Ditemukan 5493 data
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
77 — 23
Pemohon:
JUNAIDI Bin BASRIABUS
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALTENG, Cq. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dirpolairud Polda Kalteng
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
102 — 65
Pemohon:
JAMES WATT Bin Alm ATIE
Termohon:
KAPOLRI C.Q. KAPOLDA KALTENG C.Q DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALTENG
5 — 0
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM POLDA SUMUT
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
50 — 53
Pemohon:
MUHAMMAD YUSRIANTO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES KOLAKA
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
34 — 12
Pemohon:
SYAHRUL UMAR Bin LA MARUA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTRA Cq. KAPOLRES KOLAKA Cq. KASAT RESKRIM KOLAKA
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
12 — 0
Pemohon:
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
50 — 14
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut,
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
19 — 12
Pemohon:
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
37 — 4
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor LirikDalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur mengenai caramelakukan penyelidikan yaitu. dengan pengolahan TKP, pengamatan,wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen.Terhadap sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat,peristiwa dan/atau kegiatan;Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajibmembuat rencana penyelidikan
yang diajukan kepada penyidik, paling sedikitmemuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidikyang akan melaksanakan penyelidikan, objek, Sasaran dan target hasilpenyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan,peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;dan kebutuhan anggaran penyelidikan (vide Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang
Termohon juga telah melakukan proses penyitaanterhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam bukti T29 sampai denganT33; Hakim menilai proses penyelidikan dalam kasus ini telah dilakukan sesuaiPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yangdiatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga tidak ada alasan untuk menyatakantidak ada penyelidikan seperti dalil Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimmengambil alih pendapat ahli dalam perkara
79 — 31
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dkk
Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (KAPOLRI) cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA)Nusa Tenggara Timur, beralamat di: Jl Soeharto , No.03 Kupang,selanjutnya disebut TERGUGAT I;. Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Propinsi NusaTenggara Timur cq. Pemerintah Daerah Kota Kupang, beralamat diJl. Perintis Kemerdekaan No. 01 Walikota Baru Kupang selanjutnyadisebut TERGUGAT 1;. Pemerintah Republik Indonesia cq.
Terbanding/Tergugat : Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim)
51 — 8
Pembanding/Penggugat : SUTRISNO Diwakili Oleh : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat : Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Polisi Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim)
2.LUCKY SAPPETAW, SH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
42 — 32
,
2.LUCKY SAPPETAW, SH
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
106 — 12
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA KALTENG Cq DIRESKRIMSUS TINDAK PIDANA TERTENTU POLDA KALTENG
28 — 8
CHAILANI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA KALTENG Cq DIRESKRIMSUS TINDAK PIDANA TERTENTU POLDA KALTENG
SITI JAMILAH binti BURHANNUDIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALSEL Cg. KAPOLRES BANJAR Cq. Kepala Kepolisian Sektor Martapura Timur
41 — 22
Pemohon:
SITI JAMILAH binti BURHANNUDIN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALSEL Cg. KAPOLRES BANJAR Cq. Kepala Kepolisian Sektor Martapura Timur
JUNANDA BURHAN SIMONI Alias NANDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Maluku Utara Cq Kapolres Haltim Cq Kapolsek Wasile Selatan
57 — 7
Pemohon:
JUNANDA BURHAN SIMONI Alias NANDA
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Maluku Utara Cq Kapolres Haltim Cq Kapolsek Wasile Selatan
7 — 6
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
LUSIANA RASIDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JABAR Cq KAPOLRES CIREBON KOTA Cq Kepala Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur
30 — 18
Pemohon:
LUSIANA RASIDI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JABAR Cq KAPOLRES CIREBON KOTA Cq Kepala Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan Cq. Kapolres Musi Banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq.
56 — 16
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan Cq. Kapolres Musi Banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq.Kapolri
4.Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ,(KOMNA HAM RI)
5.Ketua komisi Kepolisian Negara republik Indonesia
6.Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Cq. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Sekayu
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMZAVSKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA(KAPOLRI) c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR (KAPOLDA JATIM) c.q KEPALA KEPOLISIANRESORT SUMENEP (KAPOLRES SUMENEP), DKK
., dan kawankawan, Para Advokat pada ARB & Associates berkantor diJalan Bulak Banteng Madya Nomor 6/20 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;Pemohon Kasasi:Lawan:KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA(KAPOLRI) c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWATIMUR (KAPOLDA JATIM) c.q KEPALA KEPOLISIANRESORT SUMENEP (KAPOLRES SUMENEP), berkedudukandi Jalan Urip Sumoharjo Nomor 35 Sumenep, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sugiharto, S.H., M.Hum. dan kawankawan, Para Anggota Polri