Selain itu NIP Pak Indra yang tertera dalam suratperihal laporan kemajuan pekerjaan berbeda dengan NIP Pak Indra yang terteradalam surat kuasa serta standing instruction.Benar, kop surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak antarayang asl dan yang ada dalam dokumen juga berbeda, antara lain ukuran hurufnyaberbeda, nomor telpon yang tertera dalam kop tersebut juga ada yang tidak samaserta pada kop yang asli tidak ada alamat email;Benar, saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur dari

Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan;4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundangundangan lain yang bersifat hukum pidana;5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha TentaraNasional Indonesia;7) Keputusan Komisi Pemilihan

Umum baik di pusat maupun didaerah mengenat hasil pemilihan umum.Bahwa terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Damai No.97.CRt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaAdministrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta telah menjadi obyekperkara antara Yanih dengan Jaury Jacob sebagai berikut:PENGADILAN PERDATA:1.4.1.

Keputusan Komisi Pemilinan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil Pemilihan Umum.13223.24.25.26.27.28.Bahwa SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005 adalah Keputusan Tata Usaha Negarakarena Surat Keputusan tersebut tidak termasuk dalam KeputusanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuanPasal 2 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tersebut di atas;Bahwa hal ini semakin menegaskan bahwa sengketa

Kota Baubau pada tahun2012.Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan danPerikanan Kota Baubau Tahun 2015 ;Kabid Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi danUMKM Pemkot Baubau Tahun 2015 sampai sekarang.Riwayat Keahlian :Pernah bertugas yang berkaitan keahlian pengadan barang/jasa pemerintahAnggota panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintahlingkup setda Kota Baubau dari tanggal 01 Januari 2005 sampai31 Desember 2008Anggota panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintahlingkup Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Baubau dari tanggal01 Januari 2007 sampai 31 Desember 2008Sekretaris panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintahlingkup Dinas Kelautan dan Perikana Kota Baubau dari tanggal01 Januari 2009 sampai 31 Desember 2011Halaman 96 dari 200 halaman, Putusan No. 56/Pid.Sus/TPK/2016/PN.KdiKetua panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah lingkupDinas Kelautan dan Perikana Kota Baubau dari tanggal 01Januari 2012 sampai 31 Desember 2012Ketua panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umum.Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan diatas adalah jelas ObjekSengketa II berupa Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kota DepokNomor 593/4191 tanggal 29 November 2018 perihal PermohonanPembatalan Peta Bidang Tanah Nomor 3588/2018 tanggal 25 September2018 Tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatFinal karena terhadap Surat tersebut memerlukan adanya Persetujuandari Kantor Pertanahan Kota

Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan hasil pemilihan

umum kepala daerah Bupati danwakil Bupati Lombok Barat, terdakwa terpilin sebagai Wakil BupatiLombok Barat periode tahun 2009 2014 dan sebagai tindak lanjutnyatelah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.52144 Tahun 2009 tanggal 2 Pebruari 2009 tentang pengesahanpemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati LombokBarat.

. : 75/Pid.SusTPk/2016/PN.Madn.101112131415161718192021222324252627r28293031323334353637383940At4243Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Hibah kepada KODAM 1/BB dalam rangka kegiatan PendidikanPendahuluan Bela Negara bagi Elemen MasyarakatHibah kepada KODAM 1/BB dalam rangka kegiatan Pengawasandan Pengendalian TMMD ke 90/91TNI

No. : 75/Pid.SusTPk/2016/PN.Madn.417.142 (seratus empat puluh dua) bundel LPJ Penerima Hibah/Bansos TA2013 yang diverifikasi oleh Bakesbangpolinmas Provinsi Sumatera Utaraterdiri dari :12CON10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangkaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam rangka Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013Hibah kepada KODAM 1/BB dalam rangka

politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatHalaman 163 dari 233 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2021/PN AmbDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundanganundangan;j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan

umum dan/ataupemilihan kepala daerah;k. melanggar sumpah/janji jabatan; danl. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturutturuttanpa alasan yang Jjelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Tergugat VI berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala DaerahProvinsi Jambi, pada tahun 2010, telah terpilin menjadi Gubernur ProvinsiJambi untuk Periode 2010 2015.DALAM EKSEPSI1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak cermat, karena tidakmenjelaskan kapan terjadinya kebakaran hutan?, dan tepatnya dimana?

