Ditemukan 162113 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pasal 111 ayat (1) undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Ganja Pidana Pasal 111 ayat (2) Pasal 127 ayat (1) Undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika. 112/pdt/2015/pt.kpg Abraham abang Agustinus gulo Laurensius nurak Pemerintah r.i cq departemen dalam negeri/otda Cq pemerintah propinsi nusa tenggara timur Cq pemerintah kabupaten sikka Cq camat alok barat Cq lurah wolomarang Pemerintah r.i cq dep Keputusan presiden r.i. no. 80 tahun 2003 tanggal 3 nopember 2003 atas pasal 6 b dan pasal 39 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 5 ayat (2) undang-undang no. 14 tahun 1970 Surat edaran mahkamah agung r.i no. 6 tahun 1992 Surat edaran mahkamah agung ri no. 1 tahun 1981 “turut serta melakukan perbuatan perekrutan calon tki yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 uu r.i. no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri”; Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) undang-undang r.i. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp 25/pdt/2019/pt tte Abdullah samad vs pemerintah r.i cq. menteri dalam negeri cq. pemerintah provinsi maluku utara cq. pemerintah kabupaten halmahera selatan cq. bupati halmahera selatan cq. kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten halmahera selatan Perdata - perbuatan melawan hukum 13/pdt.g/2019/pn lbh Nyanyu hj. tuti nurdjanah aschari Dkk. Sebagai para pemohon peninjauan kembali vs 1. agus hilman Sebagai para termohon peninjauan kembali; 2. pemerintah r.l. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. kepala dinas pengelolaan keuangan dan asset derah (dpkad) kota bandung Sebagai termohon peninjauan kembali; 3. pemerintah r.i. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. camat kecamatan cibiru cq. lurah kelurahan cipadung Dk. Sebagai para termohon peninjauan kembali; 4. pemerintah r.i. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. camat kecamatan gedebage cq. lurah kelurahan cimincrang Sebagai para turut termohon peninjauan kembali; Kemis wandoko Sh Sebagai pemohon peninjauan kembali vs 1. boediono santoso Sebagai termohon peninjauan kembali; 2. mardjani alias pak tiasipah atau disebut juga h. mardjani atau disebut juga mardjani p. tiasipah Sebagai para termohon peninjauan kembali; 3. badan pertanahan nasional r.i. cq. kantor wilayah badan pertanahan nasional jawa timur cq. kantor pertanahan kota surabaya i Sebagai para termohon peninjauan kembali; 4. notaris edy setiawan sunur S.h. Sebagai termohon peninjauan kembali;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2011 — Upload : 23-03-2012
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2011/PTK
Tanggal 14 Nopember 2011 — - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
70 — 41
  • - Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq. Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA
    P U T U S A NNO: 65/PDT/2011/PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA eee Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I, Cq.Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI AD, Cq. PANGDAMIX UDAYANA, CqDAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG,Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, beralamat di Jin.
    Oeba Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor025/ADV.GF/SKK.PDT/VII/2009 tanggal 29 Juni 2009, semula sebagaiPenggugat sekarang Terbanding; DANPemerintah R.I Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi NusaTenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang,beralamat di Jl.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.B/2013/PN.BDG
Tanggal 11 April 2013 — R.Aep Ahmad Cahya Bin R.I Dasupi
18 — 1
  • AEP AHMAD CAHYA bin R.I.
    R.Aep Ahmad Cahya Bin R.I Dasupi
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 07-11-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 693/PDT/ 2017/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2018 —
43 — 19
  • H.SALMAN JUNAID CS >< PEMERINTAH R.I
    M.Prasetyo jabatan Jaksa Agung R.I Jo. Suratkuasa substitusi Nomor : SK051/A/JA/05/2017 tanggal 2 Mei 2017 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat, tanggal 24 Mei 2017 No.1148/Pdt.G/PMH/PN.Jkt.Pst memberi kuasakepada :1. Priyanto, S.H., M.H.,Sri Yatmi, S.H., M.H.,Maria Ulfa, S.H., M.H.,Dian Arfiani Amir, S.H.,Humena, S.H.,Tri Sulani, S.H.,Bagus Priyogo, S.H.,SN Pe Se fe hfRamos Harifiansyah, S.H.,9. Alheri, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1780 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq GUBERNUR ACEH Cq WALIKOTA BANDA ACEH vs SAYED HASAN BIN SAYED ABBAS
65 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq MENTERI DALAMNEGERI R.I. Cq GUBERNUR ACEH Cq WALIKOTA BANDAACEH vs SAYED HASAN BIN SAYED ABBAS
    PUTUSANNomor 1780 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq MENTERI DALAMNEGERI R.I.
