, SITU, NPWP dan lainnya, Terdakwa jugaharus berusaha mencari dan meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) atasnama orang lain untuk dipakai Terdakwa sebagai agunan untuk menjaminkredit yang diajukannya ke BRI Cabang Ternate atas nama para pemilik izinusaha (SIUP, SITU, NPWP, TDP) yang digunakan Terdakwa selakuNasabah ;Dalam usahanya memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) danSertifikat Hak Milik (SGHM), Terdakwa lalu memerintahkan Mandala untukmencari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun

Uang milikTerdakwa itu juga digunakan untuk pembayaran kepada para Pemilik SIUP,Hal. 7 dari 26 hal. Put.

Mandala bersama Bahdar Kasim berhasil memperoleh SIUP atas namaYos Matrius Bubane (Kios Sama Jaya), Lukman Hi. M. Nur (AngkutanUmum) dan Budiman Syamsudin (UD. Usaha Murni). Adapun SIUP atasnama Budiman Syamsudin ini sebenarnya merupakan usaha fiktif karenaUD.

Usaha Murni tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa untukmemperoleh surat izin usahanya (SIUP) saja untuk melengkapikekurangan SIUP yang telah diperoleh, Terdakwa memberikan uangkepada Mandala untuk membuat perusahaan fiktif dan Mandala lalumenempatkan adik kandungnya yaitu Budiman Syamsudin sebagaiDirektur UD. Usaha Murni ;3. Surat izin lainnya, seperti SIUP atas nama Indrak Madjid (UD. Momoi)dan Nawawi Manguntung (Kios Sentosa) diperoleh melalui Hi.

Ali Wahab, memakai SIUP KiosTaba Prima No.154/2503/PK/X/1993 dengan menggunakan sertifikat(SHM) No. 372, atas nama Im Abdullah sebagai agunannya ;2. Berkas (dokumen) kredit atas nama Indrak Madjid, memakai SIUP UD.Momoi No.111/2503/PK/3/1993 dengan menggunakan sertifikat (GHM)No. 24, atas nama Piara Dumade sebagai agunannya ;3.

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, perouatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB ketika kapalpatroli KP.

Brewonmenerangkan bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan sesuaidengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Laik Operasi (SLO) Bahwa alat tangkap trawl yang digunakan kapal yang dinahkodai terdakwa adalah alattangkap yang terlarang karena jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusakdasar perairan,terumbu karang

Bahwa saksi, telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Kapal ikanKM.SLFA 2675 GT.66 Kapal Ikan Malaysia , yang melakukan tindak PidanaPencurian ikan menggunakan alat tangkap Trawl tanpa dilengkapi dengandokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) , pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 , pukul 08.00 WIB, ZEEISelat Malaka Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia , pada posisi 0321900LU dan 100 18 502 BT .

SLFA 2675 GT.66, setelahdiperiksa di atas kapal tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan berupa Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Surat Ijin Penangkapan Ikan ( SIPI),dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) , kecuali hanya memiliki Lessen Vesel yang diterbitkan olehPemerintah Malaysia.Bahwa setelah terdakwa ZAW diperiksa petugas Kapal Patroli PengawasPerikanan KP.

Perbuatan terdakwa yang menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah (SIUP,SIPI, dan SPB ) merugikan keuangan negara Republik Indonesia;2.

KJA yang tidak jadikarena dari bulan Nopember 2013 sudah ditutup oleh Intansi terkait saksiNANANG SULAEMAN sebanyak uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untukmengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa EDENG SUKARDI Bin DARSIM awalbulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun 2015 sudah tidak bisa lagimengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh riburupiah) selain dari Saksi NANANG SULAEMAN Terdakwa EDENG SUKARDIBin

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Aa Sumarnayang mengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Aa Sumarna merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari beberapa

Aa Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Kwitansi dibuat sejumlahRp550.000.,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda Tanganioleh saksi Aa Sumarna, dan kwitansi dibuat tertanggal 6 Februari 2013dan sisanya untuk biaya cek fisik;Bahwa pada kwitansi dibuat tanggal penyerahan uang yang tidak sesuaikenyataannya karena sejak bulan Nopember 2013, pengurusan Surat jjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur sudahHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

MASDE bin MASJURIterbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja di wilayah pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan tanpa memiliki surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)2.

terdakwaBahwa pada waktu pemeriksaan tersebut kapal sedang mengangkut ikan sekitar6 mil arah utara dari pelabuhan kota PasuruanBahwaterdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) untuk kapal Barokah II4.

Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIKPI7. Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin usaha perikanan untuk kapal BarokahIl adalah Gubernur Jawa Timur8.

tersebut nomor 1., 3., 4dan 6e Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 08.00 WIB saksi melakukanpemeriksaan dokumen kapal Barokah IImilik terdakwae Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Pengangkutan Ikan)untuk kapal Barokah IIe Bahwa kapal Barokah II adalah betul milik terdakwa sesuai dengan Pas tahunanKapal Ikan memiliki GT 14e Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIPIDengan demikian unsur Dengan sengaja di wilayah

pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) telah terpenuhiMenimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaankedua yaitu melanggar pasal 94 Jo pasal 28 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur unsur pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Keperluannya adalahmengurus Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Direktur Utamanya adalah Moch Hari Besar, SH dan SIUP yang diurusadalah SIUP Kecil dengan modal dasar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah).3). Bahwa persyaratan untuk mengajukan pembuatan SIUP dan TDP sebuahPT (Perseroan Terbatas) antara lain:Untuk syarat STUP: Foto copy KTP. Pas photo 4x6=2 lembar. Surat Keterangan domisili Perusahaan dari Desa setempat. Foto copy NPWP.

Foto Copy SIUP. Foto Copy Akte Badan Hukum (PT).4). Bahwa setahu Saksi2 persyaratan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT(Perseroan Terbatas) yang dibawa Terdakwa sudah memenuhi persyaratansesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Akte Notaris nomor: 05 tanggal14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Linda S$.M. Sahono, SHyang beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 RanduagungGresik.5). Bahwa proses pengurusan SIUP dan TDP PT. Firdaus Land biasanyamenunggu sampai 23 hari.

Setelah 3 (tiga) hari SIUP sudah jadi berdasarkanSIUP Kecil Nomor 539/437.56/SIUP.K/IX/2009 ditetapkan di Gresik padatanggal 8 September 2009 dan SIUP yang diurus adalah SIUP kecil denganmodal Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), sedangkan untuk STUPnyamenurut Saksi2 sudah digunakan hal itu terbukti karena Terdakwa diprosesatau ditangani Pomal Lantamal V.e.

Keperluannya adalahmengurus Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Direktur Utamanya adalah Moch Hari Besar, SH dan SIUP yang diurusadalah SIUP Kecil dengan modal dasar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah).3). Bahwa setahu Saksi2 persyaratan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT(Perseroan Terbatas) yang dibawa sudah memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan yang ada berdasarkan Akte Notaris nomor: 05 tanggal 14 Juli 2009yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Linda $.M.

Keperluannya adalahmengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Direktur Utamanya adalah Moch Hari Besar, SH dan SIUP yang diurusadalah SIUP Kecil dengan modal dasar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah).3). Bahwa setahu Saksi2 persyaratan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT(Perseroan Terbatas) yang dibawa sudah memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan yang ada.e. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr.

ABDULAH, BAC.41. 83/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP di Kab. Bangka 390.000,ukm/V/2005 Tanggal 0102 Juli 2005 an.SRI SUHARTATI, A.Md.42. 86/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP di Kab. Bangka 400.000,ukm/VII/2005 Tengah Tanggal 0405 Juli2005 an. TITIN NOVITA43. 85/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP Kab. Bangka Tengah 480.000,ukm/VII/2005 Tanggal 0405 Juli 2005 an.KURNIA ALZULAMI44. 89/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP Kab.

ABDULAH,BAC.41. 83/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP di Kab. Bangka 390.000,ukm/V/2005 Tanggal 0102 Juli 2005 an.SRI SUHARTATI, A.Md.42. 86/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP di Kab. Bangka 400.000,ukm/VII/2005 Tengah Tanggal 0405 Juli2005 an. TITIN NOVITA43. 85/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp.kop dan TDP Kab. Bangka Tengah 480.000,ukm/VII/2005 Tanggal 0405 Juli 2005 an.KURNIA ALZULAMI44. 89/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP Rp. 32 kop dan TDP Kab.

SYAHRIAL67. 122/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kop dan TDP di Kab. Bangka Barat 590.000,ukm/XI/2005 Tanggal 1416 Nop 2005 an.TITIN NOVITA.68. 120/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kopdan TDP di Kab. Bangka 390.000,ukm/XI/2005 Tanggal 1415 Nop 2005 an.HUDA MASYUTIN.69. 121/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kop dan TDP Kab. Bangka Barat 710.000,ukm/XI/2005 Tanggal 1416 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI 35 70. 124/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kopdan TDP di Kab.

SYAHRIAL67. 122/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kop dan TDP di Kab. Bangka Barat 590.000,ukm/XI/2005 Tanggal 1416 Nop 2005 an.TITIN NOVITA.68. 120/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kopdan TDP di Kab. Bangka 390.000,ukm/XI/2005 Tanggal 1415 Nop 2005 an.HUDA MASYUTIN.69. 121/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kop dan TDP Kab. Bangka Barat 710.000,ukm/XI/2005 Tanggal 1416 Nop 2005 an.KURNIA ALZULAMI70. 124/SPPD/Inda Monitoring Pelaporan SIUP Rp.g kopdan TDP di Kab.

Menyatakan Terdakwa HASIM LABAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI dan berlayar tanpa SPB 2.

Djawa, S.Pie Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh kapal perikanan adalah Surat IzinPenagkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ukur atau pastahunan, sertifikat kesempurnaan kapal, Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat IzinBerlayar (SIB);e Bahwa SIUP dan SIPI KM Steward A.02 adalah tidak sesuai ketentuan karena SIUPdan SIPI asli harus ada diatas kapal saat melakukan penangkapan, sedangkan milikKM Steward A.02 merupakan scan komputer;e Bahwa SIUP yang dikeluarkan oleh tiap daerah

Bahwa semua dokumen berupa SIUP, SIPI, SLO dan SIB/SPB diterima olehterdakwa dari pemilik kapal saat berada di General Santos City Philifina;9.

yang dimiliki oleh KM Steward A.02 dibandingkan denganBertia Acara Laporan Pengukuran Kapal KM Steward A.02, ditemukan fakta bahwa terdapatperbedaan data antara yang terdapat di dalam SIUP dengan Bertia Acara Laporan PengukuranKapal KM Steward A.02, khususnya dalam hal ukuran GT kapal yaitu pada SIUP tercantum berat7 GT sedangkan pada Bertia Acara Laporan Pengukuran Kapal KM Steward A.02 berat 35 GT;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Zulqifli A.S.

Djawa, S.Pimenyatakan bahwa bila terjadi perbedaan data antara data yang tercantum di dalam SIUP dengankeadaan fakta yang sebenarnya dilapangan, maka SIUP tersebut dikategorikan sebagai SIUP yangtidak sah;Menimbang bahwa berdasarkan pada adanya perbedaan data yang tercantum di dalam SIUPdengan data dilapangan dalam hal ini data fisik kapal dan berdasarkan pada keterangan saksi ahliZulqifli A.S.

Djawa, S.Pi yang menyatakan bahwa SIUP tersebut dikategorikan sebagai SIUP yangtidak sah, maka Majelis berpendapat bahwa SIUP tersebut yang dimiliki oleh KM Steward A.02adalah tidak sah yang berakibat bahwa Kapal KM steward A.02 dianggap tidak memiliki SIUP,sehingga dalam hal demikian, kapal KM Steward A.02 dikategorikan sebagai kapal yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

OBYEK GUGATAN ; Surat Keputusan yang bersifat fiktif negatif berupa tidak dikeluarkannya SuratPerrnohonan Pencabutan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 Desember 2009, Atas NamaNy.

Bahwa kalaupun ibu Meniwati Mulia Martana dalam melaksanakanusaha penggorengan kripik tempenya dilengkapi dengan Surat jinUsaha Perdagangan SIUP kecil yang diterbitkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung ( Tergugat )", telah nyatanyata bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP kecil tersebut telahbertentangan dengan peraturan serta tata ruang dan tata wilayahHalaman 6 dari Halaman 46.

