Ditemukan 258 data
92 — 32
DWI MULYA JAYA (DMJ) Group, perubahan yang demikian inimenurut Hukum Acara adalah tidak dapat dibenarkan karena sudah menyangkutperihal yang substansiil / prinsip yaitu merubah SUBYEK HUKUM yang digugat ;Bahwa, Gugatan Penggugat Error In Persona, dengan alasan :e Bahwa, dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Badan Hukumyang bernama PT.
75 — 52
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materipokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluapakah gugatan Penggugat telah memenuhi syaratsyarat formil danmateriil / substansiil
11 — 1
huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaituadanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terusmenerus antaraPemohon dengan Termohon sehingga berakibat tidak adanya harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang padapokoknya tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohonjuga menanggapi permohonan cerai Pemohon yang banyak kekeliruan baiksecara formil, materiil maupun substansiil
42 — 12
Maka, berdasarkan eksepsi 1 s/d 4 yang Tergugat paparkan diatasTergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hatiagar Majelis Hakim berkenan menerima dan mengabulkan EksepsiTergugat dan menolak secara tegas Gugatan Penggugat karena kelirubahkan salah secara eksepsional, dan sama sekali tida berdasar (ongegrond) secara substansiil/ materiil, esensiil.DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1) Bahwa mohon segala apa yang Tergugat dalam Konvensi/ Penggugatdalam Rekonvensi kemukakan dalam Esksepsi
Karena sama sekali tidak berdasar(on gegrond) secara substansiil/esensiil/materiil.Sementara secara iuridis formil/orosedural pun, hak menggugat menuntutnya "sudah kedaluarsa " (verjaard). Karena sudah lebih dari 29 (dua puluhsembilan) atau sekurangkurangnya 21 (dua puluh satu) tahun. Pada hal,iurisorudensi menunjukkan bahwa cukup dengan tenggat 14 (empat belas)tahun, orang sudah bisa kehilangan hak menuntut/menggugat sebagai ahliwaris.Lagipula, kalau benar tanah sengketa adalah miliknya alm.
15 — 3
Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat tentangpenghasilan Tergugat ;Bahwa sebelum Tergugat menanggapi substansiil dalil Penggugat tersebut,Tergugat terlebih dahulu menguraikan mengenai yuridis formil mengenaikaidah hukum perkawinan menurut Islam, dan dasar alasan putusnyaperkawinan karena perceraian menurut hukum, sebagai berikut : Bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaatiperintah Allah dan melaksanakannya
128 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017Termohon Kasasi/Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah.Hal mana sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976, yangterdapat kaidah hukum sebagai berikut:"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkan
Hal mana sebagaimana berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 1 April 1976, yang terdapat kaidah hukum sebagai berikut:"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belahpihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara iniberdasarkan buktibukti
Pembanding/Tergugat II : HJ. HAWA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat III : ST. HASNA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat V : MUSLIMIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat VI : ZAINUDDIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Terbanding/Penggugat : NY. GRACE FLORENTINA
68 — 32
pertimbangan hukum berdasarkan atasbukti foto copy tanpa asli yaitu P1, P7 dan P8, dimana bukti tersebutadalah dasar daripada perolehan Penggugat/Terbanding atas tanahobyek sengketa.Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, kaidahnya : karena judex factie mendasarkan keputusannya atas duratsuratbukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranyayang si pentingpenting yang secara substansiil
sehingga menurut hukum kepemilikan atas tanah yangdiperoleh hanya dengan bukti bukti foto copy adalah tidak dapat diterimadan oleh karenanya memutus perkara dengan buktibukti yang tidak sah.Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, kaidahnya : karena judex factie mendasarkan keputusannya atas duratsuratbukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yangpentingpenting yang secara substansiil
22 — 2
Penggugatdengan Tergugat adalah mengenai pengembalian hasil kerjasama proyek;Menimbang, bahwa karena bukti Penggugat tertanda P.I, P.I, P.III, P.IV, P.V danP.VI berupa foto copy yang tidak ada aslinya, karena berdasarkan yurisprudensiMahkamah Agung No. tgl. 1441976 No. 701 K/Sip/1974 yang isinya Karena judex factimendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dan foto foto copy yang tidaksecara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang19penting.penting yang secara substansiil
134 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya putusanPengadilan a quo yang secara substansiil telah dibuat tersebut adalah telahbertentangan dengan perundangundangan, maka secara hukum harusdinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaantingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebutHal. 8 dari 16 hal.
94 — 15
Bahwa pada dalil gugatan poin 5 dan 6 pada pokoknya diuraikantentang talangan uang sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dan tambahan modal sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah).Bahwa menurut Pasal 8 RV syarat substansiil suatu gugatandiantaranya adalah terdiri dari posita (Fundamentum Petendi) yangmerupakan dalildalil kKonkret tentang adanya hubungan hukum yangdijadikan dasar dan alasan dari tuntutan (middelen van den eis).
102 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disini Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama nyatanyata memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah,dan jelas pula tidak berpedoman kepada Yuris Mahkamah Agung Nomor701 K/Sep/1974 tanggal 14 4 1976 yang berbunyi :Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantara yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah
55 — 21
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah.Menimbang bahwa tentang pleidoi Penasehat Hukum Terdak wa bahwa perbuatanterdakwa tersebut adalah dalam rangka hak terdakwa menyampaikan informasi pendapatkritik, keluhannya terhadap pelayanan pemerintah Majelis tidak sependapat denganpertimbangan bahwa benar setiap anggota masyarakat berhak mengajukan kritik terhadapkinerja pelayanan publik namun harus dalam koridor hukum yang berlaku denganmenyampaikan informasi secara substansiil
Terbanding/Tergugat : Haji Ali Effendy bin Enan
37 — 21
14.Bahwa berdasarkan yang sesungguhnya sebagaimana telah diuraikanTergugat diatas maka pengakuan Penggugat dalam surat gugatan a quoangka 1, 8, 9, 11, 12 dan 17 dikaitkan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, utamanya ketentuan Pasal 1320KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, maka tidak dapatdipungkiri lagi bahwa Perjanjianperjanjian tersebut antara Penggugatdengan Tergugat TIDAK SAH DAN TIDAK PERNAH ADABERDASARKAN HUKUM (BATAL DEMI HUKUM), karena secara materiil(Substansiil
Terbanding/Tergugat : SELVI ABBAS
87 — 44
Menyatakan surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak jelas ataukabur (obscuur libel), dan tidak memenuhi syarat Substansiil Surat gugatan;Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT DKI Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (Niet OnvantkelijkVerklaard). Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini, yang hingga kini ditetaopkan sebesar Rp.951.000,(Sembilanratus lima puluh satu ribu rupiah);DALAM REKONVENSI.
termuat dan terbacalengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa tekait dengan keberatankeberatan Kuasa HukumPembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalammemori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih dahulumembaca dan meneliti pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim TingkatPertama apakah benar telah salah dan keliru dalam menilai danmempertimbangkan dengan Menyatakan surat gugatan Penggugat dalamperkara ini, tidak jelas atau kabur (obscuur libel), dan tidak memenuhisyarat substansiil
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari 1997 ini.Dengan demikian adanya kwitansi jual beli dibawah tangan atasobjek sengketa antara LARASATI dengan MULYADI/SULAMI inidan buktibukti lain berupa foto copy Surat Pernyataan Pemilik/Penguasaan Tanah atas nama MULYADI dan SULAMI tertanggal 2Mei2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Prajurit Kulon(bukti TIV6) dan foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober1997 yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Prajurit Kulon (buktiTIV7) dan merupakan rekayasa dan menimbulkan kesalahanyang substansiil
Terbanding/Penggugat : - EGIDIAH RENDO TINAMBUNAN atau / alias RENDO br. TINAMBUNAN
Turut Terbanding/Tergugat : 2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BALIKPAPAN
51 — 9
SIHOTANG, siapa yang menjadi istri yang sah secara hukum, makauntuk keadilan substansiil dari suatu) perkawinan adalah sesuai dengan bunyipasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bahwaPerkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu, dan buktibukti formil yang ada akandikesampingkan apabila hal itu tidak membuktikan keadaankeadaan substansialyang sebenarnya, yang dalam perkara ini telah dipertimbangkan PengadilanTingkat Pertama
64 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makanya, pertimbangan JudexFacti menyangkut Rincik Persil No. 1a D.Il Kohir No.278 Cl atas nama :MUSA, yang membenarkan sebagai bukti yang sah, adalah salahmenerapkan hukum karena tidak memeriksa keaslian dari pada rincik ini,padahal hal ini sangat substansiil karena mengingat kedua rincik tersebutdikeluarkan oleh instansi yang sama yakni Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan (PBB), yang oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan sendiri tidak mungkin menerbitkan dua rincik pada satulokasi/tanah
37 — 11
diajukan oleh Penggugat adalah gugatanpembagian harta bersama suamiistri, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya olehkarenanya pihakpihak yang paling berkepentingan di dalam penyelesaian sengketapembagian hartabersama dimaksud adalah istri / bekas istri dan suami/bekas suami yangdalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat bukan orang lain atau bukan pula pihakketiga lainnya;Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuansyirat formil dan syarat materiil (substansiil
Secara miteriil (substansiil)surat gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak secara jelas, dalildalil gugatanbaik mengenai objek serta faktafakta hukumnya maupun tuntntutan keadilan (petita) yangdiminta oleh Penggugat;Bahwa, bilamana di dalam gugatan/sengketa pembagian harta. bersama tersebut, Tergugatmendalihkan bahwa ada harta bersama dimaksud yang terkait dengan pihak ketiga, makaPengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 86 ayat (2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang
17 — 3
belumpernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, MajelisHakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat kepadaPenggugat ;Dalam Rekonpensi :Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagai Penggugat Rekonpensitidak merumuskan gugatan rekonpensi secara terpisah dari konpensi, namunoleh karena secara substansiil
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 KISip1974:Karena Judex Facti mendasarkan keputusan melulu atas suratsurat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yangpentingpenting secara substansiil masih dipertengkarkan olehHal. 11 dari 17 hal. Put.