Ditemukan 102 data
116 — 21
MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKARWILMAR.
MULTIMAS NABATI ASAHAN dengan SPPUK.F.SPSI RTMM, SB F SBSI KAMIPARHO, SEKAR WILMAR yaknisebagai berikut :Halaman 8 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PH1I.MdnPekerja/Buruh yang ternyata bersalah berdasarkan salah satu sebabdibawah ini akan diberhentikan seketika dengan alasan mendesak sesuaiprosedur perundangan undangan yang berlaku sedangkan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sesuai danbertentangan dengan prosedur perundangan undangan yang diaturdalam Penjelasan Pasal 161 (2)
Multimas Nabati Asahan dengan SPPUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKAR WILMAR berlaku padatanggal 05 Oktober 2011 adalah tidak benar, yang benar adalah berlaku sejaktanggal penandatanganan 04 Juli 2011 sesuai dengan PKB pasal 56 ayat 1yang berbunyi "Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mulai berlaku pada hari 04 Juli2011 sampai dengan 03 Juli 2013" (vide Pasal 132 ayat 1 Undang Undang No.13 tahun 2003).Halaman 17 dari 40Putusan Nomor : 53/G/2012/ PHI.Mdn14.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat
SPSI RTMM, SB F. SBSIKAMIPARHO dan SEKAR WILMAR PT. Multimas Nabati Asahan yangdidaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batu Bara dengan NomorPendaftaran : 560/2946/01/PKBMNA/2011, yang dinazegelen dan materaicukkup sesuai dengan aslinya ;7. T.7 : Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2008 2010 antaraPT. Multimas Nabati Asahan dengan SP PUK. F. SPSI RTMM dan SB F.SBSI KAMIPARHO PT.
1.AGUS GUNAWAN
2.KUSNAEDI
3.SAMSUL FALAH
4.SARTONO
5.SURYA DARMAWAN, DKK
Tergugat:
PT. DINAR MAKMUR CIKARANG
104 — 32
Bahwa mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBekasi telah mengeluarkan anjuran tertulis No. 565/2149/Disnakertertanggal 13 Mei 2020 (Bukti P3), yang pada pokoknya mengajurkanbahwa:Agar PUK SP RTMM SPSI PT Dinar Makmur Cikarang dan PengusahaPT Dinar Makmur Cikarang menyepakati sebagai berikut:a. Anggaran Fasilitas Rekreasi untuk Tahun 2020 sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) diberikan dalam bentuk tunaikepada Pekerja;b.
dan fasilitas angkutan antar jemput pekerjadengan berbagai alasan, sehingga perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan (Bukti P6);Bahwa oleh karena penyelesaian melalui perundingan bipartite tidakmencapai kesepakatan maka Penggugat melalui Serikat PekerjaRTMM SPSI PT Dinar Makmur Cikarang mengadukan permasalahanperselisinan hak fasilitas kesejahteraan pekerja ini kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sekaligus menyampaikan permohonan untuk mediasi melalui Surat Nomor: 01/PUK SP RTMM
oleh Pegawai MediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan 2 (dua) kali panggilanmediasi Tergugat tidak hadir yaitu tanggal 15 Januari 2020 dan 22 Januari 2020, sedangkan panggilan ketiga (terakhir) tanggal 5 Februari2020 Tergugat hadir (Bukti P7), namun mediasi yang dilakukan tidakmencapai kesepakatan sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 565/2149/Disnaker tanggal 13 Mei 2020, yang dalam Anjuran nya berbunyi:MenganjurkanAgar PUK SP RTMM
Fasilitas antar jemput pekera diberikan dalam bentuk uangtransport sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hari;Bahwa Penggugat melalui Serikat Pekerja RTMM SPSI PT DinarMakmur Cikarang memberi jawaban atas Anjuran Mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang intinya Para Penggugat menerima isi Anjuran tersebut (Bukti P8);Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memberi jawaban anjuranMediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan juga tidak melaksanakan isi anjuran dimaksud, maka PARA PENGGUGAT
Bahwa benar terjadi perselisinan hak mengenai fasilitas kesejahteraan pekerja berupa fasilitas rekreasi (Setiap satu tahun sekurangkurangnya satu kali) dan fasilitas angkutan antar jemput pekerja,yang diajukan oleh 29 orang pekerja diatas selaku Para Penggugatdengan menguasakan kepada PUK SP RTMM SPSI PT. Dinar Makmur Cikarang. Bahwa dari selurunh pekerja PT. Dinar MakmurCikarang, hanya sebagian kecil yang menjadi anggota serikat pekerjaPUK SP RTMM SPSI.
92 — 12
ANANG KOSASIH,Pengurus PD FSP RTMM SPSI Jawa Barat, beralamat diJl. Lodaya No.40A Bandung, berdasarkan SuratKuasa tanggal 30 Juni 2009 untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANPT.
Dengan memperhatikan pasal 126 ayat 1 UU No 13tahun 2003 jo pasal 28 Kepmenakertrans Nomor 48tahun 2004 serta mempertimbangkan pasal 162 UU No13 tahun 2003, maka tuntutan PUK SP RTMM PT. AdeSWaters Indonesia, Tbk. Atas uang pisah bagi pekerjayang mengundurkan diri (termasuk Supervisor) DAPATDIPERTIMBANGKAN ;b. Kepada pihak pengusaha PT. AdeS Waters Indonesia,Tbk., agar memberikan uang pisah bagi pekerja yangmengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Bab VPasal 21 PKB PT.
44 — 9
PN.TPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrialpada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara antaraARNIS, Umur 37 Tahun, Anggota PUK SP RTMM F SPSI R PT. PancaRasa Pratama, beralamat Tinggal JIn. Nusantara KM 17 RT.O1 /RW.06 Kelurahan Sei.
PN.TPI, telahmengajukan gugatan sebagai berikut : 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan/anggota PUK SP RTMM FSPSI R di PT.PRP dengan pencatatan No.02/SPPRP/VII/2002 tertanggal 10 Juli 2002 olehDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, yang berafiliasi KepadaKoorda FSPSI Reformasi Kota Tanjungpinang.2 Bahwa lamanya masa kerja Penggugat hingga saat gugatan ini di ajukanadalah 11 tahun 3 bulan (sejak tahun 1999) dan usia Penggugat pada saat inisudah mencapai 57 tahun (sudah saatnya untuk pensiun
PRP) telah melakukan PHK secara sepihakkepada saudara ARNIS terhitung sejak tanggal 04 September 2009 dengansurat No. 197/KK/HRD/SP/TPI/09 prihal surat pemutusan hubungan kerja.5 Bahwa tergugat telah mem PHK dengan cara sepihak sebanyak 3 orangkaryawan yang ketiganya adalah anggota PUK SP RTMM FSPSI R PT.
PRPyakni saudara Agustina, Nor Aini dan Arnis dengan alasan karena tidakmenggunakan masker tepat di hidungnya.6 Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat sangatsangat menyalahi dan bertentangan karena melanggar pasal 151 ayat I, 2 dan 3 UU No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan.7 Bahwa PUK SP RTMM FSPSI R telah melakukan Perundingan terhadapPihak perusahaan melalui Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya tetapmenemui jalan buntu (dead lock) karena pihak perusahaan (Tergugat) hanyamau memberikan
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
RTMM SPSI diterima oleh Ridwan Efendi pada tanggal 22Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;6. DPC. SP. F. Farkes SPSI diterima oleh Purwanto pada tanggal 26 Agustus2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;7. DPC. SP. F. Niba SPSI diterima oleh Eka Arfianti pada tanggal ........... 2006senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;8. DPC. SP. F. TSK SPSI diterima oleh M.
Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;19.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau makanan danminuman SPSI Kota Surabaya Nomor: 002/DIK/RTMM/KS/V/2006tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untukDiklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;20.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional SerikatPekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RIMM SPSI Kota Surabayayang diterima
Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;19.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau makanan danminuman SPSI Kota Surabaya Nomor: 002/DIK/RTMM/KS/V/2006Hal. 22 dari 46 hal. Put.
Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;19.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau makanan dan20.minuman SPSI Kota Surabaya Nomor: 002/DIK/RTMM/KS/V/2006tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untukDiklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional SerikatPekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabayayang diterima
63 — 31
Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Jawa Barat VS Gubernur Jawa Barat
Lodaya No.40 A Kota Bandung, sesuai dengan surat Keputusan NoKEP.004/PP SPKEP/SPSIVV/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentangPengesahan/Pengukuhan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia,Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh IndonesiaPropinsi Jawa Barat Periode 20152016 ; Selanjutnya disebutSCDAQGL ....eeeeeee cece eeeee cece cee ee cece ee setttraeatesetetstteeeeeeees PENGGUGAT Ill ;Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan danMinuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM
Ahmad Erry Yulianto, ST
Tergugat:
PT EASTERN PEARLFLOUR MILLS
242 — 332
Eastern Pearl FlourMills (Tergugat) dengan PUK FSP RTMM KSPSI PT. Eastern Pearl FlourMills dan PK F KSBSI PT.
EasternPearl Flour Mills (Tergugat) dengan PUK FSP RTMM KSPSI PT. EasternPearl Flour Mills dan PK F KSBSI PT.
Inti SariPerkasa bernama Jakobus Ricky Tendra.18.Bukti P18 : Foto copy Surat Perjanjian Bersama antara PT.Eastern PearlFlour Mills dengan PUK FSP RTMM KSPSI PT. EASTERN PEARL POURMILLS PK,SBSI PT. EASTERN PEARL FOUR MILLS untuk periode 1Januari 2017 s.d. 2018.19.Bukti P19 : Foto copy Uraian target penjualan Penggugat sebagai Salesmanager untuk bulan Mei 2017 s.d.
Bukti T1 : Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.Eastern Pearl Flour Mills dengan PUK FSP RTMM KSPSI PT. EasternPearl Flour Mills, PK. SBSI PT. Eastern Pearl Flour Mills.2. Bukti T2 : Foto copy Surat Violation report (Laporan Pelanggaran)tanggal 19 Juni 2017, Ahmad Erry Yulainto (Penggugat).3. Bukti T3 : Foto copy Surat Informasi tanggal 27 Juni 2017 terhadapAhmad Erry Yulianto (Penggugat).4.
EASTERN PEARL FLOUR MILLS dengan PUK FSP RTMM KSPSI Putusan No. 3/PdtSusPHI/2018/PN.Mks Hal .47PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS dan PK SBSI PT. EASTERN PEARLFLOUR MILLS yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) yang berbunyi selamapembebasan tugas sementara tersebut diatas.
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Rokok, Tembakau, Makanan danMinuman (LBH RTMM), beralamat di Jalan Satwal ProtokolPolri, Nomor 4, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Februari 2019;Pemohon Kasasi:;LawanPTINDOLAKTO, yang diwakili oleh Axton Salim, selakuWakil Direktur Utama , Irsan Yazid selaku Wakil DirekturUtama Il dan Tan Meng Boon (Steven Tan) selaku Direktur ,berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi, Cicurug, KabupatenSukabumi
53 — 19
Sukanda Djaya dengan PUK SP RTMM SPSI PT. Diamond Cold Storage Group pasal 17 ayat (7) huruf (s);- Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp. 6.360.365,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
48 — 10
Bahwa sebagai bentuk kemerdekaan berserikat danberkumpul dan juga menjadi hak konstitusionil yang dijamin dan di lindungi oleh Negara maka ParaPenggugat turut serta dalam kepengurusan dankeanggotaan serikat pekerja yang ada di perusahandalam hal ini adalah Serikat Pekerja PUK SP RTMM SPSIPT PHPO Belawan dan Para Penggugat juga turut sertaikut menyuarakan juga membela hak hak pekerja yangbekerja di perusahaan ;8.
Bahwa apalagi perbuatan tergugat memutushubunga kerja dengan Para Penggugat di karenakanjuga oleh adanya rasa ketidaksenangan tergugatkarena Para penggugat yang tergabung dalam serikatpekerja kerap memperjuangkan hak hak pekerja diperusahaan hal ini dapat terlihat jelas dengan caraTergugat memutus hubungan kerja terhadap pengurusdan anggota serikat Pekerja PUK SP RTMM SPSI PTPHPO Belawan lainya ;17.
212 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI)., II. GUBERNUR JAWA BARAT., III. DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA BARAT., Turut Termohon : DADAN DARUS ALAMSYAH, DKK;;
130 — 45
TERGUGAT menawarkan Program Pengunduran Diri Sukarela(PDS) dengan menerima uang kompensasi pesangon yang lebih tinggi dariketentuan undangundang yaitu plus uang kebijaksanaan;Pada mulanya dalam pertemuan tanggal 7 Mei 2018 tersebut TERGUGATmenawarkan uang kebijaksanaan sebesar 1 (satu) bulan gaji tetapi karenaSerikat Pekerja mengusulkan ada penambahan uang kebijaksanaan makaakhirnya TERGUGAT ~ setujui untuk memberikan tambahan uangkebijaksanaan menjadi 3 (tiga) bulan gaji;Tanggapan pihak PUK SP RTMM
Pihak PUK SP RTMM SPSI PT.Arnotts Indonesia bisa mengerti dan menerima penjelasan TERGUGAT,sedangkan PARA PENGGUGAT masih apriori dan tidak terima penjelasan Halaman 28 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 211.SusPHI /2018/PN.Bdg13.14.15.16.17.TERGUGAT karena tidak menyampaikan laporan keuangan yang sudahdiaudit oleh akuntan publik;Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT angka 10 bahwa programPengunduran Diri Sukarela dilakukan sematamata hanya dalam rangkaefisiensi saja, karena alasan utama program PDS
program PDS ini dan untuk menyelamatkaneksistensi perusahaan dari potensi kerugian yang lebih besar dan tanpamengurangi hakhak pekerja; Halaman 30 dari 68 halaman, Putusan Nomor: 211.SusPHI /2018/PN.Bdg20.21.22.23.Dalam pertemuan tersebut dihadiri pula oleh wakil PUK SP RTMM SPSI PT.Arnotts Indonesia dan Kapolsek selaku penanggung jawab keamanan karenaadanya unjuk rasa yang PARA PENGGUGAT lakukan, dengan hasil :a.
PUK SP RTMM SPSI PT. Arnotts Indonesia sudah mengecek kondisi riildilapangan berdasarkan paparan yang telah disampaikan olehmanajemen tanggal 7 Mei 2018 terkait kondisi barangbarang finishedgoods yang berada di gudang telah berusia lebih dari 100 hari dan belumterjual ternyata benar adanya dan mengerti kondisi yang dialami olehperusahaan;e.
Pihak PUK SP RTMM SPSIPT.
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKAR11.12.13.14.WILMAR. Bahwa didalam Peraturan Kerja tersebut, tidak ada satu pasalmaupun ayat tertentu yang mengatur tentang larangan membawa Laptop.
MULTIMAS NABATIASAHAN dengan SP PUK.F.SPSI RTMM, 58 FSBSI KAMIPARHO, SEKARWILMAR yakni sebagai berikut: Pekerja/Buruh yang ternyata bersalah berdasarkan salah satu sebab dibawah iniakan diberhentikan seketika dengan alasan mendesak sesuai prosedurperundanganundangan yang berlaku sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat tidak sesual dan bertentangan dengan prosedurperundanganundangan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 161 (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pemutusan
98 — 26
DPC F SP RTMM KSPSI KOTA MEDAN ; diwakili oleh AHMADRIVAI, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Mangaan VII Lingk.XVI, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, selanjutnyadisebut: PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:199/B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 09 Oktober 2017, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara tersebut ditingkat banding; 2.
91 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
BSIHRD/II/V001/2013 tanggal 7 Maret 2013kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah secara hukum karena tindakanTergugat Rekonvensi merupakan bentuk tindakan sewenangwenang sertasengaja memPHK Penggugat Rekonvensi dengan maksud dan tujuan untukmenghalanghalangi dan/atau melumpuhkan/mematikan PUK SP RTMM yangPenggugat Rekonvensi pimpin selaku Ketua PUK SP RTMM PT. Bumi SarimasIndonsia.
66 — 17
SUKANDA DJAYA (Tergugat)dengan PUK SP RTMM Federasi SPSI PT.
