MUHAMMAD RIDHO HARAHAP S.E. di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2009 terdakwa menjabat sebagai ketua DPRD.Bahwa pemekaran wilayah Padang Lawas terjadi tahun 2007 dan terdakwa diangkat menjadi ketua DPRD sebagai hasil pemilihan umum tahun2009.Bahwa pada saat itu alat keanggotaan dewan belum ada yang ada hanya ketua Dewan.Bahwa yang jadi persoalan Ketua Dewan menyetujui izin prinsip, jadi pada saat itu terdakwa menyetujui dengan membalas surat Bupatidengan ketentuan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan:1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan

PEMILU / BAPILU Partai DemokratKota Palu Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai Demokrat Nomor : 131/SK/DPP.PD/DPC/XII/2009 tanggal 31Desember 2009 Tentang Susunan dan Komposisi Pengurus DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu periode 20072012,tercantum dalam Lampiran Il, Surat Keputusan tersebut knusus TentangSusunan Nama dan Jabatan Struktur Kepengurusan Badan PemenanganPEMILU / BAPILU Partai Demokrat Kota Palu, adalah bertugas untukmemenangkan Partai Demokrat pada Pemilihan

Umum (PEMILU)Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Tahun2009, sedangkan yang kedua, yaitu saksi selaku Wakil Sekretaris DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palu Periode 20122017Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiDemokrat Nomor : 67.02/SK/DPP.PD/DPC/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012Tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrat Kota Palu Periode 20122017, adalah berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai

Keputusan Komisi Pemilihnan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum ; Bahwa keberadaan Pasal 2 UndangUndang No. 9/2004 tersebut tidaksecara otomatis menjadi berubah secara sepihak mengikuti perluasanmakna sebagaimana diinginkan oleh Pasal 87 UndangUndang 30/2014,karena kedua persoalan tersebut, apa yang dimaksud dalam Pasal 87UndangUndang 30/2014 dengan Pasal 2 UndangUndang 9/2004adalah sesuatu yang berbeda akan sifat dan hakikatnya.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilinan umum;Bahwa keberadaan Pasal 2 UndangUndang No. 9/2004 tersebut tidaksecara otomatis menjadi berubah secara sepihak mengikuti perluasanmakna sebagaimana diinginkan oleh Pasal 87 UndangUndang No.30/2014, karena kedua persoalan tersebut, apa yang dimaksud dalamPasal 87 UndangUndang No. 30/2014 dengan Pasal 2 UndangUndangNo. 9/2004 adalah sesuatu yang berbeda akan sifat dan hakikatnya.Keberadaan Pasal 2 UndangUndang

Biro Hukum dan HumasBadan Urusan AdministrasiMahkamah AgungRI# #Pasal 159Barang siapa turut serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan diIndonesia maupun di luar negeri, seperti yang dimaksud kan dalam pasal 158,diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana dendapaling banyak seribu lima ratus rupiah.Pasal 160Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supayamelakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umumatau tidak menuruti baik ketentuan

dimohonkan pasangan Rusli Sibua dan Weni R.Paraisu diputus oleh MK Republik Indonesia dengan amarantara lain:Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Membatalkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraPemilinan Umum Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi PemilihanUmum Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011,Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPUPM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan SuaraTingkat Kabupaten Pada Pemilihan

Umum KepalaDaerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PulauMorotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 danKeputusan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPUPM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah Terpilin Periode 20112016 PadaPemilinan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal21 Mei 2011:Menetapkan perolehan suara sah untuk masingmasingpasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten PulauMorotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:a.

mengayomi dan melestarikan nilainilai sosial budaya dan adatistiadat;memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; danmengembangkan potensi Sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 tentang Desa Kepala Desa dilarang :menjadi pengurus partai politik;merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembagakemasyarakatan di desa bersangkutan;merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;terlibat dalam kampanye pemilihan

umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ataujasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;. menyalahgunakan wewenang; danmelanggar sumpah/janji jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II butir 2.5 Pedoman UmumRaskin Tahun 2011, Bab II butir 2.5 Pedoman Umum

(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Bintan Nomor : 26/I/2010,tanggal 15 Januari 2010, TentangPengangkatan dan Pemberhentian KepalaSekretariat dan Anggota Sekretariat PanitiaPengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)Kabupaten. (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Bintan Nomor : 130/III/2011,tanggal 12 Juni 2012, Tentang PemberhentianSementara dari Jabatan Negeri atas namaPenggugat Hendrik, B.Sc.

