paket habis ;Bahwa proses pengadaan pasir urug tersebut sebagai berikut :Halaman 42 dari 137 Putusan No. 138/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Pada awal tahun masingmasing PPTK merencanakan semua kegiatansecara rinci termasuk harga satuannya ;Kemudian semua rencana tersebut dikumpulkan di PPK , oleh PPK diajukankepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;Kepala SKPD menyerahkan kepada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda)kabupaten Sumenep ;Perencanaan tersebut dibahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

Sarolangun tanggal 16 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);

Sarolangun tanggal 03 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);

Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit LayananPengadaan Nomor 600/BM.P/X1/2012/717 perihal kelengkapanpersyaratan lelang.1 (Satu) lembar copy surat dari Kepala Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis Kepala Dinas Bina marga dan PengairanKabupaten Bengkalis kepada Kepala Unit Layanan PengadaanNomor 600/BM.P/X1I/2012/717 perihal kelengkapan persyaratanlelang.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor337/KPTS/VII/ 2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang PembentukanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang PembentukanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten BengkalisTahun Anggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371

) Kabupaten BengkalisTahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang PembentukanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten BengkalisTahun Anggaran 2014.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentangHal. 631 dari 1136 hal.

Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

)yaitu Pemkot Ambon di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaAmbon (BAPPEDA) untuk di bahas apabila disetujui kKemudian di InputMasuk ke SIMDA pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon akandibahas lagi di DPRD Kota ambon bersama TAPD setelahdisetujui/ditetapbkan kemudian dimasukan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) SKPD;Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen perencanaan/ (RKA) BiayaBahan Bakar Minyak tahun 20182019 pada Dinas Lingkungan Hidup danpersampahan Kota ambon adalah Jefry Putilehalat

penentuan atau pengusulan besaran anggaran BBM kendaraanDinas/operasional pada tahun 2019 yakni awalnya ada usulan dari bidang teknisyakni bidang persampahan mengusulkan kegiatan tersebut dan dibahas secarabersama oleh bidang terkait (Kabid dan Kepala Seksi dan KasubagHalaman 116 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBPerencanaan, saksi sendiri dan Kepala Dinas) dan hasilnya dibuat dalambentuk dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan disampaikan kepadaTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

sudah berusia tua sebagaimana yang di usulkan kepala Dinas;Bahwa dasar atau pedoman dalam menyusun usulan anggaran biaya BBMkendaraan dinas/operasional tahun 2019 pada Dinas Lingkungan hidup danpersampahan tahun 2019 yakni Untuk penentuan jumlah per/liter yang harusdiperoleh masingmasing kendaraan seharusnya berpedoman pada Keputusanwalikota ambon Nomor : 397 Tahun 2018 tentang penetapan analisa standarbelanja (ASB) Pemerintah Kota ambon tahun 2019;Bahwa komposisi tim anggaran pemerintah Daerah (TAPD

Selanjutnya usulan RKA per masingmasing SKPDdibahas di TAPD Kota Ambon. Setelah dibahas dengan TAPD maka dilanjutkandengan pembahasan bersama dengan DPRD Kota Ambon.

Setelah disetujuibaru ditetapkan menjadi APBD;Bahwa TAPD Kota Ambon terdiri dari :Ketua : Sekretaris Kota AmbonWakil Ketua : Ketua Bappeda Kota AmbonSekretaris : Kepala BPKAD Kota AmbonAnggota : Inspektur Kota AmbonKepala Dinas PUPR Kota AmbonKepala Badan Pengelola Pajak dan RetribusiDaerahBahwa dasar TPAD dalam penyusunan dan pembahasan anggaran adalah SKWalikota Ambon tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Ambon;Bahwa saksi ikut dalam pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dan di

Tanggal 8Nopember 2007 Perihal Hibahdan bantuanDaerah); +Penganggaran oleh PPKDberdasarkan atas usulan dariSKPD atau Bagian untukmasing masing jenis bantuansesuai tugas pokok danfungsinya kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah73Cc)d)(TAPD) melalui DPPKAD untukmendapat kanpembahasan; Hasil pembahasan usulananggaran tersebut huruf bdiatas subagai dasarpenyusunan RAPBD,selanjutnya dikirim ke DPRDuntuk diadakan pemba hasanbersamay 2 245 sees eee ePada saat pembahasan bersamadi DPRD bisa terjadiperkembangan

