Bahwa karena tidak cukup gorum pada RUPSLB Tgl. 1 Februari 2013tersebut, maka Tergugat menyampaikan undangan susulan Tgl. 1Pebruari 2013 No. 010B/UmDirutCLS/II/2013 yang materiundangannya adalah Rapat kedua RUPS Luar Biasa PT.CLS untukpembubaran perseroan PT.CLS 50 20 nc enn nn nno3.

Bahwa perbuatan Tergugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa(RUPSLB) PT.CLS Tgl. 1 Februari 2013 untuk pembubaran PT.CLSS6.Penggugat sangat keberatan karena komposisi para pemegang sahamdi PT.CLS masih dipermasalahkan dan juga besar kecilnya jumlahsaham di PT.CLS masih juga dipermasalahkan ;Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam registerperkara No.190/Pdt.G/2011/PNPBR yang saat ini masih dalam prosespemeriksaan tingkat banding di

PT.CLS dan membubarkan PT.CLSadalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa rencana RUPSLB PT.CLS yang dibuat oleh Tergugat terhadapPara pemegang saham PT.CLS adalah rencana RUPSLB yangmelanggar hukum dan harus dibatalkan dan untuk itu secara provisiTergugat harus membatalkan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013TES DUIL emma mn mmm man nnn tnBahwa rencana pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013masih terkait dengan adanya beberapa perkara yang diajukanPenggugat terhadap Penggugat dan berhubungan

Pol. : LP/77/2013/Bareskrim, maka pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013atau waktu yang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan segalaakibatnya tidak Sah 50n0 nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnnnns11.

Bahwa rencana pelaksanaan RUPSLB PT.CLS Tgl. 20 Februari 2013yang komposisi besar kecilnya jumlah saham sudah diajukan gugatanNo. 20/Pdt.G/2013/PNPBR, maka pelaksanaan RUPSLB PT.CLStersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena suara yangakan diperhitungkan belum pasti dan tetap, maka keputusan dalamRUPSLB PT.CLS tersebut tidak sah ;12.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetepkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan oleh Direksi;
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
3. Hal-hal yang disetujui dalam Rapat;

1. Menunjuk Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;
2. Memerintahkan

Direksi dan Komisaris PT SEMAR KENCANA untuk hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) PT SEMAR KENCANA;

perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohontertanggal 20 September 2006 perihal Permohonan DispensasiPenyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaanPemohon agar Direksi perseroan menyelenggarakan RUPSLB denganagenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris)Hal. 3 dari 25 hal.

No.376 PK/Pdt/2007termasuk hasil RUPSLB, serta pihakpihak lainnya Uika diperlukan);e. Membebankan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk akantetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepadaPerseroan;13.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengundang para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengundang Para PemegangSaham perseroan dan pihakpihak terkait lainnya melalui surat tercatatdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB diJakarta;5.

No.376 PK/Pdt/20078.4.8.5.RUPSLB Perseroan. Jadi alasan Direksi Perseroan memohonpenundaan RUPSLB Perseroan bukan peninjauan kembailiperkara kepailitan PT.

EMRINDO, P3, P4, P5 dan P6 tentangadanya tanda terima dan surat undangan RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal16 Nopember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 Desember 2015 dan yangkedua tanggal 17 Desember 2015 untuk pelaksanaan RUPSLB tanggal 06 Januari2016 serta Berita Acara RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) PT.

EMRINDO, akan tetapi Termohon II tidak hadir yang mengakibatkanRUPSLB tidak memenuhi kuorum maka Pemohon selaku Direktur PT.EMRINDOmengajukan permohonan atas nama Perseroan untuk Penetapan Kuorum ketigaRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut ;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1), maka dapat diselenggarakan RUPSLB kedua, dan biladalam hal RUPSLB kedua tidak

EMR Indonesia yang pertama yang diberi tanda P3 yang turunannyaberupa undangan RUPSLB PT.