Tamin sehingga terbit Sertifikat HakMilik Nomor 131/Jatiwarna hingga setidaknya para Penggugatmenyerobot tanah tersebut sejak tahun 2011 dan kemudian mulaimendirikan bangunan pada tahun 2012, sebagian lahan tersebut telahdimanfaatkan sebagai kebun pohon berbagai jenis buahbuahan,sebagian lagi yang kosong dimanfaatkan untuk Kkeperluan wargasetempat, seperti untuk lapangan voli yang digunakan Karang Taruna,dan sebagian lain lagi untuk keperluan yang berkaitan dengan tempatpemungutan suara dalam acara pemilihan

umum bagi warga setempat,yang atas permintaan Tergugat seluruhnya di bawah pengawasan HajiManaf yang pada tahun 1986 menjabat sebagai Ketua RT. 01 Jatiwarna.Oleh karena itu, Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilpara Penggugat yang menyatakan bahwa tanah a quo ditempati olehSani Limbur Kimah sebagai orangtua para Penggugat.

alias Sardja Notjeng) dibeli oleh Muhammad Sukur Pranoto, in casuPenggugat dalam Rekonvensi, hingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor131/Jatiwarna dan bahkan hingga tanah tersebut belum diserobot dandiduduki oleh Tergugat dalam Rekonvensi, sebagian lahan tersebut telahdimanfaatkan sebagai kebun berbagai jenis tanaman dan pohon buah,sebagian lagi untuk lapangan voli yang digunakan Karang Taruna setempat,dan sebagian lain lagi untuk keperluan yang berkaitan dengan tempatpemungutan suara dalam acara pemilihan

umum bagi warga setempat, yangseluruhnya di bawah pengawasan Haji Manaf yang sebelumnya telah diberiwewenang untuk itu oleh Penggugat dalam Rekonvensi.Bahwa bahkan perlu diinformasikan bahwa, pada saat terjadi transaksi jualbeli antara Tamin sebagai penjual dan Penggugat dalam Rekonvensi sebagaipembeli pada tahun 1975, Sani Limbur Kimah, in casu orangtua para Tergugatdalam Rekonvensi, berusia kuranglebih 35 tahun dan Tergugat dalamRekonvensi berusia kuranglebih 15 tahun.

EPrintdiantaranya : 2 (dua) unitmesin digital offset. 1 (Satu) unitmesin cetak nota. 1 (Satu) unitmesin digital printing indoor. 1 (satu) unitmesin potong. 8 (delapan) unit komputer.Perusahaan saksi pernah mengikuti pbengadaan kartu pemilihan umum di HuluSungai Tengah ;Faktor yang di perhitungkan dalam Pengadaan Kartu Induk Siswa Nasional : Warna. Bahan Kertas. Finishing. Ukuran.

pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dan saksijuga sebagai orang yang mengantarkan MUSLIM NASUTION kePolrestabes Medan tersebut;Pada sekitar tanggal 16 Mei 2019, saksi telah membuat busur panah daribesi berbentuk seperti ketapel dengan anak panah yang juga terbuat daribesi dimana telah diruncingkan terlebih dahulu) sebagai bentukmempersiapkan diri melakukan amaliah jihad berupa penyeranganterhadap Thogut dan Anshor Thogut yang mengamankan demo di gedungBawaslu Gelugur pada saat pengumuman hasil pemilihan

umum Presidendan Wakil Presiden tanggal 22 Mei 2019 bersama dengan kelompokJamaah Anshor Daullah wilayah Medan pimpinan USTAD YANTO;Selanjutnya dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulanSeptember 2019, saksi juga telah membuat 7 (tujuh) pucuk senjata rakitandi tukang bubut Marela daerah Belawan sebagai persiapan amaliah jihadsaksi bersama dengan kelompok Jamaah Anshor Daullah wilayah Medanpimpinan USTAD YANTO;Selain itu, saksi juga telah membuat 5 (lima) pisau lempar terbuat daribesi gergaji

Lelang Barang Milik Negara berupa Barang HabisPakai eks Pemilihan Umum;h. Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);I. Lelang aset settlement obligor PenyelesaianKewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang(APU);j. Lelang aset eks Badan Penyehatan PerbankanNasional/kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset;Halaman 63 dari 146 halaman Putusan Nomor 575/Pid.B/2021/PN Btmk.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum.Halaman 99 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKT27. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PTUN, Keputusan441/2017 tidak termasuk kedalam pengertian keputusan tata usaha negarayang dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara berdasarkan UUPTUN karena Keputusan 441/2017 merupakan keputusan tata usahanegara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Bekasitentang masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang hakkeuangan Pimpinan danAnggota DPRD 4237906/09/201717006/09/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Analisis Hukumatas terbitnya UU No. 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum 4339803/10/201717903/10/2017Konsultasi ke :Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Prov.

