3 KWK Gabungan Dewan PimpinanCabang partai Politik Kabupaten Musi Banyuasin tanpa nomor, dantanpa nama pasangan calon, hal ini banyak sekali terdapatkejanggalankejanggalan yang akan kami uraikan sebagai berikut:Partai Bulan Bintang yang menandatangani lembar SuratPernyataan Model B 3 KWK tersebut bukan sekretaris yangdefenitif dan sah melainkan wakil sekretaris 3 dan untuk hal inisekretaris Partai Bulan Bintang telah memprotes dan menolakproses pencalonan Chaidir Tanjung dan Imron Terasip dari PartaiBulan

Bahwa penetapan pasangan calon Chaidir Tanjung dan Imron Terasipyang dicalonkan oleh gabungan partai politik, Verifikasi yang dilakukanoleh Tergugat 1 masalah SK masingmasing pengurus Partai Politikyang harus di legalisir oleh Pimpinan Partai Setingkat diatasnya patutdiduga tidak mendapat legalisir dari Dewan Pimpinan Partai TingkatPropinsi atau Dewan Pimpinan Pusat, hal ini dapat dilihat dari PartaiBulan Bintang yang Mendapat penolakan keras dari Sekretaris DPCHal. 19 dari 40 hal. Put.

Menurut saksi seharusnya Mahkamah Partaimemberikan peluang untuk pembelaan diri dari anggota sebelumdipecat, saksi mencari tahu hal tersebut dari partai lain yaitu partaiBulan Bintang; Bahwa terlibatnya unsur Mahkamah Partai dalam Rapat Pleno DPPPartai NasDem juga dibuktikan dengan bunyi dalam Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 011 Tahun 2016Tertanggal 30 April 2016 (Bukti P2) :Menimbang :a.

ANDI WILLIAM IRFAN, Msc Caleg PartaiBulan Bintang Nomor urut 3 dapil Bengkulu untuk DPR RI (Bukti P9), halin) menandakan TERGUGAT 1 tidak konsisten dengan aturan dalampartai PPNUI.17.Bahwa jelas keluarnya keputusan atas diri PENGGUGAT olehTERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah melanggar Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga PPNUI sehingga jelas membuat kerugiannyata bagi PENGGUGAT.18.Bahwa tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang telahmengeluarkan suratsurat yang berkaitan dengan kedudukanPENGGUGAT sebagai

Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.daerah meliputi Abed Kobepa dari Ketua DPD Partai Golongan Karya(Partai Golkar) Kabupaten Paniai, Jerri Adii dari Ketua DPD PartaiBulan Bintang (PBB) Kabupaten Paniai dan Gerpas Boma dari KetuaDPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) KabupatenPaniai;.

merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil BupatiKabupaten Paniai Tahun 2018 yang ditetapkan Tergugat.2.GUGAT AN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)2.1.Bahwa menurut Penggugat, Penggugat adalah Bakal Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 yang memperolehdukungan dan/atau direkomendasikan oleh Gabungan Partai Politik yaituPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 1 (satu) kursi,Partai Golongan Karya (Partai Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi dan PartaiBulan

., kewarganegaran Indonesia,beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B JakartaSelatan, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang;BM. WIBOWO, SE.

NORMALA CHAIRANI (Calon Anggota DPRD dari PartaiBulan Bintang (PBB), kewarganegaran Indonesia, beralamat di Jl.Pemuda No. 41 RT/RW, 016 Kel/Desa Tanjung Redeb KecamatanRedeb, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur pekerjaan Pensiun;11. ANDI DJURIAH ARBAIN (Calon Anggota DPRD dari PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), kewarganegaran Indonesia,beralamatdi JI. Nuri No. 1 RT/RW Kelurahan Laloehan, Kecamatan KolakaKabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, pekerjaanPensiunan;12.