EMRINDO yang bertanda tangan adalah Termohon Iselaku Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Desember 2015 dan bukti P4 berupaBerita Acara RUPSLB PT.EMRINDO dengan Ketua Rapat adalah Termohon I dalamBerita Acara tersebut untuk RUPSLB kedua pemangilan dan pimpinan rapatdilakukan oleh Direktur ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut ternyataTermohon I yang melakukan RUPSLB pertama adalah selaku Komisaris PerseroanPT.

EMRINDO tata cara dalam hal untuk mengatakan kuorum RUPSLB pertamatidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPSLB kedua adalah Rapat harus tetapdibuka dan kemudian ditutup, membuat Notulen yang menerangkan RUPS pertamatidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai ;Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidanganbahwa Pemohon sebagai Direktur PT. EMR Indonesia, Termohon I dan Termohon IIHalaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 20 / PDT. P /2016/ PN.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara rapat sebagai berikut :

• Pengesahan Pemberhentian Direksi dan Komisaris ; dan
• Pengangkatan Direksi dan Komisaris baru ;

1. Memberikan izin kepada PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON dengan mata acara Rapat Umum Luar Biasa sebagai berikut :

melakukanpemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaanpenyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II selaku DewanKomisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016 (tujuh belasbulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P3).

;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UUPT, Termohon II selaku DewanKomisaris Perseroan wajib melakukan panggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPSyang diajukan oleh Pemohon, Dewan Komisaris tidak juga melaksanakanpanggilan RUPSLB sebagaimana diminta;Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon tidak menerimaundangan penyelenggaraan RUPSLB dari

Termohon (vide BUKTI P2 danP3);Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggarakan RUPSLB kepadaTermohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohonmengajukan permohonan (verzoek, petition) Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri.

jjin Kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilandan tanggal RUPSLB;Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017Vi.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB danmelakukan pengambilan keputusan yang

RUPSLB kembali kepada Termohon Ilselaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016;2.

dalam RUPSLB yang dilaksanakan tersebut ;.

pada PT.Metal Sukses Cemerlang, karena didalam(RUPSLB) tersebutlah Terbanding semula Penggugat dapatmengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat atas keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut ;.

s/d T.III.2,3,4,5 dan pelaksanaan RUPSLB tanggal 23 april 2020 sehinggakalau dihitung dari tanggal 9 April 2020 ke tanggal 23 April 2020maka tengang waktu pelaksaan RUPSLB adalah 14 (empat) haribukan 13 (tiga belas) hari ;Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN4.

Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNPara Penggugat tidak hadir dalam RUPSLB yang dilaksanakantersebut ;.

PT.Metal Sukses Cemerlang,karena didalam (RUPSLB) tersebutlah Terbanding semula Penggugat dapat mengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat ataskeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut ;.

(RUPSLB) PT.

Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Oktober2016 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang SahamMmaupun sebagai Komisaris dari PT.

Sari Mutiara.Bahwa tidak benar yang melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober 2016 adalah Tergugat(i.c. Direksi PT. Sari Mutiara), akan tetapi yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Oktober2016 adalah Para Pemegang Saham termasuk Penggugat.Bahwa adapun dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) oleh Para Pemegang Saham adalah dikarenakanterdapat kekosongan jabatan Direksi PT.

keberatanatas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PerseroanTerbatas PT.

Dalam soal pertentangan posita gugatan dengan petitumgugatan, dapat ditunjukan pada gugatan Penggugat butir 5, 6, 7 dan 8dimana Penggugatmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15November 2013 sebagai tidak sah dan menuntut dalam petitumgugatan agar RUPSLB tanggal 15 November 2013 dstnya dinyatakantidak sah.

15 November 2013) telahmelanggar beberapa ketentuan di dalam UUPT khususnyamengenai prosedur Penyelenggaraan RUPSLB;1.2.

penyelenggaran RUPSLB maka PemohonKasasi/ Penggugat juga tidak pernah mengeluarkanpemanggilan untuk penyelenggaran RUPSLB~ 15November 2013:1.3.3.

