., yang disetor pada tanggal 4 Februari 2015dan 13 Agustus 2015 dan tertampung pada rekening Nomor04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY yang berjumlahsebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yangdiperoleh secara resmi dari PT Bank Maluku Maluku Utara dapatmengcover kegiatan transfer dan kegiatan pembayaran lainnyasebesar Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratussepuluh ribu rupiah);Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factitingkat pertama pada halaman

Sumadio mengajukan kembali proposal permohonan bantuandana untuk alatalat farmasi yang biayanya tidak tertampung pada APBN melaluiRektor USU kepada Menteri Pendidikan agar dianggarkan pada APBNPerubahan tahun 2010 dan ternyata proposal tersebut dikabulkan dan tertampungdalam APBNPerubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.000.000.000..Bukan hanya Fakultas Farmasi USU saja yang mendapat anggaran pada APBNPerubahan, akan tetapi juga Fakultas Sastra jurusan Etnomusikologi jugamendapat anggaran dalam

Namun saksi kira, ada beberapa dari POKIR DPRDtersebut yang selaras dengan RPJMD namun saksi tidak bisamemastikan berapa banyak;Bahwa saksi menerangkan adanya apirasi masyarakat yang datangdari konstituen, yang tidak tertampung dalam musrenbang desa ataukecamatan, diminta persetujuan untuk dianggarkan dalam tahunberjalan kepada Bupati Kutim;Bahwa saksi menerangkan pedoman yang mengatur dana aspirasikepal daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah

estimasianggaran (perkiraan) kalau di RPJMD hanya memuat gambaran umumprogram kegiatan dan belum menyebutkan lokasi pekerjaan dan estimasianggaran, adapun kegunaan KUA PPAS yaitu menyusun rancangan APBDberdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang disusun OPD.Bahwa setelahn KUA PPAS disepakati, Badan Keuangan dan Aset Daerehmengeluarkan surat edaran berdasarkan Plafon Anggaran yang tertuangdalam PPAS didalam PPAS sudah disebutkan nama kegiatan, tempatkegiatan, jumlah dana.Bahwa untuk kegiatan RISPAM tertampung

ada estimasi anggaran(perkiraan) kalau di RPJMD hanya memuat gambaran umum programkegiatan dan belum menyebutkan lokasi pekerjaan dan estimasi anggaran,adapun kegunaan KUA PPAS yaitu menyusun rancangan APBD berdasarkanRencana Kerja Anggaran yang disusun OPD.Bahwa setelah KUA PPAS disepakati, Badan Keuangan dan Aset Daerehmengeluarkan surat edaran berdasarkan Plafon Anggaran yang tertuangdalam PPAS didalam PPAS sudah disebutkan nama kegiatan, tempatkegiatan, jumlah dana.Bahwa untuk kegiatan RISPAM tertampung

gambaran umumprogram kegiatan dan belum menyebutkan lokasi pekerjaan dan estimasianggaran, adapun kegunaan KUA PPAS yaitu menyusun rancangan APBDberdasarkan Rencana Kerja Anggaran yang disusun OPD.Halaman 123 dari 352 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg#@yBahwa setelah KUA PPAS disepakati, Badan Keuangan dan Aset Daerehmengeluarkan surat edaran berdasarkan Plafon Anggaran yang tertuangdalam PPAS didalam PPAS sudah disebutkan nama kegiatan, tempatkegiatan, jumlah dana.Bahwa untuk kegiatan RISPAM tertampung

ituyakni saudara DARMANTO untuk langsung memberi jawaban yangkemudian jawaban yang disampaikan adalah terkait mekanismepemberian dana hibah kepada kelompok organisasi melalui PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesi melalui Kas Umum Daerah, danberkenaan dengan Hibah itu adalah wewenang Bapak Bupati ;Bahwa pokokpokok pikiran dari saksi HARMAIN selaku Anggota DPRDKabupaten Natuna yakni bantuan Hibah kepada Organisasi (SERBU)Segar Bugar dan Organisasi GARSENA (Gerakan Anak Sehat Natuna)itu sudah tertampung

