, dahulu sebagai Tergugat I sekarang disebutsebagai Terbanding I;2. ZAINUDDIN, Umur 43 tahun (lahir 26 Januari 1968), Agama Islam,Karyawan PT.INTI PALM SUMATERA, alamat di Kompleks PerumahanStaff PT.Inti Palm Sumatera, di Desa Perbangunan, Kecamatan SeiKepayang, Kabupaten Asahan, dahulu sebagai Tergugat II sekarangdisebut sebagai Terbanding II3.
Irn HENDRI JONI KOTO, Umur 43 tahun (lahir 20 Juni 1967), AgamaIslam, Karyawan Selaku KTU Kebun PT.INTI PALM SUMATERA,alamat di Kompleks Perumahan Staff PT.Inti Palm Sumatera, di DesaPerbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, dahulusebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai Terbanding III;4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta, dahulusebagai Tergugat IV sekarang disebut sebagai Terbanding IV;5.
Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;2.3 Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum SURAT KEPUTUSANKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR: 51/HGU/BPN RI/2010, TANGGAL 24 AGUSTUS2010 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT.INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN,PROVINSI SUMATERA UTARA berikut Sertifikat Sertifikat Hak GunaUsaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT.
159 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
PALM HILL RESORT
PALM HILL RESORT, berkedudukan Sentul, Desa KadumangguKec.
1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 atas nama Penggugat (PT PalmHill Resort), NPWP: 01.069.527.8059.000 d/h 01.069.527.8056.000, alamat :Sentul, Desa Kadumanggu, Kecamatan Citeureup, Daerah Tingkat Il Bogor,Jawa Barat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor : S442/PJ.44/2004tanggal 26 Maret 2004 selanjutnya memerintahkan kepada Direktur JenderalPajak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 1995 atas nama Penggugat (PT Palm
Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put03896/PP/M.VIIV99/2004tanggal 22 Oktober 2004 yang mengabulkan permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Tergugat Nomor : S442/PJ.44/2004 tanggal26 Maret 2004 mengenai permohonan Pembatalan Ketetatan Pajak YangTidak Benar berkenan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp 1.052.798.296,00 atas namaPenggugat (PT Palm Hill Resort
), NPWP : 01.069.527.8059.000 d/h01.069.527.8056.000, alamat : Sentul, Desa Kadumanggu, KecamatanCiteureup, Daerah Tingkat Il Bogor, Jawa Barat dan membatalkan SuratTergugat Nomor : S442/PJ.44/2004 tanggal 26 Maret 2004 selanjutnyamemerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukanpemeriksaan ulang atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 atasnama Penggugat (PT Palm Hill Resort) dan menerbitkan keputusankonsisten dengan keputusan Nomor : KEP871/PJ.44/2002 tanggal27 Agustus 2002;Bahwa
Palm Hill Resort sebelumnya sudah dikeluarkankeputusan keberatan Nomor : KEP0398/WPJ.06/KP.0608/2001 tanggal9 Juli 2001, maka seharusnya tidak dapat diajukan gugatan sesuaiketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP tersebut secara jelas dan tegas telah diatur bahwa atas keputusan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat diajukan terhadap yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak (STP).
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PALM LAMPUNG PERSADA
PALM LAMPUNG PERSADA, beralamat di Desa NegaraRatu, Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung, beralamatkorespondensi di Jalan Ir.
Bahwa perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dibidangPerkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan KelapaSawit, di mana kebun menghasilkan Tandan Buah Segar(TBS) yang kemudian TBS tersebut diolah di PKS menjadiCrude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (Pk):e. Bahwa TBS yang dihasilkan oleh unit kebun dititip olah ke unitpabrik (PT Daya Labuhan Indah).
Bahwa sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yangberkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut(berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm, Material,Ongkos Angkut dan Kompensasi atas Pemakaian FasilitasBersama) yang dikoreksi oleh Terbanding dan menjadisengketa pajak ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;Bahwa dengan demikian dalam sengketa a quo fterdapatperbedaan pendapat/penafsiran ketentuan perundangundanganperpajakan mengenai Pajak Masukan atas perolehan BKP(pembelian pupuk
Oil (CPO)dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak, yang padagilirannya apabila melakukan perbuatan hukum atas penyerahan CPO/PKterutang PPN.
PALM LAMPUNGHalaman 49 dari 51 halaman.
205 — 83
IBRIS PALM,Cs
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTI PALM SUMATERA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PERMATA HIJAU PALM OLEO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
PT PERMATA HIJAU PALM OLEO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
88 — 0
Menyatakan tanah seluas seluas + 95 Ha yang yang terletak di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan kebun/lahan PT Palm Lampung Persada, sebelah Selatan berbatasan dengan plasma Desa Gedung Harapan, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Blok C2 atau plasma Desa Sri Rejeki dan sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Cempedakadalah bagian dari tanah atau lahan Hak Guna Usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana
Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 2000 atas nama PT Palm Lampung Persada seluas 1.162,9 Ha dengan batas-batas: Utara : Berbatasan dengan tanah Plasma Bumi Agung Timur : Berbatasan dengan tanah Plasma Giri Harjo; Selatan : Berbatasan dengan tanah Plasma Gedung Harapan/Sri Rejeki Barat : Berbatasan dengan tanah milik Musanif Ryacudu3.
Palm Lampung Persada (PT.PLP)lawan- Jaka Febriansah, Dkk
175 — 85
INTI PALM SUMATRA, ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA berikut Sertifikat Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektar (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 22, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT.
INTI PALM SUMATRA untuk Tanah seluas : 2.437,09 hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektar) ;3.
INTI PALM SUMATERA, DKK
Inti Palm Sumatera Atas Tanah diKabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang telah didaftarkan dan telah terbit35HGU No. 21 atas nama Tergugat I (PT.Inti Palm Sumatera) seluas 1.627, 67 Ha danHGU No. 22 atas nama Tergugat I (PT. Intl Palm Sumatera) sseluas 2.437,09 Ha..
Inti Palm;Bahwa di lokasi tanah tersebut ada plang milik PT. Inti Palm, dan selain itu tidakada lagi;Bahwa saksi berhenti bekerj adi lokasi tanah tersebut karena ada pengaduan dariPihak PT. Inti Palm;Bahwa dahulunya saksi mengira lahan tersebut milik Amir Sarifuddin, tetapibelakangan menurut saksi adalah milik PT Inti Palm oleh karena adanyalarangan dari Sinaga;Bahwa yang saksi ketahui bahwa kaitan hubungan antara PT.
Inti Palm Sumatra diKabupaten Asahan.
INTI PALM;Bahwa tanah dan tanaman yang ada diatas tanah tersengketa pernah digantirugi oleh PT. Inti Palm;Bahwa PT. Inti Palm mengganti rugi sebesar RP. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah);Bahwa alasan PT. Inti Palm mengganti rugi Karena yang mereka usahaitermasuk wilayah PT.
Inti Palm;e Bahwa PT. Inti Palm mengganti tanaman karena PT. Inti Palm telahmendapat izin lokasi; Bahwa saski tidak tahu mengenai perkara Haji Hamonangan ;e Bahwa diloksasi tanah sengketa ada plang diatas tanah tersebut yangbertuliskan PT.
44 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERMATA HIJAU PALM OLEO
175 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT PERMATA HIJAU PALM OLEO;
PT PERMATA HIJAU PALM OLEO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 422/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PERMATA HIJAU PALM OLEO, beralamat di JalanGajan Mada, Nomor 35 (d.h. Jalan Iskandar Muda, Nomor107), Babura, Medan 20154, yang diwakili oleh Widya Virgo,jabatan Direktur PT Permata Hijau Palm Oleo;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gek Kim, S.E., S.Psi.
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.096821.15/2012/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1065/WPJ.01/2015 tanggal 6Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/406/12/121/14 tanggal 9 Mei 2014Tahun Pajak 2012, atas nama PT Permata Hijau Palm
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1065/WPJ.01/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00005/406/12/121/14 tanggal 9 Mei 2014 Tahun Pajak 2012, atas namaPT Permata Hijau Palm Oleo, NPWP 01.431.024.7121.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya dianggap batal demi hukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 422/B/PK/Pjk/2020c.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PERMATA HIJAU PALM OLEO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Prof. Dr. H.M.