BangkaSelatan.Bahwa Saksi diminta bantuannya oleh Kepala Badan untuk membuatRencana Kerja pada BPMPD Bangka Selatan untuk Tahun Anggaran 2014.Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kemasingmasing bidang untukmenyampaikan rencana usulan kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)kepada Saksi selaku Tim Perencanaan.Bahwa setelah dilakukan penyusunan Rencana Kegiatan tersebut,selanjutnya Saksi serahkan kepada Kepala Badan, untuk selanjutnya RKAawal tersebut disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

).Bahwa kemudian setelah RKA awal disampaikan ke Tim TAPD, muncul 2(dua) kegiatan yang tidak diusulkan dalam RKA awal yakni PeningkatanKasapitas Aparatur Pemerintah Desa dan Rapat Koordinasi Pemerintah DesaBahwa pada Rencana Kerja Anggaran yang Saksi buat tidak tercantumadanya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa danRapat Koordinasi Pemerintah Desa.Bahwa setahu Saksi, terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut, Kepala BidangPemerintahan Desa dan Kepala Sub.

) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, untuk nama-nama yang masuk dalam SK terlampir dalam SK tersebut.7) Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dari Tim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 050/03/distamben-Set/2012, tgl 6 Maret 2012 Perihal Permohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/Distamben-Set/2012, tgl 13 Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi Usulan Bantuan Sosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

BelanjaDaerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, untuknamanama yang masuk dalam SK terlampir dalam SK tersebut.7) Foto copy legalisir Nota Dinas kepada YTH Bapak Bupati Natuna dariTim Verifikasi belanja Hibah Bidang Energi dan Sumber Daya MineralNomor : 050/03/distambenSet/2012, tgl 6 Maret 2012 PerihalPermohonan Bantuan.8) Foto copy legalisir Nomor: 050/78/DistambenSet/2012, tgl 13Desember 2012 Perihal Penyampaian Rekomenddasi Usulan BantuanSosial kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

sejumlahRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), tahap Ill sejumlahRp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2013 padaAPBD Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) pencairannya dilakukan2 (dua) tahap masingmasing tahap sejumlah Rp.250.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dana hibah untuk Badan/lembaga.Organisasi pada dokumenpelaksana Perubahan Anggaran sejumlah Rp.22.884.000.000, (duapuluh dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);Bahwa dalam rapat TAPD

tahun 2011, 2012 adalah selaku Plt Sekda KabupatenNatuna, pada tahun 2012 sampai sekarang selaku Sekretaris DaerahNatuna;Bahwa terdakwa adalah selaku Bendahara organisasi Badan PerjuanganMinyak dan Gas Kabupaten Natuna;Bahwa Organisasi Badan Perjuangan Migas Natuna pada tahun 2011,2012 dan 2013 mengajukan permohonan proposal bantuan dana Hibahkepada Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPKD;Bahwa saksi selain menjalankan tugas selalu Sekretaris Daerah jugaselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

permintaan Imalko untuk mencairkan dana belanja hibah tersebutdimana Badan Perjuangan Migas Natuna akan mengadakan SeminarNasional Migas;Bahwa Seminar Nasional Migas yang diadakan oleh Badan PerjuanganMigas Natuna diselengarakan di Hotel Comferta Tanjung Pinang;Bahwa saksi ikut serta dalam acara Seminar Nasional Migas tersebutsekaligus selaku pembicara;Bahwa terhadap pemberian dana belanja hibah tahun 2012 dan 2013saksi tidak pernah memberikan persetujuan;Bahwa pada tahun 2012 pada saat penganggaran TAPD

Pangandaran telah mengajukanproposal bantuan keuangan kepada Provinsi Jawa Barat T.A 2012berdasarkan dokumen yang ada di Dinas Pendidikan provinsi Jawabarat.Bahwa mekansime yang sebenarnya yaitu pihak sekolah MTs ALIKHLAS KERTAHARJA mengajukan proposal kepada gubernur jawabarat,selanjutnya tim dari pemerintah provinsi jawa barat menyerahkanke SKPD yang membidangi dalam hal ini dinas pendidikan provinsiJawa barat untuk diteliti,kemudian dilakukan verifikasi proposal danhasilnya di usulkan kepada TAPD

(Tim Anggaran Pemerintah Daerah),dari TAPD menentukan kouta di sesuaikan ketersediaan anggaran,selanjutnya di usulkan kepada gubernur jawa barat untuk mendapatpenetapan sebagai Daftar nominatif calon penerima belanja hibah(DNCPBH),setelahnya di setujui oleh gubernur kemudian dilaksankanverifikasi lapangan oleh tim verifikasi dari dinas pendidikan provinsi jawabarat, setelahnya hasil verifikasi lapangan dijadikan dasar untukmengundang pihak sekolah yang menerima bantuan hibah untukHalaman 46 dari

Selanjutnya Proposal tersebut bersama proposal Desa lainnya diferifikasi dibidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Propinsi JawaBarat setelah dinyatakan lengkap di ajukan ke Team Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat untuk dibahas penganggarannya. Selanjutnya dilakukan sosialisasi berupa Bimbingan teknis kepada para kepalaDesa mengenai Tata cara /mekanisme pencairan bantuan keuangan tersebut.

Selanjutnya Proposal tersebut bersama proposal Desa lainnya diferifikasi dibidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Propinsi JawaBarat setelah dinyatakan lengkap di ajukan ke Team Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Propinsi Jawa Barat untuk dibahas penganggarannya. Selanjutnya dilakukan sosialisasi berupa Bimbingan teknis kepada para kepalaDesa mengenai Tata cara / mekanisme pencairan bantuan keuangan tersebut.

Foto Lokasi yang akan di Bangun.Selanjutnya Proposal tersebut bersama dengan proposal desa yanglainnya setelah diferifikasi dan dinyatakan lengkap di Bidang SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Propinsi Jawa Barat dankemudian diajukan ke TAPD ( Team anggaran pemerintah Daerah )untuk di Bahas Penganggarannya.Sosialisasi berupa bimbingan Teknis kepada para kepala Desa mengenaitata cara / mekanisme pencairan bantuan keuangan.Halaman 73 dari 175 Putusan No 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bag3..a.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa menanda tangani RencanaKerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)TA 2012 Belanja langsung Nomor RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 31 5 2tanggal 16 Oktober 2012 dicetak di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Tapanuli Tengah, setelahditandatangani, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk ditanda tangani masingmasing : BURHANUDDINMANIK,S.E selaku Ketua TAPD, Ir.HARMI PARASIAN MARPAUNG,M.Engsebagai anggota

Peralatan Kesehatan Non Medis, terdiri dari 2 itemkegiatan.Pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa menanda tangani RencanaKerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)TA 2012 Belanja langsung Nomor RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 31 5 2tanggal 16 Oktober 2012 dicetak di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Tapanuli Tengah, setelahditandatangani, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk ditanda tangani masingmasing : BURHANUDDINMANIK,S.E selaku Ketua TAPD

Budi Subiantoro selaku Kadis Dinkesditetapkan sebagai tersangka dan kasus tersebut ditangani olehPolda Jabar;Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris Daerah, saksi jugamenjabat sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;Bahwa Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yangdiangkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalahmempelajari setiap laporan panitia anggaran, memberikan arahandan kebijakan dalam proses perencanaan APBD

Saksi dan sdr.AGUS MASYKUR bertugas sebagai Koordinator Pansus;e Bahwa benar ada dilakukan lobby antara Pimpinan DPRD denganTim TAPD yakni dilakukan sekitar bulan September 2015, yangdihadiri Pihak DPRD kab. Subang (Anggota Banggar : saksi, sdr.AGUS MASYKUR, sdr. H. RIZAL, dan AMINUDIN;e Bahwa benar pihak Eksekutif (Anggota TAPD : Sdr.ABDURRAHMAN (Sekda), sdr. KOMIR BASTAMAN (Bappeda), dansdr. AHMAD SOBARI (DPPKAD), sdr.

Bali ;

Bali ;Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal15 Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16Desember 2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikandan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala DinasKelautan Dan Perikanan Prov.

Bali ;Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal 15Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16 Desember2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan AlatPenangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Prov.

(sembilan milyar seratus juta Rupiah) dengan perincian 46 (empat puluhenam) paket kegiatan dimana setiap paket kegiatan terdiri atas 60 (enampuluh) Sambungan Rumah (SR) dengan besar biaya per SR sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim dan ditandatangani olehKepala Dinas/SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian diusulkanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab.

Banjar untukpembangunan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana airbersin perdesaan dari dana DAK reguler dengan dana Rp.9.167.100.00.00 yang memuat 46 lokasi sambungan rumah dimana dalamsetiap lokasi terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SRadalah Rp. 3.250.000,00 sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00,bahwa benar dokumen tersebut yang diterima oleh Tim TAPD, dari TimTAPD memang melakukan evaluasi terkait RKA dari Dinas Perkimtersebut dengan melihat plafon, jumlah

Banjar dimana dalam RKA tersebut telah tercantum dari danaDAK reguler dengan alokasi dana Rp. 9.167.100.00.00 sudah memuat 46lokasi sambungan rumah (paket) dimana dalam setiap lokasi (paket)terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp.3.250.000,00, bahwa RKA tersebut telah diperiksa dan diverifikasi olehTim TAPD dan selanjutnya diterbitkan DPA yang Saksi tanda tanganiselaku Kepala BPKAD Kab.

Banjar.Halaman 137 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.16.e Bahwa Tim TAPD ( TimAnggaran Pemerintah Daerah) diketuai SekretarisDaerah Kab. Banjar dengan anggota antara Kepala BPKAD Kab. Banjar,Ketua Bappeda Kab. Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banjar dan Asisten Ill Kab.

Kabupaten Banjar untuk PembangunanSarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan dari dana DAKreguler dengan anggaran sebesar Rp. 9.167.100.00.00 yang memuat 46lokasi sambungan rumah dimana dalam setiap lokasi terdiri dari 60sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp. 3.250.000,00sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00, maka saksi IBRAHIM GHalaman 270 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.INTAN membenarkan kalau dokumen tersebut yang diterima oleh TimTAPD, dan dari Tim TAPD

saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaBatam.Bahwa bagian Hukum mempunyai fungsi pelaksanaan perumusankebijakan, pengkoordinasian, pembinaan administrasi sertamonitoring dan evaluasi penyusunan produk hukum daerah,pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.Bahwa setahu saksi dana hibah berasal dari APBD Kota BatamTahun 2011.Bahwa selaku Kabag Hukum tugas saksi juga menyiapkan PeraturanWalikota tentang pelaksanaan APBD yang mana drafnyadipersiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Tpg.Bahwa setahu saksi SKPD membuat nota dinas kepada walikotamelaui bagian keuangan dengan menindaklanjuti danmenyerahkannya kepada TAPD yang memberikan pertimbanganatas nota dinas dari SKPD.Bahwa setahu saksi atas pertimbangan dari TAPD kemudian Kabagkeuangan mengajukan Nota Dinas kepada Kabag Hukum untukdibuatkan SK Walikota.Bahwa setelah SK Walikota ditetapbkan kemudian ditindaklanjutidengan proses pencairan dan memanggil calon penerima hibahuntuk menandatangani kwitansi, naskah perjanjian hibah

Selanjutnya usulan dokumenRKA tersebut dijadikan bahan dalam rapat pembahasan bersama denganKomisi Il DPRD Kota Batam.Bahwa sekira bulan Nopember 2016 dilakukan rapat bersama Komisill DPRD Kota Batam, yang mana usulan RKA tersebut disetujui, laludilaporkan ke Badan Anggaran, kemudian dilakukan rapat antara BadanAnggaran bersama TAPD, setelah disetujui usulan tersebut lalu RKA tersebutdibawa ke Gubernur Provinsi Kepri untuk dilakukan evaluasi dan paketkegiatan tersebut disahkan pada tanggal 20 Januari

Bahwa sekitar bulan Nopember 2016 dilakukan rapat bersama Komisi IIDPRD Kota Batam, yang mana usulan RKA untuk Tahun Anggaran 2017pada Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam tersebut disetujui, laludilaporkan ke Badan Anggaran, kemudian dilakukan rapat antara BadanAnggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaBatam, setelah disetujui usulan tersebut lalu RKA tersebut dibawa keHalaman 51 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT PBRGubernur Propinsi Kepri untuk dilakukan evaluasi

KepahiangPengguna anggaran adalah saksi sendiri karena melekat sebagai Sekda,pada peraturan menteri keuangan untuk masingmasing SKPD;Bahwa benar setiap tahun di Kabupaten Kepahiang ada pengusulan dariSKPD untuk pengadaan Tanah;Bahwa proses penganggaran kegiatan di awali dengan usulan dari DinasSKPD kemudian dimasukkan ke TAPD untuk dibahas sesuai dengan skalaprioritas dan plapon yang tersedia, hasil pembahasan TAPD di bahas di badananggaran DPRD;Bahwa benar saksi selaku Sekda ada menandatangani pengumumanmengenai

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.Atas dasar ketentuan aturan hukum tersebut di atas, sangatberalasan dan berdasarkan hukum apabilaTerdakwa/Pemohon Kasasi menerbitkan SK Nomor299/KPTS/IX/2011 tanggal 7 September 2011 tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, serta SK Nomor429/KPTS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPenunjukan Pejabat Pengguna Anggaran PPKD, PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara PengeluaranPPKD

Penyampaian Rancangan Minggu bulan Juni 1 mingguKUA dan Rancangan PPASoleh Ketua TAPD kepadaKepala Daerah3. Penyampaian Rancangan Minggu II bulan 6 MingguKUA dan Rancangan PPAS Junioleh Kepala Daerahkepada DPRD4. Kesepakatan antara Kepala Akhir bulan JuliDaerah dan DPRD atasRancangan KUA danRancangan PPAS5. Penerbitan Surat Edaran Minggu bulanKepala Daerah perihal AgustusPedoman PenyusunanRKA SKPD dan RKAPPKD6.

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman. 218 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten

Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1 (Satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011Tentang Pedoman Penyusunan

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman. 507 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman. 803 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.. 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten

9.100.000.000, (sembilan milyar seratus juta Rupiah) dengan perincian 46 (empat puluhHalaman 154 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.enam) paket kegiatan dimana setiap paket kegiatan terdiri atas 60 (enampuluh) Sambungan Rumah (SR) dengan besar biaya per SR sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim dan ditandatangani olehKepala Dinas/SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian diusulkanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Banjar untukpembangunan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana airbersin perdesaan dari dana DAK reguler dengan dana Rp.9.167.100.00.00 yang memuat 46 lokasi sambungan rumah dimana dalamsetiap lokasi terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SRadalah Rp. 3.250.000,00 sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00,bahwa benar dokumen tersebut yang diterima oleh Tim TAPD, dari TimTAPD memang melakukan evaluasi terkait RKA dari Dinas Perkimtersebut dengan melihat plafon, jumlah

Banjar dimana dalam RKA tersebut telah tercantum dari danaDAK reguler dengan alokasi dana Rp. 9.167.100.00.00 sudah memuat 46lokasi sambungan rumah (paket) dimana dalam setiap lokasi (paket)terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp.3.250.000,00, bahwa RKA tersebut telah diperiksa dan diverifikasi olehTim TAPD dan selanjutnya diterbitkan DPA yang Saksi tanda tanganiselaku Kepala BPKAD Kab.

Banjar.Bahwa Tim TAPD ( TimAnggaran Pemerintah Daerah) diketuai SekretarisDaerah Kab. Banjar dengan anggota antara Kepala BPKAD Kab. Banjar,Halaman 159 dari 367 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.16.Ketua Bappeda Kab. Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banjar dan Asisten Ill Kab.

, dan dari Tim TAPD telahmelakukan evaluasi terkait RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar tersebut dengan melihatplafon, jumlah desa sebagaimana yang tercantum dalam RKA (RencanaKerja Anggaran) dimaksud, sedangkan untuk kegiatan teknis selanjuinyasaksi IBRAHIM G INTAN menyerahkan kepada SKPD terkait.