Saksi: Misran als Gondrong.e Saksi disumpah di persidangan.e Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 saksi sedang berada di rumahsaksi lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dan membicarakan tentang PartaiBulan Bintang dimana Terdakwa sebagai pendukung dan Terdakwakemudian mengajak saksi sebagai Tim Suksesnya dan pembicaraan ituberlangsung hingga lepas magrib.e Bahwa sekitar pukul 20.00 wib lalu Jumadi menghubungi Terdakwa danmenanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang beradadi rumah

Sus/2009Mohon Izin untuk mengikuti Konsultasi dan Koordinasi dengan DPP PartaiBulan Bintang (PBB) di Jakarta, dan oleh Sdr. T@K. MOEHAMMAD THAIBbin TGK. IDRIS selaku Pelaksana Tugas DPRD Kota Lhokseumawe tahun20032004 berdasarkan Nota Dinas No. ND : 875.1/ND/76/2003 tanggal 5Juli 2003 menyetujui untuk memberikan bantuan SPPD kepada Ir. H.T.ZAINAL ABIDIN melalui disposisinya dan menandatangani Surat PerintahTugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Ir. H.

ZAINAL ABIDIN tersebutadalah Untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) dan suratundangan untuk mengikuti kegiatan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebuttidak ditujukan kepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada PartaiBulan Bintang (PBB) Kota Lhokseumawe, sehingga Perjalanan yangdilakukan oleh Ir. H. T.

Menurut teori hukum perdata, kesepakatan untuk menjadi pasangancalon tersebut baru terjadi di awal bulan Agustus 2006, sesuai suratpermohonan untuk menjadi calon Wakil Gubernur NAD oleh TermohonPeninjauan Kembali tanggal 1 Agustus 2006 (PPK.7) dan suratpenerimaan permohonan menjadi calon wakil gubernur NAD olehTermohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2006 (P.PK.8),serta bukti tanda terima berkas Pemohon Peninjauan Kembali untukmenjadi calon Wakil Gubernur NAD kepada Sekretaris Wilayah PartaiBulan

Thantawi Ishak, SH, MM sebagai calon WakilGubernur, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali baru secara resmidiusung oleh Partai Bulan Bintang tertanggal 15 Agustus 2006berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BulanBintang (DPPPBB) nomor: SK.PP/590/2006 tentang calon Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mewakili PartaiBulan Bintang;Hal. 51 dari 65 hal. Put. No. 117 PK/Pdt/2011f.

selain bertentangan dengan fitrahpengadilan fakta, juga melanggar Asas Hukum Lex SuperioriDerogat Legi Inferiori;Bahwa pada bagian lain Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara Partai Bulan Bintangmelawan Komisi Pemilihan Umum justru mengesampingkankeberlakuan Surat Edaran KPU Nomor 370/KPU/IX/2012 tanggal6 September 2012 atau tidak memberlakukan syarat 30% (tigapuluh persen) keterwakilan perempuan pada kepegurusan PartaiPolitik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap PartaiBulan

AmboDalle, MM, yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGolongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai KeadilanSejahtera, Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, PartaiBulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, PartaiGerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat; dan Pasangan dr. Rizalul Umar, Sp.B.Mars Dan DR. H. Andi MappamadengDewang, M.Si (Bakal calon perseorangan);3.

Surat Keputusan DPP PBB Nomor: SK.PP/678/2012, Prihal: PengesahanPasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten TulangBawang Mewakili Partai Bulan Bintang Periode 20122017, Tertanggal 08 Rajab1433 H/ 29 Mei 2012 M, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang (PBB), Ketua Umum: DR. H. MS. Kaban, S.E., M.Si., danSekretaris Jenderal: B.M. Wibowo, S.E., M.M. ; 4.

Partai Bulan Bintang (PBB) ;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Juni 2012melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai Surat Keputusan Kepengurusan PartaiBulan Bintang Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Sk DPP PBB Nomor : SKR.PP/107/2012dan SK DPP PBB Nomor: SKP.PP/688/2012, yang dihadiri oleh Ketua dan AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Muhammad Rozi, Diki RoniNur, sedangkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang diwakili oleh Wakil Ketua Umum

Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Tahun2019, sedangkan yang terpilin adalah Aranus Maniwa sebagaimanatermuat dalam lampiran 2 dari objek sengketa;Penggugat VII in casu Agusthina Wenggi, Nomor Urut 4 dari PartaiDemokrat Dapil Sarmi 3, mendapat perolehan suara yang cukup danmemenuhi syarat terpilin sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggarhukum, mengalihkan suara Penggugat VII kepada Nurdin dari PartaiBulan

Administrasi pemerintahan yang menanganipenyelesaian upaya administrasi; Para Penggugat telah mengajukan suratkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SarmiNomor: 156/P1.01.9Kpt/9110/KPUKab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019tentang Penetapan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjangHalaman 12 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRLampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama Jumriati, Nomor Urut 1 dari PartaiBulan

PersatuanIndonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut 6 dariPartai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua DapilSarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan atas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1dari Partai Garuda dan atas nama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dariPartai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga DapilSarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang(PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari PartaiBulan

Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) danatas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas namaAranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) danLampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai BulanBintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari PartaiBulan

menjadi istri Tergugatdengan alasan Penggugat siap untuk mengabdikan dirisepenuhnya kepada Tergugat dalam susah dan senang, Sakitmaupun sehat (vide: Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2002dengan menggunakan nama ALLAH);Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 793/Pdt.G/2016/PA.KisBahwa kemudian, dengan alasan demi kemaslahatanketurunan yang dihasilkan dari perkawinan Tergugat denganPenggugat maka Tergugat meminta bantuan dari salah seorangUstadz di Simalungun yang juga pengurus FPI dan pengurus PartaiBulan

Kedatangan Pemohon bermaksud ingin rujuk karena mau mengikutiPencalonan Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah dari PartaiBulan Bintang (PBB) Nomor Urut 7;Banyak teman maupun keluarga yang marah atas sikap Termohon mau berbaikkembali dengan Pemohon. Walaupun telah rujuk tetapi kami tetap tinggal dirumah masingmasing. Kadang seminggu 2 3 kali Pemohon menginap dirumah Termohon;.

Putusan Nomor 493 K/TUN/2013Bahwa Partai Republika Nusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, PartaiBulan Bintang dan Partai Demokrasi Pembaruan telah membuat suratpernyataan tertanggal 26 September 2012 yang menyatakan dan menetapkanmemberikan dukungan kepada H.A. Haris Son Haji, S.T., M.M. dan Drs.

sebagai Wakil PemerintahPusat ; Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkanobjek sengketa dan tujuan dilaksanakannya kewenangan tersebut adalahsesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dan pada waktu melaksanakankewenangan dengan menerbitkan objek sengketa tersebut Tergugat telahdengan sungguhsungguh mempertimbangkan berbagai kepentingan yangtersangkut dengan keputusan tersebut termasuk tidak terkecuali dengankepentingan Penggugat yang telah diberhentikan dari keanggotaan PartaiBulan

statusPNS (belum ada pengunduran diri) karena permohonan pensiunan dini ataspermintaan sendiri sebelumnya masih ditangguhkan berdasarkan SuratTanggapan Tergugat Nomor : 881.4/815/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 yangsampai saat ini belum ada satupun putusan hukum yang menyatakan bataldemi hukum surat tersebut yang menyatakan batal demi hukum, maka secarayuridis administrativ status Penggugat masih dalam katagori Pegawai NegeriSipil serta Penggugat adalah anggota dari salah satu partai politik yaitu PartaiBulan

Bukti P 1011.Bukti P 11Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Soppeng, Nomor: 19/DPCPBB/SP/VIII/2018, Perihal: Tanggapan dan PermohonanPersetujuan Pensiun Dini Saudara JAMALUDDIN MAKKA,S.Pd.,M.Si., tanggal 20 Agustus 2018 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat olehJAMALUDDIN MAKKA, S.Pd.

Rachmatika Dewi YustitiaIqbal yang dicalonkan oleh gabungan partai politik antara lain :Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PersatuanPembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PartaiAmanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), PartaiBulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);6. Bahwa Ir.

adalahMembantu Sekretaris Daerah dalammengkordinasi kegiatan bidang PemerintahanUmum, bidang hukum dan Bidang Humas ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapitidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa danterdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang AsetDPPKAD (Dinas Pengelolaan PendapatanKeuangan dan Aset Daerah) ;Bahwa saksi kenal dengan Sulaeman, S.Ag, akantetapi saksi tidak ada hubungan keluarga denganSulaeman S.Ag dan Sulaeman, S.Ag sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Sumedang dari PartaiBulan