maka tidak dapat mengajukan gugatan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlahpeserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi PemilihanUmum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakanadanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyeksengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidakdapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak adakepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggotaKomisi Pemilihan

Umum Sumatera Selatan yang dilakukan olehTergugat tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapateksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patutuntuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidakditerima.Hal. 50 dari 214 Putusan Pkr.

dilapangan sosialkemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, managemen pemerintahan,managemen administrasi kependudukan dan sebagainya, sebagaicontoh :seseorang yang memalsukan data yang tidak sesungguhnyakepada petugas pemerintah yang berwenang mendata dan menerbitkansurat/dokumen kependudukan akan berakibat antara lain : Satu orang penduduk dapat mewakili lebih dari satu kartu tandapenduduk sehingga dapat berakibat mempengaruhi berapaseharusnya data penduduk yang benarbenar mempunyai hak pilihdalam pemilihan

umum.

Bahwa pasca perubahan pertama, UndangUndang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UndangUndang No. 9Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 terdapatperubahan sebatas pada huruf g yang merubah frasa PanitiaPemilihan menjadi Komisi Pemilihan Umum;4.Bahwa pasca perubahan kedua, UndangUndang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan UndangUndang No. 51Halaman 128 dari 144 halaman, Putusan Nomor : 175/G/2019/PTUNJKT.Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

.;183. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun20092014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ditandatangani oleh RATUATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat RisalahRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang SelatanDalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota TangerangSelatan Terhadap ditetapbkannya

241 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012;182. 3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012;183. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten No.171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa JabatanTahun 20092014 Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2009 ditandatangani olehRATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapatRisalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD danWalikota Tangerang Selatan Terhadap ditetapbkannya Raperda MenjadiPerda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012;184. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah Rapat ParipurnaDPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Pemandangan UmumFraksiFraksi

fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012.;3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012:;1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa JabatanTahun 20092014 Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2009 ditandatangani olehRATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapatRisalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD danWalikota Tangerang Selatan Terhadap ditetapkannya Raperda MenjadiPerda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012.;1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah Rapat ParipurnaDPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Pemandangan UmumFraksiFraksi Terhadap

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Anggota DPRD) adalah orangorang yang terpilin dalam pemilihan umumyang diadakan berdasarkan Undangundang Pemilihan Umum, dan AnggotaDPRD merupakan anggota dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang 217 undangan, menerima atau mendapat gaji/upah yang berasal dari keuangannegara atau keuangan daerah;Menimbang, bahwa oleh karena

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negera atauDaerah ;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 92 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan PegawaiNegeri (ambtenaar), meliputi :(1) Orang yang terpilih di dalam pemilihan umum yang diadakanberdasarkan peraturan umum, semua orang yang menjadi anggotabadan pembentuk undangundang, badan pemerintah atau badanpemakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah;Ad. 3. 238 Menimbang, bahwa dengan demikian maka

.;183. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa Jabatan Tahun20092014 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ditandatangani oleh RATUATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat RisalahRapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang SelatanDalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota TangerangSelatan Terhadap ditetapbkannya

241 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012;182. 3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012;183. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten No.171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa JabatanTahun 20092014 Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2009 ditandatangani olehRATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapatRisalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD danWalikota Tangerang Selatan Terhadap ditetapbkannya Raperda MenjadiPerda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012;184. 1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah Rapat ParipurnaDPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Pemandangan UmumFraksiFraksi

fotokopi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan TahunAnggaran 2012.;3 (tiga) jilid fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2012:;1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan Gubernur Banten Nomor :171.1/Kep.134Huk/2010 tentang Peresmian Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Masa JabatanTahun 20092014 Hasil Pemilihan

Umum Tahun 2009 ditandatangani olehRATU ATUT CHOSIYAH tanggal 29 Maret 2010 yang di dalamnya terdapatRisalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTangerang Selatan Dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD danWalikota Tangerang Selatan Terhadap ditetapbkannya Raperda MenjadiPerda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran2012.;1 (satu) bundel foto copy stempel basah dokumen Risalah Rapat ParipurnaDPRD Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Pemandangan UmumFraksiFraksi Terhadap