221. 1 (satu) rangkap SK Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota tanggal 19 Agustus 2019
222. 1 (satu) bundel TUP 8 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 2018
223. 1 (satu) bundel SK Kasek dan Panwascam Kabupaten K
224. 1 (satu) bundel TUP 1 Bawaslu Kabupaten Kaur Tahun 20
225. 1 (satu) rangkap

pada tanggal 17 Desember 2009 nomor 50 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MUHAMMAD ISYAH SH ; 284. 1 (satu) bendel foto kopi dokumen perizinan dan sertifikasi PT Baka Raya Utama beserta dokumen kelengkapannya ; 285. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 171.1/Kep.374-Huk/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Cilegon Masa Jabatan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Cilegon Masa Jabatan Tahun 2009-2014 hasil Pemilihan

Umum Tahun 2009 ;286. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan DPRD Kota Cilegon Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Cilegon.H.

Edi Ariadi, Msi ;320. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Penyisihan Dana untuk Pembangunan pelabuhan Kubangsari dan Surat Pernyataan sukarela untuk menyimpan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Koperasi Karya Praja Sejahtera yang diambil dari tunjangan prestasi kerja ;321. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nama tim kampanye dan juru kampanye pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2010 tanggal 9 februari 2010 yang ditandatangani oleh Ir H.

Fakih Usman pada tanggal 23 Februari 2010 ;322. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 36/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2010 tanggal 9 Maret 2010 yang ditandatangani SYAEFUL BAHRI Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon tahun 2010 dengan 2(dua) lembar asli lampirannya ;323. 6 (enam) lembar FC Legalisir surat pencalonan pasangan Calon Walikota H. TB IMAN ARIYADI, S.Ag, MM,M.Si dan Wakil Walikota Drs.

EDI ARIADI, M.Si Model B-KWK-KPU yang ditandatangani DPD Partai Politik yang mengajukan pasangan calon. ;324. 1 (satu) lembar asli Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon tahun 2010 yang ditandatangani Ketua KPU Kota Cilegon SYAEFUL BAHRI ;325. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 46/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang ditandatangani SYAEFUL BAHRI Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota

/1812/WKTahun 2009,tanggal 01 September 2009 sebanyak 199 orang x Rp.500.000, =Rp.99.500.000, Rp.7.050.000, = Rp.92.450.000.Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dannon PNS DPPKAD (Eks Dinas Pasar) Kota Pematangsiantar, sesuaiKeputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WKTahun 2009,tanggal 01 September 2009 sebanyak 16 orang x Rp.500.000, =Rp.8.000.000, Rp.600.000, = Rp.7.400.000,Nomor: Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dannon PNS Komisi Pemilihan

Umum Kota Pematangsiantar, sesuai KeputusanWalikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WkKTahun 2009, tanggal 01September 2009 sebanyak 23 orang x Rp.500.000, = Rp.11.500.000, Rp.525.000, = Rp.10.975.000,Nomor: 11Tanggal 21 untuk pembayaran Bingkisan Hari Natal bagi PNS dannon PNS Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, sesuai KeputusanWalikota Pematangsiantar Nomor: 900/1812/WkKTahun 2009, tanggal 01September 2009 sebanyak 26 orang x Rp.500.000, = Rp.13.000.000, Rp.600.000, = Rp.12.400.000,Nomor:

INTANPERMATA PERKASA milik dari ALI GUFRAN yang beralamat di LabuanBajo ;Bahwa Perusahaan yang menang dalam proses tender adalah PT.INTANPERMATA PERKASA milik dari ALI GUFRAN, dan Pemenang Pelelelangantersebut sudah sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah tersebut ;Bahwa Prosedur pemilihan yang digunakan panitia pengadaan pada saatdilakukan pelelangan adalah Metode Pemilihan Umum, dengan MetodePemilihan Umum Pasca Kualifikasi.Bahwa urutan metode

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dan Penggugat Intervensiadalah: Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 103;Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAceh Singkil dalam mengeluarkan Objek Sengketa 1 sampai dengan ObjekSengketa 103 yaitu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten AcehSingkil

Indragiri Hilir TA. 2016 adadilakukan lelang dengan menggunakan metode Pemilihan Umum denganPascakualifikasi 1 (Satu) File dengan metode evaluasi sistem gugur;Bahwa penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkanhasil Proses lelang yang dilakukan oleh ULP Provinsi Riau adalahsebagai berikut :a.

Tanggal 11 Februari 2018 s.d. 21 Februari 2018 871 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan HasilPenghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota diTingkat Kota Serang 882 (dua) lembar print out bertuliskan Strategi Pemenangan 899 (Sembilan) lembar alat peraga kampanye Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Tenggara atas nama RUSDA MAHMUD SJAFEIKAHAR berupa Jadwal Imsakiyah 1439 H Daerah Kab Muna 902 (dua) lembar alat peraga kampanye Calon Gubernur dan WakilGubernur

Indragiri Hilir TA. 2016 adadilakukan lelang dengan menggunakan metode Pemilihan Umum denganPascakualifikasi 1 (Satu) File dengan metode evaluasi sistem gugur;Bahwa penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkanhasil Proses lelang yang dilakukan oleh ULP Provinsi Riau adalahsebagai berikut :a.

Indragiri Hilir TA. 2016 adadilakukan lelang dengan menggunakan metode Pemilihan Umum denganPascakualifikasi 1 (Satu) File dengan metode evaluasi sistem gugur;Bahwa penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkanhasil Proses lelang yang dilakukan oleh ULP Provinsi Riau adalahsebagai berikut :a.

golongantertentu,Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desaMelakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannyaMenjadi pengurus partai politikMerangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggpta DPRRI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRDKabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan,Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan

umum dan/ataupemilinan kepala daerahMelanggar sumpah/janji jabatan,Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturutturut tanpa alasanyang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkanBahwa Susunan Perangkat Desa Makun Kecamatan Biboki Feotleu Kab.TTU sejak tahun 2014 s.d 2020 sebagai berikut :O2014 antara lain :" Kepala Desa : MATHEUS ANOITHalaman 202 dari 290 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@Yes= Bendahara Desa=" Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur umum dan Keuangan= Kasi Trantib Kepala

ruangan dilantai dua rumah kami untuk saudaraILHAM TAUFIQ melakukan Trading, dan saat itu saudaraILHAM TAUFIQ membawa 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu)unit Computer dan saksi tidak pernah mengetahui sumberuang yang digunakan untuk melakukan Trading tersebut, dansaksi juga tidak pernah mengetahui bagaimana cara merekamelakukan Trading tersebut, dan sekira bulan mei 2018 saksimendapatkan berita bahwasanaya suami saksi dilakukanpenahanan di Polresta Jambi terkait penyalahgunaan danaHibah pengemanan Pemilihan

umum Walikota dan WakilWalikota jambi Tahun anggaran 2018 hingga saat ini.Bahwa benar terdakwa ada memberitahukan kepada saksi jikaterdakwa telah menggunakan Dana Hibah untuk pengamananpenyelenggaraan Pemilihan Walikota Jambi dan WakilWalikota Jambi Tahun 2018 sebesar + Rp. 2.500.000.000,untuk bermain Vallas bersama dengan ILHAM TAUFIQ, danterdakwa berkata jika ILHAM TAUFIQ berjanji akan menggantiuang sebesar + Rp. 2.500.000.000, tersebut.Halaman 157dari261 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Jambi