Ketigapuluh sembilan pemohon yang dibuat oleh Terdakwa ENTIK MUSAKTI danDESTRIA WACHYU baik jumlah uang yang dimohon maupun jumiahorganisasinya seluruhnya di akomodir sebagai Penerima hibah tahun 2012yang tertampung dalam Anggaran DPA Dinas Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Tahun 2012; HERRY NURHAYAT selaku Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemberi hibahmewakili Walikota dan diberi wewenang untuk menandatangani Nota PerjanjianHibah Daerah dan Surat Perintah Membayar tanpa pernah meneliti kebenarandari

Natuna;Bupati Natuna;Dinas PU.Dan seluruh Kadis (Kepala dinas) hadir jika akan membahas mata anggaranSKPD nya.Bahwa yang dimaksud dengan pokokpokok pikiran DPRD Kabupaten Natunaadalah hasil dari reses anggota DPRD sesuai Daerah pemilihan anggota DPRDtersebut atau hasil usulan dari masyarakat yang diterima oleh anggota DPRDbaik secara lisan maupun secara tertulis (dalam bentuk proposal) yang perlu ditindak lanjuti dan kemudian setelah tertampung, selanjutnya anggota DPRDtersebut mempelajari setiap

Wandojo Siswantobaru kemudian dibawa ke DPR ;Bahwa saksi tidak ingat kapan revisi II DIPA 69 tahun 2007 disahkan ;Bahwa kegiatankegiatan yang tidak tertampung dalam DIPA 29ditampung dalam DIPA 69 yang biasanya turun pertengahan tahun ;Bahwa DIPA 69 tahun 2006 proses awalnya melalui usulan RAB dari BiroUmum di Bagian Perlengkapan dan Sub Bag Sarana Khusus ;Bahwa SKRT ada dalam DIPA 69 tahun 2006 karena ada usulan dariDitjen PHKA ;Bahwa rincian RAB dalam DIPA 69 tahun 2006 diperoleh Biro Umum dariKepala

Bahwa pada Bulan Maret 2013 BAPSI UNTAN mengusulkanadanya penambahan dana sebesar kurang lebin Rp. 168 juta untukmembiayai kegiatan yang tidak tertampung didalam APBD. Bahwa kemudian usulan tersebut ditanggapi dan UNTANdiundang untuk pembahasan RKAKL APBNP TA. 2013. Bahwa untuk pembahasan RKA KL APBNP TA. 2013 salah satuyang dibutuhkan adalah RAB.Halaman 237 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016./PN PtkHalaman 237 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.

/PN Ptk Bahwa pada Bulan Maret 2013 BAPSI UNTAN mengusulkanadanya penambahan dana sebesar kurang lebin Rp. 168 juta untukmembiayai kegiatan yang tidak tertampung didalam APBD. Bahwa kemudian usulan tersebut ditanggapi dan UNTANdiundang untuk pembahasan RKAKL APBNP TA. 2013. Bahwa untuk pembahasan RKA KL APBNP TA. 2013 salah satuyang dibutuhkan adalah RAB. Bahwainformasi harga dari ketiga perusahaan adalah yangkemudian dijadikan bahan dalam menyusun RAB.

Bahwa informasi harga tersebut digunakan untuk BAPSI UNTANmengajukan RAB tambahan biaya yang tidak tertampung didalam APBNTA. 2013. Bahwa saksi kemudian menyebutkan 3 (tiga) perusahaan yaitu :PT. MITRA PERMATA MECALINDO, PT. MULIA FARMA PUSAKA danPT. KATANATA ALKESINDO. Bahwa surat permintaan informasi harga tersebut masih kosongdan belum ditulis akan ditujukan kepada siapa.Halaman 251 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016./PN PtkHalaman 251 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.

Awalnya pada tahun 2015 untukpenampungan Dana Desa untuk 459 Desa tertampung di BankSumut Cabang Teluk Dalam. Kemudian pada bulan September 2016(akhir bulan) beralih ke Bank BRI, dasarnya yaitu permohonan dariBank BRI dengan adanya perjanjian kerjasama antara PemerintahKabupaten Nias Selatan dengan PT. BRI KCP Teluk Dalam untukmemudahkan pembagian Dana Desa ke masingmasing desa.

Sumut yang sudah ada disposisi oleh Sekda Prop.Sumut yang intinya agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimemproses pencairan atas proposal lembagalembaga dimaksuddengan melampirkan daftar lembaga yang sudah tertampung di APBDTA. 2013 sebagai penerima hibah ; Bahwa realisasi ditahun 2013, ditahun 2012 hanya usul saja ditahun2013 ada dengan surat rekomendasi.

denganUndangUndang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uangjo Pasal 56 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana DAN Dakwaan KetigaPrimair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan PenasihatHukum Terdakwa yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa notapembelaan itu sudah tertampung

Kuasa BUD bisa membuka rekening atas kuasakepala daerah dan menurut tata kelola keuangan negara yangdipergunakan untuk menampung uang pajak;Ahli menerangkan bahwa terkait adminstrasi Surat Permintaan Pencairandibuat dalam 5 (lima) rangkap;Ahli menerangkan bahwa terhadap pihak wajib pajak sudah membayar pajakdan akan terkoneksi/terdata di kantor pusat, dan semua orang tanpaterkecuali yang bertransaksi wajib terkena pajak;Ahli menerangkan bahwa di dalam kas umum daerah terhadap uang pajakyang masih tertampung

Namun saksi kira, ada beberapa dari POKIR DPRDHalaman 274 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smr tersebut yang selaras dengan RPJMD namun saksi tidak bisamemastikan berapa banyak;Bahwa saksi menerangkan adanya apirasi masyarakat yang datang darikonstituen, yang tidak tertampung dalam musrenbang desa ataukecamatan, diminta persetujuan untuk dianggarkan dalam tahunberjalan kepada Bupati Kutim.

Namun saksi kira, ada beberapa dari POKIR DPRDtersebut yang selaras dengan RPJMD namun saksi tidak bisamemastikan berapa banyak;Bahwa saksi menerangkan adanya apirasi masyarakat yang datang darikonstituen, yang tidak tertampung dalam musrenbang desa ataukecamatan, diminta persetujuan untuk dianggarkan dalam tahunberjalan kepada Bupati Kutim.

L.J. van Apeldoorn dalam buku Pengantar IImu Hukum, 2001, Edisi 29,halaman 14, menyatakan:"Tidak sempurnanya hukum, dalam praktek sebagian tertampung, karenahakim pada melakukan hukum dalam halhal yang nyata, dalam mentafsirkanperaturanperaturan, dapat mempergunakan tafsiran bebas untukmenghilangkan atau mengurangkan ketidakadilan. Tetapi usaha inimenguranqi kepastian hukum dan tak selamanya dapat dilakukan.""

pembayaran pembelian souvenir kulitbuaya melalui bagian umum Pemerintah Kabupaten Merauke;Bahwa pada awalnya tagihan dari para pengrajin dapatdibayarkan melalui mata anggaran 5.2.2.03.12 yang masukdalam kegiatan belanja peningkatan tugas pemerintahan;Bahwa akan tetapi semenjak tahun 2006 sd 2009, jumlah tagihansemakin besar sesuai dengan semakin banyaknya jumlah tamuyang berkunjung ke Kabupaten Merauke ;Bahwa semenjak tahun 2006 s/d 2009, karena jumlah tagihansemakin banyak sehingga tidak dapat tertampung

APBD tersebutdigunakan dalam rangka membiayai seluruh kegiatan yang tertampung dalamAPBD.Page 53 of 948Putusan Pengadilan TipikorNomor : 18/Pid.Sus.K/2011/PN.Man... Bahwa dari tahun 2000 s/d 2007 peraturan yang digunakan sebagai dasarhukum pengelolaan, Pengguunaan, dan pertanggungjawaban Kas Daerah danAPBD Kab.