    adalah milik Penggugatberdasarkan sertifikat hak milik Nomor 10039, sebaliknya Tergugat tidak dapatmembuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga pembangunan prasaranaumum diatas tanah milik Penggugat mewajibkan kepada Tergugat untukmembayar ganti rugi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH R.I
    Cq PRESIDEN R.I. CqMENTERI DALAM NEGERI R.I.
    di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH R.I.Cq PRESIDEN R.I
    Cq MENTERI DALAM NEGERI R.I. Cq GUBERNUR ACEHCq WALIKOTA BANDA ACEH, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agungpada hari Senin tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Anmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimyati. S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-03-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1470K/Pdt/2006
Tanggal 14 Maret 2007 — PEMERINTAH R.I cq. DEPARTEMAN PERTAHANAN & KEAMANAN R.I. cq. KEPALA STAF T.N.I ANGKATAN LAUT, ; Drs. SUMARDJO
25 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH R.I cq. DEPARTEMAN PERTAHANAN &KEAMANAN R.I. cq. KEPALA STAF T.N.I ANGKATAN LAUT, ; Drs. SUMARDJO
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Tanah
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 758/PDT/2017 /PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
151 — 57
  • Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-02-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 24 Februari 2016 — SUGINA BINTI SUWIDI -LAWAN- PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq.PEMERINTAH PROVINSI SUMSELCq.PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, DKK
65 — 12
  • SUGINA BINTI SUWIDI-LAWAN-PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq.PEMERINTAH PROVINSI SUMSELCq.PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, DKK
    Cg.PEMERINTAHPROVINSI SUMSELCg.PEMERINTAH KOTA PALEMBANG, bekedudukan diJIn.Merdeka No.1 Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT LPEMERINTAH RI Cg.MENTERI AGRARIA dan TATA RUAN KEPALABADAN PERTANAHAN NASIOANAL R.I Cg.
    Pig.in Majelis mepetimbangkan sebagai berikut bahwa hal tersebut tidak cukup alasankarena yang digugat adalah tanah warisan orang tua Penggugat oleh karena ituEksepsi ini cukup beralasan hukum untuk ditolak.Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari TergugatIV dan V yaitu ;,,Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (obscuur libel) karena sesuaimenurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., bahwa setiap gugatan menyangkuttanah harus disebut batasbatas (mata angin) Utara, Selatan, Barat dan
    lima puluh) tahun lebih, sesuai menurut Pasal 1967 KUHPerdatayang berbunyi sebagai berikut :Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya kadaluwarsa itu tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatutangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.Dan sesuai menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2009 — Upload : 16-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2710K/PDT/2008
Tanggal 3 April 2009 — PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN R.I. ; LAPINDO BRANTAS INCORPORATED
145 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH R.I. Cq. PRESIDEN R.I. ; LAPINDO BRANTAS INCORPORATED
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 771/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) >< NEGARA R.I CQ PEMERINTAH R.I CQ DIRJEND BINA UPAYA KESEHATAN CS
102 — 64
  • PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) >< NEGARA R.I CQ PEMERINTAH R.I CQ DIRJEND BINA UPAYA KESEHATAN CS
    Perbuatan Melawan Hukum tersebut danterhadap dan/ atau peristiwa apa Perbuatan Melawan Hukumdilakukan, tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana telahditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sama sekali gugatan aquo tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalamhukum acara perdata yang mengakibatkan gugatan Penggugat a quomenjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-07-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
PT Delta Samudra
Tergugat:
Menteri Investasi/Kepala BKPM R.I. a.n. Menteri ESDM R.I.
212 — 31
  • Penggugat:
    PT Delta Samudra
    Tergugat:
    Menteri Investasi/Kepala BKPM R.I. a.n. Menteri ESDM R.I.
Pengadilan PN WATES Pidana Khusus
Register : 06-10-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN WATES Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wat
Tanggal 20 Oktober 2022 — Terdakwa
409 — 158
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 19-05-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.MMR
Tanggal 13 Nopember 2014 — - NIKODEMUS LUPA MELAWAN ERNESTINA NELVI SERO
602 — 195
  • Pertimbangan tersebut selaras dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 3901 K/Pdt/ 1985 tanggal 29Nopember 1988 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut Surat bukti yangmerupakan pernyataan belaka dari orangorang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di36persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa (tidak dapat disamakan dengankesaksian)" dan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.
    No. 3428 K/Pdt/ 1985 tanggal14 Maret 1985 dalam pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut: Surat bukti yang hanyamerupakan suatu pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksianyang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan serta Yurisprudensi PutusanKasasi Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-10-2003 — Upload : 09-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262K/PDT/2002
Tanggal 16 Oktober 2003 — SOEHIRMAN ; DJONI SOESENO, Dkk ; PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN ; PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI KEUANGAN, Dkk
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SOEHIRMAN ; DJONI SOESENO, Dkk ; PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN ; PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI KEUANGAN, Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 04-12-2005 — Putus : 04-01-2006 — Upload : 16-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688 K/PDT/2003
Tanggal 4 Januari 2006 — NEGARA R.I. cq. PEMERINTAH R.I cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs PT. BANK CENTRIS INTERNASIONAL, dkk
295 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NEGARA R.I. cq. PEMERINTAH R.I cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebutMembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2002Nomor : 554/PDT/2001/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2001 Nomor : 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. ;MENGADILI SENDIRI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2.
    NEGARA R.I. cq.PEMERINTAH R.I cq. BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) vs PT. BANK CENTRIS INTERNASIONAL, dkk
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-07-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 179/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Agustus 2023 — Pembanding/Tergugat : Menteri Investasi/Kepala BKPM R.I. a.n. Menteri ESDM R.I.
Terbanding/Penggugat : PT Delta Samudra
95 — 64
  • Pembanding/Tergugat : Menteri Investasi/Kepala BKPM R.I. a.n. Menteri ESDM R.I.
    Terbanding/Penggugat : PT Delta Samudra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3293 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — IMAM SUDRIYO MASHUDI vs PEMERINTAH R.I. cq MENTERI KEUANGAN R.I. cq DIREKTORAT JENDRAL KEUANGAN NEGARA R.I., cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IMAM SUDRIYO MASHUDI vs PEMERINTAH R.I. cq MENTERI KEUANGAN R.I. cqDIREKTORAT JENDRAL KEUANGAN NEGARA R.I., cqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SEMARANG
    ,Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 40, PerumdaSukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanPEMERINTAH R.I. cq MENTERI KEUANGAN Rl. cqDIREKTORAT JENDRAL KEUANGAN NEGARA R.l., cqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 1D, GKN Il, Lantai IV, Semarang, Jawa Tengah;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;
    Nomor 3293 k/Pdt/2015pertimbangan hukumnya terdapat halhal/pertimbanganpertimbanganhukum yang menyimpang/bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, seperti: Bahwa pendapat Majelis Hakim tentang risalah lelang adalah merupakanputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tanpa mempertimbangkanYurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang telah menetapkan, bahwaRisalah Lelang bukan merupakan putusan, tetapi hanya merupakan beritaacara lelang; Pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, yang telah dikuatkan oleh MajelisHakim
Pengadilan PT BANTEN Perdata Khusus Merek
Putus : 08-03-2007 — Upload : 30-05-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 16/PDT/2007/PT.BTN
Tanggal 8 Maret 2007 — H E N D R A melawan PEMERINTAH R.I Cq. DEP. HUKUM & HAM R.I Cq. DIRJEN HAKI
232 — 66
  • H E N D R A melawan PEMERINTAH R.I Cq. DEP. HUKUM & HAM R.I Cq. DIRJEN HAKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840 K/Pdt/2021
Tanggal 5 April 2021 — PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA VS PT. HASRAT TATA JAYA, DK
88 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 239/Pdt/2019/PT PBR, tanggal 19 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr,tanggal 5 April 2019;
    PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA VS PT. HASRAT TATA JAYA, DK
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 25/PDT/2019/PT TTE
Tanggal 27 Januari 2020 — ABDULLAH SAMAD vs Pemerintah R.I cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan cq. Bupati Halmahera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
74 — 29
  • ABDULLAH SAMADvsPemerintah R.I cq. Menteri Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Maluku Utara cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan cq. Bupati Halmahera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
    PDT/2019/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:ABDULLAH SAMAD, umur 48 Tahun, jenis kelamin lakilaki, agama Islam,Kebangsaan Idonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Desa Mandaong KecamatanBacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semulaPenggugat;MelawanPemerintah R.I
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Pemohon:
EDWIN
Termohon:
Negara R.I. qq. Pemerintah R.I. qq. POLRI, qq, KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
35 — 13
  • Pemohon:
    EDWIN
    Termohon:
    Negara R.I. qq. Pemerintah R.I. qq. POLRI, qq, KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN