Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam Perundingan Bipartitantara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat memintabantuan Disnaker Pemkab Jember sebagaimana tersebut dalam suratPenggugat Nomor: B.3920/KCXVI/UMU/07/2014 tanggal 08 Juli 2014perihal Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial / PHK (Bukti15. Bahwa sidang mediasi yang dipimpin oleh mediator Sdr. M.

Akhirnya Mediator Disnaker Pemkab Jembermenerbitkan surat anjuran nomor : 567/2013/421/2014 tanggal 26 Agustus2014 (Bukti P18) ;16.Bahwa atas anjuran dari Disnaker Pemkab Jember tersebut Penggugatdapat menerima sebagaimana Surat Penggugat No : R.145/KCXVI/MKR/09/2014 tanggal 02 September 2014 perihal Jawaban AnjuranMediator (Bukti P19), namun Tergugat tidak memberikan jawaban atasanjuran Mediator tersebut.

Dan ditanggapi oleh pihak Tergugat I (TohapJefri L Toruan, SH, "yang namanya perusahaan PD itu tidak ada kewajiban memberipesangon dan Jamsostek", kemanapun masalah ini kamu bawa, karena Penggugat tidakakan menang, Penggugat menanggapinya, kalau begitu saya akan bertanya dulu kepadaabang saya yang bekerja di Disnaker, sekiranya pihak Disnaker mengatakan tidak adahak pesangon, saya terima dan uang gaji tidak saya ambil karena lembur saya belumdihitung.

NetyHerawati,CH alias Netti Herawati berupa :a Pesangon :2 x (9 bl x Rp. 1.367.000) = Rp.24.606.000,b Uang Pengghargaan Masa Kerja :3 bl x Rp. 1.367.000 =Rp. 4.101.000,Jumlah = Rp.28.707.000,c Penggantian Perumahan & Kesehatan :15 % x Rp.28.707.000 =Rp. 4.306.050,d Penggantian Hak lainnya, anjuran Mediator (Disnaker Kota Pekanbaru)berupa :e Turan JHT sebesar Rp.3,7% dari upah yang merupakantanggung jawab perusahaan dan 2% dari upah pekerja yangdipotong setiap bulan selama pekerja dan/atau 5,7% dari

para Tergugat nantinya untukmelaksanakan pembayaran :a Pesangon.b Uang penghargaan masa kerja.c Uan Penggantian Perumahn dan Pengobatan.d Uang Turan JHT.e Penggantian kerugian yang dibebankan perusahaan yang bukan tanggungjawab pekerja stock lama.f Pemotongan upah selama cuti hamil dan melahirkan.Bonus Reward yang belum dibayar perusahaan para Tergugat.Upah/gaji yang belum dibayar.i Uang transport dan pulsa pribadi Penggugat selama bekerja untukkepentingan para Tergugat yang dianjurkan Mediator (Disnaker

KotaPekanbaru) maupun hak lainnya yang lupa/belum dimasukkan dalamanjuran Disnaker tersebut.

Fakta berikutnya Termohon Kasasi dahulu disebut Penggugat tanpaBipartiet langsung membawa perkara ini ke Mediator Pekanbaru (yangnotabene diakui Termohon kasasi dahulu disebut Penggugat adaabangnya/saudaranya yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja yang akanmembantu), dalam proses mediasi tersebut juga tidak ditemukanpermasalahan yang mesti diselesaikan karena pokok perkara tidakditemukan yaituPemutusan Hubungan Kerja atau "PHK" dan menurut Disnaker sendiriyaitu adanya efisiensi.

karena sebelumnya baik pada saat perundingan BIPARTIT maupun padasaat mediasi ditingkat DISNAKER Kab. Bekasi tidak pernah ada dan tidak adatuntutan dan atau sebutan kecelakaan kerja.

Bahwa karena didalam pemeriksaan dihadapan Mediator dari Disnaker Kab.Bekasi tidakditemukan adanya fakta kecelakaan kerja?

Maka AnjuranMediator dari Disnaker Kab.Berkasi sudah tepat dan benar memberikan Anjurandisamping menganjurkan Tergugat untuk memberi pesangon, uang penghargaan danuang penggantian hak, mewajibkan pula kepada ahli waris Alm.Sipon membayarkewajibankewajiban tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata, debitur wajib mengembalikan pinjamanpinjamannya kepada Kreditur , dalam hal ini Alm.Sipon memiliki utang kepadaPerusahaan/Tergugat/Kreditur.

Bahwa selengkapnya Anjuran Disnaker Kab.Bekasi lewat ANJURANNYANo.567/1143/HISyaker/IV/2011 tanggal 29 April 2011, yang selengkapnya berbuny1 :MENGANJURKAN1. Agar pihak Pengusaha CV.Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam membayarhakhakpekerja Alm.Sipon kepada seluruh ahli waris Alm.Sipon dengan perincian sebagaiberikut :a. Uang pesangon = 2 (9x Rp.1.700.000,) =Rp.30.600.000,Uang penghargaan masa kerja= 10 x Rp.1.700.000, =Rp.17.000.000,b.

Sipon tertanggal 12 Maret 2011 ; (diberi tanda T2)SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS NURYANTI tertanggal 12 Maret 2011 ;(diberi tanda T 3)Slip Gaji Almarhum Sipon Bulan Juli 2010 ; (diberi tanda T4)Slip Gaji Almarhum Sipon Bulan Agustus 2010; (diebri tanda T5)Slip Gaji Almarhum Sipon Bulan September 2010 ; (diberi tanda T6)ANJURAN DISNAKER KAB.BEKASI No.567/1143/HISyaker/IV/2011 tanggal 29April 2011 ; (diberi tanda T7)2410.11.12.ie:14.IS:16.17.18.2.20.21.Dds23.24.25.26.27.28.Surat No.009/SA/V/11 tanggal

Bahwa tertanggal 25 Juli 2011 PENGGUGAT mengajukan permohonanmediasi kepada TERGUGAT I dengan Nomor Surat : 35/SK/LBHPlg/VII/2011, namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I;Bahwa dikarenakan permohonan mediasi yang PENGGUGAT ajukantertanggal 25 Juli 2011 tidak mendapat tanggapan, PENGGUGAT kembalimengajukan permohonan mediasi yang ke2 tertanggal 19 Agustus 2011dengan Nomor Surat : 46/SK/LBHPlg/VIII/2011;Bahwa PENGGUGAT menerima surat panggilan mediasi dari TERGUGAT Idengan Nomor Surat : 567/ 532/ 800/ Disnaker

Ishak Lubis dengan Nomor : 567/626/800/Disnaker yang intisuratnya adalah TERGUGAT I tidak dapat menindaklanjuti permohonanmediasi dari PENGGUGAT;30313233Bahwa alasan yang dipergunakan oleh TERGUGAT I untuk menolakPermohonan Mediasi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah denganberdasarkan Surat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.

Bahwa surat TERGUGAT I Nomor : 567/626/800/Disnaker tertanggal 24Oktober 2011PENGGUGAT simpulkan adalah Perbuatan Melanggar Hukum(Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian baik materiil maupunimmateriil terhadap PENGGUGAT;Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telahmengakibatkan kerugian materiil dan inmateriil bagi PENGGUGAT telahmemenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 KUHPerd, yaitu : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bahwa TERGUGAT

Tergugat II salah satunya hanya membuat surat tugas bukanmemperkerjakan orang dan masalah surat tugas ini bisa Tergugat I berikankepada siapa saja sesuai kebutuhan,Bahwa gugatan Penggugat pada point 25 sampai dengan point 31 yang padaintinya tentang surat dari Tergugat I yang tidak dapat rnenindak lanjutipemohonan rnediasi dari Penggugat sudah tepat dan benar, mengenai hal inisudah Tergugat I sampaikan kepada Penggugat melalui surat dari Tergugat Itanggal 7 Oktober 2011 bernomor surat : 567/626/800/Disnaker

KabupatenGresik, dan agar efisien mengingat terjadi perselisihan yang samamaka Disnaker memilin dan melaksanakan perundingan disatutempat bersamasama yaitu dilakukan di PT.

Gsk Mogok kerja dilakukan selama tiga hari yatu pada tanggal 20, 21 dan24 Februari 2014, ada pekerja yang langsung mendapatkan 3 ( tiga)SP; Mogok yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undangundang danada pemberitahuan kepada Disnaker, kepolisian dan pihakperusahaan ;.

SP karena ada kesalahan yang belum pasti dilakukan oleh paraPenggugat, sedangkan Sp Il dan Ill karena para penggugatmengikuti mogog kerja yang dilakukan secara bersama yangdikoordinir oleh serikat pekerja FSPN ditingkat perusahaan/tergugat ; Mogok kerja dilakukan selama tiga hari yatu pada tanggal 20, 21 dan24 Februari 2014, ada pekerja yang langsung mendapatkan 3 SuratPeringatan ( SP) ; Mogok yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangdan ada pemberitahuan kepada Disnaker, Kepolisian

Anjuran dinas tenaga kerjaatas perselisihan PHK yang diterbitkan Disnaker Kabupaten Gresik sesuaidengan asli , yang selanjutnya disebut dengan bukti T 10. Foto CopySurat Peringatan (SP) kepada para penggugat ( Solikmah, Mariyana,Nuril Latifah), yang selanjutnya disebut dengan bukti T 11 s/d T 13. Fotocopy Surat Peringatan (SP) Il kepada para Penggugat, sesuai dengan asiliyang selanjutnya disebut dengan bukti T 14 s/d T 16.

Foto copy risalah Bipartit penyelesaianperselisinan anara Tergugat dengan para Penggugat tentang tuntutan haknon normatif yang difasilitasi olen Disnaker Kabupaten Gresik sesuaidengan asli, yang selanjutnya disebut dengan bukti T20. Foto copyrisalah Bipartit ll penyelesaian perselisihan tentang tuntutan hak NonNormatif yang ditolak para penggugat, sesuai dengan asli, yangselanjutnya disebut dengan bukti T 21. Foto Copy Permohonan Mediasi35 dari 44 Hlm PUTUSAN Nomor : 5/Pdt.SusPHI/2015/PN.

Membatalkan isi Anjuran Disnaker Nomor 383/Disnaker.02/PHI/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019;3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan pemutusan hubungankerja secara melawan hukum;4.

alasanalasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGATmelalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa alasanalasan tersebutbersifat mengada ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidakberdasarkan hukum dan faktafakta yang ada;Bahwa, oleh karena proses Bipartit dan Tripartit telah mengalami jalanbuntu (deadlock), walaupun pihak mediator Dinas Tenaga Kerja KotaBandung sudah berupaya semaksimalnya untuk memberikan solusisolusi,maka kemudian pada tanggal 17 September 2014 Dinas Tenaga Kerjamengeluarkan Surat Disnaker

Bahwa, pada tanggal 25 September 2014 kuasa hukum PENGGUGATtelah menyampaikan Surat No. 021/S/MHS&P/IX/2014 perihalTanggapan terhadap surat Disnaker Nomor : 576/8466Disnakertertanggal 17 September 2014 perihal AnjuranDisnaker yang padapokoknya bahwa Kuasa hukum Pekerja memutuskan untukmenerima anjuran dari Disnaker;13 5319.20.Bahwa, alasan Pemutusan kontrak kemitraan secara sepihak dengantuduhan PENGGUGAT masih bekerja di Koperasi lain yang sejenisadalah sangat tidak masuk akal, mengadangada bahkan

10 yangmenyebutkan bukan dengan secara bersamasama diatara PARAPENGGUGAT untuk mencaricari alasan kesalahan atau cedera janji(wanprestasi) untuk memutus kontrak kerja kemitraan antaraPENGGUGAT dengan Koperasi Persada Madani (KPM)Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil posita Gugatan PENGGUGATpada halaman 7 sampai dengan halaman 10 nomor ke14 sampai dengannomor ke18 yang pada pokoknya antara PENGGUGAT dengan PARATERGUGAT telah dilakukan mediasi dan pada akhirnya PENGGUGATmenerima anjuran dari Disnaker

No. 576/8466 Disnaker tertanggal 17September 2014 ;Bahwa anjuran Disnaker No. 576/8466Disnaker tertanggal 17 September2014 hanya merupakan anjuran tidak mempunyai nilai eksekutorial dananjuran dari Disnaker No. 576/8466Disnaker tertanggal 17 September2014 sama sekali tidak menyinggung pokok perkara padahal dalampertimbanganpertimbangannya Disnaker telah sampai pada suatukesimpulan bahwa hubungan Hukum yang terjadi antara PENGGUGATdengan PARA TERGUGAT adalah hubungan kerja namun dalamanjurannya malah

mengeluarkan anjuran agar kedua belah pihak dapatmenyelesaikan melalui mekanisme Peradilan umum (anjuran tentanghukum acara), oleh karenanya PARA TERGUGAT merasa keberatan danmenolak anjuran Disnaker No. 576/8466Disnaker tertanggal 17 September2014 ;Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil posita Gugatan PENGGUGAThalaman 10 nomor ke19 yang mendalilkan Bahwa, alasan pemutusankontrak kemitraan secara sepihak dengan tuduhan PENGGUGAT masihbekerja di Koperasi lain yang sejenis adalah sangat tidak masuk

;g) Tanggal 13 Januari 2015, Pihak Disnaker Surabaya yang diwakilioleh Bapak Bambang Teguh, Bapak Ahmad Mukshoni dan BapakPulung Wicaksono mendatangi Perusahaan Penggugat danselanjutnya mempertemukan Wakil Pekerja dan WakilPengusaha 5Pihak Disnaker menyarankan agar Para Pekerja diperolehnkan masukuntuk bekerja sambil proses UMK berjalan. Namun Pihak Pengusahamelalui Sdr.

