Ditemukan 1407 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : samsidik st.sidi
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 17-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn
Tanggal 7 Juli 2022 — Pemohon:
Richard Chandra
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cq. Direskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung
69 — 40
    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana atau Pasal 372 KUHPidana berdasarkan : Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022 atas nama Richard Chandra Als Chandra anak dari Adi Chandra, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11
    BABEL tanggal 17 Agustus 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
  • Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/65/XII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tertanggal 08 Desember 2021 atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/635/VIII/2021/SPKT/POLDA KEP.
    Sah dengan segala Akibat Hukumnya;
  • Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum setiap penetapan dan/atau keputusan-keputusan lain yang menjadi turunan dari Penetapan Tersangka dari Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022;
  • Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon (Richard Chandra berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Sp.Tap/67.2/IV/2022/Ditreskrimum tanggal 20 April 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
71 — 34
  • Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan
    Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.
    Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
    SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.
    SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 12-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto
Tanggal 12 Mei 2017 — - APRIANTO
196 — 67
  • tersangka darikeluarga para PEMOHON yang bernama Amin WahyoeBagiyo, Harjani binti Dardjo Pawiro, dan Anggoro DiantoBin Soewito adalah cacat hukum dan tidak sah;11.Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas nama Pelapor LUMENSUKIANTO, TERMOHON menindak lanjutinya dari tahappenyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnyaTERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi Tersangkadengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yaitu : SuratPerintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik
    uang dengan total Rp. 23.000.000, denganjanji akan meluluskan istri PEMOHON sebagai PNS dari jalur knususatau kebijakan, namun pada kenyataannya SK Pengangkatan PNSyang diberikan kepada PEMOHON adalah Palsu.Bahwa atas dasar fakta fakta tersebut diatas TidakMendasar TERMOHON Menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas namaPelapor LUMEN SUKIANTO dari tahap penyelidikan untukditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
    Incasu dalam perkara ini bahwa TERMOHON dalam menetapkanPEMOHON sebagai Tersangka dengan mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan SP.Sidik/134/IV/2016/ Ditreskrimumtanggal 19 April 2016.28.Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan TERMOHONterbukti telah menyalahgunakan kewenangan dan melanggarHak Asasi Manusia sehingga bertentangan dengankonstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 serta peraturanperundangundangan Hak Asasi Manusia (HAM).merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusionalPEMOHON selaku
    Bahwa, dengan berdasarkan atas Laporan Polisi atas laporanpolisi Nomor : LP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April2016 atas nama Pelapor LUMEN SUKIANTO, TERMOHONmelakukan penyelidikan dan menjadi penyidikan sesuaidengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/134/IV/2016/Ditreskrimum tanggal 19 April 2016 terhadapPEMOHON Aprianto dengan status sebagai saksi danselanjutnya TERMOHON meningkatkan status Saksi menjadiTersangka terhadap PEMOHON sesuai dengan, Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik
    /134/IV/ 2016/Ditreskrimum tanggal19 April 2016 berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/153/IV/2016/SIAGASPKT tanggal 19 April 2016 atas namaPelapor LUMEN SUKIANTO dan menetapkan PEMOHON menjaditersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor :SP.Sidik/ 134/IV/2016/ Ditreskrimum tanggal 19 April 2016dengan berdasarkan alat bukti berupa surat (Slip Setoran Pengirimanuang oleh Lumen Sukianto kepada Kasmin Yunus) bukanlahmerupakan suatu alat pembuktian sehingga CACAT HUKUM danTIDAK SAH.Maka sudah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 25-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Pra/2020/PN Smr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
IRMA SURYANI
Termohon:
Polresta Samarinda
98 — 30
  • . : SP.Sidik/91.b/VIII/2020/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/56.a/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
    • :SP.Sidik/91.b/VIII/2020/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2020 sesuai SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/56.a/VIII/2020/Reskrimtanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor KotaSamarinda beralamat di JI.
    :SP.Sidik/91.b/VIII/2020/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/56.a/VIII/2020/Reskrim tanggal31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut, dengan alasanKarena Peristiwa Hukum Tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana,padahal untuk menetapkan Seseorang sebagai Tersangka dalam suatauperbuatan Pidana maka perbuatannya tersebut didasarkan dengan buktipermulaan yang patut diduga sebagai Pelaku tindak Pidana tersebut dantindakkan serupa yang
    :SP.Sidik/91.b/VIII/2020/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2020 sesuai SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/56.a/VIII/2020/Reskrim tanggal31 Agustus 2020 adalah Tidak Sah;3. Memerintahkan kepada TERMOHON wajib melanjutkan proses Penyidikanterhadap Tersangka Sdr. Sapto Setyo Pramono Bin Sumadi;4.
    Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/173/IV/2020, tanggal 23Februari 2020, diberi tanda T6;7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/172/IVI/2020, tanggal 23 April2020, diberi tanda T7;8. Fotocopy Surat Kapolresta Samarinda kepada Kepala Kejaksanan NegeriSamarinda Nomor: B/91/IV/2020 tanggal 23 April 2020, perihal PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP), Terlapor a.n.
    Menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Sapto SetyoPramono Bin Sumadi sebagaimana Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : Pol. : SP.Sidik/91.b/VIII/2020/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2020 sesuaiSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/56.a/VIII/2020/Reskrimtanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menuruthukum;3.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus
Register : 02-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 12/Pid.Pra/2018/PN Rap
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
PT UMBUL MAS WISESA
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KAPOLRES LABUHANBATU Cq KASAT RESKRIM
64 — 113
  • Ramlandan Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrimtanggal 10 Maret 2015 dan telah memberikan keterangansebagai saksi pada tanggal 18 Juli 2017 dan pemeriksaanlanjutan pada tanggal 24 Januari 2018 di Kepolisian ResorLabuhanbatu, Rantauprapat;Bahwa Pemohon Praperadilan adalah perwakilan PT.
    Bahwa unsurunsur delik pidana pemalsuan surat atau membuatsurat palsu yang dituduhkan terhadap Terlapor incasu sdr.Harapan Pasaribu tidak memenuhi unsur pidana, sehinggaperbuatan yang dituduhkan terhadap Terlapor adalah cacathukum, karena itu) penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrim tanggal 10 Maret 2015tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya dihentikan ;6.
    Menyatakan demi hukum penyidikan yang dilaksanakan olehTermohon Praperadilan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor :Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Prap/2018/PNRAPLP/402/III/2015/SU/RESLBH tanggal 10 Maret 2015 dan SuratPerintah Penyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrim tanggal 10Maret 2015 adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuanhukum;3.
    Labuhanbatu, tanpa sepengetahuan danpersetujuan dari Bambang Agus Winoto selaku pemilik tanah;Bahwa selanjutnya Polres Labuhanbatu melakukan penyidikanLaporan Polisi Nomor: LP/402/III/2015/SU/RESLBH tanggal 10Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/357 / Ill / 2015 / Reskrim tanggal 10 Maret 2015 dan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/357.a/V/2017/Reskrim tanggal15 Mei 2017, yang salah satu penyidik pembantunya adalahTermohon;Bahwa selanjutnya penyidikan Laporan
    Ramlan dan Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/357/III/2015/Reskrim tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti P6 dan bukti P7), dandengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/402/III/2017/SU/RESLBHtanggal 10 Maret 2015 atas nama pelapor Ir.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 14 Juli 2022 — Pemohon:
1.LITHA BRENT, SE.,
2.LUCKY SAPPETAW, SH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
42 — 32
  • SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 cacat dan tidak sah ;
  • Menyatakan Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Perintah Penyidikan terhadap diri Para Pemohon sesuai Surat Perintah Penyidikan No.
    SP.Sidik/1231/VIII/RES. 1.2/2021/Ditreskrimum, tanggal 9 Agustus 2021 ;
  • Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Nihil
  • Menolak Permohonan Praperadilan ini selain dan selebihnya;
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Sml
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pemohon:
1.MICHAEL ALBERT HARJONO
2.FIKAR LEO
3.IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR
166 — 31
  • Oktober 2021 Terhadap Pemohon II;
  • Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 03/ X/ RES.4.2/ 2021/ Resnarkoba, bulan Oktober 2021 dan penahanan Nomor: SP.Han/03/X/RES.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Pemohon III;

    • Tidak sah dan batal demi hukum;

    • Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon yaitu :
    1. Pemohon I Michael Albert Harjono yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik
      / 05/ X/ RES.4.2/ 2021/Resnarkona;
    2. Pemohon II Fikar Leo yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 04/ X/ RES.4.2/ 2021/Resnarkona;
    3. Pemohon III ida bagus Komang Rizal Ardian Adi Putra yang ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 03/ X/ RES.4.2/ 2021/Resnarkona;

    dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

    • Menyatakan bahwa Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan
      MICHAEL ALBERTHARJONO Alias EMING terkait dengan Tindak Pidana menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal111 dan Pasal 127 huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun2009 Narkotika;Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Sml4) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHONmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada PARA PEMOHONsebagai sebagai berikut :a)b)Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /03
      KOMANGterkait dengan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai,atau. menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamansebagaimana dimaksud rumusan Pasal 112 Ayat (1), Menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bentuk tanaman dan atau Narkotika Golongan bentuk tanaman sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 111 Ayat(1) Narkotika Golongan unuk diri Sendiri sebagaimana Pasal 127huruf a, Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
      /04/10/RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untukPEMOHON FIKAR LEO Alias FIKAR, terkait dengan Tindak PidanaMenanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bentuk tanaman sebagaimanadimaksud rumusan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Huruf a,Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /05/10/RES.4.2/2021/RESNARKOBA, tanggal 11 Oktober 2021 untukPEMOHON MICHAEL ALBERT HARJONO alias EMING, terkaitdengan
      Pemohon Michael Albert Harjono yang ditetapkan sebagai Tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 05/ X/ RES.4.2/2021/Resnarkona;Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Smlb. Pemohon Il Fikar Leo yang ditetapbkan sebagai Tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ O4/ X/ RES.4.2/2021/Resnarkona;c.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
123 — 49

  • M E N G A D I L I

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
    2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.
    Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
  • Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372 KUHPidana
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Oktober 2015.Hal. 10 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Jmbe. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorSPDP/51/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017.g.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/X/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Oktober 2015.Z. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 .Sehingga menjadi Rancuh dan Pemohon telah bertanya pada Kejaksaan TinggiJambi ternyata berkas telah beberapa kali dikembalikan oleh jaksa karena tidakcukup bukti sehingga harusnya perkara ini dihentikan karena bukan perkarapidana melainkan Perkara Perdata.(Wanprestasi).9.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/302.a/ X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015. Dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April2017 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa pidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal372 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, danoleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;3.
    Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/X/2015/ Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015.2.
    Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 302.a/ X/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Oktober 2015. Dan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/ 122.a/IV / 2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yangHal. 53 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.Jmbmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwapidana dugaan Pelanggaran Hukum Pasal 378 KUPidana Jo Pasal 372KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;3.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-10-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 8 Nopember 2022 — Pemohon:
UTA RUSTAYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIMAHI Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL RESOR CIMAHI
42 — 3

  • M E N G A D I L I :

    1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/245/IX/2022 tanggal 20 September 2022, tentang Penghentian Penyidikan adalah sah menurut hukum;
    3. Membebankan biaya permohonan
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bgr
Tanggal 28 April 2021 — Pemohon:
ANANDA JIHAD FADILLAH HILMAN
Termohon:
RESKRIMUM UNIT PPA POLRESTA BOGOR KOTA
43 — 16
  • EROS ROSMIYATI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 03 November 2020, tidakpernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akantetap Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon,sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasiterhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.
    Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon,bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui olehPemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka olehTermohon kepada Pemohon dengan Nomor LP/566/X/2020/JABAR/ POLRESTABOGORKOTA tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Pelapor Sdri.EROS ROSMIYATI dan Surat Perintanh Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 03 November 2020.
    Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30Desember 2020, akan tetapi pada tanggal 04 Maret 2021 Pemohonmasih dimintai keterangan dan dilakukan Berita Acara PemeriksaanTambahan untuk yang kedua kalinya oleh Termohon kepada Pemohondengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat.Reskrim.2.
    /288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrimtanggal 3 Nopember 2020 (yang diperbaharui dengan Surat PerintahTugas Nomor: SP.Gas/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1 Maret 2021).
    Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288/XI/RES.1.24/2020/Sat Reskrim tanggal 3 Nopember 2020, diberi tanda T9;10.Fotocopy Surat Nomor: SPDP/233/XI/RES.1.24/2020 tanggal 3 Nopember2020, diberi tanda T10;11.Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/288A/III/RES.1.24/2021/SatReskrim tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T11;12.Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/288A/III/RES.1.24/2021/Sat Reskrim tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T12;13.Fotocopy Resume perkara Laporan Polisi
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mlg
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
suprapto
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q Kepolisian resort Batu
112 — 60
  • Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesian Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatanhukummengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;2 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa oleh karena penetapan tersangka sebagaimana disebutkan dalamSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    MIg8.Termohon terhadap Pemohon karena tidak sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017 dan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka sebagaimana Laporan PolisiNomor : LP/17/III/2018/Jatim/Polres Batu, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah dilakukan penyidikan oleh Termohon sebagaimana Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret2018
    umum, terlapor, dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah perintah penyidikan;3 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya.Bahwa berdasarkan poin 17 (tujuh belas) dan poin 18 (delapan belas)tersebut diatas, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik
    Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon setelah Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22Maret 2018, halmana dibuktikan bahwa selama ini Pemohon tidak pernahmenerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariTermohon, maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaranterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
    Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangkaterhadap SUPRAPTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan NomorSP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018 dengan segala akibathukumnya;Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadapSUPRAPTO (Pemohon) sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/14/III/2018/Satreskrim, tanggal 22 Maret 2018;Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkanoleh
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gst
Tanggal 9 Mei 2019 — Pemohon:
JEFRIAMAN HALAWA Als JEFI
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Nias
52 — 15
  • SP.Sidik/55/III/RES.1.8./2019/Reskrim tanggal 18 Maret 2019, makasesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXII/2015tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 9 Januari 2016 yang diucapkan dalamsidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 11 Januari2017 : "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintahdimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban /Halaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN Gst.17.pelapor dalam waktu paling lambat
    PelaporNORMA SAMOSIR als MAMAK TIUR adalah tidak sah menurut hukum.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/55/III/RES.1.8/2019tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penyidikan dugaan tindak pidana pencuriandengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4edan 5e Sub Pasal 362 KUH. Pidana, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. :LP/53/11/2019/NS tanggal 6 Pebruari 2019 An.
    Pelapor NORMA SAMOSIR Als MAMAK TIUR;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Bahwa untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana maka Termohonmengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 55 / Ill / RES.1.8 /2019 / Reskrim tanggal 18 Maret
    suratperintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.=" Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu. kepadapenuntut umum.Bahwa berdasarkan ketentuan pada point tersebut diatas maka Termohonsejak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
    Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan olehTermohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 55 / III /RES.1.8 / 2019 /Reskrim tanggal 18 Maret 2019 adalah Sah Menurut Hukum;4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohonterhadap Pemohon adalah Sah Menurut Hukum;5.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-11-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 25-11-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 24 Nopember 2022 — Pemohon:
LIBRIYENNIE THEOTIRTA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIMAHI
32 — 3

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;
    2. Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON (LIBRIYENNIE THEOTIRTA) yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan nomor S.Tap/109/IX/2022/Reskrim tertanggal 26 September 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan SP.Sidik/95/IV/2022/Reskrim, tanggal 06 April 2022 atas Laporan Polisi Nomor: LP.B/424/IV/2022/SPKT/ SAT RESKRIM/POLRES CIMAHI/POLDA JABAR, tanggal 06 April
Pengadilan PT PALU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 04-02-2014 — Upload : 01-03-2014
Putusan PT PALU Nomor 06/PID/2014/PT.PALU
Tanggal 4 Februari 2014 — KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH VS R O S L I N A
59 — 33
  • Menyatakan Penghentian Penyidikan tindak pidana atas nama TersangkaAgung berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) nomor: SP.Sidik/311.a/II/2012 / Ditreskrimum tanggal 16 Pebruari 2012 adalahtidak sah dan tidak berdasarkan3. Memerintahkan Termohon Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengahuntuk membuka dan melanjutkan kembali penyidikan tindak pidana atasnama tersangka Agung berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP/216/X/2011/SPKT tanggal 03 Oktober4.
    Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 01Oktober 2013 sampai dengan diucapkannya putusan dimaksud padatanggal 17 Oktober 2013, membuktikan Hakim Praperadilan yangmemeriksa dan memutus perkara aquo tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat(1) huruf c KUHAP pemeriksaan praperadilan mana telah dilakukanselama 16 hari.Bahwa, motivasi Pemohon Praperadilan perlu dipertanyakan oleh karenasejak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikannomor :SP.Sidik
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus
Register : 08-05-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Rhl
Tanggal 2 Juni 2020 — Pemohon:
SYAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin MUNIR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANGKO
33 — 19
  • :Sp.Sidik/36/III/2020/Reskrim tanggal 5 Maret 2020, dan Pemohonditangkap selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020 hinggatanggal 26 Maret 2020;Bahwa sesampainya di Kantor Termohon pada hari itu juga sekira Pukul22.30 wib Pemohon langsung diperiksa sebagai Tersangka oleh PenyidikPembantu pada Kepolisian Sektor Bangko, akan tetapi Pemohon menolakHalaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020.
    perkarayang dipersangkakan oleh Termohon kepada Pemohon' merupakanpengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Kehutananyang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira Pukul 10.30 wibdi Pinggir Jalan Satria Tangko, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Kota,Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atas namaTersangka Johan Siregar alias Johan dengan Laporan Polisi No.LP/39/A/III/2020/Riau/Polres Rokan Hilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret2020, dan Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Sidik
    terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana yang dipersangkakandengan peristiwa penangkapan Pemohon oleh Termohon;Bahwa sebelum dan setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka olehTermohon, Pemohon tidak pernah menerima tembusan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan/atau suratpemberitahuan penetapan Tersangkaatas perkara yang dipersangkakankepada Pemohon dari Termohon, padahal Surat Perintah Penyidikanperkara tersebut telah diterbitkan Termohon pada tanggal 5 Maret 2020dengan No. : Sp.Sidik
    Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan/atau surat pemberitahuan penetapan Tersangka atas perkarayang dipersangkakan kepada Pemohon, maka dengan demikian penetapanTersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut tidak sah danmelawan hukum, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabilatindakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon denganberdasarkan Laporan Polisi No. : LP/39/A/III/2020/Riau/Polres RokanHilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret 2020, dan Surat Perintah PenyidikanNo. : Sp.Sidik
    Pasal 87 ayat (1)UndangUndang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Laporan Polisi No.LP/39/A/III/2020/Riau/Polres Rokan Hilir/Polsek Bangko tanggal 5 Maret2020, dan Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Sidik/36/III/2020/Reskrimtanggal 5 Maret 2020, segera setelah permohonan praperadilan inidikabulkan dengan tanpa syarat apapun;Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020./PN RhlI8.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
71 — 29
  • Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yangmengeluarkan Surat Perintan Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrimtanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintan PenyidikanLanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudahmencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan
    Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukanTermohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor:SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasarHukum;3.
    Kemudian pasal yangHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bigdisangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapimenggunakan pasal yang termuat dalam UndangUndang Nomor 18 tahun 2013tentang Kehutanan;2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudahmelanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
    SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrimtanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No.SP. Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDPNo: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (vide bukti surat bertanda T18, T20dan T21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutanNo.
    SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Pemohon:
NY. Hj. IDA CENTYA ADAM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT
111 — 60
  • Bahwa setelah Termohon mengeluarkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2017 tersebut, Termohonselama lebih kurang 6 (enam) bulan kemudian baru mengeluarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) NomorB209/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 15 Mei 2017 (Bukti P.4), yang sengaja dibuatdengan tanggal dimundurkan ke 15 Mei 2017, setelah Pemohon Praperadilanmelalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Nomor : 072/SK/KHAYCW/XI/2017,tanggal 10 November 2017
    Tentang Obyek Pra Peradilan yang dimaksud oleh Pemohon dalamgugatannya yaitu agar sidang pra peradilan menyatakan Surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Ditreskrimum tanggal 11 Mei2017 haruslah dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum,dengan dasar apa Pemohon meminta agar Surat Perintah Penyidikantersebut dinyatakan tidak sah;Adapun sebagaimana kita ketahui tentang Obyek Pra Peradilan baik yangdimaksud dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan perluasanObyek Perkara Praperadilan
    Tentang penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)Nomor : 8209/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal 15 Mei 2017 yang dikatakan olehPemohon baru dikeluarkan oleh Termohon 6 (enam) bulan setelah keluarnyaSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum tanggal11 Mei 2017, agar Pemohon tidak membuat penafsiran sendiri denganmendalilkan bahwa SPDP dibuat untuk merespons surat Pemohon kepadaTermohon.
    Bahwa oleh karena itu, proses penyidikan yang dilakukan olehTermohon Praperadilan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/19.a//2018/Reskrim tanggal 10 Januari 2018 atasLaporan Polisi Nomor : LP/17/I/2018/Res Manwar tanggal 10 Januari2018 haruslah dinyatakan tidak sah karena bertentangan denganhukum ;Tidak perlu kami tanggapi, karena Termohon merasa bingung perkara yangmana yang dimaksud Pemohon, karena Termohon adalah bagian InstitusiPolda Papua Barat bukan Polres Manokwari, hal ini
    Bukti Surat Bertanda P.4 ini dari perihalsuratnya jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon Praperadilantelah mengingatkan Termohon Praperadilan tentang waktu lebih dari 6(enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/159/V/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2017, sesungguhnyaTermohon Praperadilan Belum Sama Sekali Menerbitkan SPDP sebagaididalilkan dalam pokok permohonan Pemohon Praperadilan;5.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 28-01-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Smg
Tanggal 14 Februari 2019 — Pemohon:
SUAHRTONO
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA JAWA TENGAH
113 — 22
  • Bahwa sebagaimana perkap Yang ada Termohon juga melengkapinyadengan Surat perintah Penyidikan antara lain : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.b/ I/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2016 ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ Il/ 2017/Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2017;Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2019/PN Smg Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ VII/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 ; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
    T2.a) ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Lidik/ 08/ II/ 2016/ Ditreskrimumtanggal 16 Februari 2017 (Bukti T2.b) ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Lidik/ 08/ VII/ 2018/ Ditreskrimumtanggal 5 Juli 2018 (Bukti T2.c) ;Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Lidik/ 08/ I/ 2019/ Ditreskrimumtanggal 3 Januari 2019 (Bukti T2.d) ;Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ O8.a/ I/ 2016/Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T3) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
    / 08.b/ I/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T4.a) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ II/ 2017/Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2017 (Bukti T4.b) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ VII/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T4.c) ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ I/ 2019/Ditreskrimum, tanggal 3 Januari 2019 (Bukti T4.d) ;Foto copy Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama M.Noer Hidayat
    T2.a), Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Lidik/ 08/ II/2016/ Ditreskrimum, tanggal 16 Februari 2017 (Bukti T2.b), Surat Perintah TugasNomor : Sp.Lidik/ 08/ VII/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T2.c),Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Lidik/ 08/ I/ 2019/ Ditreskrimum, tanggal 3Januari 2019 (Bukti T2.d) ;Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ 08.a/ I/2016/ Ditreskrimum tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T3) ;Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
    / 08.b/ I/2016/ Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2016 (Bukti T4.a), Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 08.a/ II/ 2017/ Ditreskrimum, tanggal 6 Februari 2017(Bukti T4.b), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 08.a/ VII/ 2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T4.c), Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 08.a/ I/ 2019/ Ditreskrimum tanggal 3 Januari 2019 (Bukti T4.d) danselanjutnya melakukan gelar perkara sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkarapada tanggal 24 Februari 2016, 14
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 16 Juli 2020 — Pemohon:
TONNY WIDJAJA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Ditreskrimsus
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
109 — 58
    1. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, proses penyidikan dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/935/VII/RES.1.11./2018/Ditreskrimum, tanggal 10 Juli 2018 Jo. SP.Sidik/774/VI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2019 Jo.
      SP.Sidik/805/V/RES.1.11./2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2020, yang diterbitkan oleh TERMOHON, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/124/II/2014/Bareskrim, tanggal 6 Februari 2014 atas nama Pelapor RIKKO SIDHARTA;
    2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat tindakan Termohon, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, dalam perkara dugaan terjadinya tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pra Peradilan
Upload : 10-04-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 05/Pra.Per/2014/PN Jkt.Ut
1. PT. PUTRABALI ADYAMULIA, dalam hal ini diwakili oleh MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA Raya Jakarta sebagai PEMOHON I; 2. Ny. LENI, sebagai PEMOHON II; Dalam hal ini PEMOHON I dan PEMOHON II memberikan kuasa kepada A. PAIAN SIREGAR, S.H. dan GUSTI MADE KARTIKA, S.H., 3.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara, dalam hal ini MOHAMMAD IQBAL, Sik, M.H. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. AMINULLAH, SH, jabatan KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA METRO JAYA; 2. SUISMIRATUN ISKAK, SH, jabatan POK ADVOKAT BIDKUM POLDA METRO JAYA; 3. SUDIRO, SH, jabatan POK ANALIS BIDKUM POLDA METRO JAYA; 4. TRIYONO, SH, jabatan POK ANALIS BIDKUM POLDA METRO JAYA; 5. WIYONO, SH, jabatan KAUR BANHATKUM POLRES METRO JAKARTA UTARA; 6. ARWAN A, jabatan KANIT II HARDA SAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA UTARA; 7. BUDI SETIAWAN, SH, jabatan BANUM SUBBAG RENMIN BIDKUM POLDA METRO JAYA;
263 — 218
  • Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohon adalah tidak sah ;3.
    Untuk kepastian hukum, penyidikan perkara Pasal 167 KUHP dapatdihentikan (SP.3) dengan alasan : TIDAK MEMENUHI UNSURberpedoman pada penyidikan yang maksimal dan ketentuan yang benardan sah;Untuk selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28Desember 2011;Bahwa Para Pemohon sangat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa
    Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah;3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan ataslaporan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/XI/2010/RSJUtanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan JakartaUtara;4.
    Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah;Halaman 9 Putusan Nomor 05/Pra.Per/2014/PN Jkt. Ut3.
    Putrabali Adyamulia;Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 518 atasnama Nyonya Leni;Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Untuk PenghentianPenyidikan LP Nomor : 3094/1072/K/X1/2010/Resju tanggal7 Nopember 2010 berikut lampirannya;Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/367/XI1/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara;Fotokopi Surat Ketetapan No. Sp.
    Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor : SP.Sidik/367/XII/2011/Resju tanggal 28 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara / Termohonadalah tidak sah ;3.