Oleh karena prosedur penyelenggaraan RUPSLB 15November 2015 tersebut diatas tidak dilakukan yang jugadiperkuat dengan adanya Bukti P9 dan Bukti P10mengenai kewenangan dan pernyataan dari TermohonKasasi Il/Tergugat Il yang kontradiktif denganpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2015 makakonsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasanuntuk dibatalkan;1.3.8.

Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (3);Berdasarkan ketentuan prosedur pemberhentian direksimelalui kKeputusan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 105UUPT diatas dan dikaitkan dengan penyelenggaran RUPSLB 15November 2013 didapat faktafakta sebagai berikut:2.2.1.

CGS perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada PT. CGS, dengan permohonan agar Direksi PT.

atau Ketua rapat RUPS,yakni sebagaiberikut :1) Tuan HAERUL BESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON )sebagai Ketua Pelaksana RUPSLB PT.

Menetapkan susunan panitia penyelenggaraan RUPS dan RUPSLB sendiridengan namanama pribadi pemegang saham PT. Catur Guna Sejahteraatau kuasanya, yang akan bertindak sebagai Panitia Penyelenggara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yakni sebagai berikut :3.1. Tuan HAERUL BESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON I) sebagaiKetua Pelaksana RUPSLB PT. CGS;3.2. Tuan JANUAR BARUNA NAGARIA (in casu PEMOHON II) sebagaiAnggota;4.

Membentuk dan menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPSLB PT Catur Guna Sejahtera;Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.PIq5. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Membentuk dan menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPSLB PT Catur Guna Sejahtera;5. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Catur Guna Sejahtera dengan Korum PengambilanKeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejakpenetapan ini dibacakan, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

TUTI SUHARTATI meninggalkan RUPSLBlebih awal dibanding peserta RUPSLB lainnya;Bahwa Saat selesainya RUPSLB, tidak ada penandatanganan danpenyerahan notulen kepada Saksi TUTI SUHARTATI;Notulen hasil RUPSLB PT.

SAP;37Bahwa saat berlangsungnya RUPSLB, saksi Tuti Suhartati tidakmemberikan kartu nama kepada para peserta RUPSLB.

SAP.Sepengetahuan Saksi, Para TERDAKWA hanya menandatangani daftarhadir peserta RUPSLB layaknya perserta RUPSLB yang lainnya;PARA TERDAKWA dan peserta RUPSLB PT. MLU dan PT.

SAP dengan RUPSLB PT. ML PT.

pascapelaksanaan RUPSLB PT.

Phebe Liman, Ny.Laura Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Anthony Liman, Tuan Salas Limandan Paulo Liman tidak hadir dalam RUPSLB tersebut.

RUPSLB tanggal 27 Desember 2010jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikanPENGGUGAT.

.Bahwa untuk diketahui TERGUGAT Il sebagai/selaku pribadi dan/ataustandby buyer telah diundang oleh para pengurus TERGUGAT untukhadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yang tidak dapat hadirpada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapat undangan selaku standbybuyer dan hal ini dapat dilihat dari daftar hadir rapat RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan

karenaPenggugat tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

oleh karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum, maka dilanjutkandengan RUPSLB ke Il, dengan agenda yang sama dengan RUPSLB kel; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata rapat tersebut juga tidakmemenuhi kuorum, maka keputusan atas agenda rapat tersebut tidak dapatmengambil keputusan, sehingga RUPSLB kell ditunda, dan dilakukan kembalipemanggilan para pemegang saham untuk melakukan RUPSLB; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I14, ternyata dalam RUPSLB kell yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitanizin penyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU)tanggal 27 Juli 2018 dan RUPSLB PT.

Oleh karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tersebut, makaPemohon meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

Kayu Lapis Indonesia dalamAkta No. 43 Pasal 22 ayat 1 butir a, sehingga RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia ke 1 ditunda ; Bahwa selanjutnya RUPSLB PT Kayu Lapis Indonesia ke II diadakan padatanggal 9 Maret 2000, tetapi Kembali lagi yang hadir hanyalah atau sekitar51.356 % dari jumlah keseluruhan ; Bahwa dengan demikian pula kembali Quorum RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia tidak dapat dijalankan karena tidak memenuhi Quorum Rapatseperti yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.

Kayu Lapis Indonesia Pasal22 ayat 1; Bahwa guna kepentingan perseroan RUPSLB tersebut perlulah diadakandan berdasarkan kenyataan yang ada Quorum Rapat selalu tidak mencukupiseperti yang diaturdalam Anggaran Dasar PT.

No. 321 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebutDireksi telah mengadakan RUPSLB ke Ill pada tanggal 8 Desember 2003dan dalam RUPSLB tersebut telah diselesaikan agenda rapat, yaitu :a. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 1999 s/d 2002 ;b. Restrukturisasi ;c. Penambahan Modal ;d.

Kayu Lapis Indonesia ;Bahwa dalil Terlawan sebagai Pemohon tentang adanya RUPSLBtanggal 23 Oktober 2003 dan RUPSLB tanggal 9 Maret 2000 yang olehPemohon dimaksud sebagai RUPSLB pertama dan RUPSLB Kedua dandijadikan dasar alasan permohonan untuk penetapan Qourum RUPSLB adalahsalah menuruthukum, karena : RUPSLB tanggal 23 Oktober 2003 telah dijadikan dasar untuk permohonanoleh Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17November 2003 Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smg ; Sedangkan RUPSLB

Kayu Lapis Indonesia sebagaiketentuan hukum positif yang berlaku dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo, melainkan judex facti hanya begitu saja menyatakanbahwa RUPSLB ke sampai dengan RUPSLB keIV merupakanrangkaian satu kesatuan yang berkelanjutan, serta bertahap dilaluiberdasarkan ketentuan RUPS UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (putusan perkara No. 91/Pdt/G/Plw/2009/Hal. 15 dari 22 hal. Put.

Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran

atas hasil rapatumum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepadaKementerian Hukum dan HAM RI:Halaman 2 dari 7 hal.

Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.

Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon Kasasi untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;6.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PemohonKasasi untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TermohonKasasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.8.

NAUFAL PRATAMA ABADI dimaksud tidakdapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum akibat dari tidak hadirnyaTuan ANANDA FADJARI SJAMSU;Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2019 diadakan RUPSLB PT.NAUFAL PRATAMAABADI kedua, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan melaluiundangan 28 Januari 2019 namun RUPSLB PT.

NAUFAL PRATAMA ABADI atas inisiatif Pemohonsebagai direktur telah melaksanakan RUPSLB kesatu dan kedua yang faktanyadalam RUPSLB tersebut Andana Fadjari Sjamsu yang dalam akta pendirian PT.berkedudukan sebagai wakil direktur tidak pernah hadir meskipun terhadapnyatelah diundang secara tertulis sehingga dalam RUPSLB tersebut tidak mencapaikourum;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pihakwakil direktur yaitu Andana Fadjari Sjamsu setiap hendak dilakukan rapat (RUPSLB) telah

Sri Agus Rachmawati yang menerangkan benarterhadap undangan RUPSLB yang pertama maupun yang kedua kepada AndanaFadjari Sjamsu pernah diundang untuk RUPSLB namun dia tetap hadir dan dariketerangan Nurul Hidayati yaitu istri dari Andana Fadjari Sjamsu membenarkanbahwa suaminya pernah diundang oleh PT.

dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019 dan RUPSLBkedua dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2019 dengan demikian tenggangwaktu antara RUPSLB pertama dan kedua telah memenuhi ketentuan yaituminimal 10 hari dan maksimal 21 hari setelah pelaksanaan RUPSLB sebelumnyabaru dilaksanakan RUPSLB selanjutnya;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yangdidasarkan dari bukti yang diajukan dan saksi yang dihadirkan maka untuk RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan selambatlambatnya 21 (dua puluh

Menetapkan kuorum RUPSLB PT. NAUFAL PRATMA ABADI ketiga 1/5 (satuperlima) dari keseluruhan saham perseroan;3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB PT. NAUFALPRATAMA ABADI ketiga selambatlambatnya pada hari Selasa, tanggal 25Februari 2020;4.

