Menyatakan terdakwa DOLVI KINDANGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;2. Membebaskan terdakwa DOLVI KINDANGEN dari dakwaan tersebut;3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

Sedangkan pengalaman tugas dalam menangani perkara TPPUtelah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan ahli kasus tindakpidana pencucian uang;Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkatPenyidikan di Kepolisian,

uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaandipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPUadalah:Setiap orang yang menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul,sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yangsenya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.Tindak pidana pencucian

Menyatakan Terdakwa Dolvin Kindangan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana*Pencucian Uang secara Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam Dakwaan;2. Menghukum Terdakwa Dolvi Kindangan dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupuah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

Uang;Menimbang, bahwa unsurunsur dari Pasal 5 ayat (1) UU R.I No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiberikut:1.

Prisma dan Terdakwa memberikan uang jasapengacara sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut berasaldari uang hasil mengambil dari Kantor Bank Danamon Solusi Emas Syariah CabangPembantu Purwakarta di Jalan Jenderal Sudirman, No.184, Kelurahan Nagritengah,Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Mahkamah

Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwakarta tanggal 20 Januari 2014 sebagai berikut :1.16Menyatakan Terdakwa DENNYES GUNTUR ESMET bin DADAH ESMETbersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dengan dakwaan KesatuSubsidair, Pasal 362 KUHPidana, dan tindak pidana Pencucian Uang sesuaidengan dakwaan dan Ketiga Pasal 3 UndangUndang RI No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalamdakwaan Jaksa/Penuntut

B/2013/PN.Pwk. tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.18Menyatakan Terdakwa DENNYES GUNTUR ESMET bin DADAH ESMET,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*Penggelapan Dalam Jabatan dan tindak pidana Pencucian Uang*;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti denganpidana

sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf aKUHAP) yakni dalam hal penerapan pasal pidana kepada Terdakwa karena putusanjudex facti (Pengadilan Tinggi) telah menguatkan putusan judex facti (PengadilanNegeri), perlu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum jelaskan, bahwa Terdakwadidakwa dengan dakwaan, Kesatu Primair : Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHPidana,Subsidair : Pasal 362 KUHPidana, atau Kedua : Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3UndangUndang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian

Hermanto Sasono (DPO/62/VIII/2013/Reskrim) sebesarRp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) untuk membuat identitas palsu untuk Terdakwa melarikandiri, sehingga unsur Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, sesuai dengantuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah

uang.Bahwa akibat perobuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindakpidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugiankurang lebih sebesar Rp 676.230.750,, (enam ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 6 Ayat 1 Undangundang Republik Indonesia No. 15 Tahun2002 yang telah diubah dengan Undangundang No. 25 Tahun 2003 TentangTindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal

uang.e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di dalam membantu melakukan tindakpidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp 676.230.750, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratustiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 6 Ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia No. 15 Tahun2002 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2003 TentangTindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal

Uangmenjadi Undangundang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disahkan dan diUndangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 pada LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, maka dari ketentuandiatas kita dapat melihat dan membandingkan isi Tentang Pasal 6 ayat(1) UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 5 ayat (1)Undangundang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 47 (1) KUHPadalah yang lebih meringankan terdakwa..

Menyatakan Terdakwa lwan Cahyadi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamembantu melakukan tindak pidana pencucian uang" ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iwan Cahyadi oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)Hal. 48 dari 51 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa Djoni Tjendra alias Joni Chandra alias JohnSetiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secaraberkelanjutan dan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukansecara berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimanaDakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat;2.

Apalagiternyata pembelian tersebut dibuat atas nama Terdakwa dimana tidakmungkin Terdakwa melakukan pencucian uang dengan membeli baranguntuk dirinya sendiri.

hukumdan/maupun hubungan hukum a quo dalam bisnis peminjaman uang milikTjung Thin Long melalui Terdakwa kepada Pihak Ketiga maka perbuatantersebut tidak dapat dikualifisir sebagai memenuhi unsur dari tindakpidana pencucian uang.

Dan apalagi pembelian aset milik Lina Setiawanoleh Terdakwa adalah dalam rangka penagihan uang milik Tjung ThinLong yang dipinjam oleh Lina Setiawan melalui Terdakwa dan perbuatantersebut tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang;.

Bahwa untuk melakukan aksi penipuan dan pencucian uang tersebut,Terdakwa menggunakan 3 nama yaitu Terdakwa menggunakan nama JohnSetiawan di Bank Internasional Indonesia, Kemudian nama Joni Chandra diBank BCA sedangkan nama Djoni Tjendra digunakan di Bank Danamon;.

No. 3885 K/Pid.Sus/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Madiun tanggal 8 Mei 2019 sebagai berikut:1.1.Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN, S.Th, M.Th anak dari BUDIONObersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatansecara bersamasama dan berlanjut dan Pencucian Uang secaraberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Dan Kedua Pasal 3 juncto Pasal

2 ayat (1) huruf gq Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sepertitersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu Dan Kedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN, S.Th, M.Th anakdari BUDIONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahundengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaraditambah dengan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan

sehingga apabila ada diantarapihak yang tidak memenuhi isi perjanjian maka perbuatan tersebutdikatagorikan dengan wanprestasi bukan perbuatan pidana, sedangkankesalahan fatal dari putusan judex factie telah salah mempertimbangkandengan barangbarang yang disita termasuk surat Terdakwa yang sejaksemula diperjanjikan sebagai saham/andil atas nama Terdakwa yangbarang tersebut sudah ada sebelum bergeraknya Perusahaan yangdikendalikan Terdakwa maka tidak dapat disita dan dijadikan barang hasilkejahatan pencucian

., tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa YULIAN HARTONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan TindakPidana Pencucian Uang;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIAN HARTONO. tersebut olehkarenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dendasebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama4 (empat)

No. 366 K/Pid.Sus/2016Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor170/Pid.B/2015/ PN Bgl tanggal 8 September 2015 yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarselengkapnya menyebutkan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa YULIAN HARTONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan TindakPidana Pencucian Uang;.

keseriusan yang diterima oleh Terdakwatersebut adalah hasil kejahatan;Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa mentransfer dll terhadap uangkeseriusan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yangditerima dari saksi Bebby Hussy, antara lain ditujukan kepada pihakpihak terkait dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan yangdibuat antara saksi Bebby Hussy dengan Fajar Suryanto di manaTerdakwa hanya sebagai Penjamin, seharusnya tidak termasuk dantidak dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencucian

Pasal 55 Ayat (1) Kesatu KUHP danPasal 33 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat(1) Kesatu KUHP serta pasalpasal lain dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;Catatan Pemohon Kasasi :1.

No. 366 K/Pid.Sus/2016berbentuk alternative acucusation atau alternative teulasteleggingyang baik;" Pencucian Uang dapat diterapkan dalam setiap perkara yang belumtentu terbukti tindak pidana asalnya secara bebas;5.

Menyatakan Terdakwa I - IVAN DEWANTO Bin ADNAN dan Terdakwa II - RUDI SANIJAN Bin SETIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencucian uang " ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I - IVAN DEWANTO Bin ADNAN dan Terdakwa II - RUDI SANIJAN Bin SETIMAN dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan ;3.

Menyatakan bahwa Terdakwa I IVAN DEWANTO dan Terdakwa IlRUDI SANIJAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukantindak pidana : pencucian uangmelanggar Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dansebagaimana dalam Surat DakwaanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP ;2.

Unsurunsur pokok tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 5 UU RINo.8 tahun 2010 :1.2.Setiap Orang ;Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan ;Harta Kekayaan;Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana ;Menurut Pasal 3 UU RI NO.8 Tahun 2010, suatu tindakan sebagai tindakpidana Pencucian uang, apabila memenuhi unsurunsur : dengan sengajamenempatkan

:Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat TPPU secaraAktif dan TPPU secara Pasif :1.

Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uangdilakukan dalam tiga pola. Adapun polapola pencucian uang tersebutsebagai berikut : Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dan tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.

Tahapan integrasi ini merupakantahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karenamemasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatanekonomi yang sah.

UangPenyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindakpidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuanperaturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang ini.Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinyatindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindakpidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATKBahwa

manadisebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c.pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dan di analisisatau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).2.

SURAT DAKWAAN PREMATURMajelis Hakim yang TerhormatSaudara Penuntut umum yang kami HormatiSidang Pengadilan yang muliaDalam Tindak Pidana Pencucian uang di kenal tahapantahapandalam peroses pencucian uang yang terdiri atas :Halaman 62 dari 69 hal. Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmba.

Atas dasar halini, hadir suatu pendekatan baru dalam mengungkap suatupindak pidana melalui penelusuran hasil tindak pidana yang dikenal dengan mekanisme anti pencucian uang, dengan katalai, pendekatan anti pencucian uang ini, gap antara hasiltindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidanaakan diassociationkan kembali yang pada ahirnya aparatpenegak hukum dengan mudah menjerat su penjahat melaluipenelusuran hasil kejahatan itu sendiri.Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada

Apabila telah terdeteksidengan baik, proses hukum segera dimulai, baik dalam rangka mendakwatindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait.Dalam uraian dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmenguraikan tentang terjadinya tahap integration, yang merupakan salahsatu tahap dari tindak pidana pencucian uang yang harus di penuhi agarperbuatan tersebut dapat di katakan pencucian uang.

dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c, UndangUndang Nomor15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

Menyatakan terdakwa DOLVI KINDANGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;2. Membebaskan terdakwa DOLVI KINDANGEN dari dakwaan tersebut;3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

Sedangkan pengalaman tugas dalam menangani perkara TPPUtelah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan ahli kasus tindakpidana pencucian uang;Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkatPenyidikan di Kepolisian,

uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaandipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPUadalah:Setiap orang yang menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul,sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yangsenya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.Tindak pidana pencucian

Menyatakan Terdakwa Dolvin Kindangan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana*Pencucian Uang secara Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam Dakwaan;2. Menghukum Terdakwa Dolvi Kindangan dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupuah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

Uang;Menimbang, bahwa unsurunsur dari Pasal 5 ayat (1) UU R.I No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiberikut:1.

Uang juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bangil tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ali Abu Bakar terbukti bersalah melakukan tindakpidana pemalsuan surat dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalamPasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dakwaanpertama Primair dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa, Judex Facti inlitis juga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 11 danPasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pindana Pencucian Uang; Pasal 1 Ayat (11) : PihakPelapor adalah orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK ;Pasal 75 : Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana Pencucian Uangmemberitahukannya

kepada PPATK ;Bahwa, dalam perkara a quo tidak ada satupun bukti adanya Pelaporan daripihak korban kepada PPATK mengenai adanya dugaan terjadinya tindakpidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa ; Namun Judex Factiternyata justru memaksakan diri untuk tetap memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara Pembanding dengan dakwaan tanggal 18 Juni 2014 junctotanggal 27 Oktober 2014 ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Juni Syafrien Jahja, M.H. diingatkan di halaman 53 berbunyi : UndangUndang Tindak pidana Pencucian Uang adalah tergolong undangundangyang baru dalam khazanah perundangundangan pidana di Indonesia....

Bahwa secara teoritis perbuatandalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015a.