Ditemukan 23209 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1839 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DENSO MANUFAKTURING INDONESIA (dahulu PT
ASMO INDONESIA),
63 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4329 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — PT NUSA SELARAS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
403 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01298/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang PermohonanKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas BumiNomor 00003/246/11/081/16 tanggal 9 Mei 2016 untuk Masa PajakJanuari Desember 2011:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 751/B/PK/Pjk/20204.
Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yangkurang dibayar untuk Masa Pajak JanuariDesember 2011 adalah Nihil;5.
Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A,dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi Merang Limited)ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarifBPT 20% UndangUndang PPh.
Putusan Nomor 751/B/PK/Pjk/2020tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang Limited) denganPemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil netoantara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhidengan penerapan tarif PPh Pasal 26 Final sebesar 20%.
) Terutang USD 3,450,090Kredit Pajak USD 1,725,045PPh yang Tidak/ Kurang Dibayar USD 1,725,045Sanksi Administrasi USD 828,022Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar USD 2,553,067Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAYAR SENTOSA SHIPPING
213 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2114 B/PK/Pjk/2019 Bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp3.441.046.498,00; bahwa jumlah PPh yang masih harus dibayar menurut WP Rp Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79041/PP/M.XIB/15/2016, tanggal 14 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap
WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00001/206/05/028/13 tanggal24 September 2013, atas nama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34 Nomor 3032, PetojoSelatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Penghasilan Neto Rp1.398.121.000,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp1.398.121.000,00PPh Terutang Rp 401.936.300,00Kredit Pajak Rp 101.111.000,00Jumlah PPh
yg kurang / (lebih) dibayar Rp 300.825.300,00Sanksi AdministrasiPasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 150.412.650,00Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp 451.237.950,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Maret 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima
Putusan Nomor 2114 B/PK/Pjk/2019PPh Terutang Rp 401.936.300,00 Kredit Pajak Rp 101.111.000,00Jumlah PPh yg kurang / (lebih) dibayar Rp 300.825.300,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 150.412.650,00Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp 451.237.950,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan
Putus : 09-03-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — PT MIKUNI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
339 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negaif 2.000.000.000Jumlah 36.838.539.723 sehingga perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut:: Menurut PemohonUraian Menurut Terbanding pit mbahy (Dikurangi) Banding(IDR) (IDR)Peredaran Usaha 971.328.766.556 0 971.328.766.556Harga Pokok Penjualan 773.831.987.610 0 773.831.987.610Laba Bruto 196.496.778.946 0 196.496.778.946Biaya Usaha 27.108.501.974 24.085.819.606 51.194.321.580Penghasilan Neto Dalam Negeri 170.388.276.972 24.085.819.606 146.302.457.366Penghasilan
15.599.148.130Penyesuaian Fiskal 26.573.421.404 12.752.720.117 13.820.701.287Penghasilan Neto Luar Negeri 0 0 0Penghasilan Neto Fiskal 181.362.550.246 36.838.539.723 144.524.010.523Kompensasi Kerugian 0 0 0Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal) 181.362.550.246 36.838.539.723 144.524.010.523PPh Terutang 45.340.637.500 9.209.634.870 36.131.002.630Kredit Pajak 39.571.051.002 0 39.571.051.002PPh Kurang/(Lebih) Dibayar 5.769.586.498 9.209.634.870 3.440.048.372Sanksi Administrasi 1.846.267.679 1.846.267.679 0Jumlah PPh
Pasal 13 KUP Rp Jumlah PPh Ymh (Lebih) Dibayar Rp (3.513.682.252) Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Direktur JenderalPajak;Atau:Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara iniberpendapat lain, mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yangseadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriHalaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3086 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4348 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JFE SHOJI STEEL INDONESIA
80 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINANG COAL INDONESIA
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Pasal 23 114,350 114,350b.
PPh Pasal 25 14,322 14,322Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 128,672 128,672Pajak yang tidak/kurang dibayar 91,923 44,354 47,569Sanksi administrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 33,092 15,968 17,125Jumlah PPh yang masih harus dibayar 125,015 60,322 64,694 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut108926.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum
Putusan Nomor 1327 B/PK/Pjk/2019Jakarta Selatan 12310 dan menetapkan Pajak yang kurang dibayar danyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:USD752, 128.00128 752,1280,00 Penghasilan Neto Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak USD752,128.00PPh terutang USD188,032.00Kredit Pajak USD128,672.00USD 59,360,00USDUSD 59,360.00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 21,369.60Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 80,729.60 Pajak Penghasilan yang Kurang dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan
Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 80,729.60; dengan perincian sebagai berikut:USD USD752,128.00128 752,128USD 0,00Penghasilan NetoKompensasi kerugianPenghasilan Kena Pajak cies USt752.128,08PPh terutang USD USD188,032.00Kredit Pajak USD USD128,672.00USD USD 59,360,00Pajak Penghasilan yang Kurang dibayar USDUSD59,360.00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD USD 21,369.60Jumlah PPh
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 16 Mei 2019 — PT LUMINARY HUTAMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.671.923.051,00; dengan perincian sebagaiberikut :Penghasilan Netto Rp 7.345.358.376Kompensasi Kerugian Rp 421.597 .396Penghasilan Kena Pajak Rp 6.923.760.980PPh Terutang Rp 1.804.016.620Kredit Pajak Rp 674.338.883PPh Kurang (lebih) Bayar Rp 1.129.677.737Sanksi Administrasi Rp 942.245.314Jumlah PPh
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR BAHAGIA GAJAHMADA
214 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp2.508.279.368,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) di bayar ................... (Rp2.406.453.368,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Mei 2019, dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.
PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebin bayar sebesar Rp2.381.450.584,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Neto (Rugi) Rp 407.304.744,00Penghasilan Kena Pajak Rp 407.304.744,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 101.826.000,00Kredit PajakDipotong/dipungut oleh pihak lain:PPh Pasal 23 Rp 25.002.784,00Dibayar sendiri:PPh Pasal 22 Rp 2.254.873.000,00STP (pokok kurang bayar) Rp 228.403.584,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 2.483.276.584,00Jumlah PPh
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4622/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd
303 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
303 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4320/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV
275 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganberdasarkan permohonan banding ini sebagai berikut:rincian perhitungan Keputusan Permohonan SelisihUraian Keberatan Banding(USD) (USD) (USD)Penghasilan Netto 239,628,040.00 239,555,054.00 72,986.00Kompensasi Kerugian 0.00 0.00 0.00Penghasilan Kena Pajak 239,628,040.00 239,555,054.00 72,986.00Pajak Penghasilan Terutang 71,888,412.00 71,866,516.00 21,896.00Kredit Pajak 71,866,516.00 71,866,516.00 0.00PPh Kurang/(Lebih) Bayar 21,896.00 0.00 21,896.00Sanksi Administrasi 7,007.00 0.00 7,007.00Jumlah PPh
Putusan Nomor 4320/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Penghasilan Kena Pajak USD239,563,475.00 Pajak Penghasilan terutang USD 71,869,042.50Kredit Pajak USD 71,866,516.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 2,526.50Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 808.48Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 3,334.98Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
trial version for further 0 days.huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 3,334.98; dengan perincian sebagai berikut: PenghasilanNeto USD 239,563,475.00Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 239,563,475.00Pajak Penghasilan terutang USD 71,869,042.50Kredit Pajak USD 1,866,516.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 2,526.50Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 808.48Jumlah PPh
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — PT PRIME ENERGY SUPPLY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
249 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
249 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Jumlah (Rp)1 Penghasilan Netto 57.577 .686.8512 Kompensasi Kerugian 3 Penghasilan Kena Pajak 57.577 .686.8514 PPh Terutang 14.394.421.7135 Kredit Pajak 548.684.0006 PPh Kurang (Lebih) Bayar 13.845.737.7137 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 6.645.954.1028 Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 200.491.691.815 Halaman 2 dari 8 halaman.
Keterangan Jumlah (Rp)4 Penghasilan Netto 57.577.686.8512 Kompensasi Kerugian 3 Penghasilan Kena Pajak 57.577.686.8514 PPh Terutang 14.394.421.7135 Kredit Pajak 548.684.0006 PPh Kurang (Lebih) Bayar 13.845.737.7137 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 6.645.954.1028 Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 20.491.691.815 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PD BARAMARTA
270 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
15.017.235.144Jumlah Penghasilan Neto Komersial (7) = (5) + (6) 129.047.002.861Penyesuaian Fiskal Positif (8) 8.758.391.164Penyesuaian Fiskal Negatif (9) (867.378.196)Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (10) = (7) + (8) +(9) 136.938.015.829Kompensasi Kerugian (11) 0Penghasilan Kena Pajak (12) = (10) (11) 136.938.015.829PPh terutang (12) 34.234.503.750Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (13) 32.109.446.000PPh Kurang/(Lebih) bayar (14) = (12) (13) 2.125.057.750Sanksi Administrasi (15) 1.020.027.720Jumlah PPh
Penghasilan netto menurut Majelis Rp138.162.410.667,00Pajak Penghasilan terutang Rp 34.540.602.668,00Kredit Pajak Rp 32.109.446.000,00PPh kurang bayar Rp 2.431.156.668,00Sanksi Administrasi:Pasal 13 (2) KUP Rp 1.166.955.200,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 3.598.111.868,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis
nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.598.111.868,00; dengan perincian sebagaiberikut:Penghasilan netto menurut Majelis Rp 138.162.410.667 ,00Pajak Penghasilan terutang Rp 34.540.602.668,00Kredit Pajak Rp 32.109.446.000,00PPh kurang bayar Rp 2.431.156.668,00Sanksi Administrasi:Pasal 13 (2) KUPJumlah PPh
Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4115/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT PERTAMINA EP CEPU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
285 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Februari 2020 —
19 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3230 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA TBK
93 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4619/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FRIGOGLASS INDONESIA
308 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
308 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4342 B/PK/PJK/2022 Tanggal 5 September 2022 — PT SERASI LOGISTICS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
127 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4086/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
281 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap