Ditemukan 56402 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengalihan pekerja Hubungan kerja Pensiun Hak pekerja Diperkejakan kembali Perlindungan pekerja migran indonesia Pembayaran hak-hak pekerja - phk tanpa memperhatikan hak pekerja Perselisihan kepentingan karena mutasi pekerja - phk tanpa meperhatikan hak pekerja
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
HERRY KUSWANTO , Dkk
Tergugat:
PT. BANGUN TATA LAMPUNG ASRI
123 — 151
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
DEWI NURAINI
Tergugat:
1.PT TRITAMA CAHAYA ABADI
2.Pengusaha Hotel Fortuna
3.Pengusaha Ceria Hotel
194 — 38
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 24-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
NUNUNG YAZI YANI Z
Tergugat:
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK
134 — 1
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-12-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
SERIKAT PEKERJA IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA
Tergugat:
1.PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, Tbk
2.ASOSIASI PILOT GARUDA
3.SERIKAT KARYAWAN GARUDA
503 — 199
  • Penggugat:
    SERIKAT PEKERJA IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA
    Tergugat:
    1.PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, Tbk
    2.ASOSIASI PILOT GARUDA
    3.SERIKAT KARYAWAN GARUDA
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Register : 04-10-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm
Tanggal 4 Januari 2023 — Penggugat:
IDI ADHA RAYANI
Tergugat:
PT. KHARISMA INTI USAHA . PT. KIU
155 — 1
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Register : 17-02-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm
Tanggal 17 Mei 2023 — Penggugat:
1.Hartono
2.Rudy
Tergugat:
PT,Sarana Subur Agrindotama
202 — 0
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.SUTINO
2.SUPRIADI
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA.SHJ
74 — 36
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 26-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 06-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
ALBERT CHANDRA
Tergugat:
PIMPINAN PT. SARDANA INDAHBERLIAN MOTOR
17 — 14
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk
Tanggal 9 September 2021 — GUNUNG MADU PLANTATIONS
Tergugat:
PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
290 — 7

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perselisihan Kepentingan ;
    3. Menyatakan ketentuan mengenai Jasa Produksi dalam Pasal 18 ayat (6), (8), (9) dan (10) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Gunung Madu Plantations dan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Gunung Madu Plantations Periode 2021-2022, sebagai
    Jasa produksi terdiri dari jasa produksi sendiri akan dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja bulanan setelah masa giling selesai dan setelah penilaian KPI selesai.

    (8).

    tr>

    3

    1.00

    2

    0.70

    1

    0.60

    1. Menyatakan usulan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2022 berlaku menjadi Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2022 antara PT Gunung Madu Plantations dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja
    GUNUNG MADU PLANTATIONS
    Tergugat:
    PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
MARKO DINAWATI PARDEDE
Tergugat:
PT SAMUDRA PERDANA
105 — 22
  • Bahwa berdasarkan undangundang No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan yang termuat dalam pasal 166 Dalam hal hubungan kerjaberahir karena pekerja/ buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnyadiberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama denganperhitungan 2 (dua) kali uang pasangon sesuain dengan ketentuan pasal 156ayat (2), 1 (Satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuanpasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang pergantian hak sesuai dengan ketentuanpasal 156 ayat (4);8.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-02-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
ZAHWARSAH
Tergugat:
PT. CITRA MAKMUR LESTARI MOTORINDO
190 — 96
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus
Register : 13-01-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN GRESIK Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat:
SUWARDI
Tergugat:
PT. CIPTA NIRMALA
177 — 9
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 07-05-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
Tri Handayani, SH
Tergugat:
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.PPSU
120 — 44
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PALU Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSAR MAWET
Tergugat:
CV. ANUGERAH PERDANA
135 — 27
  • Bahwa berdasarkan undangUndang Nomor. 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 : Siapapundilarang menghalanghalangi atau memaksa pekerja/buruhuntuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurusatau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidakmenjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankankegiatan serikat pekerja/oburuh dengan cara :a. Melakukan pemutusan Hubungan kerja , memberhentikansementara, menurunkan jabatan, atau melakukan Mutasi;b.
    Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;c. Melaksanakan intimidasi dalam bentuk apapun;d.
    Melakukan kampanye anti pembentukan serikatpekerja/serikat buruh;Pasal 29 ayat (1) dan (2):(1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurusdan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untukmenjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh dalam jam kerjayang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau perjanjiankerja bersama.(2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjiankerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdiatur mengenai:a.
    Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf d, e dan f Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yangmenyebutkan; ....Pekerja / Buruh dapat mengajukanpermohonan pemutusan hubungan kerja kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubugan Industrial dalam halPengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadaPekerja / Buruh.....
    / buruh; e) Memerintahkan pekerja/oburuh untukmelaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; f) memberikanpekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dankesusilaan pekerja/ouruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkanpada perjanjian = kerja;.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 02-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
1.Jamal Siswo Azhari
2.DIAN HARISANDI
3.FAJRIADI
4.DEDI FIRMANSYAH
5.HAIDIR
Tergugat:
PT. BINA SAN PRIMA
264 — 60
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 03-10-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 3 Oktober 2017 — - IRAN KANSIL LAWAN - PIMPINAN DOUBLE DIPPS
85 — 26
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
CHANDRA KUSUMA PAKPAHAN, S.H
Tergugat:
KSP SAHABAT MITRA SEJATI Cq KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG KISARAN
201 — 83
  • Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Kerja,yang dalam hal ini diterangkan, Penggugat adalah Pekerja dalam hal iniKaryawan Tetap di KSP SAHABAT MITRA SEJATI CabangPematangsiantar dan Tergugat KSP Mitra Sejati KSP SAHABAT MITRASEJATI Cabang Pematangsiantar adalah Pemberi Kerja;2.
    LHanif selaku Human Capital dan Pihak Dinas Tenaga kerja KotaPematangsiantar yang dipimpin oleh Mediator Tumpal Pasaribu, SHdilaksanakan pada Tanggal 6 Agustus 2020, dengan isi perundingan pihakTergugat hanya memberikan Hak Pekerja, yaitu Uang Pisah sebesar 1(satu) X Upah;Halaman 5 dari 19Putusan Nomor 347/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn27.28.29.30.31.32.Bahwa, atas perundingan Tripartit Il yang dilaksanakan, selanjutnya PihakPenggugat menolak tawaran yang disampaikan oleh Tergugat;Bahwa perundingan tidak
    karena tanpaPERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan denganketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungankerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja
    /serikat buruhatau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggotaserikat Penggugat/ serikat buruh.Halaman 6 dari 19Putusan Nomor 347/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn33.34.Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Bruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial
    dalam hal ini Karyawan Tetap diKSP SAHABAT MITRA SEJATI Cabang Pematangsiantar, menerimaupah setiap bulansebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah), dan Tunjangan Uang Minyak, sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa, Penggugat telah mengabdi/bekerja di kantor KSP SAHABATMITRA SEJATI Cabang Pematangsiantar selama 6 (enam) tahun; Bahwa pada awalnya Tergugat mempekerjakan Penggugat denganstatus pekerja sebagai Collection Middle Range (CMR) Area CabangPematangsiantar
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 08-08-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 8 Agustus 2017 — - SYAMSUL RIZAL LAWAN - PIMPINAN PT. BANK SINAR MAS Tbk CABANG GORONTALO, Dkk
113 — 35
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus
Register : 06-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN MANADO Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
GRACE A. GANNA
Tergugat:
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur
Turut Tergugat:
Yayasan Pendidikan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
159 — 16
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 07-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 203/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
AIDIL
Tergugat:
PT. JETINDO NAGASAKTI TRANS EXPRESS
180 — 66
  • Bahwa Perkara ini bermula pada tanggal 9 Desember 2018 Tergugatmelakukan mutasi kepada Penggugat yakni dengan No08/10/11/JNT/2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhitungsejak tanggal 19 Oktober 2018 Pekerja ic Aidil dimutasi dari PT.JetindoNagasakti Trans Express, unit kerja kantor Jamin Ginting Kwala BekalaNo.131 Medan Johor ke Jetindo Nagasakti Trans Express, beralamat diJin.Meriam Ginting No.33 F Kel.Gunung Negeri Kec.Kabanjahe, yang manatersebut tidak ada kejelasan tentang alasan mutasi
    dalam hal ini Divisi Human ResourcesDevelopment (HRD);Ayat 8:Bagi pekerja yang dimutasikan, maka biaya yang timbul akibat pemindahantersebut sepanjang tidak memakai fasilitas perusahaan ditanggung olehPerusahaan dengan batasanbatasan penggantian yang diatur lebih lanjutdalam Surat Keputusan Direksi;Ayat 9:Pekerja yang menolak perintah mutasi dan tetap menolak walaupun telahdiberikan Surat Perintah Kerja atau Surat Pemanggilan Kerja I,Il, dan Illakan dikategorikan sebagai penolakan atas perintah/
    Apabila pekerja tersebut mengundurkan dirisecara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku(diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebuthanya mendapatkan uang penggantian hak.
    Tetapi kalau mengikutiprosedur maka pekerja tersebut mendapatkan uang pisah yang besarnilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yangtertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan;Bahwa dikarenakan sudah tidak ada lagi hubungan kerja Antara Penggugatdan Tergugat maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat PadaPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan tidak dapatditerima sesuai dengan Pasal 1 butir (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian
    jugamenerima uang servis, uang voucher dan lainnya.Menimbang, bahwa mengenai besaran upah yang harus dibayarpengusaha/perusahaan kepada pekerja/buruh tercantum pada Pasal 88UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana padaayat (4) disebutkan pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkankehidupan hidup layak, sehingga upah minimum merupakan jaring pengamanbagi para pekerja/burunh demi mendapatkan hidup layak dan wajib bagipengusaha/perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku;Menimbang