EMRINDO, P3, P4, P5 dan P6 tentangadanya tanda terima dan surat undangan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal16 Nopember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 Desember 2015 dan yangkedua tanggal 17 Desember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 06 Januari2016 serta Berita Acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) PT.

EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkanRUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDOmengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketigaRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan biladalam hal RUPSLB kedua tidak

EMR Indonesia yang pertama yang diberi tanda P3 yang turunannyaberupa undangan RUPSLB PT.

EMRINDO yang bertanda tangan adalah Termohon Iselaku Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P4 berupaBerita Acara RUPSLB PT.EMRINDO dengan Ketua Rapat adalah Termohon I dalamBerita Acara tersebut untuk RUPSLB kedua pemangilan dan pimpinan rapatdilakukan oleh Direktur ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut ternyataTermohon I yang melakukan RUPSLB pertama adalah selaku Komisaris PerseroanPT.

EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertamatidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetapdibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertamatidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidanganbahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon IIHalaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P /2016/ PN.

TUTI SUHARTATI meninggalkan RUPSLBlebih awal dibanding peserta RUPSLB lainnya;Bahwa Saat selesainya RUPSLB, tidak ada penandatanganan danpenyerahan notulen kepada Saksi TUTI SUHARTATI;Notulen hasil RUPSLB PT.

SAP;37Bahwa saat berlangsungnya RUPSLB, saksi Tuti Suhartati tidakmemberikan kartu nama kepada para peserta RUPSLB.

SAP.Sepengetahuan Saksi, Para TERDAKWA hanya menandatangani daftarhadir peserta RUPSLB layaknya perserta RUPSLB yang lainnya;PARA TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT.

SAP dengan RUPSLB PT. ML PT.

pascapelaksanaan RUPSLB PT.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemohon yang sah dan berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ini;
3. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Andalan Teguh Berjaya;
4. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Andalan Teguh Berjaya diselenggarakan

secara langsung;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagai berikut :

• Pengesahan Pemberhentian Direksi dan Komisaris ; dan
• Pengangkatan Direksi dan Komisaris baru ;

1. Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :

Dalam soal pertentangan posita gugatan dengan petitumgugatan, dapat ditunjukan pada gugatan Penggugat butir 5, 6, 7 dan 8dimana Penggugatmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15November 2013 sebagai tidak sah dan menuntut dalam petitumgugatan agar RUPSLB tanggal 15 November 2013 dstnya dinyatakantidak sah.

15 November 2013) telahmelanggar beberapa ketentuan di dalam UUPT khususnyamengenai prosedur Penyelenggaraan RUPSLB;1.2.

penyelenggaran RUPSLB maka PemohonKasasi/ Penggugat juga tidak pernah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB~ 15November 2013:1.3.3.

Oleh karena prosedur penyelenggaraan RUPSLB 15November 2015 tersebut diatas tidak dilakukan yang jugadiperkuat dengan adanya Bukti P9 dan Bukti P10mengenai kewenangan dan pernyataan dari TermohonKasasi Il/Tergugat Il yang kontradiktif denganpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2015 makakonsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasanuntuk dibatalkan;1.3.8.

Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3);Berdasarkan ketentuan prosedur pemberhentian direksimelalui kKeputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 105UUPT diatas dan dikaitkan dengan penyelenggaran RUPSLB 15November 2013 didapat faktafakta sebagai berikut:2.2.1.

(RUPSLB) PT.

Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang SahamMmaupun sebagai Komisaris dari PT.

Sari Mutiara.Bahwa tidak benar yang melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Tergugat(i.c. Direksi PT. Sari Mutiara), akan tetapi yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober2016 adalah Para Pemegang Saham termasuk Penggugat.Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakanterdapat kekosongan jabatan Direksi PT.

keberatanatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PerseroanTerbatas PT.

Kayu Lapis Indonesia dalamAkta No. 43 Pasal 22 ayat 1 butir a, sehingga RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia ke 1 ditunda ; Bahwa selanjutnya RUPSLB PT Kayu Lapis Indonesia ke II diadakan padatanggal 9 Maret 2000, tetapi Kembali lagi yang hadir hanyalah atau sekitar51.356 % dari jumlah keseluruhan ; Bahwa dengan demikian pula kembali Quorum RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia tidak dapat dijalankan karena tidak memenuhi Quorum Rapatseperti yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Kayu Lapis Indonesia Pasal22 ayat 1; Bahwa guna kepentingan perseroan RUPSLB tersebut perlulah diadakandan berdasarkan kenyataan yang ada Quorum Rapat selalu tidak mencukupiseperti yang diaturdalam Anggaran Dasar PT.

No. 321 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebutDireksi telah mengadakan RUPSLB ke Ill pada tanggal 8 Desember 2003dan dalam RUPSLB tersebut telah diselesaikan agenda rapat, yaitu :a. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 1999 s/d 2002 ;b. Restrukturisasi ;c. Penambahan Modal ;d.

Kayu Lapis Indonesia ;Bahwa dalil Terlawan sebagai Pemohon tentang adanya RUPSLBtanggal 23 Oktober 2003 dan RUPSLB tanggal 9 Maret 2000 yang olehPemohon dimaksud sebagai RUPSLB pertama dan RUPSLB Kedua dandijadikan dasar alasan permohonan untuk penetapan Qourum RUPSLB adalahsalah menuruthukum, karena : RUPSLB tanggal 23 Oktober 2003 telah dijadikan dasar untuk permohonanoleh Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17November 2003 Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smg ; Sedangkan RUPSLB

Kayu Lapis Indonesia sebagaiketentuan hukum positif yang berlaku dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo, melainkan judex facti hanya begitu saja menyatakanbahwa RUPSLB ke sampai dengan RUPSLB keIV merupakanrangkaian satu kesatuan yang berkelanjutan, serta bertahap dilaluiberdasarkan ketentuan RUPS UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (putusan perkara No. 91/Pdt/G/Plw/2009/Hal. 15 dari 22 hal. Put.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran

atas hasil rapatumum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepadaKementerian Hukum dan HAM RI:Halaman 2 dari 7 hal.

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.

Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon Kasasi untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;6.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PemohonKasasi untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TermohonKasasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.8.

NAUFAL PRATAMA ABADI dimaksud tidakdapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum akibat dari tidak hadirnyaTuan ANANDA FADJARI SJAMSU;Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2019 diadakan RUPSLB PT.NAUFAL PRATAMAABADI kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan 28 Januari 2019 namun RUPSLB PT.

NAUFAL PRATAMA ABADI atas inisiatif Pemohonsebagai direktur telah melaksanakan RUPSLB kesatu dan kedua yang faktanyadalam RUPSLB tersebut Andana Fadjari Sjamsu yang dalam akta pendirian PT.berkedudukan sebagai wakil direktur tidak pernah hadir meskipun terhadapnyatelah diundang secara tertulis sehingga dalam RUPSLB tersebut tidak mencapaikourum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pihakwakil direktur yaitu Andana Fadjari Sjamsu setiap hendak dilakukan rapat (RUPSLB) telah

Sri Agus Rachmawati yang menerangkan benarterhadap undangan RUPSLB yang pertama maupun yang kedua kepada AndanaFadjari Sjamsu pernah diundang untuk RUPSLB namun dia tetap hadir dan dariketerangan Nurul Hidayati yaitu istri dari Andana Fadjari Sjamsu membenarkanbahwa suaminya pernah diundang oleh PT.

dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 dan RUPSLBkedua dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 dengan demikian tenggangwaktu antara RUPSLB pertama dan kedua telah memenuhi ketentuan yaituminimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah pelaksanaan RUPSLB sebelumnyabaru dilaksanakan RUPSLB selanjutnya;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yangdidasarkan dari bukti yang diajukan dan saksi yang dihadirkan maka untuk RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan selambatlambatnya 21 (dua puluh

Menetapkan kuorum RUPSLB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satuperlima) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NAUFALPRATAMA ABADI ketiga selambatlambatnya pada hari Selasa, tanggal 25Februari 2020;4.

RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015 dan/atau Akta RUPSLB No.

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan AktaRUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkan keputusanpara pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB (AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) telah sesuaiatau tidak bertentangan dengan

Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 danAkta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus dttolak, karena:1.Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni2015) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan

Oceania Development;Il.E.1.Tuntutan Penggugat untuk membatalkan Akta RUPSLB (AkataRUPSLB No.t untuk membatalkan Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No.3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) harus ditolakkarena Pelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yangmenghasilkan keputusan para pemegang saham yang dituangkandalam Akta RUPSLB (Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015,Akta RUPSLB No. 27 tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No

(AktaRUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27 tertanggal11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11 Juni 2015) tidakHalaman 178 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.berdasar, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karenaterbuktipelaksanaan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 yang menghasilkankeputusan para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta RUPSLB(Akta RUPSLB No. 3 tertanggal 4 Juni 2015, Akta RUPSLB No. 27tertanggal 11 Juni 2015 dan Akta RUPSLB No. 28 tertanggal 11

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetepkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
2. Memerintahkan

Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;

Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundang parapemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan denganrincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Hari/Tanggal : 20 July 2016;Pukul : 11:00 sampai dengan selesai;Tempat : Kantor PT Kedaung Industrial, Kampung Poglar, KedaungKaliangke Jakarta Barat;Agenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan:Ketentuan:1. Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi;2.