Bahwa ternyata perusahaan perindustrian gorengan milik lou MeniwatiMulia Martana telah diterbitkan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil No.510/12684/2006/6930BPMPPT, tertanggal 13 Desember 2009,oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu@ Kota Bandung(Tergugat), (copy Surat lIzin Usaha Perdagangan ( SIUP ) No.510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 Desember 2009, tersebutdiperlihatkan oleh Tergugat pada sidang persiapan tertanggal 10 Juli2013 ) nyata nyata harus dinyatakan batal atau tidak

Bahwa terhadap gugatan a quo sebagaimana dalam Perihalnya adalahPembatalan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) incasu pembatalanSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 November 2009 adalah nehis in idem karena apa yang digugat oleh Penggugat sekarangmerupakan pengulangan atas apa yang telah dilakukan olehPenggugat terdahulu dalam perkara Nomor : 54/G/2011/PTUN.BDGdimana patut disinyalir dan diduga sepenuhnya bahwa Penggugatsekarang yaitu.

Menyatakan Sah Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 November 2009 ;3.

Sunardi.M.BA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3.

Definisi surat ijin usaha perikanan yang selanjutnyadisebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikananuntuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksiyang tercantum dalam ijin tersebut;Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr Bahwa untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikanharus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1)UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa yang dimaksud nelayan kecil dan pembudidaya

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia,melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Suratjin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN SgrAd.1.

M.Si,menyatakan untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikanharus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1) UURI No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dari haltersebut mengungkap bahwa, pada dasarnya Terdakwa mengetahui bahwasetiap usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki ijin usaha (SIUP) namun untukusaha pembudidayaan ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol,Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab.

Buleleng, Terdakwa tidakbersungguhsungguh untuk mengurus jijinijinnya agar dapat beroperasisebagaimana maksud undangundang;Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah terbukti adanya kesengajaanpada diri Terdakwa untuk tidak segera mengurus SIUP atau melengkapi usahabudidaya ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, DesaPenyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab.

Menyatakan terdakwa AMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukakn tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Usaha Kegiatan Pengelolaan Perikanan tidak sesuai Dengan SIUP dan SIPI di Daerah, Jalur dan Musim Penangkapan Ikan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Grosse Akta ; Surat Tanda Lapor Kedatangan Kapal ; Surat Laik Operasi Kapal Perikanan ; Surat Ukur Dalam Negeri ; Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) a.n AMING ; Surat Keterangan Kecakapan Sementara (A.n CARMA) ; SIPI ; SIUP ; Buku Langganan SPDN/SPBN ;Dikembalikan kepada pemiliknya H. CARTISA.

Grosse Akta ;Surat Tanda Lapor Kedatangan Kapal ;Surat Laik Operasi Kapal Perikanan ;Surat Ukur Dalam Negeri ;Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) a.n AMING ;Surat Keterangan Kecakapan Sementara (A.n CARMA) ;SIPI ;SIUP ;Buku Langganan SPDN/SPEN ;Dikembalikan kepada pemiliknya H. CARTISA.Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2016/PN.

ATLANTIK4 untuk dilakukan pemeriksaan dokumendokumen kapal ; Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dapat menunjukkan SIPIdan SIUP ; Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dokumendokumen KM.ANDORA C yang di nahkodai Terdakwa ditemukan pelanggaranmengenai batas wilayah penangkapan ikan sesuai dengan documentSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ; Bahwa kapal KM.

ATLANTIK 4 ;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pelanggaran yaitumelakukan penangkapan ikan tidak sesuai document SIUP dan SIPI ;Bahwa SIPI yang dimiliki Terdakwa sudah habis masa berlakunya danterdakwa dalam melakukan Penangkapan Ikan tidak sesuai dengan SIPIyang ada dan diluar wilayah yang sudah ditentukan ;Bahwa KM.

Tidak sesuai dengan SIUP dan SIPI/ daerah, jalur, dan waktu ataumusim ;Ad. 1.

Unsur Tidak sesuai dengan SIUP dan SIPI/ Daerah, Jalur dan waktuatau musim penangkapan ikan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat izin UsahaPerikanan (SIUP) menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimilikiperusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakansarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;Halaman 13 dari 17 Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP

Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:e Menyatakan terdakwa JUMAWAN Alias WAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP

memiliki SIUP bidangperikanan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesianomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yangmelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikananRI wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ;e Bahwa terkait dengan kegiatan usaha saudara JUMAWAN Als.

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta persidangan

Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindakpidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia tidak memiliki SIUP )" ;. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN denganpidana penjara selama 1 (stu) Bulan dan 7 (tujuh) hari dengan denda sebesarRp. 1.000.000., (satu juta rupiha) subsidair 1 (satu ) bulan kurungan;3.

Bahwa kedua kapan tidak memiliki suratsurat dan SIUP dan SIPI ;8. Bahwa waktu kejadian ketika para terdakwa melakukan penangkapanikan tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 13.00 WIB ;9.

Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut majelis hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi penangkap, saksi ABKbahwa kapal penangkap ikan yang dinakhodai para terdakwa tidak memilikisuratsurat termasuk tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Pengakuan para terdakwa, ketika kapal ditangkap kedua kapal penangkap ikantidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Bahkan pengakuan saksiAbdul Kadir Zailani, yang mengaku memiliki kKedua kapal penangkap ikan,kedua kapal penangkap ikan yang dinakhodai para terdakwa tidak memilikiSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)oleh para terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum ;Ad.6.

Perbuatan para terdakwa menangkap ikan tanpa memiliki SIUP,menyebabkan kerugian bagi negara, dengan tidak masuknya retribusipengurusan izin SIUP dan retribusi penangkapan ikan lainnya;2. Perbuatan para terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa SIUPdilakukan pada saat negara sedang gencargencarnya melakukanpemberantasan illegal fishing;Putusan Nomor 15/Pid.SusPrk/2015/PN.MdnTanggal 19 Nopember 2015Halaman 21 dari 23Keadaan yang meringankan:1.

Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP,adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untukmelakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yangtercantum dalam izin tersebut.

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentangUsaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Menteriberwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage yang beroperasi diWPPN RI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal12 ayat (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI,dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DirekturJenderal.

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkanMenteri berwenang menerbitkan SIUP,SIPI,dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tigapuluh) gross tonnage yang beroperasi di WPPN RI diatas 12 (dua belas)mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal 12 ayat (2) Menterimendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Morowali, Prov.Sulawesi Tengah tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha berupaSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa kapal KM.

Ismail Jusueb, Asli surat izin gangguan / izin tempat usaha (HO) nomor : 503/851/HO/XLIV/2013 tanggal 22 April 2013 An. pemegang izin sdr Romsen manik, Asli surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nonmor : 503/049/SIUP/XLIV/2013 tanggal 22 April 2013 An. Pemegang izin sdr.

Romsen Manik, Asli surat izin gangguan / izin tempat usaha (HO) nomor : 203/207/HO/VLI/2013 tanggal 22 april 2013. an. pemegang izin sdr Suderi, asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/094/SIUP/XLI/2013 tanggal 22 April 2013 an.

Pemegang izin sdr Suderi, 1 (satu) lembar kwitansi / tanda terima warna hijau perihal pembayaran uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Romsen Manik kepada sdr Holiq untuk pembayaran pengurusan HO, SIUP dan TDP, 1 (satu) bundel berkas (buku) register izin baru dan daftar ulang surat izin tempat usaha (SITU) tahun 2012, 1 (satu) bundel berkas (buku) register daftar ulang surat izin tempat usaha (SITU) tahun 2013, 1 (satu) bundel berkas (buku) register izin baru surat

izin tempat usaha (SITU) tahun 2013, 1 (satu) bundel berkas (buku) register izin baru surat izin usaha perdagangan (SIUP), IUJK, Reklame, Hotel, oko Obat, Apotik, tahun 2013 Dikembalikan kepad Pemerintah Daerah kabupaten OKU Cq, kantor Pelayanan perizinan Kabupaten OKU melalui saksi M.

Ismail Jusueb, Asli surat izin gangguan / izin tempatusaha (HO) nomor : 503/851/HO/XLIV/2013 tanggal 22 April 2013 An.pemegang izin sdr Romsen manik, Asli surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)kecil nonmor : 503/049/SIUP/XLIV/2013 tanggal 22 April 2013 An. Pemegangizin sdr.

Romsen Manik, Asli surat izin gangguan / izin tempat usaha (HO)nomor : 203/207/HO/VLI/2013 tanggal 22 april 2013. an. pemegang izin sdrSuderi, asli Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/094/SIUP/XLI/2013 tanggal 22 April 2013 an.

Pemegang izin sdr Suderi, 1 (satu) lembarkwitansi / tanda terima warna hijau perihal pembayaran uang sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr Romsen Manik kepadasdr Holiq untuk pembayaran pengurusan HO, SIUP dan TDP, 1 (satu) bundelberkas (buku) register izin baru dan daftar ulang surat izin tempat usaha(SITU) tahun 2012, 1 (satu) bundel berkas (buku) register daftar ulang suratizin tempat usaha (SITU) tahun 2013, 1 (Satu) bundel berkas (buku) registerizin baru surat izin

tempat usaha (SITU) tahun 2013, 1 (satu) bundel berkas(buku) register izin baru surat izin usaha perdagangan (SIUP), IUJK,Reklame, Hotel, oko Obat, Apotik, tahun 2013 DikembalikankepadPemerintah Daerah kabupaten OKU Cq, kantor PelayananperizinanKabupaten OKU melalui saksi M.

SIUP atasnama Ismail Juseb dan Romesen Manik ; Bahwa, setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan ditemukandokumen yang di palsukan lalau saya memperlihatkan dokumen yangdi palsukan tersebut kepada sdr M. Yongki Februansyah, SH selakuKepala Dinas Perizinan kab. OKU ; Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukanperbuatan tersebut ; 2222222 222 on none nn nn nnnAtas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; 3. Saksi ROMSEN MANIK Bin PETRUS.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit KM Sinar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70;- 30 (tiga puluh) rakit/ ikat kayu balok TIM sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) batang balok TIM;- 1 (satu) bundle dokumen KM Slnar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70 berupa : Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda (SKK) an.Abdul Hamid Pohan (fotocopy); Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3a/171/X/SIUP/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (Asli); Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.3b

ABDUL HAMID POHAN selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM Sinar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70 30 (tiga puluh) rakit/ikat kayu balok TIM sebanyak 543 (lima ratus empatpuluh tiga) batang balok TIM 1 (satu) bundle dokumen KM SlInar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70 berupa :e Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda (SKK) an.Abdul Hamid Pohan(fotocopy);e Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

) Nomor : 523.3a/171/X/SIUP/2014 tanggal10 Oktober 2014 (Asli);e Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.3b/171/X/SIPI/2014, tanggal10 Oktober 2014 (Asli);e Pas kecil Kapal Penangkapan Ikan Nomor : 552.2/1800/HUBLA/TTI/X/2014,tanggal 08 Oktober 2014 (Asli);e Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor : 552.2/1800/HUBLA.TT/X/2014 (Asli);Terlampir dalam berkas perkara An.

dilakukanpemeriksaan kapal tersebut sedang berlayar membawa kayu berupa balok tim (baloksabun) dengan cara ditarik atau dirakit kurang lebih 30 rakit, dimana kayu tersebutberasal dari Pulau Mursala dan hendak dibawa ke kilang UD Parulian B didaerahSiburabura Tapanuli Tengah dan akan diserahkan kepada Saut Simatupang (DPO), dansetelah ditanyakan dokumendokumen kapal tersebut kapal KM Sinar Rezeki II tersebuthanya memiliki dokumen berupa (satu) lembar SIPI No.523.3b/171/X/SIPI/2014, 1(satu) lembar SIUP

No. 523.3a/171/X/SIUP/2014, 1 (satu) lembar fotocopy SKK No.AL.406/6/ADP.SBG2013, 1 (satu) lembar pas kecil 552.2/1800/HUBLA.TT/X/2014dan (satu) lembar SKPKPI No. 552.2/1800/HUBLA.TT/X/2014 namun kapal tersebuttidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pejabat yang berwenang,selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebihlanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undangundang RI No. 17 Tahun

No. 523.3a/171/X/SIUP/2014 (Asli), 1 (satu) Iembar photo copi SKK No.

Rkb.memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang manaperbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula sekitar tahun 2015 terdakwa mulai ikut temantemanterdakwa melakukan penjualan bibit lobster kKemudian sekira bulan Januari 2017terdakwa mulai melakukan penjualan bibit lobster sendiri namun masih dalamlingkup daerah Binuangen Kab.

dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;Bahwapenangkapan lobster dapat dilakukan apabila lobster tersebut sudahmencapai ukuran 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram,dan harus memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan olehMenteri Kelautan dan Perikanan RI;Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) jenis lobster yaitu lobster hijau,lobster Pasir dan lobster Mutiara

Unsur Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat(1);Halaman 17 dari 23Putusan Nomor 44/Pid. Sus/2017/PN.

(1) Undangundang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwaSetiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Repubik Indonesia wajib memiliki SIUP, dengandemikian terhadap unsur Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

Menyatakan Terdakwa APUD YOSEFIANA ALIAS BENDOT BIN MARTAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja di wlayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikanyang tidak memiliki SIUP,2.

SANDYKA SEPTA PRASETIA bin BUNAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA MELAKUKAN PEMASARAN IKAN TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) SECARA BERSAMA-SAMA;

Apabila Terdakwa mendapatkan benur denganjumlah masih sedikit yaitu sekitar 500 sampai dengan 1000 ekor, Terdakwamenampungnya sementara di dalam bak/ember yang dibantu pernafasanmenggunakan aerator; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin SIUP dan tidak memiliki kolampenangkaran;Terdakwa II.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia wajib memiliki SIUP;Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsurkedua ini adalah apakah ada kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang tidakmemiliki SIUP namun melakukan usaha perikanan;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun

Majelis berpendapat perbuatanpara Terdakwa yang telah membeli benih lobster dari nelayan kemudianmenjualnya kepada pengepul dapat dikategorikan sebagai perbuatanmemasarkan, sedangkan sebagaimana ditegaskan Pasal 92 UndangUndangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa untuk pemasaran ikan ini harusadasurat izin yang dimiliki berupa SIUP dan para Terdakwa mengakui tidakHalaman 19 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Trk.memiliki SIUP dimaksud

, maka para Terdakwa terbukti melakukan usahaperikanan berupa pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ada atau tidaknyakesengajaan dalam diri para Terdakwa untuk melakukan usaha perikananberupa pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP telah pula dibuktikan melaluipengakuan Terdakwa kalau untuk penjualan baby lobster tersebut, Terdakwa hanya menunggu kurir yang mengambilnya dan tidak bertemu langsung denganpembelinya, sedangkan keadaan tersebut telah dilakukan

JOKO bin SUKARJI dan Terdakwa Il.SANDYKA SEPTA PRASETIA bin BUNA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA MELAKUKANPEMASARAN IKAN TANPA DILENGKAPI SURAT IZIN USAHAPERIKANAN (SIUP) SECARA BERSAMASAMA;2.

Nomor359/MPP/Kep/10/1997 yang bunyinya sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUPdan SIUP MB ;Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dantidak diwajibkan memperoleh SIUP MB;Dari bunyi pasal tersebut mudah dimengerti bahwa bagi siapapun tidakterkecuali termasuk diri Terdakwa dalam perkara

ini yang melakukan usahaperdagangan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Jin UsahaPerdagangan (SIUP atau SIUP MB );Bahwa oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini yang terbukti telahmenjual minuman beralkohol di Restoran Hotel Nusantara disamping memiliki Surat Ijin Usaha Hotel juga diwajibkan memiliki Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) karena kedua Surat Ijin Usaha tersebut satu sama lainsangat berlainan, didalam SIUP tidak disinggung sama sekali mengenaimasalah perhotelan, sebaliknya didalam

No.359/MPP/Kep/10/1997 yang secara tegasmenentukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan usaha perdaganganminuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP dan SIUP MB untukpenjualan minuman beralkohol golongan B dan C ;Mengingat bahwa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri kedudukannyalebih tinggi dari pada Keputusan Direktur Jenderal, terlebihlebih lagi dalamPasal 42 Kep. Menperindag R.I.

berpendapat bahwa ketentuanPasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Pariwisata tersebut sudah tidakberlaku ;Bahwa oleh karena Pasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen PariwisataNo.14/U/I/1988 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan timbulnya KeputusanPresiden No.3 Tahun 1997 dan Keputusan Menperindag RI.No.359/MPP/Kep/10/1997, dan oleh karena terbukti Terdakwa telahmelakukan usaha perdagangan minuman beralkohol di Restoran HotelNusantara di Cilacap tanpa memiliki Surat Yin usaha Perdagangan (SIUP

No.359/MPP/Kep/10/1997, yang pokoknya menentukan bagisetiap perusahaan melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB, sedangkan bagiperusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan A cukup memiliki SIUP dan diwajibkan memperoleh SIUP MB ;Bahwa in casu ternyata Terdakwa tidak mempunyai SIUP untuk melakukankegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, karena itu ia harus dinyatakanterbukti dengan sah dan meyakinkan

Hulonthalangi, kota Gorontalo atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriGorontalo, sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ketentuan Peralihan UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan, dengan sengaja diwiliyah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat jinUsaha Perikanan), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara

sebagai berikut :Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Berkah Amanahyang mengelolan kapal KM INKA MINA 953 dan yang bertanggung jawab terhadappengoperasian kapal KM INKA MINA 953 tersebut sekalipun mengetahui bahwa kapalKM INKA MINA 953 tersebut belum memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.Sus /2015/PN Gtomaupun SIPI (Surat jin Penangkapan Ikan) akan tetapi tetap melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan

Hulonthalangi, Kota Gorontalo tersebut mereka menemukan danmenghentikan KM INKA MINA 953 yang dinakhodai oleh Arifin Adi Isima dan setelahdilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen maupun muatan kapal ternyataditemukan KM INKA MINA953 yang dinakhodai Arifin Adi Isima tersebut tidakmemiliki dokumen berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (surat jinPenangkpan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan Kapal INKA MINA arifinAdi Isima tersebut sedang memuat hasil tangkapan berupa ikan

Bahwa saksi menerangkan saat melakukan patroli bersama anggota polairPolda Gorontalo yang lain telah melakukan pemeriksaan terhadap kapalInkamina953 yang pada saat itu menuju ke tempat Pangkalan PendaratanIkan dan dinahkodai oleh Terdakwa;e Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal saksi menemukan kapalInkamina953 memuat ikan hasil tangkapannya;Bahwa saksi menerangkan telah menanyakan kepada Terdakwa tentang surat surat kelangkapan kapal penangkapan ikan yaitu Surat jin UsahaPerikanan (SIUP

anggota polairPolda Gorontalo yang lain telah melakukan pemeriksaan terhadap kapalInkamina953 yang pada saat itu menuju ke tempat Pangkalan PendaratanIkan dan dinahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal saksi menemukan kapalInkamina953 memuat ikan hasil tangkapannya;Bahwa saksi menerangkan telah menanyakan kepada Terdakwa tentang surat surat kelangkapan kapal penangkapan ikan yaitu Surat jin UsahaHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.Sus /2015/PN GtoPerikanan (SIUP

Surat lin Usaha Perdagan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh KantorBadan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor:503 12/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012 yang berlakusampai dengan 18 April 2017, atas nama Penggugat; e.

) Menengah, Nomor : 50312/795/SIUP/BPPT/2015, tanggal 03 Juli 2015 diterbitkan olehTergugat telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang benarmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan karenanyasah menurut NUKUM) 22222 seen nnn nnn nen nnn oe cen nn ee ennBahwa obyek sengketa4 yaitu Keputusan Pemerintah KabupatenBuleleng, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 50312/795/SIUP/BPPT/2015, tanggal O38 Juli 2015 adalah SIUPPerubahan atau pengganti

terhadap Keputusan PemerintahKabupaten Buleleng, Kantor Pelayanan Terpadu, Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 50312/257/SIUP/KPT/2012, tanggal 12 April 2012, karena usahaperdagangan dimaksud telah berpindah tempat usaha, dimana tempatusaha perdagangan terdahulu (lama) yaitu di Jalan Pura Sekartaji No.1, Desa.

PutriSunartadi...2.16.2.17.2.18.2.19,25Sunartadi Mandiri dengan menetapkan Nabil Ali Al Zubaidi sebagaiDirektur Utama dan juga SIUP diperbaharui, maka Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (PT.)

Terhadap Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkanoleh Kantor Badan Pelayanan Terpadu atas nama : Bupati BulelengNomor : 50312/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012, atasnama : Penggugat adalah tidak berlaku, karena telah diperbaharuisesuai perintah pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenBuleleng No. 2 Tahun 2012 tentang Perijinan dan karenanya tidakmempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;.