secara tunai padaPenggugat ;7 Bahwa selain itu Penggugat juga telah dirugikan secara immateriil oleh ParaTergugat, dimana secara moril Penggugat merasa sangat tertekan mengingathaknya selaku ahli waris almarhum Soegiarto Soedjasa selama bertahuntahuntelah diabaikan dan dilanggar secara sewenangwenang oleh Para Tergugat,kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai simbol Penggugatmenilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)yang harus dibayar Para Tergugat secara prorata

D10, Bandung, atau yangdikenal dengan Sertifikat HGB 250/Kebon Pisang, merupakan hak Penggugat ;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat ;Menghukum Tergugat I s.d Tergugat VIII agar membayar ganti rugi sebesarRp321.071.427,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empatratus dua puluh tujuh rupiah) secara prorata atas pemanfaatan sebagian tanah

tunai pada Pemohon Kasasi.5 Bahwa mengingat karena UndangUndang (ab intestato) menempatkan PemohonKasasi sebagai satusatunya ahli waris yang berhak mewarisi seluruh hartapeninggalan almarhum Soegiarto Soedjasa, akan tetapi selama bertahuntahunhak Pemohon Kasasi diabaikan oleh Termohon Kasasi I s.d VIII, makasangatlah beralasan apabila Termohon Kasasi I S.D VIII membayar ganti rugisebesar Rp321.071.427,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribuempat ratus dua puluh tujuh rupiah) secara prorata

atas pemanfaatan sebagiantanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan secaraterperinci dalam gugatan Pemohon Kasasi.Bahwa disamping sangat beralasan pula apabila Termohon Kasasi I s.dTermohon Kasasi VIII membayar ganti kerugian immateriil, walaupun kerugianini tidak dapat dinilai, tetapi sebagai simbol sangatlah patut Pemohon Kasasi21menilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harusdibayar Termohon Kasasi I s.d VIII secara prorata dan sekaligus.Menimbang

Gudang Kayu)yang telah dibebaskan dan dibayar oleh Penghuni kepada PTPNII(Persero) Tanjung Morawa secara Prorata sebanyak 421 KK, sehinggaAreal yang dimaksud sebenarnya tidak ada lagi.ABDUL MUIS dkk.

Bukti T IIInt. = 38) melakukan Pelepasan Tanah dan Bangunan di Emplasemen MedanEstate kepada Penghuni, diberikan secara Prorata kepada sejumlah 421 KK.eks. Karyawan Perkebunan Penghuni Tanah Fisik Obyek Perkara tersebut.5.

PTPN IX(Persero) Afdeling Marendal yang dibagikan secara Prorata yang telahmendapatkan Hak atas Tanah Fisik Obyek Perkara tersebut dari PihakPerkebunan berdasarkan Izin Menteri Keuangan RI, setelah Para Penghuni/eks. Karyawan PTPN II (Persero) Tanjung Morawa yang berjumlah 421KK. tersebut Resmi membayar sesuai Surat Perintah Setor (SPS) denganHarga sebagaimana Penetapan Team Penaksir Harga Tanah Fisik ObyekPerkara tersebut.6. Bahwa setelah sejumlah 421 KK. eks.

Karyawan Penghuni Rumah DinasPTPN II (Persero) Tanjung Morawa yang terletak diatas Tanah FisikObyek Perkara telah mendapatkan Pembagian Hak atas Tanah Fisik ObyekPerkara a quo secara Prorata, Para eks.

GudangKayu) yang telah dibebaskan dan dibayar oleh Penghuni kepadaPTPN II (Persero) Tanjung Morawa secara Prorata sebanyak 421KK, sehingga Areal yang dimaksud sebenarnya tidak ada lagi.e ABDUL MUIS dkk. (ABDUL MUIS, SUPRAPTO, SYARIFSISWOYO) adalah bukan Karyawan PTPN II (Persero) atauPenghuni Rumah Dinas yang dilelang kepada Penghuninya padaTahun 1996 tersebut.8. Bahwa tentang Pendapat Mahkamah Agung RI. yang dituangkan dalamPutusan Kasasi Reg.

TII3 diperoleh kesimpulan, perjanjian tersebut pada intinya merupakan jualbeli mesinmesin tersebut di atas, dan tagihan atas sisa harga pembeliannya yangtelah diajukan Terlawan II kepada Kurator telah masuk dalam daftar tagihanKreditor Konkuren yang diakui, oleh karena itu yang menjadi kewajiban Kuratoradalah melakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut dari penjualan hartapailit secara prorata dengan Kreditor lainnya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) tersebut adalah pertimbanganyang

karenamesinmesin tersebut merupakan barang leasing bukan termasuksebagai harta pailit, sehingga Pemohon Kasasi mempunyai hakyang penuh secara hukum atas barangbarang leasing tersebut;7 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan ... tagihanatas sisa harga pembeliannya yang telah diajukan Terlawan ITkepada Kurator telah masuk dalam Daftar Tagihan KreditorKonkuren yang diakui, oleh karena itu yang menjadi kewajibanKurator adalah melakukan pembayaran terhadap tagihantersebut dari penjualan harta pailit secara prorata

atauPenggugat Asal berhak untuk menerima pembayaran gaji atau upahsecara penuh dari Termohon Kasasi atau Tergugat Asal untuk bulanDesember 2019 dan tujuh bulan selanjutnya sampai denganputusnya hubungan kerja di antara para pihak bersengketa padatanggal 1 Juli 2020;Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon Kasasi atauPenggugat Asal berhak untuk menerima pembayaran tunjanganakhir tahun 2019 untuk periode bulan Desember 2019 dari TermohonKasasi atau Tergugat Asal yang setelahdihitung secara proporsional (prorata

SusPHI/20208.10.11.12.Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon Kasasi atauPenggugat Asal berhak untuk menerima pembayaran tunjangan hariraya Lebaran tahun 2020 dari Termohon Kasasi atau Tergugat Asalyang setelah dihitung secara proporsional (prorata) jumlahnyaadalah sebesar Rp14.166.667,00 (empat belas juta seratus enampuluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);Menghukum Termohon Kasasi atau Tergugat Asal untuk segeramembayar upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian

masa berlakunya sampai dengan tanggal 6Oktober 2021, serta Buku Kandungan Imunisasi NABILA RIZQIANA ZENITAnamun Tergugat tetap tidak mengindahkannya, maka besar kemungkinansetelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tetapmenunda kewajibannya tersebut, maka untuk mencegah hal terjadinya haldemikian adalah adil apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagisecara riil, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui penjualan dimukaumum (lelang) hasil penjualan tersebut dibagi secara prorata

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengahbagian atau separuh dari harta bersama (gonogini) tersebut diatas danapabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama (gonogini)tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (Lelang) dengan perantaraanKantor Lelang Negara Cirebon dan dari hasil penjualan tersebut dibagisecara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untukPenggugat dan 50% (persen) untuk Tergugat:;5.

Muara teweh pupuk cahu Barito Utara, denganmenggunakan kapal TB ARMANDO 9 /BG SUMBER MAS 89 denganbiaya sebesar Rp.365.000,per MT dengan batas waktu lama pemuatandan pembongkaran barang (prorata) 18 hari sejak barang dimuat,sedangkan untuk kontrak kerja lainnya saksi tidak mengetahui karenasaksi hanya melaksanakan untuk kontrak kerja SURAT FERJANJIANANGKUTAN LAUT No.09/SPAUKHCPI/1 1/20013Bahwa setahu saksi untuk 2 kontrak kerja yaitu Jetty Lampung Banjamasin dan Kontrak Kerja Bontang Palembang pihak

Muara teweh pucuk cahu Barito Utara,dengan menggunakan kapal TB ARMANDO 9 /BG SUMBER MAS 89dengan biaya sebesar Rp.365.000, per MT dengan batas waktu lama pemuatandan pembongkaran barang (prorata) 18 hari sejak barangb SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT NO.017/SPAL/KHCPI/11/20013, dibuat pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, surat perjanjiantersebut dibuat dan dikirim melalui email oleh PT. KARTIKAHARSINDOCITRA yang berlamat di JI.

WILLIAM S WIDJAYA dari pihak PT.PUNDI INTISARI ABADI, pengiriman barang berupa Pupuk non subsidisebanyak 5800 MT dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju kepelabuhan bongkar Jetty Kapuas Hulu Kalimantan Barat Via PelabuhanPontianak, dengan menggunakan kapal TB MAMALIA 2 /BG GOLDTRANS 3042 diganti dengan kapal PRIMA POWER 07/ BG TERANG308 dengan biaya sebesar Rp.650.000,per MT dengan batas waktu lamapemuatan dan pembongkaran barang (prorata) 18 hari sejak barang Bahwa dari 3 kontrak kerjasama yang

Muara tewehpucuk cahu Barito utara, dengan menggunakan kapal TB ARMANDO 9 /BG SUMBER MAS 89 dengan biaya sebesar Rp.365.000, per MT denganbatas waktu lama pemuatan dan pembongkaran barang (prorata) 18 harisejak barang dimuat.bahwa SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT NO.017/SPAL/KHCPI/11/20013, dibuat pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, surat perjanjian tersebutdibuat dan dikirim melalui email oleh PT. KARTIKA HARSINDOCITRA yangberalamat di JI.

PUNDI INTISARI ABADI, pengiriman barang berupa Pupuk non subsidisebanyak 5800 MT dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju ke pelabuhanbongkar Jetty Kapuas Hulu Kalimantan Barat Via Pelabuhan Pontianak, denganmenggunakan kapal TB MAMALIA 2 /BG GOLD TRANS 3042 diganti dengankapal PRIMA POWER 07/ BG TERANG 308 dengan biaya sebesar Rp.650.000,per MT degan batas waktu lama pemuatan dan pembongkaran barang (prorata) 18hari sejak barang dimuat.

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaknia Selisih premi polis kendaraan bermotor sebesar Rp. 8.705.000, ( Delapan jutatujuh ratus Lima ribu Rupiah )b Pengembalian premi secara prorata beserta bunga untuk Premi polis HeavyEquipment sebesar $ 10.154.44 USD ( Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Empatkoma empat puluh empat Dolar Amerika ) dan Rp14.458.941,95, ( Empat Belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiahsembilan puluh lima sen )c Pengembalian premi Polis kendaraan

Pembayaran upah Penggugat untuk bulan September secara prorata sampaidengan tanggal 19 September 2011, yakni sebesar Rp11.780.685,00 dan;b.

Pembayaran (satu) bulan upah untuk 30 (tiga puluh) hari pemberitahuanpendahuluan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja; (vide Bukti P5);Karenanya, Tergugat wajib membayarkan kepada Penggugat kekurangan upahuntuk September 2011, yakni: Upah bulanan Penggugat : Rp18.699.950,00 Upah prorata September 2011 : Rp11.780.685,00 Kekurangan upah September 2011 : Rp 6.919.265,00Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah Batal Demi Hukum,Penggugat secara hukum wajib untuk memberikan kepada Tergugat

akibat tindakan Para Tergugat yang tidak segera mengosongkanobyek sengketa / mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugatsebagai pemilik sah, maka Penggugat mengalami kerugian yang apabilaobyek sengketa tersebut disewakan per tahun sebesar Rp 30 .000.000,(tiga puluh juta rupiah), akibat kerugian tersebut maka wajar menuruthukum apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar gantirugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) per tahun dihitung prorata

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkerugian kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) per tahun dihitung prorata sejak tanggal 12 Oktober 2015sampalperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;7.

Memberikan ijin kepada Penggugat dan Penggugat II untuk mencairkan dan mengalihkan sendiri uang yang menjadi bagian dan haknya Tergugat II sebesar sebesar Rp 1.061.631.389.93 dari harta peninggalan/harta warisan almarhum Luther Kombong secara prorata untuk membayar hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat dan Penggugat II ;14.

Menyatakan bagian dari tergugat II sebagai Ahli waris yangmendapatkan sebesar Rp. 30.246.231.406,75 (tiga puluh miliyar dua ratusempat puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enampuluh rupiah tujuh puluh lima sen) dari harta warisan almarhum lutherkombong tersebut yang disimpan pada masingmasing turut tergugat , IIdan Ill secara prorata adalah sebagai jaminan pembayaran hutangtergugat II kepada Penggugat dan Penggugat II;12.

Memerintahkan turut tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut TergugatIll, masingmasing secara prorata untuk menunda pencairan bagian daritergugat Il sebesar Rp. 1.0661.613.389.93 untuk pembayaran utangkepada penggugat dan Penggugat II dari harta peninggalan/harta warisanalmarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugaati,l, IIItersebut Sampai dengan tergugat Il membayar hutang pokok dan dendakepada Penggugat dan Penggugat II13.

Menyatakan bagian dari Tergugat II sebagai ahli waris yangmendapatkan sebesar Rp 30.246.506,75 (tiga puluh milyar dua ratusempat puluh enam juta lima ratus enam ribu tujuh puluh lima sen) dariharta warisan almarhum Luther Kombong tersebut yang disimpan padamasingmasing Turut Tergugat I, II dan III secara prorata adalah sebagaijaminan pembayaran hutang Tergugat II kepada Penggugat danPenggugat II;12.

Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan TurutTergugat Ill masingmasing secara prorata untuk menunda pencairanbagian dari Tergugat II sebesar Rp 1.061.613.389.93 untuk pembayaranutang kepada Penggugat dan Penggugat II dari harta peninggalan/hartawarisan almarhum Luther Kombong yang disimpan pada Turut Tergugat I,Il dan Ill tersebut sampai dengan Tergugat I! membayar hutang pokokdan denda kepada Penggugat dan Penggugat II;13.

Hasil penjualan mana dibagisecara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untukPenggugatdan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag ) yangdimohonkan dalam perkara ini;6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hanketerlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusandiucapkan sampai dilaksanakannya;7.

Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata)dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dikurangiRp.1.925.000.000, (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah)dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat dengan ditambahRp.1.925.000.000, (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima jutarupiah);6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusanperkara ini7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;8.

Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk membuat daftar pembagian dengan skema pembayaran kepada Para Pelawan (ex-Pekerja PT Injaplast) selaku Kreditur Preferen sesuai nilai yang diverifikasi Tim Kurator, yaitu senilai Rp.15.462.593.101 (lima belas milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus satu Rupiah), atau seniali yang adail dan patut bagi Para Pelawan dengan mendasarakan pada asas pari passu prorata parte;5.

Pendapat Terbanding : Bahwa setelah melihat bukti dan surat perrnohonanbanding Termohon Peninjauan Kembali, PemohonPeninjauan Kembali melihat tidak ada transaksi yangdisengketakan di dalam GL;Bahwa dengan demikian sesuai surat permohonanbanding sengketa atas Akun GL norm GL 61020202 tidakterdapat dalam masa pajak ini;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksisecara prorata tiap masa pajak dan Termohon PeninjauanKembali hanya mengajukan banding atas sengketa koreksiHalaman 19 dari 39 halaman

Putusan Nomor 1821/B/PK/PJK/2016mencerminkan nilai koreksi karena Pemohon PeninjauanKembali membagi rata / prorata 12 (dua belas bulan) atasJumlah Nilai koreksi;4) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkansebagian permohonan banding Termohon PeninjauanKembali dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukungyang disampaikan oleh Pemohon Banding, penjelasanPemohon Banding dan Terbanding dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan, terbukti bahwa

Putusan Nomor 1821/B/PK/PJK/2016Bahwa dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan koreksi secara prorata terhadap koreksi DPPJanuariDesember 2007 adalah sebagai berikut :Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentangPedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah Serta Penghitungan Sanksi AdministrasiBerupa Bunga dinyatakan :Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuklebih dari 1 (satu) Masa

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapatdisimpulkan bahwa Majelis sudah mengetahui alasanPemohon Peninjauan Kembali melakukan penghitungankoreksi secara prorata yaitu karena tidak diketahuinyasecara pasti jumlah DPP PPN setiap Masa Pajak nyasehingga dihitung secara prorata setiap Masa nyaberdasarkan ketentuan yang diatur dalam KeputusanMenteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 dan SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988dan Majelis menyatakan bahwa penghitungan PemohonPeninjauan

Negara Indonesiae Nomor Rekening : 0378914334e Cabang : Renone Atas Nama : Fahmi Yanuar SiregarHal 3 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 1/Pdt SusPHI/2018/PN DpsPasal 4:Bahwa apabila jatuh tempo pembayaran pada Pasal 2 ayat (3) di atas jatuh padahari libur, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya;Pasal 5Bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka Pihak Kedua (Tergugat)bersedia dikenakan denda berupa pengenaan bunga sebesar 1% (Satuperseratus) per bulan yang dihitung prorata

kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi layakuntuk menerima hak atas Manfaat karena Penggugat Rekonpensi telahmelaksanakan tanggung jawabnya hingga 28 Nopember 2008 tanpa adakeluhan apapun dari Tergugat Rekonpensi ;Bahwa karena tidak terdapat keterangan rinci mengenai penilaian kinerjaatas Penggugat Rekonpensi dan masa kerja Penggugat Rekonpensi tidakpenuh sampai satu tahun, Mediator menganjurkan Tergugat Rekonpensimemberikan Manfaat bagi Penggugat Rekonpensi dengan perhitungansecara prorata

Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas Manfaat tambahansebesar USD 11.000, berdasarkan perhitungan prorata sesuai SuratAnjuran Mediator yang ditunjuk oleh Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No.1378/1.835.3 tanggal4 Mei 2009 ;ll.

dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo yangtelah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbanganhukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbangan hukumdan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena MajelisPengadilan telah mengedepankan asas kebenaran materil dalammenilai fakta atas equalisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badandengan DPP PPN secara prorata

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena Majelis Pengadilan telahmengedepankan asas kebenaran materil dalam menilai fakta atasequalisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP PPNsecara prorata

Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) denganbagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluhpersen) untuk Tergugat ;Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama antaraPenggugat dengan Tergugat yang diletakkan oleh Pengadilan NegeriSurabaya ;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkaraini.ATAU :Apabila

Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata)dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (limapuluh persen) untuk Tergugat ;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI ;DALAM POKOK PERKARA ;Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;DALAM KONPENSI/ REKONPENSI ;Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp.561.000, (lima ratus enam puluh satu riburupiah) ;Membaca berturutturut :1.

dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo yangtelah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbanganhukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertimbangan hukumdan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena MajelisPengadilan telah mengedepankan asas kebenaran materil dalammenilai fakta atas equalisasi peredaran usaha pada SPT PPh Badandengan DPP PPN secara prorata

pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo yangdiawali dengan uji bukti berupa Faktur Pajak dan invoice oleh para pihakdi hadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pemeriksaan,pengujian, dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena koreksi tidak tersedia data perMasaPajak, maka dilakukan secara prorata