Ditemukan 228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 24 Februari 2015 — ANDI SURAHMAN bin NASIKIN
5519
  • Golf Timur VII No.12 Rt. 04/09 Arcamanik Bandung ;Bahwa proses penitipan mobil tersebut menggunakan surat perjanjian kerjasama,pada waktu itu saksi menguasakan kepada adik saksi yang bernama Saudara IKETUT REMEDY adapun isi kesepakatannya secara garis besar adalah SaudaraDADANG RAHMANSYAH menjalankan operasional mobil milik saksi selamaenam bulan dan bisa diperpanjang per enam bulan berikutnya dan menanggungbiaya angsuran atas mobil tersebut sebesar Rp. 3.700.000, (tiga juta tujuh ratusribu rupiah
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Bnj
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11329
  • Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan olehTERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan inimengajukan tuntutan ganti kerugian materil (legal remedy) terhadapTERGUGAT untuk membayar ganti rugi tersebut dengan perincian bahwakerugian nyata yang telah diperbuat TERGUGAT sebesar Rp.378.672.650, (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluhdua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Point19 gugatan ini, ditambah dengan biayabiaya yang telah dan
    Maka, hal inimenegaskan kembali bahwa nilai tuntutan ganti rugi (legal remedy) yangtelah diuraikan PENGGUGAT oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yangtelah dilakukan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Point 23 danPoint 24 gugatan ini adalah sangat beralasan hukum.29.
Putus : 21-11-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Gto
Tanggal 21 Nopember 2016 — - YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA GORONTALO lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO
6530
  • Tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuallganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yangdipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy) atautuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu(injunction) yang bersifat deklaratifMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang beranda P2, yakni AktaPerdirian Yayasan Lembaga Konsumen hdonesia Gorontalo
Register : 16-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pemohon:
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
325
  • suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) : Each State Party to thepresent Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy
    ,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;Halaman 9 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 60Pid.Pra/2020/PN Mdnb) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini
Register : 17-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 287/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Juli 2017 — LASMONO >< Ir.J.THOMAS RATULANGI CS
7737
  • Dan TuntutanGanti Rugi ini, selain untuk kesempurnaan formil pihak yang ditariksebagai Tergugat, juga sebagai pihak yang proporsional dihukumuntuk tunduk mematuhi isi putusan gugatan PMH Dan Tuntutan GantiRugi yang dijatuhkan Pengadilan.Berdasarkan paparan yang Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dapatmenunjukkan secara objektif dan konkrit keterlibatan masingmasingTergugat atas gugatan PMH Dan Tuntutan Ganti Rugi yang Penggugatdalilkan dalam perkara ini.PEMULIHAN HUKUM (RECHTSHERSTEL, JUDICAL REMEDY
    Pemulihan hukum (rechtsherstel, judicial remedy) yang Penggugattuntut direhabilitasi atau direstorasi atas PMH terutama yangdilakukan Tergugat dan Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V (selaku ahli waris dari Alm. Dibyo Widodo) adalah sebagaiberikut :14.1. MEMBATALKAN jual beli tanggal 10 Juli 1996 yang dilakukanTergugat dan Alm. Dibyo Widodo (Tergugat Il, Tergugat ll,Tergugat IV dan Tergugat V selaku ahli waris dari Alm.
Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Nopember 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR melawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk
514299
  • melalui hak gugat organisasi ada 2(dua) syarat yang harus dipenuhi, yang pertama organisasi tersebut tidakmengalami kerugian secara langsung, kerugian dalam konteks gugatanorganisasi lebih dilanclasi pada suatu kerugian yang bersifat publik,sedang syarat yang kedua adalah tuntutan organisasi tidak dapat berupaganti rugi dalam sejumlah uang, kecuali ganti rugi yang telah dikeluarkanorganisasi untuk penanggulangan obyek yang dimasalahkan dan tuntutanyang diajukan hanya berupa permintaan pemulihan (remedy
    organisasi ;selain itu ruang lingkup gugat hak organisasi sebagaimana dimaksudundangundang, dapat diajukan PENGGUGAT dimuka pengadilan hanyasebatas pada tuntutan kepada pengadilan agar pihak tergugat secaradeklaratif dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melanggar hukumyang telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat luas (publicdamage), serta tuntutan kepada pengadilan agar tergugat diperintahkanuntuk melakukan tindakan tertentu berupa pencegahan (injunction) atautindakan yang bersifat pemulihan (remedy
    gugatan melalui hak gugat organisasi ada 2(dua) syarat yang harus dipenuhi, pertama organisasi tersebut tidakmengalami kerugan secara langsung, kerugian dalam konteks gugatanorganisasi lebih dilandasi pada suatu kerugian yang bersifat publik , sedangsyarat yang kedua adalah tuntutan organisasi tidak dapat berupa ganti rugidalam sejumlah uang, kecuali ganti rugi yang telah dikeluarkan organisasiuntuk penanggulangan obyek yang dimasalahkan dan tuntutan yang diajukanhanya berupa permintaan pemulian (remedy
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
7330
  • penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy
    , notwithstanding that thoviolation has been committed by persons acting in an official capacity;To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authonty provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities ofjudicial remedy;Terjemahannya:Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya diakuidalam
Register : 29-04-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 202/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon:
PT. BANK QNB INDONESIA TBK
Termohon:
1.PT. CISADANE RAYA CHEMICALS
2.LUSIANA
3.DIANA TJHANG
4.PT. DINARETTA LESTARI
52399
  • This Guarantee is in addition to, anySecurity, guarantee or other security or right or remedy now or at anytime hereafter held by or available to the Security Agent or any otherFinance Party.Section 2.4:Waivers, The Guarantor waives in favour of the Security Agent andthe Finance Parties any and all of its rights, protection, privileges, anddefences provided by law to a guarantor and in particular theprovisions in Article 1430, 1831, 1883, 1837, 1843, 1847 through1850 of the Indonesian Civil Code
    This Guarantee is in addition to, anySecurity, guarantee or other security or right or remedy now or at anytime hereafter held by or available to the Security Agent or any otherFinance Party.c.
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
484198
  • The prevailing Party is entitled to recover its attorneys feesand costs ;Sole Remedy. The Parties agree that the award of the arbitration shall be the sole and exclusive remedy between the Parties regarding any claims, counterclaims, issues or accounting presented or pled to the arbitrators: that the must be consistent with the terms and conditions ofHal.16 dari 83 Hal, No.416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pstthis Agreemen; that it shall be made and shall be payable in accordancewith the award in U.S.
    Karena itu sama sekalitidak benar apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat lepas tangandari permasalahan yang terjadi pada Piranti Lunal Berlisensi mau pun atascacat dan/atau gangguan yang mungkin terjadi pada Piranti LunakBerlisensi.7.1 Warranties(f) Remedy.
    With respect to a breach ofthe warranty in Section 7.1(b), as Customers sole andexclusive remedy, Sabre will reperform any defective Servicesat no additional charge to Customer.(vide Halaman 7 Perjanjian Tanggal 15 Maret 2002; Bukti T3A)Teriemahan Tersumpah:7.1 Jaminan(f) Pemulinan.
Register : 20-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. Abadi Adimulia Diwakili Oleh : Andreas Eka Putra
Terbanding/Tergugat I : PT. Unilever Indonesia, Tbk Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Unilever Asia Private Limited Diwakili Oleh : Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH., LL.M.
168106
  • This right of rejection andreplacement shall be without prejudice to any other remedy to whichthe relevant Buyer may be entitled to according to this MPA or anyrelevant UPC or by law."
    Pasal 7.3 MPAselengkapnya menyatakan sebagai berikut:Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.Pasal 7.3:"If any Materials or part of any materials are not delivered on thedue date as agreed between the parties or shipped within theshipment date, if a shipment date is specified instead, whichever isapplicable, then, without prejudice to any other remedy under thisMPA, the Term Sheet or any relevant UPC or at law, the relevantBuyer shall be entitled to:(a) Not used.