Nomor 3207 K/Pdt/2017 Agenda RUPSLB adalah Pengangkatan/perubahan susunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Kuorum rapat yang diperlukan dalam RUPSLB ini adalah lebih dari % (satuperdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; Para pemegang saham yang hadir/diwakili dalam RUPSLB adalahsejumlah 32.380 saham atau 32,38% dari selurun saham yang telahdikeluarkan Perseroan yang berjumlah 100.000 saham, terdiri dari:1.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tanggal 20 Juli 2016 tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan danUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pemohon Il yakni Tony Sukohardjo melakukan pemanggilan RUPSLB keduakepada Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan;Halaman 12 dari 34 hal. Put.

Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkanpersyaratan kuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupunRUPSLB Kedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Halaman 15 dari 34 hal. Put.

Brt. tanggal 1 Juli 2016,sehingga patut secara hukum untuk dikabulkan;57.Bahwa agar RUPSLB Ketiga dapat berlangsung dengan lancar dan baikmaka diperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB Ketiga.

Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

Padahal, Tergugat tidak berwenanguntuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuatkeputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat pribadi dengan Tergugat dalam RUPSLB 18 Maret 2005 TurutTergugat . Ketidakberwenangan Tergugat tersebut dijabarkan lebihlanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

No. 862 K/Pat/201320.21.22.23.Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,S.H.), Notaris di Jakarta;19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TurutTergugat tanggal 23 Desember 2005;RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatatpelaporannya;Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TurutTergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusanRUPSLB 17 Maret adalah

Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.

untuk dilakukan RUPSLB tersebut atas alasan ada pekerjaandiluar kota, walaupun kenyataannya Penggugat tidak mendapatpemberitahuan secara langsung melalui surat resmi tentang rencanadiadakannya RUPSLB PT.

RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat karena pada saatitu Penggugat sedang ada keperluan diluar kota.

Oleh karenanya, selurunh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Oleh karenanya, seluruh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 hanya melaksanakan agendapergantian organ perseroan (jabatan Direktur) dan pada tanggal 09 April2018 tidak pernah dilaksanakan RUPSLB.

Menyatakan sah dan berharga saham sebesar 4.923.683 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8 tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar saham berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II adalah merupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit);5.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 12.309,207 lembar saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar 13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikan menjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum; 8.

Menghukum Tergugat II (Agus Pramono) untuk menyerahkan saham sebesar 13.216.185 lembar saham kepada Penggugat yang berada dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April 2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19 tanggal 29 April 2016;9.

2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19Halaman 3 dari 11 hal.

Menyatakan Penggugat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit)adalah sah dan berharga atas saham sebesar 4.923.683 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 8tanggal 8 Januari 2015 dan saham sebesar 7.385.524 lembar sahamberdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il adalahmerupakan Asset Boedel Pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (DalamPailit);.

Nomor 1212 K/Pdt.SusPailit/2020Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 20 tanggal 20 Februari 2015 yangmerupakan objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;7.

Menyatakan Tergugat kedudukan hukum atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum;8.

Menyatakan kedudukan hukum Tergugat II atas saham sebesar13.216.185 lembar saham berasal dari dividen yang dikonversikanmenjadi saham yang berada dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 18 tanggal 24 April2015 dan Berita Acara RUPSLB PT Nusantara Bonapasogit Nomor 19tanggal 29 April 2016 yang merupakan objek sengketa adalah tidaksah dan batal demi hukum;.

Lampiran mana berupa :1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untukmengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;) Draft Berita Acara RUPSLB;5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima; W6) Suratsurat Suara Pemegang Saham;Bukti P3);Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.

Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLBcacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, denganalasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yangdikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahasmengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;1.3. Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugatdan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi danKomisaris.

No. 2658 K/Pdt/201 118tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum;2.2.Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadirdalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dariDireksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat Il.

RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat selaku Direksi Perseroan; Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat Il sebagai KetuaRapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan olehmayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB.

fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat memintaagar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Videpetitum poin 5 dan 6 gugatan.