Mahfud (Kabag) menyatakan karena hari sudah siang ParaPekerja ( Para Tergugat ) disuruh pulang dan kembali bekerja keesokanEV 2 ah) Tanggal 14 Januari 2015, Para Tergugat datang ke Perusahaanuntuk bekerja sesuai hasil perundingan dengan Disnaker Surabayatanggal 13 Januari 2015, namun sesampainya di gerbang ParaPekerja ( Para Tergugat ) tidak diperolehkan masuk ke arealperusahaan oleh Satpam an. Jansansin dengan alasan menjalankanperintah atasan.

Hingga kemudianterbitlahanjuran dari Disnaker Surabaya yang pada pokoknya menganjurkankepada Tergugat Rekonpensi untuk mempekerjakan Para PengugatRekonpensi, namun juga tidak di Indahkan oleh TergugatHGKONPGNS!

jeasesssesenseeseesenereseneeeneen275) Bahwa, dalam rangka melaksanakan anjuran Disnaker Surabayasebagaimana dimaksud, Para Penggugat Rekonpensi telah berkirim surat Kepada Tergugat Rekonpenst sebagaimana dinaksud data SuratNomor 039/BExt/PSP SPN/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang padapokoknya perihal pemberitahuan kesediaan bekerja, namun tidak adatanggapan dari Tergugat Rekonpensi ;6) Bahwa, tidak terlaksananya kewajiban Para Penggugat Rekonpensibukan kehendak Para Penggugat Rekonpensi sendiri

Wahyono,SH melakukanlagi panggilan ketiga melalui suratNo. 565/37/100.4 tanggal 13 Fabruari 2019 namun pengusaha PT.Nusantara Indah bandel tidak mematuhi/menaati panggilan ketigatersebut untuk menghadiri rimediasi pada hari rabu tanggal 20 Fabruari2019 pukul 10.00 WITA.Bahwa karena pukul 10.00 wita tersebut tabrak dengan mediasi perkarayang lain maka mediator Disnaker Samarinda I.M.

Nusantara Indah bandel yaitu tidak mematuhi/menaati ketiga pangilan Disnaker Samarinda tersebut makademi untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan tersebutmaka pada tanggal 19 Maret 2019 mediator Disnaker Samarinda yaituSdri. Wiwiek Sri Widayati, SH dan Sdr. I. M. Hilmand. D, S.Sosmengeluarkan Anjuran yang amarnya :1. Mewajibkan pihak perusahaan PT.Nusantara indah membayar uangpesangon dan hakhak lainnya kepada ahli waris Alm.Sdr.

Bahwa atas dasar permasalahan tersebut maka pada tanggal 13November 2018 Serikat Buruh Sejahtera Mandiri membuat PermohonanPencatatan Perselisihan ke DISNAKER Kab.Kapuas dengan NomorPencatatan :.13/PERSIL/HI/SBSM/PT.GAL/X1/201826.

Bahwa setelah dibuatnya Permohonan Pencatatan PerselisinanmakaDISNAKER Kab.Kapuas mengundang Serikat Buruh SejahteraMandiri dan PENGGUGATuntuk menghadiri Klarifikasi/Mediasi Padatanggal 27 November 2018 dengan Nomor Surat :560/349/Disnaker/2018 diDISNAKER Kab.Kapuas.27.

Bahwa dari hasil mediasi/klarifikasi Mediator Disnaker Kab.Kapuasmengeluarkan anjuran dengan Nomor : 565/360/Disnaker 2018 adalahsebagaiberikut :Kuala Kapuas, 03 Desember 2018Sehubungan dengan penyelesaian perselisinan hubungan industrialmelalui mediasi yang telah dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja KabupatenKapuas pada tanggal 22 dan 27 Nopember 2018 tidak tercapai kesepakatanmaka seusai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrial

GLOBALINDO AGUNG LESTARI/XII/2018 tanggal18Desember 2018 dengan jawaban sebagai berikut :DenganHormat,BerdasarkansuratanjuranDinasTenaga Kerja Kabupaten KapuasTanggal 03 Desember 2018 No : 565/360/Disnaker 2018atas nama M.Nasirmakadenganini kami MenjawabAnjuranyang diberikantersebutdenganmenyatakan SETUJU dan mengharapkan Perusahaan PT.Globalindo Agung Lestaritetap dapat mengikuti proses dari permasalahantersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT.

No.517 K/Pdt.Sus/2008anjuran No. 567.2/556 Disnaker tanggal 8 Februari 2008 menganjurkan agar Tergugatmempekerjakan kembali Penggugat namun hingga pendaftaran gugatan ini, Tergugattidak mau melaksanakan anjuran dimaksud, dan Tergugat telah mengirimkan surat keKepala Disnakertran Tangerang, tertanggal 13 Februari 2008, Perihal: penolakananjuran ;Bahwa Penggugat menerima upah terakhir adalah pada tanggal 30 Oktober 2007dan setelah tanggal tersebut Penggugat tidak pernah diberikan upah maupun hakhaklainnya

Termohon Kasasi/Tergugat dan menerimasepenuhnya kesaksian dari Termohon Kasasi//Tergugat yang terkesan rekayasa,yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat melakukan perbuatan yangkurang sopan dan mengeluarkan katakata kotor adalah tidak benar dan rekayasaoleh karena faktanya Termohon Kasasi/Tergugat mengakui dan mengatakan bahwaTermohon Kasasi/Tergugat bangga dengan seorang Syafrudin/Pemohon Kasasi/Penggugat yang bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab di hadapanPemohon Kasasi dan Mediator Disnaker

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut uang cutitahunan 2007 adalah berdasar dan tepat oleh karena Pemohon Kasasi belummenerimanya dari Termohon Kasasi sesuai dengan UUK No. 13 Tahun 2003 ;7 Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat jelas menyebutkan dalam gugatannya agarTermohon Kasasi/Tergugat mempekerjakan Penggugat/Pemohon Kasasi danbahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah oleh karenaTergugat tidak melakukan anjuran Disnaker Tangerang No.567.2/5565 Disnaker/2008 tertanggal 8 Februari 2008 untuk

Bahwa dalam upaya menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrialantara Penggugat dengan Tergugat, Disnaker Kabupaten Bekasi telahmenjalankan tugas dan fungsinya sebagai mediator dengan melakukan 3(tiga) tahapan mediasi, namun tidak terjadi kesepakatan antara pihakPenggugat dengan Tergugat;Hal. 8 dari 64 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg13.14.15.Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Disnaker Kabupaten Bekasimenerbitkan Surat Anjuran Nomor: 567/2538/Disnaker yang isinya kamikutip:MENGANJURKAN :1.

Novianna Irwani (Penggugat) sebelum adanya PutusanPengadilan maka Pemutusan Hubungan Kerja belum dapat dilakukan;Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, Penggugat telahmengirimkan surat melalui organisasi yang mendampinginya kepadaDisnaker Kabupaten Bekasi dan juga kepada Tergugat tanggal 29 Juni 2020yakni menolak Anjuran dan meminta bekerja kembali;Hal. 9 dari 64 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg16.17.18.19.Bahwa adapun jawaban Tergugat perihal anjuran Disnaker KabupatenBekasi melalui

kuasa hukum Tergugat tanggal 1 Juli 2020 yakni MenolakAnjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, (copy surat anjuran terlampir).

Wahyu Kartumasindo International;Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada angka 11,angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 Surat GugatanPenggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa terhadap Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor: 567/2538/Disnaker, Tanggal 17 Juni 2020, Tergugat telah memberikanJawaban kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang intinyaMenolak isi Anjuran Mediator Nomor : 567/2538/Disnaker, tertanggal 17Juni 2020 dengan alasan

WahyuKartumasindo International kepada Novianna Irwani tanggal 18 Juni2019;: Fotocopy dari asli Surat pengakuan hutang koperasi atas nama NoviannaIrwani tanggal 25 Juli 2019 ;:Fotocopy dari asli Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.006/PP/Disnaker/I/2019 tentangPengesahan Peraturan Perusahaan PT. Wahyu KartumasindoInternational ;: Fotocopy dari asli Pasal 47 angka (6) Peraturan Perusahaan PT.

oleh Penggugat pihakTergugat tanpa ada iktikad baik tidak menghadiri undangan dan juga tidakmemberikan konfirmasi ketidakhadiran kepada Penggugat pada perundinganBipartit Il (kedua) yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 14September 2015 dan perundingan Bipartit ll (ketiga) yang seharusnyadiselenggarakan pada tanggal 21 September 2015;14.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat maka Penggugatakhirnya mencatatkan perselisihnan hubungan industrial kepada DinasTenaga Kerja Kota Batam (Disnaker

Kota Batam) yang beralamat di JalanKartini Nomor 2930 Sekupang pada tanggal 21 September 2015;15.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebutDisnaker Kota Batam telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Batam;16.Bahwa Disnaker Kota Batam telah 3 kali melakukan upaya Mediasi namunpihak Tergugat hanya 1 kali menghadiri mediasi yaitu pada mediasi Il(Kedua);17.Bahwa pada pertemuan mediasi II pihak Tergugat telah mengeluarkan

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai upayamenyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat denganTergugat;Bahwa dalam upaya menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antaraPenggugat dengan Tergugat, Disnaker Kabupaten Bekasi telah menjalankanTugas dan Fungsinya sebagai Mediator dengan melakukan 3 (tiga) tahapanmediasi, namun tidak terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat denganTergugat;Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Disnaker Kabupaten Bekasi menerbitkanSurat Anjuran

Nomor: 567/655/Disnaker yang isinya kami kutip:MENGANJURKAN :1.

PutusanMahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang Undang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia tahun 1945 dalam ayat 3 (tiga) Point (a);Bahwa berdasarkan anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, Penggugat telahmengirimkan surat melalui organisasi yang mendampinginya kepada DisnakerKabupaten Bekasi dan juga kepada Tergugat untuk menerima Anjuran danmeminta bekerja kembali;Bahwa adapun jawaban Tergugat perihal anjuran Disnaker Kabupaten Bekasimelalui

kuasa hukum Tergugat yakni Menolak Anjuran Disnaker KabupatenBekasi, (copy surat anjuran terlampir).

BuktiP4 : Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor567/655/Disnaker tertanggal 12 Februari 2020;6. BuktiP5 : Peraturan Perusahaan Tergugat;7. Bukti P 6 : Surat Keputusan Serikat Pekerja/Buruh DPW PPMINomor : 016/KPTS/DPW PPMI/X/2017 TentangHal 34 s/d 54 Putusan No. 159/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg,Pengesahan Susunan Pengurus PPA PPMI PT.

/X/2015/2082 16102015 Akan tetapi, dalam perkara a quo peristiwa, pelanggaran, alasanalasan,dasar, akibat PHK masingmasing Adnan Arifin, Risjon Siahaan,Chandrawan Panjaitan, Budi Setiyo dan Erwin Agustinus Purba ternyatadikumulasi satu) kesatuan dalam satu surat gugatan, padahalperbuatan/peristiwa, pelanggaran, akibat hukum dan dasar dan alasanalasan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebutmasingmasing berdirisendiri; dan bahkan Anjuran Disnaker danTransmigrasi Kabupaten Siak

Risjon Siahaan sebagaimana Pasal161 ayat (8) UndangUndang Ketenagakerjaan, berarti Para Penggugat sudahtelah mengakui bahwa Adnan Arifin, Risjon Siahaan dan ChandrawanPanjaitan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin perusahaan, sesuaiSurat Disnaker dan Transmigrasi Kabupaten Siak yang telah menerbitkananjuran yaitu: SURAT ANJURAN DISNAKER DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN SIAK Putusan Nomor : 66/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr Halaman 22 dari 68 TERHADAP NOMOR TGL/BLN/ THN.

Chandrawan 567/Disosnakertrans/X/20 15/2077 16102015Panjaitan Dengan demikian, terobukti PHK yang dilakukan Tergugat maka dalil ParaPenggugat point 22 halaman 8, point 23 halaman 9 tidak benar dan tertolakadanya, sedangkan dalil Para Penggugat halaman 11 huruf f yang menyatakanpada intinya Anjuran Disnaker dan Transmigrasi Kabupaten Siak yangmenyimpulkan agar mempekerjakan kembali mempekerjakan Budi Setiyo danErwin Agustinus Purba adalah keliru dan mohon ditolak karena sebagaimanatelah diuraikan

Mutiara UnggulLestari, bukti ini telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta telahbermaterai cukup, diberi tanda T4 ;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Siak Nomor Kep.560/Disosnakertrans/VV 2015/12tanggal 24 Juli 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan TurunanPT.Mutiara Unggul Lestari, bukti ini telah dicocokan dan sesuai denganaslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T5 ;Foto Copy Surat Anjuran Disnaker Dan Transmigrasi Kabupaten

dan Transmigrasi Kabupaten Siak atasPHK tersebut sendirisendiri sebagaimana tabel dibawah ini; SURAT ANJURAN DISNAKER DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN SIAKTERHADAP NOMOR TGL/BLN/THN1) Adnan Arifin 567/Disosnakertrans/X/2015/2070 131020154 Risjon Siahaan 567/Disosnakertrans/X/2015/2071 131020153 Chandrawan Panjaitan 567/Disosnakertrans/X/2015/2077 161020154 Budi Setiyo 565/Disosnakertrans/X/2015/2078 16102015 Erwin Agustinus Purba 565/Disosnakertrans/X/2015/2082 16102015 Akan tetapi, dalam perkara a quo

HariMurbijanto (Pegawai Penyidik Negeri Sipil Disnaker Kab. Bekasi) dan Bpk. Natrom(Pengawas Ketenagakerjaan Dinas ketenagakerjaan Kab. Bekasi). Dan setelah melakukanpertemuan dengan pihak PB GSPB PT MMK dan PP GSPB, Kemudian Pihak Disnaker Kab.Bekasi selanjutnya melakukan Pertemuan dengan Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo)ditempat yang sama. Pada pertemuan antara Pihak Disnaker Kab.

Suratnya 001/SK/PP GSPB/XII/2012 kepada Tergugat;Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2012 Pegawai Disnaker Kab. Bekasi yaitu Bpk. Erar yusufdan ibu Lilis Suryani datang menemui Tergugat (PT Mega Multi Kemasindo) denganMembawa Surat Perintah dari Dinas tenaga Kerja dengan No.

Dan PadaPerundingan yang juga diFasilitasi oleh Pegawai Disnaker Kab. Bekasi Tersebut tidaktercapai Kesepakatan dan perundingan disepakati dilanjutkan kembali Pada tanggal 18Desember 2012 Di kantor Dinas tenaga kerja Kab.

Bekasi yang memfasilitasi perundinganBipartit pada saat itu yakni Bpk Erar Yusuf, SH dan ibu Lilis Suryani, S.Sos menyampaikanmeminta agar kedua belah pihak kembali melakukan perundingan Bipartit dan diberikanwaktu sampai akhir Desember 2013 dan diminta pula kepada para pihak untuk kembalidatang ke Kantor Disnaker Kab. Bekasi pada tanggal 3 Januari 2013 untuk menyampaikanhasilnya kepada pihak Disnaker kab.

Mega Multi Kemasindo secara terus menerus tidak tergantungorder;Bahwa saksi tahu ada pengawasan dari Disnaker tanggal 30 Oktober 2012 adapelanggaran PKWT, jamsostek dan UMK;Bahwa pelanggaran di PT.

Hakim Pidanayang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa untuk memenuhi bunyi Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No.2Tahun 2003 kuasa Penggugat telah mengundang Tergugat sesuai dengansurat tanggal 04 Mei 2009 No.01/ADVCHJ/PHK/V/2009 untuk mengadakanperundingan bipartit pada tanggal 11 Mei 2009, akan tetapi ternyata pihakTergugat tidak menghadirinya;Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juni 2009 telah mengajukanpermohonan penyelesaian secara mediasi tentang PHK Penggugat yangdilakukan Tergugat kepada Disnaker

Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta)dan oleh Disnaker Kabupaten Paluta telah dikeluarkan anjuran tanggal 06 Juli2009 sebagai berikut :Menganiurkan : Agar pihak perusahaan membayarkan kepada Sdr.

jawaban atas anjuran tersebutdi atas selambatlambatnya dalam jangka wakiu 10 (sepuluh) hari setelahmenerima surat ini; Apabila anjuran ini salah satu) pihak merasa keberatan supayamenyelesaikan PHK ini diteruskan ke Pengadilan Hubungan Indusirial diMedan;Bahwa anjuran tersebut Penggugat menyatakan keberatan, makaPenggugat lanjutkan dengan mengajukan gugatan ini;Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat merupakan pemutusan sepihak dan tanpa ada izin dari ataupenetapan Disnaker

tahun 2014 bertempat di Jalan Samsung Segitiga EmasKawasan Jababeka Blok B1 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kab.Bekasi setidaktidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telahmelakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 YOO HEUNG SANGsedang mengadakan rapat dengan pihak pengawas dari Disnaker

KabupatenBekasi di ruang utama sedangkan terdakwa selaku Quality Control Advisor jugaberada diruangan tersebut duduk dibelakang Yoo Heung Sang, tidak lamakemudian datang teman terdakwa dan langsung masuk ke ruang rapat lalu YooHeung Sang menegur agar teman terdakwa tersebut untuk keluar dari ruangrapat karena sedang ada rapat dengan pihak Disnaker (dinas tenaga kerja) laluteman terdakwa langsung keluar namun terdakwa tidak terima temannyadisuruh keluar dan marahmarah kemudian Yoo Heung Sang mengajakterdakwa

BdgControl Advisor juga berada diruangan tersebut dan duduk dibelakang YooHeung Sang, tidak lama kemudian datang teman terdakwa dan langsung masukkeruang rapat lalu Yoo Heung Sang menegur agar teman terdakwa tersebutuntuk keluar dari ruang rapat karena sedang ada rapat dengan pihak Disnaker( DinasTenaga Kerja) lalu teman terdakwa lansgung keluar namun terdakwatidak terima temannya disuruh keluar dan marah marah kemudian Yoo HeungSang mengajak terdakwa untuk keluar dari rapat dan Yoo Heung Sang kembalikeruangan

harian,dan dibayar seminggu sekali, meski tidak ada kerjaan kami digaji olehTergugat;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Karyawan lain tidak adadiberi Tanda pengenal (bed) dan juga baju seragam;Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar gaji kernek adalahPerusahaan;Diperlihatkan kepada saksi bukti P2, dan membenarkan bahwaPengumuman itu ada ditempel di Perusahaan;Bahwa sepengetahuan saksi di Perusahaan tidak ada Training sebelummasuk kerja;Bahwa sepengetahuan saksi, rincian gaji yang tertera dari Disnaker

tidakbenar;Bahwa saksi tidak ikut waktu mediasi di disnaker, dan saksi tidak tau siapayang buat Pengumuman di Pintu masuk CV.

Maju Jaya tidak adamemakai lamaran kerja:Bahwa sepengetahuan' saksi di Perusahaan ada absen dan juga adadiberikan THR;Bahwa benar menurut saksi ada melihat pengumuman Perusahaan tidakberoperasi lagi dan Pengumuman itu ada sejak Mediasi di Disnaker ;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat hadir pada saat Mediasi, danPengusaha diwakili olen Thamrin hadir saat itu;Bahwa benar saksi dan Penggugat serta teman teman ada melakukanunjuk rasa di CV.

Maju Jaya sebanyak 3 kali dan jumlahnya sekitar 20orang;Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat perincian gaji dari Penggugatadalah pihak Disnaker atas keterangan dari Penggugat;Bahwa sepengetahuan saksi Mobil yang dibawa Penggugat di CV.

uang lembur, jika Penggugatmenderek Mobil rusak diatas jam 17.00 Wib ;Bahwa setahu saksi Tergugat ada memberi uang makan kepadaPenggugat sebesar Rp. 10.000, per hari, dan di Perusahaan juga adadiberi uang THR;Bahwa setahu saksi Penggugat juga ikut minta naik gaji pada waktu itu;25Bahwa Gaji saksi pada waktu itu sebesar Rp. 43.000, per hari termasukuang makan;Bahwa saksi tidak mengetahui ada Pengumuman tidak menerima karyawanyang dibuat Tergugat;Bahwa saksi tidak ikut pada waktu Mediasi di Kantor Disnaker

Akan tetapipenggugat tidak terima karena merasa jumlah yang diberikan tidaksebanding dengan pengabdiannya selama bekerja.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka penggugatakhirnya mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke SukuDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kota administrasi Jakarta Barat(DISNAKER JAK BAR) yang beralamat di JI. Raya Kembangan No.2 BlokB Lt.

VI Jakarta Barat, Pada Tanggal 15 Januari 2018.Bahwa menindak lanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrialtersebut, DISNAKER JAK BAR telah melakukan klarifikasi denganmemanggil penggugat dan tergugat kekantor DISNAKER JAK BAR, Dankemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi.Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut padatanggal 15 Januari 2018, DISNAKER JAK BAR telah mengeluarkananjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut yang pada intinyamenganjurkan bahwa

Maret2018.Bahwa atas anjuran tersebut penggugat dengan tegas menyatakanpenolakannya atas penawaran bekerja kembali di perusahaan Tergugat.Karena Tergugat sudah memutuskan pemutusan kerja dengan tidakdiperpanjang lagi kontrak kerjanya dengan dikeluarkannya SURATPACKLARING atau SURAT KETERANGAN KERJA..Halaman 3 Putusan Nomor : 113/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST.13.14.15.16.17.Bahwa penggugat mengklarifikasi keterangan bidang pekerjaan yangdilampirkan dalam surat anjuran dari pihak perusahaan dan pihak disnaker

JamsostekKesehatan, BPJS Kesehatan terbaru dan NPWP atas namPenggugat ;: Foto copy sesuai dengan aslinya luran BPJSKetenagakerjaan Penggugat ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Trasfer Gaji melalui via ATMke Rekening Penggugat tiap bulannya ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kontrak PerjanjianKerja Penggugat ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Kronologi PekerjaanPenggugat Kepada Pihak DISNAKER JAKARTA BARAT,tertanggal 13 Pebruari 2017 ;: Frind Out Lowongan Kerja Terbaru Via Online StaffAdministrasi