    MPA selengkapnya menyatakan sebagai berikut.This MPA, each Term Sheet, Special Terms, if any and eachUPC represents the whole and only agreement between theparties in relation to the subject matter of this MPA andSupersedes any previous agreement between the parties.Neither party shall have any liability or remedy in tort inrespect of any representation, warranty or otherstatement (other than as set out in this MPA and savewhere expressed or implied on relation to the Materials)being false, inaccurate
    MPA:If any Materials or part of any materials are not delivered on thedue date as agreed between the parties or shipped within theshipment date, if a shipment date is specified instead, whichever isapplicable, then, without prejudice to any other remedy under thisHalaman 113 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PTBTN.MPA, the Term Sheet or any relevant UPC or at law, the relevantBuyer shall be entitled to:(a) Not used.
Register : 19-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
6925
  • penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhakatas Jjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasayang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy
    ,notwithstanding that tho violation has been committed by personsacting in an official capacity;Halaman 9 dari 74 Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN MdnTo ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authority providedfor by the legal system of the State, and to develop the possibilitiesofjudicial remedy;Terjemahannya:Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji
Putus : 19-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/PDT/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — KIPLONGANG AKEMAH VS JIMMY WISAN
6840 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 233 PK/Pdt/2017setidaknya berpotensi merusak/menimbulkan kerusakan padalingkungan hidup, untuk menyediakan remedy akibat tindakannyatersebut.
Register : 08-09-2015 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 532/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 14 September 2016 — LASMONO Lawan 1.Ir. J. THOMAS RATULANGI 2.DEWI PURNOMO ARYANTI, selaku Ahli Waris dari Alm. Dibyo Widodo 3.DIBYO ARYANTO, selaku Ahli Waris dari Alm. Dibyo Widodo 4.DIBYO WIBOWO, selaku Ahli Waris dari Alm. Dibyo Widodo 5.NAULI TRIWIDIANTI, selaku Ahli Waris dari Alm. Dibyo Widodo 6.LISA, selaku Ahli Waris dari Djonni 7.ANTONIUS selaku ahli Waris dari Djonni 8.JULIUS, selaku ahli waris dari djonni 9.EFENDI ALIAS EPENDI 10.ATAT SUTARDI SOPANDI
8053
  • Putusan Perdata Gugatan Nomor 532/Padt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Berdasarkan paparan yang Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dapatmenunjukkan secara objektif dan konkrit keterlibatan masingmasingTergugat atas gugatan PMH Dan Tuntutan Ganti Rugi yang Penggugatdalilkan dalam perkara ini.PEMULIHAN HUKUM (RECHTSHERSTEL, JUDICAL REMEDY) YANGPENGGUGAT TUNTUT UNTUK DIREHABILITASI14.
    Pemulihan hukum (rechtsherstel, judicial remedy) yang Penggugattuntut direhabilitasi atau direstorasi atas PMH terutama yangdilakukan Tergugat dan Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V (selaku ahli waris dari Alm. Dibyo Widodo) adalah sebagaiberikut :14.1. MEMBATALKAN jual beli tanggal 10 Juli 1996 yang dilakukanTergugat dan Alm. Dibyo Widodo (Tergugat Il, Tergugat ll,Tergugat IV dan Tergugat V selaku ahli waris dari Alm.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO, 2.Buggy Putra Pratama Tergugat; PT. Bank Perkreditan Rakyat Mega Artha Mustika
7025
  • Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku JasaKeuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduandengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secarakompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikankebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikankebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf danmenawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk danatau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (vide Pasal 35 ayat (1)dan Pasal 38
    sipil dan politik;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/ega/ standing). 1)organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalamkonteks gugatan organisasi (/egal standing) lebih dilandasi suatu pengertiankerugian yang bersifat publik. 2) tuntutan organisasi (/ega/ standing) tidak dapatberupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telahdikeluarkan organisasi untuk penanggulangan objek yang dipermasalahkannyadan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy
Register : 13-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
RUSDI KOFIA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA
12431
  • suatu tindak kejahatan, setiaporang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah inisecarapenuh, yaitu : a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes : a) toensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy
    ,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting inanofficial capacity; b) To ensure thatan ersonclaiming such remedy should have his right thereto determined bycompetent judicial, adminitrative or legislative authorities, or by anyother competent authority provided for by the legal system of theState, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya : Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannyadiakuidalamKovenaninidilanggar
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
7861
  • penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orangberhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu:(a)Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasantuduhan yang dikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy
    ,notwithstanding that tho violation has been committed bypersons acting in an Official capacity;To ensure that any person claiming such remedy should havehis right thereto determined by competent judicial,adminitrative or legislative authorities, or by any othercompetent authority provided for by the legal system of theState, and to develop the possibilities ofjudicial remedy;Terjemahannya:Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannyadiakui
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
Suyanto
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
7432
  • ;(b) Pasal 2 angka 3 huruf a dan huruf b (mengenai janjiNegara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar)yang menyatakan, bahwa:Each State Party to the present Covenant undertakes:a) to ensure that any person whose rights orfreedoms as herein recognized are violated shallhave and effective remedy, notwithstanding thatthe violation has been committed by personsacting in an official capacity;b)to ensure that any person claiming such remedyshould have his right thereto determined bycompetent judicial
    , adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, andto develop the possibilities of judicial remedy.; Terjemahannya:Setiap Negara pihak pada kovenan ini berjanji:a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak ataukebebasannyadiakui dalam kovenan ini dilanggar,akan memperoleh upayapemulihan yang efektif,walaupun pelanggaran tersebut dilakukanolehOrangorang yang bertindak dalam kapasitasresmi;Hal 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor
Register : 15-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Cbi
Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.AHMAD SIHABUDIN
2.AGUS SUDRAJAT
3.MULYANA
4.ADE KURNIAWAN
5.DEDI SUSANTO
6.NR. NIA TRISSIANA
Termohon:
1.Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bogor
2.Kepala Kepolisian Resort Bogor
3.Kepala Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3538
  • atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secarapenuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasayang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya.Halaman 10 putusan nomor03/Pid.Pra/2020/PN Cbie Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negarauntuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedomsas herein recognized are violated shall have andeffective remedy
    , notwithstanding that the violationhas been committed by persons acting in an Officialcapacity;b) To ensure that any person claiming such remedyshould have his right thereto determined bycompetent judicial, adminitrative or egislativeauthorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and todevelop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak ataukebebasannya
Register : 13-03-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2017 — PT. Karya Perkasa Indonesia (diwakili oleh Unggul Supradikto) VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, 2. Maruli Manalu, BE.
8353
  • Dengan adanya surat tersebut, secara hukum akan terjadi remedy(koreksi) terhadap overlapping tumpang tindih penerbitan duasertipikat di atas bidang tanah yang sama, dengan membatalkanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 03661/Pengasinan atas namaPT. Karya Perkasa Indonesia.
Putus : 16-02-2011 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 PK/PDT/2010
Tanggal 16 Februari 2011 — KAPOLRI di JAKARTA Cq. KAPOLDA SUMBAR di PADANG Cq. KAPOLRES AGAM di LUBUK BASUNG Cq. KAPOLSEK MATUR di MATUR ; ZEINORIO DATUK MANGKUTO NAN PUTIH dk
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan yangdemikian adalah kabur karena antara Penggugat denganTergugat tidak mempunyai hubungan hukum atau dengan katalain Tergugat tidak ada melakukan wanprestasi kepadaPenggugat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam doktrinhukum ganti rugi campur aduk (Remedy Medding) yang dilarangHal. 10 dari 20 hal. Put.