Bekasi dan hasilnya dikeluarkannyaAnjuran No. 567/388/HISyaker/ 1/2011 dan disusul adanya Surat Gugatan dariPenggugat yang diterima Tergugat dari PN Bandung.Bahwa Tergugat berhak melakukan mutasi ke perusahaan Turut Tergugat yangmemang merupakan satu group dengan perusahaan Tergugat dan merupakan satuHolding yang tidak dipisahkan serta bersamasama membuat Perjanjian KerjaBersama dengan PUK SP RTMM Federasi SPSI PT. Diamond Cold Storage &PT.
Sukanda Jaya (Tergugat) dengan PUK SP RTMM FederasiSPSI PT. Diamond Cold Storage & PT. Sukanda Jaya masa berlaku tanggal Maret 2008 s.d. tanggal 28 Februari 2010 yang sudah diperpanjang ;7 Somasi Kuasa Hukum Penggugat tanggal 20 Desember 2010 ;8 Notulen hasil pertemuan HRD PT.
11 — 3
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal I, dinadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama RTMM, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : i tanggal HiBR sopada waktu itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka ;2.
PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN PROVINSI JAWA BARAT
134 — 76
ATENG MRUHIAT Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja RokokTembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PDFSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggal di Gg.lebeNo.14 RT/RW. 004/009, Kelurahan Karanganyar, KecamatanKaranganyar, Kota Bandung, ANANG KOSASIH KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi SerikatPekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi
Ergulo 240/121 Rt.003 RW. 010 Kelurahan Samoja, KecamatanBatununggal Kota Bandung dan OPIK TAUFIK, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Bendahara Pimpinan Daerah Federasi SerikatPekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, bertempat tinggalJalan Babakan Tarogong Gg.
Laksana RT. 001 RW. 005 KelurahanBabakan Taragong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandungberdasarkan Surat Mandat Nomor : Kep.791/A/PP/FSP RTMMSPSI/XI/2019 Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pengurus PDFSP RTMM SPSI Provinsi Jawa Barat untuk Mewakili Organisasi,tanggal 15 November 2019, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 18 November 2019 memberikan kuasa kepada;1.MANGIRING TS SIBAGARIANG, S.H.; Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara
T.II Int 78 Bukti T.ll Int89 Bukti T.II Int 9.a1011Bukti T.Il Int 9.bBukti T.Il Int 10Surat Keputusan No.KEP.676/PP FSP RTMMSPSI/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentangPengesahan Pimpinan Daerah Federasi Serikatpekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SerikatPekerja Seluruh Indonesia Propinsi Jawa Barat masaBakti Tahun 20152020 (Sesuai dengan asli) ;Tanda Bukti Pencatatan Nomor 053/5979Disnaker;Surat mandat Nomor : Kep 791/A/PP/FSP RTMMSPSI/XI/2019 tentang pemberian Kewenangan kepadaPengurus PD FSP RTMM
Dari sisi asosiasi dandari serikat ini diteruskan kepada ketua federasi, lalu ketua federasiberunding dengan pihak apindo; Bahwa saksi menyatakan kalau yang tergabung di RTMM memang ada 3serikat, namun hanya ada 1 perusahaan yang mengajukan gugatan. Tapisebulan kemudian, sudah bersepakat. Namun bukti antara PUK denganperusahaannya kami belum minta.
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
DPC F SP RTMM KSPSI KOTA MEDAN, tempatkedudukan di Jalan Mangaan VII Lingk. XVI,Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan;Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi Il;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 061PK/Pdt.Sus/2009Group dengan Pengurus Unit Kerja (PUK) SerikatPekerja Rokok,Tembakau, Makanan dan Minuman (SP RTMM) FederasiSerikatPekerka Seluruh Indonesia (FSPSI) Sungai Budi Grouptelahdijelaskan sebelumnya bahwasanya mutasi tersebutadalah untuk memperbaiki Kinerja Penggugat dalambekerja, di mana selama dalam pekerjaan Penggugattidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingganyaguna = memenuhi kebutuhan dan tercapainya tujuanoperasional perusahaan melakukan mutasi tersebuttanpa mengurangi