RCAF, karena pewarisan.Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNBahwa pada tanggal 29 April 2014, dengan Surat Panggilan danPemberitahuan, RUPSLB PT. RCAF tertanggal 14 April 2014, Sdri. FithryMastura Panggabean (Tergugat 1!) selaku Direksi, yang diwakili olehkuasanya (Sdr. Tommy Fahrizal, SH.), telah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tahunan, yang seharusnya dibuat Direksi ;b) Tidak adanya Laporan Keuangan yang sudah teraudit ;c) Tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannyaperseroan;d) Tidak adanya Business Plan dari Direksi yang menjelaskan peningkatanmodal dimaksud;Bahwa kemudian hasil RUPSLB Pertama (1) tersebut dituangkan kedalamAkta Berita Acara RUPSLB PT.

.), kembali menyelenggarakan RUPSLB Kedua (ll)dengan agenda yang sama dengan RUPSLB Pertama (I), yakni : (copy BuktiP8 terlampir) ;(1) Meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp 10.000.000.000, (sepuluhmilyar rupiah) ;(2) Meningkatkan Modal Disetor sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah).Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNDan dalam RUPSLB Kedua (Il) tersebut, Penggugat melalui kuasanya,kembali menolak rencana Direksi untuk meningkatkan modal dengan alasanyang

Yang terjadi, malah Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill tetap melakukan voting atas penambahan modal perseroantersebut; (copy Bukti P11 & P12 terlampir);Bahwa kemudian hasil RUPSLB Ketiga (Ill) yang dibuat dengan cara votingtersebut dituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 56,tertanggal 21 Juli 2014, yang dibuat oleh Ade Yulianty Djaidir, SH., Mkn.

RCAF, sebagaimana dimaksud dalam Akta PernyataanBerita Acara RUPSLB PT. RCAF No. 21, tertanggal 09 September 2014,maka Sdri. Martha Ria Tobing ikut turut digugat dalam gugatan ini sebagaipihak (Tergugat IV).Bahwa karena penerbitan Akta Pernyataan Berita Acara RUPSLB PT.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan surat permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), yang diajukan Pemohon kepada Direksi (ic. Termohon I) dengan surat tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Komisaris (ic.

Termohon II) dengan surat tanggal 17 April 2023;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS), dengan bentuk kehadiran fisik dengan tempat Rapat yang ditentukan oleh Pemohon sepanjang berada di wilayah Kota Medan;

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon VIII, wajib hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/Perubahan Susunan AnggotaDireksidan Dewan Komisaris Perseroan;b.

berlangsung dengan lancar dan baik makadiperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB.

diadakannya RUPSLB Kedaung Industrial denganasumsi bahwa RUPSLB tersebut akan dilakukan sebatas denganagenda penunjukkan Direksi dan Dewan Komisaris baru dari KedaungIndustrial.

Tidak Adanya Urgensi/Kepentingan untuk Menetapkan Kuorum Kehadirandan Pengambilan Keputusan RUPSLB Kedaung Industrial.

Tanpaadanya permintaan melalui surat tercatat dari pemegang sahamminoritas kepada Direksi atau Dewan Komisaris Kedaung Industrialmaka secara formal permohonan pemberian izin pemanggilan danpelaksanaan RUPSLB dimaksud belumlah dapat diajukan kepadaPengadilan Negeri;Vi. Terdapat Urgensi Untuk Segera Melaksanakan RUPSLB DenganDitetapbkannya Bahwa Almarhum PEMEGANG SAHAM Diwakili OlehSebagian Besar Ahli Waris Yang Akan Menunjuk Satu Wakil UntukMemberikan Suara Dalam RUPSLB;50.