Ditemukan 6363 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes kepreg
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2011 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 70/PID.B/2010/PN.WNG
Tanggal 21 Oktober 2010 — MARJUKI dkk
75 — 101
  • Menandatangani pakta integritassebelum pengadaan barang / jasadimulai.Bahwa tugas kami selaku Panitia Pengadaan Barang/JasaBibit Ubi Kayu Sambung Pada Dinas Pertanian KabupatenWonogiri Tahun 2008 telah = dilaksanakan sesuai tahapantersebut diatas dan sudah sesuai ketentuan yang berlakuyakni Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu76sebagai77berikuta. Pertamatama Panitia Pengadaan menyusun jadwalwaktu pasca kualifikasi.b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
75 — 29
  • standing)kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahandari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itudari masingmasing instansi pemerintah, bahkan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
111 — 31
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewamenyewa tanah, surat keputusan menerima objek landreform dansurat penunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU alias ROBY
89 — 37
  • TTU tersebut saksi tidak mengetahuinya yang jelas kalaugambar dan RAB dan setelah ditunjukan baru saksimengetahuinya adanya perbedaan tersebut;Bahwa mengenai perbedaan yang terjadi antara gambar danRAB tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaanpekerjaan dilapangan yang mana apabila dalam gambar adapekerjaan yang harus dilaksanakan akan tetapi didalam RABtidak dicantumkan, karna sesuai dengan Keppres No. 80 tahun2003 tentang pengadaan barang dan jasa dijelaskan dalampelaksanaan pekerjaan dilapangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
490 — 988 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diperkuat melalui ketentuan Pasal2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988tentang Badan Pertanahan Nasional ("Keppres 26/1988") (vide BuktiT5) yang menyatakan sebagai berikut:"Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengeloladan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkanUndangUndang Pokok Agraria maupun peraturan perundangundangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaandan pemilikan tanah, pengurusan hakhak tanah, pengukuran danpendaftaran
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
86 — 37
  • standing)kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahandari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itudari masingmasing instansi pemerintah, bahkan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 22 September 2016 — HERU PURNOMO, ST Bin H. BUARI ( Terdakwa)
169 — 40
  • Sesuai Keppres No.54 Tahun 2010.Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada ULP padatanggal 3 April 2014;e Bahwa yang berhak menguji HPS adalah haksepenuhnya dari PPK;e Bahwa dasar penyusunan RAB adalah Standar NasionalIndonesia (SND;e Bahwa tanggal 20 Maret 2014 RAB dan Spesifikasiteknis diserahkan kepada PPK; Bahwa pada tangal 03 April 2014 HPS diserahkankepada ULP BP Batam;e Bahwa pelaksanan pengadaan lelang, hingga penetapanpemenang berlangsung tanggal 23 April 2014 s/d 23Mei 2014, yang melakukan
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-02-2014 — Putus : 21-02-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR
Tanggal 21 Februari 2014 — KASLAN
81 — 30
  • Dana (SP2D) ;Bendahara Umum Daerah tidak mencantumkan nomor rekening bankataS nama pengrajin dalam SP2D dan BUD juga tidak menolak untiikmenerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidakdilengkapi berupa surat pernyataan tanggungjawab penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran ;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan berupa pengadaan barang souvenirkulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanismeatau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
    tersedia atau tidak cukup tersedia ;Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkanSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuanyang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD ;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan berupa pengadaan barang souvenirkulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanismeatau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
792 — 1711
  • Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahlidibidang keuangan negara antara lain :1.2.Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994(Tim Penyusunan Keppres 17/2000) padaDirektoratJenderal Anggaran.Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan padaDirektorat Jenderal Anggaran.Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidangKeuangan Negara pada Departemen Keuangan.Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan ManajemenKeuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.hal 327 Putusan No.73/Pid.SusTPK
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
173 — 50
  • Tugas dan fungsi BPKP diaturdalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yangmenggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 besertaperubahannya;Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No.192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadapkasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara /daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberianketerangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
96 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembayarantersebut dilakukan bahkan bertentangan dengan Keppres Nomor 42Hal. 228 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016Tahun 2002 tentang Pedoman APBN serta UndangUndang Nomor 1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara".Tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan lagi, mengingat PemohonPK/Terpidana sudah tidak menjabat lagi selaku PPK semenjak tanggal 20Oktober 2010, dengan demikian semua wewenang, tugas dan tanggungjawab menandatangani dokumen termasuk mengawasi pelaksanaankegiatan setelah tanggal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
86 — 26
  • antara lain BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang KeuanganNegara;Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;Perpres nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atasKeputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;Keppres
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
302 — 207
  • Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
  • Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT, dkk
130 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bangun Cipta Sarana), Mahkamah Agung RI,menyatakan: Bahwa Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan rehabilitasi Jalan UsahaTani di daerah Air Telatang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten BengkuluUtara; Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tersebutkarena Keppres Nomor 18 Tahun 2000, pekerjaan tersebut merupakanpekerjaan utama yang tidak boleh disubkontrakkan; Bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidakmelaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SuratPerjanjian
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
135 — 33
  • Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
101 — 53
  • NIT berupa Keppres ataupun Inpres, belum ada. Yang adahanya keputusan Menteri Perumahan Rakyat yang menindaklanjuti instruksiinstruksi lisan dari Presiden kepada Menteri Perumahan Rakyat dalam sidangsidang kabinet maupun dalam kunjungan kerja pada saat hari Pers Nasional diNTT.Bahwa ketentuan atau peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaanPenyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
83 — 22
  • (SAFVER) pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;Bahwa Perihal Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
135 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Pasal 54 Ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannyadalam APBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
    Putusan No. 24 K/PID.SUS/2016yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, karenapekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK
    13 Ayat (1) poin b yangberbunyi:"Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukanpengeluaran untuk keperluan pemberian ucapan selamat, hadiah tandamata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa";e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat(3) yang berbunyi:"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas beban APBN, APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";e Keppres
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 19-02-2014 — Putus : 21-02-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 21 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Fatoni Hatam, SH., MH
Pembanding/Terdakwa : Kaslan
75 — 50
  • Bendahara Umum Daerah tidak mencantumkan nomor rekeningbankataS nama pengrajin dalam SP2D dan BUD juga tidak menolak untukmenerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidakdilengkapi berupa surat pernyataan tanggungjawab penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran ;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres Nomor 80 tahun
    tersedia atau tidak cukup tersedia ;Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan' berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres