No. 1912 K/Pid/2005pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), perobuatan mana Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa AMIR bersama dengan 8 (delapan) orang Anak BuahKapal (ABKnya) yaitu ACHMAD, ABDUL MAJID, DERMANSA, BAJO,BAKARI, TAMIN, KAWALAN dan KOBO. P pada hari Senin tanggal 14Maret 2005 dengan menggunakan kapal KM.

Sinar Huu yang dinahkodainya tersebut tidakdilengkapi dengan suratsurat dari Kesyahbandaran dan Dirjen Perikanandan Kelautan Republik Indonesia seperti SIUP (Surat ljin UsahaPerikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), maka selanjutnyakapal KM. Sinar Huu Ad Hock ke Pelabuhan Perikanan SamuderaHal. 2 dari 15 hal. Put.

Sinar Huu yangdinahkodainya tersebut tidak dilengkapi dengan suratsurat dariKesyahbandaran dan Dirjen Perikanan dan Kelautan RepublikIndonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (SuratIjin Penangkapan Ikan), maka selanjutnya kapal KM.

/SIPI adalah bukan merupakan pelanggaran atautindak pidana perikanan melanggar pasal 92 UndangUndangNomor : 31 tahun 2004 (dalam dakwaan primair) dan pasal 93UndangUndang Nomor : 31 tahun 2004 (dalam dakwaan subsidair)karena := Kapal Terdakwa berukuran 30 GT, dengan demikian haruslahmemperoleh ijin dari pusat, yaitu Dirjen Perikanan ; Berdasarkan pasal 32 UndangUndang Nomor : 31 tahun 2004tentang Perikanan disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara dan syaratsyarat pemberian SIUP, SIPI dan

Tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Penangkapan) ; Bahwa menurut Mahkamah Agung Judex Facti/Pengadilan Negeritelah salah menerapkan hukum, yaitu salah menafsirkan unsur ke5yaitu tidak memiliki SIUP ; Bahwa unsur ini dinyatakan terbukti dengan pertimbangan bahwaTerdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai nelayan tradisional,karena Terdakwa memiliki dan mempergunakan kapal motor denganmesin berbobot 30 GT, dengan mesin kapal berkekuatan 56 DayaKuda, dengan barang bukti 600 (enam ratus) liter bahan

Berlayar (SIB);e Bahwa SIB dikeluarkan oleh Syahbandar dan SIUP dan SIPI dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan dan izin tersebut dikeluarkan berdasarkantonase kapal atau grose tone (GT) dimana 10 GT ke bawah izin SIUP danSIPInya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan TerpaduKabupaten/Kota dan 10 GT sampai dengan 30 GT izinnya dikeluarkan olehprovinsi dan 30 GT ke atas dikeluarkan oleh pusat;e Bahwa kapal KM Harapan Maju

yang dinakhodai Terdakwa memiliki GroseTone (GT) yakni 26 GT sehingga yang mengeluarkan izinnya adalahprovinsi;e Bahwa setiap kapal yang sudah memiliki SIUP dan SIPI serta SIBberdasarkan GT berhak melakukan pelayaran dan penangkapan ikan diperairan mana saja berdasarkan SIUP dan SIPI tersebut;e Bahwa untuk pemberlakukan SIUP adalah jangka waktu 30 (tiga puluh)tahun dan untuk pemberlakukan SIPI adalah satu tahun sekali;e Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangansaksi tersebut

dan pada saat itu Terdakwamenjawab Surat izin masih dalam pengurusan dan setelah itu Saksi tanyalagi Apakah KM Harapan Maju ada memiliki SIUP dan SIPI?

Perikanan (SIUP), SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Berlayar (SIB);Bahwa SIB dikeluarkan oleh Syahbandar dan SIUP dan SIPI dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan dan izin tersebut dikeluarkan berdasarkantonase kapal atau grose tone (GT) dimana 10 GT ke bawah izin SIUP danSIPInya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan TerpaduKabupaten/Kota dan 10 GT sampai dengan 30 GT izinnya dikeluarkan olehprovinsi dan

30 GT ke atas dikeluarkan oleh pusat;Bahwa kapal KM Harapan Maju yang dinakhodai Terdakwa memiliki GroseTone (GT) yakni 26 GT sehingga yang mengeluarkan izinnya adalahprovinsi;Bahwa setiap kapal yang sudah memiliki SIUP dan SIPI serta SIBberdasarkan GT berhak melakukan pelayaran dan penangkapan ikan diperairan mana saja berdasarkan SIUP dan SIPI tersebut;Bahwa untuk pemberlakukan SIUP adalah jangka waktu 30 (tiga puluh)tahun dan untuk pemberlakukan SIPI adalah satu tahun sekali;Terhadap keterangan

Menyatakan Terdakwa DJISMAN Alias DJISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) ;2.

MADIDIHANG; Dirampas untuk Negara ;- 1 (satu) lembar asli SIUP-K (Surat Izin Usaha Perikanan) No. 523/DKP-03/SIUP/01/IV 2015, Perusahaan/Pemilik an. Djisman berlaku sejak tanggal 08 April 2015 s/d 08 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nasution Djou,SE.M.AP dan dikeluarkan di Kwandang tanggal 08 April 2015 ;- 1 (satu) lembar asli SIPI-K (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523/DKP-03/SIPI/01/IV/2015, perusahaan pemilik an.

5 GT (gross tone) harus memiliki dokumenSIUP, SIPI dan SPB;Bahwa Sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 bahwadokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) berlaku sejak usaha kapalberjalan, akan tetapi karena ada PERDA Propinsi Gorontalo yang mengaturbahwa dokumen SIUP berlaku hanya sampai 3 (tiga) tahun, maka DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara berlakukan dokumenSIUP tersebut hanya sampai 3 (tiga) tahun;Bahwa Kapal KM.

Madidihang berukuran 10 GT (gross tone) makawajib memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan);Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal perikanan adalah orang yangmemimpin di kapal penangkap ikan dan sebagai penanggung jawab penuhdiatas kapal;Bahwa Terhadap orang atau kapal penangkap ikan yang dapat menunjukkandokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) namun dokumen tersebut sudahtidak berlaku lagi atau kadaluarsa, maka orang atau kapal tersebut dianggaptidak memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha

perikanan);Bahwa yang mengeluarkan Dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan)untuk kapal KM.

Madidihang denganberat kotor kapal 10 GT (Gross Ton) ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa SIUPK (Surat Izin UsahaPerikanan) No. 523/DKP03/SIUP/01/N 2015, yang ditandatangani oleh KepalaDinas Perikanan Kab.

MADIDIHANG memang dapatmenunjukan SIUP namun SIUP tersebut telah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi,maka Terdakwa tersebut dianggap tidak memiliki dokumen SIUP (surat izin usahaperikanan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makaMajelis berkesimpulan unsur dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP telah terpenuhidari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari

, SITU, NPWP dan lainnya, Terdakwa jugaharus berusaha mencari dan meminjam Sertifikat Hak Milik (SHM) atasnama orang lain untuk dipakai Terdakwa sebagai agunan untuk menjaminkredit yang diajukannya ke BRI Cabang Ternate atas nama para pemilik izinusaha (SIUP, SITU, NPWP, TDP) yang digunakan Terdakwa selakuNasabah ;Dalam usahanya memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) danSertifikat Hak Milik (SGHM), Terdakwa lalu memerintahkan Mandala untukmencari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun

Uang milikTerdakwa itu juga digunakan untuk pembayaran kepada para Pemilik SIUP,Hal. 7 dari 26 hal. Put.

Mandala bersama Bahdar Kasim berhasil memperoleh SIUP atas namaYos Matrius Bubane (Kios Sama Jaya), Lukman Hi. M. Nur (AngkutanUmum) dan Budiman Syamsudin (UD. Usaha Murni). Adapun SIUP atasnama Budiman Syamsudin ini sebenarnya merupakan usaha fiktif karenaUD.

Usaha Murni tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa untukmemperoleh surat izin usahanya (SIUP) saja untuk melengkapikekurangan SIUP yang telah diperoleh, Terdakwa memberikan uangkepada Mandala untuk membuat perusahaan fiktif dan Mandala lalumenempatkan adik kandungnya yaitu Budiman Syamsudin sebagaiDirektur UD. Usaha Murni ;3. Surat izin lainnya, seperti SIUP atas nama Indrak Madjid (UD. Momoi)dan Nawawi Manguntung (Kios Sentosa) diperoleh melalui Hi.

Ali Wahab, memakai SIUP KiosTaba Prima No.154/2503/PK/X/1993 dengan menggunakan sertifikat(SHM) No. 372, atas nama Im Abdullah sebagai agunannya ;2. Berkas (dokumen) kredit atas nama Indrak Madjid, memakai SIUP UD.Momoi No.111/2503/PK/3/1993 dengan menggunakan sertifikat (GHM)No. 24, atas nama Piara Dumade sebagai agunannya ;3.

ini,dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipuHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.12/2016muslihat atau rangkaian perkataan bohong dan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi piutang ataumenghapuskan piutang, terhadap saksi Nanang Sulaeman berupa uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk biaya mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP

) Kolam Jaring Apung (KJA) terdakwa membuat kwitansi penerimaanuang tertanggal 6 Februari 2013, Saksi Nanang di rugikan kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut.Pada awalnya terdakwa Aa Sumarna Bin Parmanmenerima uang darisaksi Nanang Sulaeman sebanyak uang Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untukmengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa Aa Sumarna Bin Parman

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Didi Sobirinyang mengurus Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Edeng Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.12/2016Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatilunhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Edeng Sukardi merupakanpengurus Koperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatilunhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, perouatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB ketika kapalpatroli KP.

Brewonmenerangkan bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan sesuaidengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),Surat Ijin Berlayar (SIB) dan Surat Laik Operasi (SLO) Bahwa alat tangkap trawl yang digunakan kapal yang dinahkodai terdakwa adalah alattangkap yang terlarang karena jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusakdasar perairan,terumbu karang

Bahwa saksi, telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) Unit Kapal ikanKM.SLFA 2675 GT.66 Kapal Ikan Malaysia , yang melakukan tindak PidanaPencurian ikan menggunakan alat tangkap Trawl tanpa dilengkapi dengandokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) , pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 , pukul 08.00 WIB, ZEEISelat Malaka Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia , pada posisi 0321900LU dan 100 18 502 BT .

SLFA 2675 GT.66, setelahdiperiksa di atas kapal tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan berupa Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Surat Ijin Penangkapan Ikan ( SIPI),dan Surat PersetujuanBerlayar (SPB) , kecuali hanya memiliki Lessen Vesel yang diterbitkan olehPemerintah Malaysia.Bahwa setelah terdakwa ZAW diperiksa petugas Kapal Patroli PengawasPerikanan KP.

Perbuatan terdakwa yang menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah (SIUP,SIPI, dan SPB ) merugikan keuangan negara Republik Indonesia;2.

MASDE bin MASJURIterbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja di wilayah pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan tanpa memiliki surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)2.

terdakwaBahwa pada waktu pemeriksaan tersebut kapal sedang mengangkut ikan sekitar6 mil arah utara dari pelabuhan kota PasuruanBahwaterdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) untuk kapal Barokah II4.

Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIKPI7. Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin usaha perikanan untuk kapal BarokahIl adalah Gubernur Jawa Timur8.

tersebut nomor 1., 3., 4dan 6e Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 08.00 WIB saksi melakukanpemeriksaan dokumen kapal Barokah IImilik terdakwae Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Pengangkutan Ikan)untuk kapal Barokah IIe Bahwa kapal Barokah II adalah betul milik terdakwa sesuai dengan Pas tahunanKapal Ikan memiliki GT 14e Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIPIDengan demikian unsur Dengan sengaja di wilayah

pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) telah terpenuhiMenimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaankedua yaitu melanggar pasal 94 Jo pasal 28 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur unsur pokoknyaadalah sebagai berikut :1.

Fotokopi SIUP Nomor : 02.20.01.7298.0011 tanggal 3 Maret2020 atas nama Hasan T. Umar;6. Fotokopi SIPI Nomor : 26.20.7298.03.00052 nama pemilik :Hasan T.

Pada saat dilokasisaksi beserta rekan saksi langsung menemui nahkoda kapal yakni TerdakwaYusuf Towaka alias Sulu dan melakukan pemeriksaan kelengkapandokumen kapal KMN Citra Moutong 01GT 28 yang merupakan kapalpenangkap Ikan namun Terdakwa Yusuf Towaka alias Sulu sebagai nahkodakapal tidak dapat memperlihatkan kelengkapan dokumen tersebut berupaSIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) danSPB (Surat Persetujuan Berlayar).

, yang selanjutnya di singkatSIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untukmelakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkandari SIUP ; Bahwa berdasarkan Permen Nomor: PER/30/MEN/2012 tentangUsaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik pada Pasal 86 : Ayat (1) yaitu : Dokumen yang ada di atas kapalpenangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas :a.

Dan butir (22) menyebutkan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan,yang selanjutnya di singkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiapkapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari SIUP sehingga hal tersebut tidak dibenarkan; Bahwa pada pokoknya ahli menerangkan, sesuai dengan ketentuanyang berlaku Kapal KM CITRA MOUTONG O01 / GT 28 wajib memilikidokumen SIUP dan SIPI; Bahwa pada pokoknya ahli menerangkan, sepengetahuan = ahliberdasarkan Pasal

;Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polriyang bertugas di Direktorat Polairud Polda Gorontalo di daerah Wanggarasitersebut, Terdakwa tidak mempunyai SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SIUP(Surat Izin Usaha Perikanan) karena surat surat tersebut masih dalampengurusan dan baru terbit pada bulan Maret 2020 sebagaimana dalam buktiSurat yang diajukan Terdakwa yaitu SIUP Nomor : 02.20.01.7298.0011 tanggal3 Maret 2020 dan SIPI Nomor : 26.20.7298.03.00052 yang berlaku sejaktanggal

KJA yang tidak jadikarena dari bulan Nopember 2013 sudah ditutup oleh Intansi terkait saksiNANANG SULAEMAN sebanyak uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untukmengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa EDENG SUKARDI Bin DARSIM awalbulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun 2015 sudah tidak bisa lagimengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh riburupiah) selain dari Saksi NANANG SULAEMAN Terdakwa EDENG SUKARDIBin

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Aa Sumarnayang mengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Aa Sumarna merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari beberapa

Aa Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Kwitansi dibuat sejumlahRp550.000.,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda Tanganioleh saksi Aa Sumarna, dan kwitansi dibuat tertanggal 6 Februari 2013dan sisanya untuk biaya cek fisik;Bahwa pada kwitansi dibuat tanggal penyerahan uang yang tidak sesuaikenyataannya karena sejak bulan Nopember 2013, pengurusan Surat jjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur sudahHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Sunardi.M.BA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3.

Definisi surat ijin usaha perikanan yang selanjutnyadisebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikananuntuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksiyang tercantum dalam ijin tersebut;Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr Bahwa untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikanharus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1)UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa yang dimaksud nelayan kecil dan pembudidaya

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia,melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Suratjin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN SgrAd.1.

M.Si,menyatakan untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikanharus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1) UURI No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dari haltersebut mengungkap bahwa, pada dasarnya Terdakwa mengetahui bahwasetiap usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki ijin usaha (SIUP) namun untukusaha pembudidayaan ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol,Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab.

Buleleng, Terdakwa tidakbersungguhsungguh untuk mengurus jijinijinnya agar dapat beroperasisebagaimana maksud undangundang;Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah terbukti adanya kesengajaanpada diri Terdakwa untuk tidak segera mengurus SIUP atau melengkapi usahabudidaya ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, DesaPenyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab.

Menyatakan Terdakwa HASIM LABAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia tanpa memiliki SIPI dan berlayar tanpa SPB 2.

Djawa, S.Pie Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh kapal perikanan adalah Surat IzinPenagkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ukur atau pastahunan, sertifikat kesempurnaan kapal, Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat IzinBerlayar (SIB);e Bahwa SIUP dan SIPI KM Steward A.02 adalah tidak sesuai ketentuan karena SIUPdan SIPI asli harus ada diatas kapal saat melakukan penangkapan, sedangkan milikKM Steward A.02 merupakan scan komputer;e Bahwa SIUP yang dikeluarkan oleh tiap daerah

Bahwa semua dokumen berupa SIUP, SIPI, SLO dan SIB/SPB diterima olehterdakwa dari pemilik kapal saat berada di General Santos City Philifina;9.

yang dimiliki oleh KM Steward A.02 dibandingkan denganBertia Acara Laporan Pengukuran Kapal KM Steward A.02, ditemukan fakta bahwa terdapatperbedaan data antara yang terdapat di dalam SIUP dengan Bertia Acara Laporan PengukuranKapal KM Steward A.02, khususnya dalam hal ukuran GT kapal yaitu pada SIUP tercantum berat7 GT sedangkan pada Bertia Acara Laporan Pengukuran Kapal KM Steward A.02 berat 35 GT;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Zulqifli A.S.

Djawa, S.Pimenyatakan bahwa bila terjadi perbedaan data antara data yang tercantum di dalam SIUP dengankeadaan fakta yang sebenarnya dilapangan, maka SIUP tersebut dikategorikan sebagai SIUP yangtidak sah;Menimbang bahwa berdasarkan pada adanya perbedaan data yang tercantum di dalam SIUPdengan data dilapangan dalam hal ini data fisik kapal dan berdasarkan pada keterangan saksi ahliZulqifli A.S.

Djawa, S.Pi yang menyatakan bahwa SIUP tersebut dikategorikan sebagai SIUP yangtidak sah, maka Majelis berpendapat bahwa SIUP tersebut yang dimiliki oleh KM Steward A.02adalah tidak sah yang berakibat bahwa Kapal KM steward A.02 dianggap tidak memiliki SIUP,sehingga dalam hal demikian, kapal KM Steward A.02 dikategorikan sebagai kapal yangmelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa tersebut memiliki SIUP danSIPI tetapi Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor248/SIUP/BKPM/APPT/VII2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 261/SIPVBKPM&PPT/VII2016tertanggal 25 Agustus 2016 yang masingmasing dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut telah habis masa berlakunyapada tanggal 31 Desember 2016 sehingga pada saat kami melakukanpenangkapan

tidak pernah ada yang menunjukan kepada saksiSIPI atau SIUP Kapal KM.

Sembari 02 GT. 60 No. 553/AAa yang telahdiperbaharui tetapi jika ada yang menunjukan setelah penangkapan kepadaPenyidik saksi tidak tahu, yang pasti pada saat ditangkap tidak ada ;Bahwa SIPI dan SIUP ada masa berlakunya sampai dengan kapan,sehingga dengan demikian SIPI dan SIUP bisa diperpanjang selamamemenuhi persyaratan, jika SIPI dan SIUP tersebut masih dalam prosesperpanjangan izinnya maka pasti ada surat keterangan dari instansi terkaityang menyatakan SIPI dan SIUP sedang dalam proses pengurusanperpanjangan

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa tersebut memiliki SIUP danSIPItetapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor248/SIUP/BKPM/APPT/VII2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan Surat IzinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN GstPenangkapan kan (SIPI) Nomor : 261/SIP/BKPM&PPT/VII2016tertanggal 25 Agustus 2016 yang masingmasing dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut telah habis masa berlakunyapada tanggal 31 Desember

dan SIUP tersebut masih dalam prosesperpanjangan izinnya maka pasti ada surat keterangan dari instansi terkaityang menyatakan SIPI dan SIUP sedang dalam proses pengurusanperpanjangan;Bahwa semua kapal Nelayan yang melakukan penangkapan ikan diwilayahperairan Indonesia mulai dari 10 GT wajib memiliki SIP! dan SIUP bahkankapal 5 GT juga diwajibkan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatanatas keterangan saksi tersebut ;3.

OBYEK GUGATAN ; Surat Keputusan yang bersifat fiktif negatif berupa tidak dikeluarkannya SuratPerrnohonan Pencabutan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 Desember 2009, Atas NamaNy.

Bahwa kalaupun ibu Meniwati Mulia Martana dalam melaksanakanusaha penggorengan kripik tempenya dilengkapi dengan Surat jinUsaha Perdagangan SIUP kecil yang diterbitkan oleh Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung ( Tergugat )", telah nyatanyata bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP kecil tersebut telahbertentangan dengan peraturan serta tata ruang dan tata wilayahHalaman 6 dari Halaman 46.

Bahwa ternyata perusahaan perindustrian gorengan milik lou MeniwatiMulia Martana telah diterbitkan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)Kecil No.510/12684/2006/6930BPMPPT, tertanggal 13 Desember 2009,oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu@ Kota Bandung(Tergugat), (copy Surat lIzin Usaha Perdagangan ( SIUP ) No.510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 Desember 2009, tersebutdiperlihatkan oleh Tergugat pada sidang persiapan tertanggal 10 Juli2013 ) nyata nyata harus dinyatakan batal atau tidak

Bahwa terhadap gugatan a quo sebagaimana dalam Perihalnya adalahPembatalan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) incasu pembatalanSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 November 2009 adalah nehis in idem karena apa yang digugat oleh Penggugat sekarangmerupakan pengulangan atas apa yang telah dilakukan olehPenggugat terdahulu dalam perkara Nomor : 54/G/2011/PTUN.BDGdimana patut disinyalir dan diduga sepenuhnya bahwa Penggugatsekarang yaitu.

Menyatakan Sah Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :510/12684/2006/6930BPMPPT tertanggal 13 November 2009 ;3.

Menyatakan terdakwa AMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukakn tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Usaha Kegiatan Pengelolaan Perikanan tidak sesuai Dengan SIUP dan SIPI di Daerah, Jalur dan Musim Penangkapan Ikan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Grosse Akta ; Surat Tanda Lapor Kedatangan Kapal ; Surat Laik Operasi Kapal Perikanan ; Surat Ukur Dalam Negeri ; Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) a.n AMING ; Surat Keterangan Kecakapan Sementara (A.n CARMA) ; SIPI ; SIUP ; Buku Langganan SPDN/SPBN ;Dikembalikan kepada pemiliknya H. CARTISA.

Grosse Akta ;Surat Tanda Lapor Kedatangan Kapal ;Surat Laik Operasi Kapal Perikanan ;Surat Ukur Dalam Negeri ;Surat Keterangan Kecakapan (30 Mil) a.n AMING ;Surat Keterangan Kecakapan Sementara (A.n CARMA) ;SIPI ;SIUP ;Buku Langganan SPDN/SPEN ;Dikembalikan kepada pemiliknya H. CARTISA.Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2016/PN.

ATLANTIK4 untuk dilakukan pemeriksaan dokumendokumen kapal ; Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa dapat menunjukkan SIPIdan SIUP ; Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dokumendokumen KM.ANDORA C yang di nahkodai Terdakwa ditemukan pelanggaranmengenai batas wilayah penangkapan ikan sesuai dengan documentSurat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ; Bahwa kapal KM.

ATLANTIK 4 ;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pelanggaran yaitumelakukan penangkapan ikan tidak sesuai document SIUP dan SIPI ;Bahwa SIPI yang dimiliki Terdakwa sudah habis masa berlakunya danterdakwa dalam melakukan Penangkapan Ikan tidak sesuai dengan SIPIyang ada dan diluar wilayah yang sudah ditentukan ;Bahwa KM.

Tidak sesuai dengan SIUP dan SIPI/ daerah, jalur, dan waktu ataumusim ;Ad. 1.

Unsur Tidak sesuai dengan SIUP dan SIPI/ Daerah, Jalur dan waktuatau musim penangkapan ikan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat izin UsahaPerikanan (SIUP) menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimilikiperusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakansarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;Halaman 13 dari 17 Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP

Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:e Menyatakan terdakwa JUMAWAN Alias WAWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP

memiliki SIUP bidangperikanan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesianomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi : Setiap orang yangmelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikananRI wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ;e Bahwa terkait dengan kegiatan usaha saudara JUMAWAN Als.

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) (Setiap orang yang melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan,dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki SIUP)",Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta persidangan

Menyatakan Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN bersalah melakukan tindakpidana " Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia tidak memiliki SIUP )" ;. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa JUMAWAN Als WAWAN denganpidana penjara selama 1 (stu) Bulan dan 7 (tujuh) hari dengan denda sebesarRp. 1.000.000., (satu juta rupiha) subsidair 1 (satu ) bulan kurungan;3.

setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2011, bertempat pada posisi Koordinat 02 28, 50 U13006, 20,T di Samudera Pasifik wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan NegeriSorong, setiap orang yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaPerikanan di bidang Penangkapan, Pembudidayaan,4.Pengangkutan ...Pengangkutan,Pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidakmemiliki SIUP

dari kontak, diketahui merupakan kapal ikanberbendera Philipina dengan nama KM.Pablio II1I.Selanjutnyamemerintahkan Terdakwa (nahkoda kapal) untuk membawa dokumenkapal dengan menggunakan perahu tingting ke KRI PITHON 821untuk di laksanakan pemeriksaan.Dan setelah dilakukanpemeriksaan didapai bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.Pabliomelakukan kegiatan penangkapan ikan di samudera Pasifikwilayah pengelolaan Perikanan republic Indonesia tanpamemiliki dokumen Perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP

Bahwa ...11Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwamelalui penerjemah bahasa Indonesiamembenarkannya; cee reer e rere reer eeee3.Keterangan Ahli MURHAM JAYA AMPI;Bahwa Ahli pernah mengikuti diklat tentang dokumen danpemberkasan serta perijinan untuk kapalkapan berukuran 10 GT;Bahwa Ahli tahu Terdakwa telah memasuki wilayah perairanIndonesia tanpa memiliki SIUP dan SIB ;Bahwa posisi 02 28 50 U 130 06 20T termasuk wilayahZEE;Bahwa jarak ZEE adalah 200 mil;Bahwa untuk kapal asing

khusus kapal perikanan yang masukwilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen SIUP danSIB, dan untuk mengurus SIUP untuk kapal asing mengurusnya dikementrian kelautan di Jakarta,dan kapalnya bisa masuk kepelabuhan perikanan Indonesia untuk dilakukan pemeriksaanfisik;Bahwa cara mengetahui posisi kapal beberapa derajat sudahmasuk wilayah ZEE carangannya dengan melihat peta;Bahwa Fungsi dari SIPI untuk menentukan lokasi penangkapanikan , SIUP fungsinya untuk pengendalian pengolaan sumber dayaikan

Menyatakan Terdakwa CHRISANTOMACARAYEN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja diwilayahpengelolaan Perikanan republikIndoensia melakukan penangkapan ikantanpa memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) ;2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6~ (enam)bulan; 3.

Pada tanggal 20Oktober 2012 saat kapal tersebut berada di Perairan Selat Lembeh Kota Bitungtepatnya di Pulau Sarena dekat lampu hijau (lampu peringatan laut dangkal)kapal yang dinahkodai Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh Patroli Pol AirPolda SULUT, kemudian di atas kapal tersebut oleh petugas menemukan suratkapal berupa SIUP No. 07/SIUP/BPPT & PMD/93/V12012 tanggal 28 Juni 2012atas nama FONNY A.

TANGKILISAN, namun ternyata SIUP (Surat Izin UsahaPerikanan) tersebut bukanlah diperuntukan untuk kapal yang dinahkodaiTerdakwa yang bergerak di sektor usaha perikanan.

Fonny Tangkilisanyang berada di atas kapal yang dinakodai Terdakwa sebagai barang buktidalam perkara ini, adapun SIUP atas nama Sdr. Fonny Tangkilisan ternyatabukanlah SIUP yang diperuntukkan untuk kapal yang dinakodai Terdakwa,dapat diketahui dari bentuk fisik dan ukuran kapal yang berbeda denganyang tertera dalam dokumen kapal berupa SIUP atas nama Sdr.

FonnyTangkilisan atau dapat dikatakan SIUP tersebut adalah SIUP kapal lain danbukan untuk kapal dalam perkara a quo.Bahwa keterangan Saksi RONNY PAREDA alias RONNY, selaku yangmelakukan renovasi kapal milik atas nama Sdr. Fonny Tangkilisan yangdokumen SIUP berada di atas kapal yang dinakodai Terdakwa sebagaibarang bukti dalam perkara a quo.

Bahwa dengan demikian SIUP atas nama Fanny Tangkilisan yang beradapada kapal yang dinakhodai Terdakwa, ternyata bukan SIUP yangdiperuntukkan untuk kapal yang dinakhodai Terdakwa atau dengan katalain bahwa SIUP tersebut (SIUP yang diajukan sebagai bukti) adalah SIUPkapal lain, bukan untuk kapal JEOVANY yang dinahkodai Terdakwa.

Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP,adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untukmelakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yangtercantum dalam izin tersebut.

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentangUsaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Menteriberwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage yang beroperasi diWPPN RI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal12 ayat (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI,dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DirekturJenderal.

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkanMenteri berwenang menerbitkan SIUP,SIPI,dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tigapuluh) gross tonnage yang beroperasi di WPPN RI diatas 12 (dua belas)mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal 12 ayat (2) Menterimendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Morowali, Prov.Sulawesi Tengah tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha berupaSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa kapal KM.

Rkb.memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang manaperbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula sekitar tahun 2015 terdakwa mulai ikut temantemanterdakwa melakukan penjualan bibit lobster kKemudian sekira bulan Januari 2017terdakwa mulai melakukan penjualan bibit lobster sendiri namun masih dalamlingkup daerah Binuangen Kab.

dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;Bahwapenangkapan lobster dapat dilakukan apabila lobster tersebut sudahmencapai ukuran 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram,dan harus memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan olehMenteri Kelautan dan Perikanan RI;Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) jenis lobster yaitu lobster hijau,lobster Pasir dan lobster Mutiara

Unsur Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat(1);Halaman 17 dari 23Putusan Nomor 44/Pid. Sus/2017/PN.

(1) Undangundang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwaSetiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di WilayahPengelolaan Perikanan Repubik Indonesia wajib memiliki SIUP, dengandemikian terhadap unsur Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

Menyatakan Terdakwa APUD YOSEFIANA ALIAS BENDOT BIN MARTAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja di wlayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikanyang tidak memiliki SIUP,2.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit KM Sinar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70;- 30 (tiga puluh) rakit/ ikat kayu balok TIM sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) batang balok TIM;- 1 (satu) bundle dokumen KM Slnar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70 berupa : Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda (SKK) an.Abdul Hamid Pohan (fotocopy); Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 523.3a/171/X/SIUP/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (Asli); Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.3b

ABDUL HAMID POHAN selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM Sinar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70 30 (tiga puluh) rakit/ikat kayu balok TIM sebanyak 543 (lima ratus empatpuluh tiga) batang balok TIM 1 (satu) bundle dokumen KM SlInar Rejeki GT.07 No. 2978/S.70 berupa :e Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda (SKK) an.Abdul Hamid Pohan(fotocopy);e Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

) Nomor : 523.3a/171/X/SIUP/2014 tanggal10 Oktober 2014 (Asli);e Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523.3b/171/X/SIPI/2014, tanggal10 Oktober 2014 (Asli);e Pas kecil Kapal Penangkapan Ikan Nomor : 552.2/1800/HUBLA/TTI/X/2014,tanggal 08 Oktober 2014 (Asli);e Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Nomor : 552.2/1800/HUBLA.TT/X/2014 (Asli);Terlampir dalam berkas perkara An.

dilakukanpemeriksaan kapal tersebut sedang berlayar membawa kayu berupa balok tim (baloksabun) dengan cara ditarik atau dirakit kurang lebih 30 rakit, dimana kayu tersebutberasal dari Pulau Mursala dan hendak dibawa ke kilang UD Parulian B didaerahSiburabura Tapanuli Tengah dan akan diserahkan kepada Saut Simatupang (DPO), dansetelah ditanyakan dokumendokumen kapal tersebut kapal KM Sinar Rezeki II tersebuthanya memiliki dokumen berupa (satu) lembar SIPI No.523.3b/171/X/SIPI/2014, 1(satu) lembar SIUP

No. 523.3a/171/X/SIUP/2014, 1 (satu) lembar fotocopy SKK No.AL.406/6/ADP.SBG2013, 1 (satu) lembar pas kecil 552.2/1800/HUBLA.TT/X/2014dan (satu) lembar SKPKPI No. 552.2/1800/HUBLA.TT/X/2014 namun kapal tersebuttidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pejabat yang berwenang,selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebihlanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undangundang RI No. 17 Tahun

No. 523.3a/171/X/SIUP/2014 (Asli), 1 (satu) Iembar photo copi SKK No.