Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pemohon peninjauan kembali berpendapat bahwa putusanPengadilan Negeri Kisaran Nomor 568/PidSus/2015/PN.Kis tanggal 2 Maret2015 tersebut nyatanyata telah memperlinatkan suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata dalam pasal 263 KUHAP ayat 2 Sehingga olehkarenanya terhadap putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini haruslahdibatalkan oleh judex juris pada pemeriksaan peninjaun kembali dengan tujuanagar citacita penegakan supermasi

Bahwa, untuk menjamin tegaknya supermasi hukum dan Law In Forcemankarena telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahberkekuatan hukum tetap/inkracht van gewiejsde atas Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Ikut Tergugat II in casu Sertifikat HakGuna Bangunan No. 30/Kelurahan Asemrowo, dan agar tidak mempersulitpelaksanaan putusan ini oleh pihak Ikut Tergugat II kelak dikemudian hariapabila perkara ini telah diputus, maka Ikut Tergugat Il mohon denganhormat kepada Majelis

Serta tidak melakukan keputusan sepihak;Bahwa untuk menghormati dan penegakan supermasi hukum, mohonkiranya Bapak Majelis Hakim dapat bertindak arif dan bijaksana sertamemikirkan akibat yang terjadi dimasa yang akan datang;Dalam Eksepsi Turut Tergugat :A.

Dan saya mohon Pengadilan memeriksa dan membantu saya untukmenegakkan supermasi hukum, keadilan, dan menghindari pelecehan Pengadilan, Penipuan di dalamruang Pengadilan, saksisaksi dusta, seperti yang telah dilakukan oleh Bp. MARWAN (pada waktupengadilan perceraian bukti hal 8, 9, 16 buku hasil pengadilan) Demi tegaknya hukum dan keadilandi Indonesia. ; Sampai sekarang sertifikat rumah masih menjadi hak milik Bank Pembangunan Daerah DKI. KarenaBp.

Doktrin Prof.Sadjibto Raharjo dalambukunya (Hukum Progresif) dengan gamblang dan tegas menerangkan,bahwa dalam penegakan supermasi hukum, penegak hukum tidak bolehserta merta terpaku pada undangundang, melainkan harus memperhatikankondisi sosial, hal ini mengacu pada sifat hukum yang harus terusberkembang;Dengan demikian petimbangan Judex Facti tingkat banding merupakanpertimbangan yang tidak fair (unfair dealing) ternadap gugatan perkara a quodan tidak berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Judex Facti Tidak Menciptakan Keadilan, Kemanfaatan, danKepastian Hukum, Melainkan Konflik Hukum Yang Berkepanjangan, AgarTujuan Hukum Dapat Tercapai, Maka Pokok Perkara A Quo Harus Diperiksa;Para Pemohon sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalampenegakan supermasi hukum harus ada batasan waktu agar terciptaHalaman 24 dari 29 halaman.

siasia serta untuk mencegah terulangnyakembali perbuatan Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakanpelepasan hak atas asset perusahaan yang menjadi hak Penggugat tersebut,sepatutnyalah terhadap Tergugat dikenakan sangsi berupa pembayaran uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) setiap harinyaterhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat hingga secara nyata pelepasan hak tersebut telah terlaksanadengan baik ;Bahwa demi tegaknya Supermasi

Praperadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal83 KUHAP namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi RItelah memperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUUsHalaman 5 dari 22 Putusan Permohonan Praperadilan Nomor: 4/PidPrap/2020/PN PsoXII/2014 sehingga sah tidaknya Penetapan tersangka sudah menjaditujuan dan wewenang praperadilan.Dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPmemuat Prinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negarahukum setidaknya menganut Prinsip Supermasi

Dalil Penggugat tersebut secara hukum berimplementasi padakedudukan Tergugat X sebagaimana Pejabat Tata Usaha Negara yangberwenang menerbitkan sertifikat di atas tanah yang menjadi objek sengketa,dan oleh karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sangatberalasan dan mendasar hukum jika Tergugat III menggunakan haknya untukmengajukan eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili, halini dilakukan untuk menghormati dan menjunjung tinggi Supermasi hukum,terutama Hukum Acara yang berlaku

dan biayaringanDari bunyi pasal tersebut di atas mempertegas proses beracara diPeradilan Negeri Ambon dalam hal ini tentang Perkara Perdata Nomor151/Pdt.G/2020/PN.Amb.harus di selesaikan dengan sederhana, cepat dan biayaringan.Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT AMBOleh sebab itu, sebagaimana di ketahui bahwa Negara Indonesia adalahNegara Hukum vide pasal 1 ayat 3 UndangUndang Dasar 1945 , sebagai NegaraHukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok Negara Hukum yaitu1) Asas supermasi

hukum atau asas legalitas, dimana penguatan dansetiap penduduk atau warga Negara harus tunduk dan taat padahukum yang berlaku2) Asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan perikemanusiaan yang adil dan beradab3) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (an independentyudiciary) yang Mampu menegakan supermasi hukum dan hak asasimanusia apabil terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalammasyarakatHal ini di maksudkan oleh Terbanding/Tergugat , III, VII, VIII, dan XbahwaPeradilan Negeri Ambon

kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkanrasa keadilan dalam masyarakat karena berdasarkan fakta persidanganbahwa Terdakwa OSSENY TCHITOU memiliki dan membawa ataumenguasai Narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dan instansi yang berwenang; Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemenintah sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana Narkotika, karena apabila penyalahgunaNarkotika dibiarkan, sangat merusak generasi muda dimana generasi mudasebagai penerus bangsa ; Bahwa dengan penegakan supermasi

Pengadilan Tinggi Medan,menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukumterdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan padatanggal 24 Februari 2020 dan Putusan Hakim PN Rantauprapat pada tanggal 16Juni 2020.Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul ditengahtengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi

Bahwa dalam proses persidangan terhadap pemilik Fidusiatersebut yang disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadapbarang bukti a quo tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.Selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo mengenyampingkan Pasal101 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan tidakbersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dapat menjadi pertanyaan bagiPenegakan Supermasi Hukum, apakah UU dapat mengenyampingkan

persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masingmasing hadir kuasanya;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan olehPemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:Dasar Hukum Permohonan PraperadilanDalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuat prinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganutprinsip Supermasi

Danjika ada Pejabat atau Instansi yang mempunyai pendapat kesalahanpejabat atau instansi yang melanggar Peraturan Perundangundangantidak harus bertanggung jawab atas kesalahannya tentunya sangatberbahaya dalam penegakan hukum di negara hukum (Indonesia) yangmempunyai prinsip Rule Of Law, menurut A.V.Dicey ada 3 ciri prinsipRule of Law yaitu Supermasi hukum, artinya tidak boleh sewenangwenang, Kedudukan yang sama didepan hukum dan terjaminnya hakhak manusia dalam undangundang atau keputusan pengadilan

mengenaitidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungandengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonanlangsung pada Mahkamah Agung".Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yangpaling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusanmasyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakanhukum dimana rakyatlah yang berdaulat, prinsip supermasi

umum mengabaikan Putusan Mahkamah Agung, dan apabila tidakdilakukan pengujian atas peraturan perundangundangan tersebut, dipastikanseluruh peraturan ini akan berdampak pada konsistensi peraturan,harmonisasi peraturan dan merusak hirarki peraturan perundangundangansecara vertikal, oleh karena itu dengan permohonan ini diharapkan tetapterjaminnya tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga sebagaimanaprinsip yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukumyang menjungjung tinggi supermasi

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requesitoir)yang telah ajukan dan telah dibacakan pada hari SelasaTanggal 13 April 2021.Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbuldi tengahtengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi

Menghukum Tergugat membayar uang paksa apabila lalaimenjalankan isi putusan.SUBSIDER :Dalam menegakkan supermasi hukum dan keadilan; apabila Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berpendapatlain : MOHON KEADILAN SEADIL ADILNYA.Berdasrkan uraian dan alasanalasan yang telah dikemukakan diatas,maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut

Dalam upaya penegakan supermasi hukum dalam rangkamemberantas mafia peradilan, memberantas suapmenyuap aliassogok menyogok dan memberantasi korupsi, Terdakwa bersediadipanggil menghadap ke hadapan ke Mahkamah Agung RI, ke KomisiYudisial Rl, ke Komisi Pemberantasan KORUPSI RI dan ke KomnasHam di Jakarta.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan kasasi :1.Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkanhalhal yang relevan secara

Olehkarena itu tidak ada perbuatan hukum Tergugat III yang dapatdikategorkan perbuatan melawan hukum;Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat III sampaikan diatas, terbukti secara hukum tidak ada perbuatan yangmengandung cacat hukum yang telah dilakukan Tergugat IIIbahkan perbuatan hukum Tergugat HI seharusnya mendapatdukungan moril dari aparan penegak hukum seperti pengadilandemi tegaknya SUPERMASI HUKUM DI Negara Indonesia yangtercinta ini.

Didalam setiap yang menganut pahamNegara Hukum seperti Negara Republik Indonesia, terdapat bekerjanya 3 (tiga)prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapanhukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan caracara yangtidak bertentangan dengan hukum (due process of law), bahwa dengan mengkajisecara lebih dalam pasal ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka di Negara tercintaini berlaku juga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakimtidak lagi hanya